Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : JURNAL MERCATORIA

Perlindungan Hukum Masyarakat sebagai Nasabah pada Akad Pembiayaan Perbankan Syari’ah di Kota Binjai (PT. Bank Syari’ah Indonesia ex. PT. Bank BRI Syari’ah Cabang Binjai) Utary Maharany Barus; Yefrizawati Yefrizawati; Tengku Keizerina Devi Azwar; Rifany Arbita Lubis
JURNAL MERCATORIA Vol 14, No 2 (2021): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v14i2.5794

Abstract

Artikel ini dimaksudkan untuk menjelaskan edukasi kepada masyarakat terkait Akad Pembiyaan di PT BSI ex. BRI Syari'ah Cabang Binjai. Kelompok masyarakat yang ditunjuk adalah masyarakat yang terletak di Jalan Baskom Kelurahan Nangka Kecamatan Binjai Utara Sumatera Utara. Metode yang digunakan yuridis normatif dan empiris. Data dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif dari pendekatan perundang-undangan  dan pendekatan yuridis sosiologis. Kajian ini menyimpulkan bahwa pentingnya edukasi kepada masyarakat sebagai nasabah terkait upaya meningkatkan pengetahuan mengenai akad pembiayaan perbankan Syariah, dan  kesadaran hukum nasabah guna meminimalisir resiko serta untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum dari setiap akad pembiayaan yang dibuat nasabah dengan pihak bank syari’ah.
Pertanggungjawaban Hukum Bedah Plastik Estetik yang Merubah Fitur Wajah Tengku Keizerina Devi Azwar; Arya Tjipta Prananda; Eva Syahfitri Nasution; Putri Rumondang Siagian; Hilbertus Sumplisius M. Wau; Utary Maharany Barus
JURNAL MERCATORIA Vol. 16 No. 1 (2023): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v16i1.8433

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum dalam bedah plastik estetik yang mengubah fitur wajah, mengingat kemajuan teknologi alat kedokteran dan ketidakpuasan seseorang terhadap wajahnya yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Penelitian dilakukan dengan sudut pandang penerapan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dokter yang melakukan pembedahan plastik sering kali melakukan kesalahan, baik sengaja maupun lalai hingga menimbulkan korban. Oleh karenanya, dokter tidak akan terlepas dari jeratan hukum maupun sanksi akibat tindakannya. Fokus masalahnya tentang pengaturan bedah plastik estetik di Indonesia dan tanggung jawab hukum dokter dalam melakukan bedah plastik estetik yang mengubah fitur wajah. Kajian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil kajian menyimpulkan bahwa hubungan antara dokter dan pasien terjadi karena adanya perjanjian timbal balik yang menimbulkan hak dan kewajiban. Dokter berjanji untuk merubah atau menyempurnakan bagian tertentu dari pasien pada bagian wajah, sedangkan pasien berjanji untuk membayar biaya pengobatan, perawatan, dan pembedahannya. Jika salah satu pihak tidak memenuhi atau melanggar perjanjian tersebut, maka pasien dapat menuntut dokter berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdata. Selain itu, masing-masing pihak yang dirugikan dapat menuntut dengan gugatan berdasarkan wanprestasi.
Regulation of The Use of Marijuana for Medical Purposes: A Comparison of Civil Law and Common Law Legal Systems Kartika, Arie; Azwar, Tengku Keizerina Devi
JURNAL MERCATORIA Vol. 17 No. 1 (2024): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v17i1.11136

Abstract

This study aims to determine the Regulation of the Use of Marijuana for Medical Purposes: Comparison of Civil Law and Common Law Legal Systems. This research uses normative juridical research methods using literature studies derived from Legislation, scientific journals, books related to medical cannabis discourse and analyzed qualitatively. Regulations related to Class I Narcotics in Indonesia are regulated in Law Number 35 of 2009 and Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 30 of 2023. The use of cannabis as medicine is an urgent need. European countries are at the forefront of legalizing medical cannabis. Some European countries with a Civil Law legal system have different regulations in legalizing marijuana for medical purposes based on ownership restrictions. Meanwhile, countries with a Common Law legal system establish medical cannabis legalization policies based on the needs of patients, the quality of health provision, and the protection of patient rights. This study concludes that countries with a Common Law legal system have a pragmatic, case-based legal style that functions through logical reasoning while countries with a Civil Law legal system are more about practical implications.