Articles
<![CDATA[Analisis Yuridis Peran OJK dalam Melakukan Perlindungan Hukum Korban Pinjaman Online Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.1/2016 ]]>
<![CDATA[Mayrendra, Randika Theo]]>;
<![CDATA[Suryono, Ahmad]]>
<![CDATA[ Journal of Contemporary Law Studies Vol. 1 No. 1 (2023): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/lawstudies.v1i1.1948
<![CDATA[OJK is an independent institution that has the authority to regulate and supervise financial services activities in the banking sector, capital markets sector and non-bank financial industry (IKNB) sector. OJK itself was formed and based on the principles of good governance including independence, accountability, responsibility, transparency and fairness, which institutionally OJK is not part of the government's authority. The OJK institution itself was born with law no. 21 of 2011 concerning the OJK Institution which came into effect on January 1 2013, which has the authority to regulate and supervise financial institutions, especially banking in Indonesia, as stated in Law No. 21 of 2011 Article 5. On October 20 2021, the online loan case went viral. illegal or legal, starting from debt collectors from illegal loans who start collecting on the 3rd day of the payment deadline to hacking the victim's cellphone to get contacts of the victim's family or people closest to them, so that the OJK often blocks illegal online loan applications on Playstore. This article uses the statue approach method and conceptual approach to legal research which examines laws and regulations relating to legal issues and provides an analytical perspective on solving problems in legal research seen from the aspect of the legal concepts behind them. The research results found that only legal loans can be reported to the OJK while illegal online loans can be reported to the police]]>
<![CDATA[Judicial Activism Kewenangan Kepolisian di Mahkamah Konstitusi dan Visi Rancangan KUHAP ]]>
<![CDATA[Suryono, Ahmad]]>;
<![CDATA[Amiluddin, Irfan]]>
<![CDATA[ National Multidisciplinary Sciences Vol. 4 No. 3 (2025): Proceeding MILENIUM 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32528/nms.v4i3.741
<![CDATA[Judicial Activism di Mahkamah Konstitusi sebagai adaptasi hukum yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi terhadap perubahan sosial dalam masyarakat melalui interpretasi dan penerapan prinsip-prinsip dalam putusan dimana Mahkamah Konstitusi seringkali menginterpretasikan konstitusi dengan cara yang tidak hanya berpegang pada teks konstitusi secara literal, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan ekonomi. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah melahirkan landmark decision yang berpengaruh terhadap lanskap hukum acara pidana, misalnya perihal kewajiban pengiriman Surat Perintah Dimulainya Penyidikan dan perihal tafsir bukti permulaan yang cukup dalam proses penyidikan. Perubahan persepsi tersebut dilatarbelakangi oleh situasi sosial masyarakat yang membutuhkan tafsir progresif, selain dikarenakan KUHAP telah berumur lama dan tidak lagi dipandang responsif terhadap perkembangan zaman. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Kesimpulan dari penelitian ini adalah landmark decision putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan KUHAP harus menjadi pondasi dalam pembahasan dan pembuatan KUHAP yang baru.]]>
<![CDATA[Urgensi Pendidikan Tinggi untuk Polisi ]]>
<![CDATA[Suryono, Ahmad]]>;
<![CDATA[Imron, Muhammad]]>
<![CDATA[ National Multidisciplinary Sciences Vol. 4 No. 3 (2025): Proceeding MILENIUM 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32528/nms.v4i3.753
<![CDATA[Kesenjangan pemahaman teori hukum pidana dan hukum acara pidana antara Aparat Penegak Hukum yang terdiri dari Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat kerap terjadi secara praktik mengingat terjadi ketidakseimbangan sumber pengetahuan antara polisi dan Aparat Penegak Hukum lainnya. Polisi bersumber dari akademi dan sekolah kedinasan yang berorientasi pada penerapan praktik dalam ruang lingkup paling tinggi sarjana terapan, sedangkan Aparat Penegak Hukum lainnya bersumber dari pendidikan tinggi hukum dalam ruang lingkup strata sarjana yang mengutamakan pemahaman teoretik. Polisi sebagai alat negara yang berfungsi dalam penegakan hukum tidak menerima sumber pengetahuan yang setara dengan Aparat Penegak Hukum lainnya. Kesenjangan ini berakibat pada pencari keadilan yang kerap menjadi korban dalam ketidakseimbangan relasi ini. Penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil dari penelitian adalah perlunya konsep holistik untuk mendorong proses pendidikan tinggi bagi kepolisian dalam rangka mendorong pemenuhan prinsip keseimbangan peran dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan mewujudkan keadilan bagi masyarakat.]]>
<![CDATA[Tanggung Gugat Marketplace Sebagai Penyedia Layanan Dompet Digital (Shopee-Pay) Terhadap Konsumen ]]>
<![CDATA[Zinnani F.A, Nelly]]>;
<![CDATA[Suryono, Ahmad]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 2 (2023): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v1i2.2036
<![CDATA[The current growth of information technology and electronic transaction systems can make the information technology industry a superior industry. The use of the internet as a trading medium continues to increase every year. One of the online business media in Indonesia that has started to use it is the Shopee application. Shopee is an online shopping site specifically designed to provide easy, safe and fast shopping with a strong payment system and logistics support. Shopee has several service features that make it easier for Shopee users, one of which is a digital wallet service or referred to in the application as Shopee-pay. In practice, when using this service, problems or errors sometimes arise, the cause of which arises not only from the user himself, but also from the service provider or third party. Such as frequent cases of loss of shopee-pay balances experienced by consumers, causing losses to the parties. consumer. This research aims to find out and understand the responsibility of the marketplace as a provider of digital wallet services (Shopee-pay) towards consumers. This research uses a statutory, case and concept approach with a normative juridical research type. In this case, Shopee as the marketplace is liable because there is an alleged element of intent or negligence which resulted in the loss of Shopee-Pay balance experienced by consumers and this incident fulfills the elements of an unlawful act regulated in Article 1365 of the Civil Code.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Tanggung Jawab Facebook Marketplace Sebagai Media Transaksi Jual Beli ]]>
<![CDATA[Agustin, Riva]]>;
<![CDATA[Suryono, Ahmad]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 4 (2025): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v2i4.4365
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab Facebook Marketplace sebagai media transaksi jual beli dalam perspektif hukum Indonesia. Latar belakang dari penelitian ini adalah maraknya penggunaan Facebook Marketplace sebagai platform jual beli daring yang tidak diimbangi dengan sistem perlindungan konsumen dan mekanisme hukum yang memadai. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Facebook sebagai penyelenggara sistem elektronik belum sepenuhnya memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE), terutama terkait kewajiban verifikasi identitas, keakuratan informasi produk, dan perlindungan data pribadi pengguna. Ketidakhadiran sistem escrow serta tidak adanya mekanisme pengaduan yang efektif menjadikan konsumen rentan terhadap penipuan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan regulasi dan tanggung jawab hukum bagi platform media sosial yang menyediakan layanan perdagangan digital guna menciptakan ekosistem transaksi yang aman dan adil bagi seluruh pihak.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Di E-Commerce Lazada ]]>
<![CDATA[Nadifah]]>;
<![CDATA[Suryono, Ahmad]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 4 (2025): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v2i4.4416
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk Perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli produk kosmetik tanpa izin edar dari BPOM di platform e-commerce Lazada dan menganalisis tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh pihak Lazada sebagai penyelenggara e-commerce Lazada terhadap penjualan kosmetik tanpa izin dari BPOM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan Lazada masih bersifat preventif, seperti kebijakan mewajibkan penjual menyertakan nomor notifikasi BPOM. Namun, perlindungan ini belum efektif karena masih ditemukan banyak produk kosmetik ilegal yang beredar di platform tersebut. Di sisi lain, perlindungan represif terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat produk ilegal belum tersedia secara memadai. Tanggung jawab hukum Lazada masih terbatas pada penghapusan produk dan pemberian teguran kepada penjual, tanpa ada mekanisme ganti rugi yang jelas bagi konsumen. Perlindungan hukum bagi konsumen di e-commerce Lazada belum optimal dan dibutuhkan penguatan pengawasan, regulasi khusus e-commerce, serta kolaborasi antara pemerintah dan platform digital untuk mewujudkan perlindungan konsumen yang lebih komprehensif.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hak Ekonomi Penyanyi Non Pencipta Mantan Anggota Band dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Pengaruh Hak Ekonomi atas Lagu Karya Ahmad Dhani oleh Once Mekel) ]]>
<![CDATA[Azzahra, Intan]]>;
<![CDATA[Suryono, Ahmad]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 1 (2025): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v3i1.4576
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji perlindungan hak ekonomi penyanyi non pencipta, khususnya mantan anggota band, dalam konteks Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Studi ini berfokus pada kasus antara Ahmad Dhani sebagai pencipta lagu dan Once Mekel sebagai mantan vokalis band Dewa 19, yang memperlihatkan ketimpangan perlindungan hukum terhadap kontribusi penyanyi non pencipta dalam rekaman lagu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menganalisis ketentuan hukum yang relevan dan kontribusi artistik penyanyi melalui teori identitas performatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak ekonomi penyanyi non pencipta hanya dilindungi secara terbatas melalui hak terkait, tanpa jaminan atas distribusi royalti dari pemanfaatan ulang rekaman vokal mereka. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sebagai institusi pengelola royalti dinilai belum optimal dalam menjamin hak ekonomi penyanyi. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum yang berdampak pada potensi ketidakadilan bagi pelaku pertunjukan. Oleh karena itu, diperlukan revisi terhadap UU Hak Cipta agar secara eksplisit mengakui kontribusi penyanyi non pencipta dan memberikan perlindungan hukum yang proporsional, termasuk mekanisme pembagian royalti yang transparan dan adil.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PUU-XXII/2024 Terkait Persyaratan Pengangkatan Jaksa Agung ]]>
<![CDATA[Putra Mahardika, Tegar Pamungkas]]>;
<![CDATA[Suryono, Ahmad]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 1 (2025): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v3i1.4670
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui persesuaian antara dasar pertimbangan dengan amar putusan Hakim MK dalam memutuskan putusan No. 6/PUU-XXII/2024 terkait larangan menjabat Jaksa Agung dari pengurus Partai Politik. Putusan tersebut mengabulkan sebagian permohonan dari pemohon dalam petitumnya, dimana pemohon meminta agar anggota partai politik dilarang diangkat menjadi jaksa agung sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum diangkat, akan tetapi Hakim MK memutuskan bahwa hanya pengurus partai politik yang diharuskan keluar dari kepengurusannya apabila ia akan diangkat menjadi jaksa agung. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan menggunakan peraturan perundangan, konseptual dan kasus. Adapun hasil dari penelitian ini yakni Secara keseluruhan, Putusan MK Nomor 6/PUU-XXII/2024 memperlihatkan kontradiksi antara semangat independensi penegakan hukum dan amar putusan yang memungkinkan adanya intervensi politik secara terselubung. Inkonsistensi logika hukum, penggunaan penafsiran ambigu, serta tindakan merumuskan norma baru menunjukkan bahwa dalam kasus ini, Mahkamah Konstitusi telah keluar dari prinsip Judicial Restraint yang menjadi batas fungsional lembaga peradilan. Putusan ini berpotensi menjadi preseden yang melemahkan integritas institusi penegak hukum dan menciderai prinsip-prinsip negara hukum yang berkeadilan dan bebas dari kepentingan politik.]]>
<![CDATA[PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KEPENTINGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI TIDAK LANGSUNG: TELAAH ALIRAN HUKUM ALAM ]]>
<![CDATA[Suryono, Ahmad]]>;
<![CDATA[Rato, Dominikus]]>;
<![CDATA[Dwi Anggono, Bayu]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustisiabel Vol. 8 No. 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32529/yustisiabel.v8i1.2979
<![CDATA[Sebaran potensi panas bumi untuk pengusahaan tidak langsung yang meliputi tujuan pembangkit listrik tersebar di wilayah dan kawasan yang selektif dan terlarang untuk digunakan, seperti hutan lindung, hutan koservasi, dan zona inti pada Taman Nasional. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan secara limitatif diatur di UU Kehutanan yang kemudian dirubah dengan UU Cipta Kerja. Â Jenis penelitian adalah penelitian normatif, dengan pendekatan conseptual approach dan statute approach. Teori Hukum Alam yang diusung oleh Aquinas dan Hart memotret fenomena pergeseran penggunaan kawasan hutan untuk pengusahaan panas bumi tidak langsung sebagai suatu hubungan yang komprehensif dan menjiwai hukum positif pengaturan penggunaan kawasan hutan untuk pengusahaan panas bumi tidak langsung]]>
<![CDATA[Pendampingan Program Gugatan Sederhana Prodeo Da-lam Program Umk Cerdas-Kum (Usaha Mikro Dan Kecil Cerdas Hukum) Untuk Perangkat Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember ]]>
<![CDATA[Suryono, Ahmad]]>;
<![CDATA[Puspitadewi, Ira]]>
<![CDATA[ JIWAKERTA: Jurnal Ilmiah Wawasan Kuliah Kerja Nyata Vol 5, No 1 (2024): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32528/jiwakerta.v5i1.22709
<![CDATA[Inovasi Pengadilan Jember untuk mempermudah bentuk-bentuk layanan pengadilan kepada masyarakat Jember semakin bertambah, dimana layanan-layanan tersebut terbukti telah memberikan manfaat setidaknya dalam dua hal. pertama, memangkas waktu dan biaya, dan kedua, semakin memperkuat posisi Pengadilan sebagai institusi pelayan publik yang selama ini dianggap jauh dari kenyataan di masyarakat. Dalam kurun waktu 2-3 tahun belakangan Pengadilan Negeri Jember memfokuskan diri pada layanan persidangan online di desa dalam permohonan perubahan nama yang memungkinkan pencari keadilan tidak perlu datang ke Pengadilan Negeri Jember untuk mendapatkan haknya. Inovasi baru tersebut saat ini bertambah dengan layanan Gugatan Sederhana Prodeo Dalam Program Usaha Mikro Kecil Cerdas Hukum (UMK Cerdas-Kum). Inovasi ini dikhususkan untuk pelaku usaha dengan nilai gugatan maksimal Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan waktu penyelesaian maksimal 25 hari sejak sidang pertama di Pengadilan. Syarat utama bagi pelaku usaha untuk menggunakan fasilitas ini pelaku wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).]]>
