Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.288
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Halu Oleo Law Review Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab IBLAM Law Review Case Law AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA) SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Dharmawangsa: International Journal of the Social Sciences, Education and Humanitis ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin Advances In Social Humanities Research Jurnal Riset Ilmiah Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum Mizan: Journal of Islamic Law Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
Chandra, Tofik Yanuar
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum  Tindak Pidana Cukai sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Ramadhan, Jefri; Chandra, Tofik Yanuar; Ismed, Mohamad
CENDEKIA : Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Vol. 1 No. 9 (2024): CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, September 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/ygjg6e80

Abstract

Pembahasan mengenai penerapan asas ultimum remedium dalam penegakan hukum  tindak pidana cukai sebagai upaya pengembalian kerugian negara. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yang  didukung  dengan  yuridis empiris dengan merinci uraian  yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan. Penerapan asas Ultimum Remedium dalam upaya pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana cukai bahwa salah satu dari subyek hukum atau obyek hukum bersifat ilegal, maka pelanggaran yang dilakukannya tersebut adalah suatu bentuk tindak pidana. Disamping sifat dari subyek hukum atau obyek hukumnya, suatu perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan Undang–Undang Cukai apabila memenuhi kriteria antara lain dirumuskan secara tegas dan jelas sebagai pelanggaran, secara nyata menimbulkan kerugian Negara, dan merupakan perbuatan yang berulang, atau kerugian Negara yang ditimbulkan tidak dapat diperbaiki.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN UNTUK KEPENTINGAN PERKEBUNAN SAWIT DI INDONESIA Sopiyanto, Sopiyanto; Chandra, Tofik Yanuar; Ismed, Mohamad
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 8 (2024): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Agustus 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/nsg4bx11

Abstract

The background of the problem in this study is where forest and land burning, especially for the interests of palm oil plantations in Indonesia, is a disaster that can harm and endanger human life and the sustainability of the existing ecosystem, law enforcement is considered ineffective against corporations as perpetrators of forest and land burning crimes so that improvements need to be made. The Indonesian Criminal Code has not regulated sanctions against corporations that commit forest and land burning crimes, so that special laws relating to the environment can be applied. The problem in this study is how to enforce the law against perpetrators of forest and land burning crimes and how to be held criminally responsible for corporations that commit forest and land burning crimes. The theories used in this study are First, the theory of Criminal Responsibility and the second is the theory of Law Enforcement according to Lawrence M. Friedman. The results of this study are that the evidence to ensnare a Corporation as a suspect can use the theory of absolute liability, the theory of vicarious liability, the theory of identification. And law enforcement against corporations committing forest and land burning crimes in Indonesia is considered ineffective, this is due to the weakness of the law enforcement apparatus itself consisting of the Police, Prosecutors and Courts so that improvements are needed both in terms of quantity and quality
MENAKAR DALUWARSA: Kajian Perbandingan Daluwarsa Pemalsuan Surat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Chandra, Tofik Yanuar; Hajairin, Hajairin
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i1.310

Abstract

Comparative study of the expiration of mail forgery in Law No. 1/1946 on Criminal Code and Law No. 1/2023 on Criminal Code. This comparative study is intended to understand the differences and similarities of expiration in the prosecution of criminal cases, so that expiration can be a legal instrument that can realize justice for all parties to criminal cases. The method used is normative legal research, normative legal research is also to inventory positive law, find legal principles and doctrines, synchronize existing laws and regulations and conduct research by studying and examining and tracing various existing literature. With several approaches, namely the Legislative Approach, Historical Approach, Comparative Approach and Conceptual Approach. The findings in the results of this study are a comparative study of the expiration of mail forgery, in Law/1/1946 / Criminal Code and Law/1/2023 / Criminal Code it can be concluded that the authority to prosecute a criminal offender can be abolished regulated in Article 78 paragraph (1) of the Criminal Code, regarding Forgery in general is regulated in Article 263 paragraph (1) of the Criminal Code. After the reform of criminal law, the authority to prosecute is declared void due to expiration is regulated in Article 163 of Law No. 1/2023 / Criminal Code, but regarding the explanation of the offense of forgery of letters is contained in Articles 391 and 392 of Law No. 1/2023 / Criminal Code. Comparison of the expiration of mail forgery in the Criminal Code and the New Criminal Code from the aspect of offense formulation and expiration limitation is very different, but there is a similarity in placing the object that can be subject to the crime of mail forgery, namely a person who makes a fake letter and uses a fake letter.
PERAN JAKSA PENELITI DALAM PENENTUAN LENGKAPNYA SUATU BERKAS PERKARA Mouri, Victhor; Chandra, Tofik Yanuar; Paparang, Santrawan T.
ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin Vol. 1 No. 12 (2023): ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisplin, Desember 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/armada.v1i12.1089

Abstract

Pasal 14 huruf b KUHAP memberi penuntut umum wewenang untuk meneliti berkas perkara. Sebagai Jaksa Peneliti, peran sentralnya penting dalam menyelesaikan tindak pidana. Dengan surat perintah, Jaksa Peneliti memeriksa kelengkapan formal dan materil berkas perkara untuk keberhasilan penuntutan. Tujuan tesis ini adalah menganalisis proses penelitian berkas perkara oleh jaksa peneliti dalam penegakan hukum pidana dan perannya dalam menetapkan kelengkapan berkas perkara. Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Analisis bahan hukum dilakukan melalui metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan tugas jaksa peneliti dalam meneliti berkas perkara adalah faktor kunci dalam menuntaskan perkara pidana. Jaksa peneliti bertindak sebagai penyaring awal untuk menilai ke layakan dan kelengkapan berkas perkara yang dilimpahkan oleh penyidik. Proses penelitian berkas perkara tindak pidana melibatkan tim jaksa peneliti yang melakukan gelar perkara, menyajikan temuan, dan mengambil kesimpulan setelah mendengar pendapat dari para peserta gelar perkara.
URGENSI PEMULIHAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI TINDAKAN PEMBLOKIRAN DAN PERAMPASAN ASSET SEBAGAI STRATEGI PENEGAKAN HUKUM KORUPSI Saputro, Heri Joko; Chandra, Tofik Yanuar
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 2 (2021): SEPTEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v9i2.20303

Abstract

Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara. Terhadap kerugian keuangan negara ini membuat Undang-Undang Korupsi baik yang lama yaitu UU No. 3 tahun 1971 maupun yang baru yaitu UU No. 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan ini menetapkan kebijakan bahwa kerugiankeuangan negara harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi (Asset Recovery). Tindakan pemulihan (Asset Recovery) penting untuk dilakukan sebagai upaya untuk menjaga agar negara tidak selalu dirugikan dan terabaikan hanya dengan pemidanaan hukuman badan (penjara) saja. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metodologi kualitatif deskriptif untuk menggambarkan kondisi apa adanya, tanpa memberi perlakuan atau manipulasi pada variable yang diteliti. Hasil penelitianmenyatakan bahwa perlunya rumusan kebijakan dan langkah aksi yang konkrit, dikarenakan prosedural asset recovery meliputi pelacakan, pembekuan, pemblokiran, penyitaan, perampasan, pemeliharaan/pengelolaan dan pengembalian aset yang dicuri/hasil kejahatan kepada korban kejahatan/negara.atas Asset yang dimiliki dan diduga berasal dari keuangan negara yang telah dicuri berupa uang maupun tabungan dalam rekening pelaku ataupun benda dapat dilakukan melalui penelusuran untuk kemudian dilakukan Pemblokiran dan dilakukan Perampasan Asset.
Reconceptualizing Consumer Protection in Apartments: A Normative Analysis of Criminalization Practices by Property Developers in Indonesia Rosa, Yenny; Mustofa, Muhammad; Chandra, Tofik Yanuar
Advances In Social Humanities Research Vol. 3 No. 12 (2025): Advances In Social Humanities Research
Publisher : Sahabat Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/adv.v3i12.525

Abstract

This study examines the emerging phenomenon of consumer criminalization in Indonesia's high-rise housing sector, where property developers increasingly utilize criminal law mechanisms to exert pressure on buyers involved in contractual disputes. While previous studies have largely focused on issues of unfair contract terms, late delivery, and imbalanced bargaining positions, the use of criminal law as a tool of intimidation remains significantly underexplored. Employing a normative legal research approach, this study analyzes statutory frameworks, judicial decisions, and scholarly literature to investigate the structural and normative weaknesses that allow criminalization to occur. The findings reveal that the misuse of defamation and embezzlement provisions represents a systemic distortion of the ultimum remedium principle and indicates a broader imbalance in the legal power relationship between developers and consumers. This study argues that current regulatory mechanisms are insufficient to prevent the instrumentalization of criminal law in what is fundamentally a civil contractual relationship. By integrating perspectives from global theories of overcriminalization, substantive justice, and consumer protection, the research provides a conceptual foundation for reconstructing Indonesia's legal framework. The study concludes by proposing regulatory reforms, institutional strengthening, and procedural guidelines to ensure that criminal law is not deployed as an oppressive tool against consumers. This contributes to the global discourse on proportionality in criminal law and the protection of vulnerable parties in modern housing markets.
PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Siregar, Roy Andi; Chandra, Tofik Yanuar; Fitrian, Achmad
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v8i1.2661

Abstract

Abstract: A criminal act is an act that is prohibited by a rule of law, which prohibition is accompanied by threats or sanctions in the form of certain crimes, for anyone who violates the prohibition. It can also be said that a criminal act is an act which is prohibited by a rule of law and is punishable by punishment, as long as it is kept in mind that the prohibition is aimed at an act, namely a situation or an event caused by a person’s behavior, while the criminal threat is directed at a person who causes a crime. that incident. Between prohibition and punishment there is a close relationship, because between the incident and the person who caused the incident there is also a close relationship, which cannot be separated from the others. Sexual intercourse is any act that ranges from sexual harassment to the act of forcing someone to have sexual intercourse without the victim’s consent or when the victim does not want it, and/or having sexual intercourse in ways that are unnatural or not liked by the victim and distances him from his sexual needs. Article 5 of Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims. Witnesses and Victims are entitled to: obtain protection for personal safety, family. Keywords: Crime, Sexual Violence, Witness Abstrak: Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangannya ditujukan pada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula, yang tidak dapat dipisahkan dari yang lain, Pada penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang diangkat, penulis menggunakan Jenis penelitian yuridis normatif, Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual hingga perbuatan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki, dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai oleh korban serta menjauhkan dari kebutuhan seksualnya. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Saksi dan Korban berhak: memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga. Kata Kunci : Tindak Pidana, Kekerasan Seksual,Saksi
Co-Authors Abu Taher, Mohammad Akbar, Muhammad Syarif Hidayatullah Aktanotaria, Ade Ananta, Dinur Wikra Andayani, Rizki Basuki , Candra, Mardi Diana, Anisa Roshda Fitrian, Achmad Hajairin Halim, Anriz Nazaruddin Hasibuan, Rando Vittoro Herdiana, Fransisca Hossain, Mohammad Belayet Ismed, Mohamad Kristiawanto, Kristiawanto Kurniawan, Yulianus Soni Kuspermadi, Raghil Abdul Muqsith Marniati, Felicitas Sri Marpaung, Berlian Maryano, Maryano Mau, Hedwig Adianto Megawaty, Octavia Rouli Mouri, Victhor Muhammad Mustofa Pangestika, Meitri Widya Paparang, Santrawan T. Pratama, Dimas Satriawan Syah Prawira, Danang Yudha Purwanto, Eko Joko Ramadhan, Jefri Riyadi, Trisno Rosa, Yenny Saputro, Heri Joko Saragih, Handa Yusico Setiyawan, Aldi Rizky Shodiq, M. D. Sihombing, Finiel Handani Tumalona Siregar, Roy Andi Sopiyanto, Sopiyanto Suryana, Cece Sutanto, Audrey Lucretia Tubalawony, Agnasia Marliana Yolanda, Berlian Yolanda, Moch Andre Zakhiri Md. Nor, Mohd