Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.488
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Development Research JUSTITIA JURNAL HUKUM Jurnal Hukum Magnum Opus Jurnal Suara Hukum Wahana Peternakan Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Nusantara (JPPNu) SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies Jurnal Studi Islam dan Sosial
Lestari, Arum Ayu
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Veterinary

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Criminal Legal Protection for Cases of Carrying Away Livestock in Livestock Agreements Lestari, Arum Ayu; Lestariningsih
Journal of Development Research Vol. 9 No. 2 (2025): Volume 9, Number 2, November 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28926/jdr.v9i2.471

Abstract

Livestock Gaduh is an activity that has been carried out for generations, where the Gaduh giver entrusts his livestock to be cared for by the Gaduh recipient with a profit-sharing agreement. The absence of an agreement between the 2 (two) parties by only relying on trust has caused various conflicts, one of which is the crime of embezzlement or fraud. The purpose of this study is to make Gaduh givers more careful in entrusting their livestock to be entrusted to someone (the Gaduh recipient). The method in this writing uses normative juridical with a statutory and conceptual approach. The results of this study are that many people only rely on customary law to place trust in the Gaduh giver so that when the Gaduh recipient has bad intentions to sell his livestock without the knowledge of the Gaduh giver, it cannot be processed administratively, because there is no written evidence. Therefore, criminal law as an ultimum remidium is one solution to resolve this problem
Perlindungan Hak Asasi Perempuan Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam: Analisis Kritis Terhadap Kesenjangan Norma Dan Implementasi Di Indonesia Lestari, Arum Ayu; Istiqomah, Febri
SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies Vol 5 No 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 April 2025
Publisher : Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28926/sinda.v5i1.2484

Abstract

Perlindungan hak asasi perempuan merupakan bagian integral dari prinsip keadilan dan persamaan di hadapan hukum. Secara normatif, berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia serta ajaran Islam telah memberikan jaminan terhadap hak-hak perempuan. Namun, dalam praktiknya, perempuan masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi dan ketidakadilan, baik yang bersumber dari regulasi, tafsir keagamaan, maupun budaya patriarki yang mengakar dalam masyarakat.Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak asasi perempuan dalam perspektif hukum nasional dan hukum Islam, serta mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan implementasinya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung oleh analisis terhadap pemikiran hukum Islam dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.Hasil kajian menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam perlindungan hak asasi perempuan bukan terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada lemahnya implementasi hukum, bias gender dalam penafsiran hukum dan ajaran agama, serta dominasi nilai-nilai patriarki dalam praktik sosial dan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan integratif dan kritis yang mengharmonisasikan hukum nasional, hukum Islam, dan prinsip HAM guna mewujudkan perlindungan hak asasi perempuan yang substantif dan berkeadilan.
Etika Pemberian Pakan: Integrasi Prinsip Animal Welfare dan Hukum Islam dalam Pemenuhan Hak Ternak Lestariningsih, Lestariningsih; Lestari, Arum Ayu
SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies Vol 5 No 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Desember 2025
Publisher : Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28926/sinda.v5i3.2510

Abstract

This research is motivated by the urgency of the ethics of feeding in the livestock industry which often ignores the aspect of animal welfare for the sake of production efficiency, as well as the need to integrate the principle of halalan thayyiban in Islamic law to guarantee the basic rights of livestock. The purpose of this study is to map global literature trends regarding the interconnection between animal welfare and Islamic law and identify research gaps related to feed ethics. The method used is a systematic literature review study with bibliometric analysis through the VOSviewer software on publication metadata for the 2020–2026 period. The results show a significant surge in publications in the last five years, with the identification of four main clusters linking research ethics, veterinary compliance, the production industry sector, and the human education dimension. Overlay and density analysis revealed that the focus of research has shifted from basic moral theory to practical application at the industrial level, but there is still a gap in specific studies on the integration of Islamic law in the standardization of feed materials. The conclusion of the study confirms that the fulfillment of livestock rights is a multidisciplinary responsibility where Islamic law functions as a moral reinforcement of existing industrial compliance standards. It is recommended for future researchers to explore the comparative study of classical fiqh literature with modern feed technology, while livestock practitioners are expected to begin integrating animal welfare parameters into the halal assurance system to realize more ethical and religious livestock practices.
Efektivitas Restorative Justice Dalam Undang-Undang TPKS: Tinjauan Kritis Atas Kegagalan Pemulihan Korban Tertibi, Yaoma; Lestari, Arum Ayu; Komarudin, Moh.
SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies Vol 5 No 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Desember 2025
Publisher : Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28926/sinda.v5i3.2518

Abstract

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menandai tonggak penting dalam perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia. Salah satu pendekatan yang dilakukan peneliti adalah restorative justice (keadilan restoratif), yang idealnya bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang dialami korban, bukan sekadar menghukum pelaku. Namun, dalam praktik perundang-undangan dan pelaksanaannya, terdapat celah normatif yang menyebabkan pendekatan ini tidak mampu memenuhi tujuan pemulihan secara menyeluruh. Kegagalan pemulihan korban bukan hanya disebabkan oleh faktor teknis, tetapi juga oleh kelemahan dalam konstruksi hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum mengenai restorative justice dalam UU TPKS secara normative sehingga dapat menilai sejauh mana norma-norma hukum tersebut mampu menjamin hak-hak korban untuk dipulihkan secara utuh. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian bahan hukum primer dan sekunder. Pengaturan hukum belum secara eksplisit memberikan ruang bagi partisipasi aktif korban dalam menentukan bentuk pemulihan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka. Ketiadaan peraturan pelaksana (Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri) menghambat efektivitas implementasi keadilan restoratif secara normatif. Jadi Secara normatif, pengaturan restorative justice dalam UU TPKS belum cukup kuat untuk menjamin pemulihan korban secara menyeluruh.
Urgensi Pemidanaan Kebiri dalam penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap anak: Analisis Normatif terhadap Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2020 Udin, Khomar; Lestari, Arum Ayu; Tertibi, Yaoma; Zakiya, Ilma Nafi’atu
SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies Vol 5 No 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Agustus 2025
Publisher : Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28926/sinda.v5i2.2528

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak mengalami peningkatan signifikan di Indonesia, menimbulkan dampak fisik, psikologis, dan sosial yang serius bagi korban. Dalam menanggapi kondisi ini, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 2020 sebagai regulasi pelaksana Undang-Undang No. 17 Tahun 2016. Salah satu sanksi tambahan yang diatur dalam PP tersebut adalah kebiri kimia, yaitu pemberian zat kimia kepada pelaku kekerasan seksual untuk menurunkan libido seksualnya. Regulasi ini menimbulkan polemik, terutama dari sudut pandang hak asasi manusia dan etik kedokteran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penerapan kebiri kimia sebagai bentuk pemidanaan dalam upaya menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak serta mengkaji kesesuaian PP No. 70 Tahun 2020 dengan prinsip-prinsip hukum pidana dan HAM. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Analisis dilakukan terhadap norma-norma hukum dalam PP No. 70 Tahun 2020 serta ditinjau dari teori hukum pidana dan perlindungan anak. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemidanaan kebiri kimia secara normatif memiliki legitimasi hukum dan dapat dipandang sebagai bentuk ultimum remedium dalam kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak yang berat. Namun, pelaksanaannya menghadapi tantangan, seperti penolakan dari kalangan medis, potensi pelanggaran HAM, dan masih lemahnya sistem rehabilitasi terhadap pelaku sehingga diperlukan penguatan regulasi teknis, pengawasan pelaksanaan, dan pendekatan multidisipliner untuk memastikan efektivitas kebijakan ini.
The Urgency of the Confidentiality Principle in Restorative Justice Mechanisms Rahman, Kholilur; Lestari, Arum Ayu; Suryoutomo, Markus
Jurnal Suara Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Suara Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One of the legal issues that is interesting and rarely receives attention in the application of restorative justice is the confidentiality principle. In international provisions, it is regulated in Paragraph 14 of the United Nations Basic Principles and in Paragraph 2 of the Council of Europe Recommendation. In several countries, such as the United States, Belgium, and others, it has attracted the attention of legal scholars. In contrast, research in Indonesia has yet to adequately address or explore this principle in detail. Accordingly, it is both relevant and necessary to investigate the significance of this principle within restorative justice mechanisms. The discussion begins with an exploration of the underlying legal rationale (ratio legis) behind the principle of Confidentiality in models of restorative justice, followed by an analysis of the urgency of reformulating restorative justice provisions within the Indonesian criminal justice system in a way that guarantees this principle. This study employed a normative legal research method, supported by several approaches, including the statute approach, comparative approach, and conceptual approach. The legal materials used consist of both primary and secondary legal sources. The main contribution of this research lies in its role as part of the law that ought to be (ius constituendum) for the reform of criminal procedure law in Indonesia.
Co-Authors Ahmad Saifudin, Ahmad Astriani, Defi Azzahra, Erdi Auliya Budi, Kukuh Pramono FATRA NONGGALA PUTRA Fauzi, Moh Mimbar Hanin Alya' Labibah Istiqomah, Febri Kholilur Rahman Kholilur Rahman, Kholilur Khomarudin, Mohammad Komarudin, Moh. Lestariningsih Lestariningsih Lestariningsih Markus Suryoutomo Mochammad Arifin Nainggolan, Samuel Dharma Putra Tertibi, Yaoma udin, khomar Zakiya, Ilma Nafi’atu Zubaidah, Ulfi