Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.413
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Novelty POLITICO Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Jurnal Yustisiabel Journal of Community Development JIWAKERTA: Jurnal Ilmiah Wawasan Kuliah Kerja Nyata Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Eksakta National Multidisciplinary Sciences Dedication : Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal Customary Law Journal of Contemporary Law Studies Indonesian Journal of Law and Justice Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Pengabdian Indonesia Studies in Social Sciences and Humanities Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS
Ahmad Suryono
Universitas Muhammadiyah Jember
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

 1   2   3   4 
PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KEPENTINGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI TIDAK LANGSUNG: TELAAH ALIRAN HUKUM ALAM Suryono, Ahmad; Rato, Dominikus; Dwi Anggono, Bayu
Jurnal Yustisiabel Vol. 8 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v8i1.2979

Abstract

Sebaran potensi panas bumi untuk pengusahaan tidak langsung yang meliputi tujuan pembangkit listrik tersebar di wilayah dan kawasan yang selektif dan terlarang untuk digunakan, seperti hutan lindung, hutan koservasi, dan zona inti pada Taman Nasional. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan secara limitatif diatur di UU Kehutanan yang kemudian dirubah dengan UU Cipta Kerja.  Jenis penelitian adalah penelitian normatif, dengan pendekatan conseptual approach dan statute approach. Teori Hukum Alam yang diusung oleh Aquinas dan Hart memotret fenomena pergeseran penggunaan kawasan hutan untuk pengusahaan panas bumi tidak langsung sebagai suatu hubungan yang komprehensif dan menjiwai hukum positif pengaturan penggunaan kawasan hutan untuk pengusahaan panas bumi tidak langsung
Pendampingan Program Gugatan Sederhana Prodeo Da-lam Program Umk Cerdas-Kum (Usaha Mikro Dan Kecil Cerdas Hukum) Untuk Perangkat Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember Suryono, Ahmad; Puspitadewi, Ira
JIWAKERTA: Jurnal Ilmiah Wawasan Kuliah Kerja Nyata Vol 5, No 1 (2024): Juni
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/jiwakerta.v5i1.22709

Abstract

Inovasi Pengadilan Jember untuk mempermudah bentuk-bentuk layanan pengadilan kepada masyarakat Jember semakin bertambah, dimana layanan-layanan tersebut terbukti telah memberikan manfaat setidaknya dalam dua hal. pertama, memangkas waktu dan biaya, dan kedua, semakin memperkuat posisi Pengadilan sebagai institusi pelayan publik yang selama ini dianggap jauh dari kenyataan di masyarakat. Dalam kurun waktu 2-3 tahun belakangan Pengadilan Negeri Jember memfokuskan diri pada layanan persidangan online di desa dalam permohonan perubahan nama yang memungkinkan pencari keadilan tidak perlu datang ke Pengadilan Negeri Jember untuk mendapatkan haknya. Inovasi baru tersebut saat ini bertambah dengan layanan Gugatan Sederhana Prodeo Dalam Program Usaha Mikro Kecil Cerdas Hukum (UMK Cerdas-Kum). Inovasi ini dikhususkan untuk pelaku usaha dengan nilai gugatan maksimal Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan waktu penyelesaian maksimal 25 hari sejak sidang pertama di Pengadilan. Syarat utama bagi pelaku usaha untuk menggunakan fasilitas ini pelaku wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
Gerakan Cerdas Lingkungan: Pelatihan Hukum Lingkungan dan Perhitungan Jejak Karbon bagi Siswa SMA Suryono , Ahmad; Agustina , Lady
Dedication : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 10 No 1 (2026)
Publisher : LPPM Universitas PGRI Argopuro Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31537/dedication.v10i1.3060

Abstract

The development of human activities and technology has a significant impact on increasing carbon emissions, which contribute to climate change. As the next generation, adolescents play a strategic role in maintaining environmental sustainability, but they still face limitations in environmental legal literacy and understanding of their carbon footprint. This community service activity aims to improve ecological literacy, legal literacy, and numeracy skills of high school students through an interdisciplinary approach. The implementation method includes coordination, interactive training, carbon footprint calculation practice, and evaluation through pre- and post-tests. The results of the activity indicate an increase in students' understanding of environmental law, ability to calculate their carbon footprint, and ecological awareness. This program also encourages changes in student behavior towards an environmentally friendly lifestyle. Thus, this activity is effective in developing a young generation that is environmentally conscious, law-abiding, and has analytical skills in addressing climate change issues
Pendampingan Program Tilik Desa (Persidangan Online Di Desa) Untuk Perangkat Desa Wonoasri, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember Ahmad Suryono; Kukuh Pribadi; Ery Alidafi Mukhtar
Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS Vol. 9 No. 1 (2023): JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT IPTEKS
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/jpmi.v9i1.652

Abstract

Kemajuan teknologi informasi telah mengubah lanskap segala bidang tidak termasuk layanan di bidang hukum, khususnya dunia peradilan. Hal ini ditambah dengan datangnya pandemi Covid-19 yang memaksa semua lini untuk adaptif dan menerima kehadiran teknologi informasi sebagai salah satu media dalam pelayanan publik. Salah satu jenis persidangan perdata yang bersifat voluntary adalah sidang permohonan, dimana tidak ada pihak dan sengketa di dalamnya, sehingga termasuk dalam kategori persidangan ringan dan relatif mudah dalam pembuktiannya. Salah satu jenis sidang permohonan yang masuk dalam kategori tersebut adalah permohonan perubahan nama, dimana secara substantif tidak ada yang berubah dari nama, hanya saja ada huruf, suku kata dan/atau frase yang salah atau tidak tepat. Jenis perkara ini termasuk perkara yang sederhana dan mudah pembuktiannya namun signifikan dampaknya terutama dalam hal pemohon memiliki kepentingan keperdataan yang memerlukan kesamaan identitas, seperti keperluan umrah, haji, identitas usaha, dan lain-lain. Pengadilan Negeri Jember memiliki terobosan untuk mempermudah urusan merubah nama dengan melakukan sidang secara online di desa, dimana sebelumnya pemohon wajib datang ke Pengadilan Negeri Jember setidaknya 5 sampai 8 kali. Terobosan tersebut dinamakan program TILIK DESA, dimana program dapat membantu memudahkan dan mempersingkat proses pencari keadilan yang secara geografis berjauhan lokasinya dengan Pengadilan Negeri Jember.
Analisis Yuridis Pemberian Upah Pemagangan Mahasiswa Ditinjau Dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri Iftaatul Rizkiyah Maghfiroh; Ahmad Suryono
SS&H: Studies in Social Sciences and Humanities Vol 1 No 1 (2024): SS&H: Studies in Social Sciences and Humanities
Publisher : Empat Sembilan Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63232/ssh.v1i1.4

Abstract

Impoving soft skills and hard skills in universities continoues to be persued, one of which is by launching an internship program for students. In its Implementation, the Regulation of the Minister of Manpower Number 6 of 2020 concerning the Implementation of Internship in the country states that interns have the right one of them in obtaining wages called pocket money. Therefore, this study aims to determine and analyze the legal protection, urgency and legal consequences of providing student internship wages in terms of the Minister of Manpower Regulation Number 6 of 2020 concerning the Implementation of Internships in the Country. This research is a normative law research conducted with data collection techniques, namely: literature studies, interviews, and documentation which are then analyzed qualitatively. Research results: first, internship students are not the subject of the Minister of Manpower Regulation Number 6 of 2020 concerning the implementation of internships in the country so that they are subject to the Civil Code based on the principle of freedom of contract, second, the legal urgency of providing internship wages to students does not have definite legal protection, so that student internships, especially the Independent Campus Learning Program, are included in vulnerable work and intervention is needed government due to the development of the student subject internship era is increasingly followed; Third, students enter a gray position with no clear regulations regarding the implementation of apprenticeships which results in not having the right to get pocket money or other rights according to regulations regarding internships.
Legal Accountability of Government Administrative Officials for the Issuance of Dual Land Ownership Certificates (A Study on the Ownership Certificate of Mangli Community Health Center, Jember Regency) Nazylatul Muawanah; Ahmad Suryono
SS&H: Studies in Social Sciences and Humanities Vol 3 No 1 (2026): SS&H: Studies in Social Sciences and Humanities
Publisher : Empat Sembilan Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63232/ssh.v3i1.92

Abstract

The issuance of two land title certificates over the same parcel of land constitutes a serious problem in land administration and may undermine legal certainty in land registration. This study aims to analyze the form of administrative legal responsibility of land officials for the issuance of overlapping land certificates, particularly in the case of the Puskesmas Mangli property in Jember Regency. The research employs a normative juridical method with a statutory and conceptual approach by examining relevant laws and regulations concerning administrative governance and land administration. The results show that the issuance of two certificates occurred due to inadequate verification of physical and juridical data during the land registration process, particularly in the examination of land history and cadastral records. In administrative law, a land certificate is considered a state administrative decision that must fulfill the requirements of authority, procedure, and substance. If these requirements are not met, the decision may be declared invalid and subject to administrative correction. The study concludes that the administrative legal responsibility arising from the issuance of overlapping certificates is primarily a responsibility of office, as the certificate was issued by officials exercising their official authority. Such responsibility may be realized through administrative actions including cancellation, revocation, or correction of the defective certificate by the National Land Agency. This mechanism reflects the application of the principle that administrative authorities have the power to revoke their own decisions when administrative defects are identified. The findings highlight the importance of strengthening verification procedures and administrative supervision in land registration to ensure legal certainty and prevent similar disputes in the future.
Implementation of Obstruction of Justice in News Reporting Cases (A Case Study of the Suspect Designation of Tian Bahtiar in Jak TV Coverage) Dewi Fiandika Sari; Ahmad Suryono
SS&H: Studies in Social Sciences and Humanities Vol 3 No 1 (2026): SS&H: Studies in Social Sciences and Humanities
Publisher : Empat Sembilan Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63232/ssh.v3i1.93

Abstract

This study examines the application of obstruction of justice in the context of media reporting, focusing on the case of the suspect designation of Tian Bahtiar in Jak TV coverage. The issue arises from the intersection between law enforcement interests and press freedom, particularly when journalistic activities are alleged to interfere with legal processes. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches to analyze whether the elements of obstruction of justice, as regulated under Article 21 of the Anti-Corruption Law, are fulfilled. The findings indicate that although the element of “every person” is met, other essential elements such as intentional conduct, acts of preventing, obstructing, or thwarting the legal process, and both direct or indirect interference are not sufficiently proven. The reporting activities carried out were found to fall within the scope of journalistic functions and did not demonstrate a clear causal relationship with the disruption of law enforcement processes. Therefore, the application of obstruction of justice in this case is considered legally inappropriate. This study highlights the importance of maintaining a balance between effective law enforcement and the protection of press freedom in a democratic legal system.
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP TERHADAP PENGGUNAAN TANAH MASYARAKAT UNTUK PEMBANGUNAN SEKOLAH MENURUT UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Anggita Yulia; Ahmad Suryono
SS&H: Studies in Social Sciences and Humanities Vol 3 No 1 (2026): SS&H: Studies in Social Sciences and Humanities
Publisher : Empat Sembilan Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63232/ssh.v3i1.95

Abstract

Land acquisition for public purposes, particularly in the education sector, often raises legal issues related to the protection of community land rights. This study aims to analyze the legal responsibility of the Sumenep Regency Government in the use of community land for school development based on Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Public Interest, as well as to examine the legal consequences arising from improper land use. This research employs a normative juridical method with a statute and conceptual approach, supported by the analysis of relevant laws, legal principles, and doctrines. The results indicate that, although land acquisition has been clearly regulated, its implementation in practice does not always comply with legal procedures, particularly in terms of providing fair and proper compensation. In certain cases, land owned by the community has been utilized without following formal acquisition mechanisms, leading to disputes and potential violations of legal norms. The study concludes that the government bears legal responsibility for ensuring the protection of land rights through lawful procedures and fair compensation. Failure to do so may result in legal consequences, including claims of unlawful acts by the government and disputes before the administrative or general courts. The implications of this research highlight the importance of strengthening accountability, transparency, and legal compliance in land acquisition processes to ensure the realization of justice, legal certainty, and public welfare.
Penyuluhan Pentingnya Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Desa Kemuning Lor Kabupaten Jember Feri Luhur; Ahmad Suryono; Rasendryo Wahyu Ramadhanianto
Jurnal Pengabdian Indonesia Vol. 1 No. 3 (2024): Juni
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jpi.v1i2.2951

Abstract

Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, namun meskipun begitu masih terdapat kesenjangan akses terhadap keadilan yang menjadi tantangan signifikan, terutama di daerah pedesaan yang sulit untuk mengakses bantuan hukum secara gratis karena kurangnya pemahaman. Hukum harus ditegakkan dengan konsisten dan adil, untuk menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis dan tertib. Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahanan dan mengetahuan dengan maksud meningkatkan dan mengedukasi masyarakat untuk dapat mengakses bantuan hukum secara gratis melalui penyuluhan tentang pentingnya bantuan hukum kepada masyarakat desa. Metode dalam pengabdian ini mencakup observasi lapangan, perencanaan penyuluhan, dan pelaksanaan penyuluhan. Hasil dari pengabdian ini menunjukkan bahwa penyuluhan tentang pentingnya bantuan hukum memiliki dampak positif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa. Masyarakat menjadi lebih memahami hak-hak mereka dan bagaimana cara mendapatkan bantuan hukum. Selain itu, penyuluhan ini juga membantu mengurangi kesenjangan akses terhadap keadilan di daerah pedesaan, sehingga masyarakat dapat lebih percaya diri dan berani dalam menghadapi masalah hukum yang mereka hadapi.
Co-Authors Agustin, Riva Agustina , Lady Amara Diva Abigail Amiluddin, Irfan Anggita Yulia Ardi K, Ajeng Bintang Azzahra, Intan Bayu Dwi Anggono Bayu Prio Wicaksono Buana, Reza Nalendra Dewi Fiandika Sari Dominikus Rato Ery Alidafi Mukhtar Feri Luhur Fizria Cahya, Egidhea Hana Puspita Eka Firdaus Haressa Lintang Rizkika Icha Cahyaning Fitri Iffan Gallant El Muhammady Iftaatul Rizkiyah Maghfiroh Kukuh Pribadi M Faiz Nailil Murod Marinka, Levicesa Mayrendra, Randika Theo Milang Akbar Winasis Muhammad Imron, Muhammad Mukhamad, Rosikhul Fahmi Nadifah Nazylatul Muawanah Nenden Sonia Salsabilla Novi, Novi fransiska putri Novianto, Akbar Rizki Pratama, Gilang Favian Puspitadewi, Ira Putra Mahardika, Tegar Pamungkas Ramadhan, Wahyu Akbar Dwi Rasendryo Wahyu Ramadhanianto Rifky Leo Argadinata Robit Syaifan Nawas Salsabilla, Nenden Sonia Saputri, Firda Alfionita Sudahri , Sudahri Suyatna Suyatna Ulil Amri Wicaksono, Bayu Prio Yeni Dwi Rahayu Zainullah, Muhammad Zinnani F.A, Nelly