Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.02
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-'Adalah DE'RECHTSSTAAT Karimah Tauhid Transnational Business Law Journal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Rumatiga, Hidayat
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

 1   2   3 
Status Kewarganegaraan terhadap Anak yang Terlahir Akibat Perkawinan Campuran Pasca Itsbat Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Fadhilah, Zihan Nonin; Yumarni, Ani; Rumatiga, Hidayat
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 7 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i7.19171

Abstract

Perkawinan Campuran yang sering terjadi di Indonesia merupakan hal wajar dari perkembangan jaman. Dimana perkawinan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) akan menimbulkan suatu permasalahan salah satunya mengenai status kewarganegaraan anak yang terlahir dari perkawinan tersebut. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan gejala – gejala hukum yang berkaitan dengan status kewarganegaraan anak yang terlahir dari perkawinan campuran. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis status Kewarganegaraan terhadap anak yang terlahir akibat perkawinan campuran berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan upaya hukum mendapatkan kewarganegaraan Indonesia bagi anak tersebut. Metode penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia status kewarganegaraan anak yang terlahir akibat perkawinan campuran memiliki kewarganegaraan ganda terbatas. Yang mana, Pemberian kewaraganegaraan ganda ini merupakan akibat hukum dari perkawinan campuran tersebut, anak berkewarganegaraan ganda wajib didaftarkan oleh orang tua atau wali. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh anak tersebut untuk mendapatkan kewarganegaraan indonesia dengan penyampaian pernyataan memilih kewarganegaraan indonesia setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau paling lambat 21 (duapuluh satu) tahun sesuai dengan Peraturan Menteri. Kesimpulan dari Penelitian ini yaitu berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Status kewarganegaraan anak yang terlahir dari perkawinan campuran pasca itsbat nikah diberikan kewarganegaraan ganda terbatas. Dan upaya yang dapat ditempuh adalah dengan pernyataan memilih kewarganegaraan secara elektronik anak tersebut dapat menentukan kewarganegaraan yang akan dia pilih sesuai dengan yang mereka inginkan.
ANALYSIS OF BAWASLU'S AUTHORITY IN HANDLING ELECTION VIOLATIONS AFTER DETERMINATION OF NATIONAL ELECTION RESULTS Pranata Alif Utama, Vikri; Yudha, Harswendo Shandy; Ulfah, Alia Sanaya; Ma'arif, Rizal Syamsul; Rumatiga, Hidayat
DE'RECHTSSTAAT Vol. 10 No. 1 (2024): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v10i1.6939

Abstract

Indonesia merupakan salah satu Negara yang menganut sistem demokrasi secara langsung, baik untuk pemilihan presiden, dewan perwakilan, serta untuk pemilihan kepala daerah dipilih oleh rakyat secara demokratis sebagai ciri khas dari Negara yang menganut system demokrasi terbuka. ngginya tensi politik mengakibatkan banyak pelanggraan pemilu yang dilakukan oleh kontestan pemilu, penyelenggara pemilu serta masyarakat sebagai pemantau pemilu. Terdapat beberapa jenis dalam pelangarana pemilu, yaitu (1) pelanggaran Pidana (2) Pelangaran Kode Etik (3) Pelanggaran Administrasi serta (4) Pelanggran Pemilu lainnya. Bawaslu memiliki peran dalam proses tahapan awal dugaan tindak pidana pemilu dari proses pertama, kedua, sampai kepada tahapan pembahasaan bersama-sama dengan unsur lembaga lain yaitu kepolisian dan kejaksaan. Dalam proses kajian dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu Bawaslu memiliki batas waktu yang harus diikuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan (lice specialis)
THE EXCLUSIVITY OF MUSIC/SONG CREATORS IS GUARANTEED BY COPYRIGHT LAW NUMBER 28 OF 2014 Rumatiga, Hidayat; Aminulloh, Muhammad; Nurwati; Yumarni, Ani; Devi, Sylvia Haura Carolina; Kelutur, Suparlan
DE'RECHTSSTAAT Vol. 10 No. 2 (2024): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v10i2.13427

Abstract

There is a misunderstanding from the user's perspective that musicians are people who need recognition and need money. In fact, musicians really want the exclusivity of musicians guaranteed by law, because the law is biased. In article 9 of the Copyright Law, every use of copyrighted creations that contain commercial use must obtain permission from the creator. Paragraph (3) all people who do not have permission are prohibited from reproducing or obtaining commercial use. This study aims to examine and analyze the exclusive rights of music or song creators guaranteed by law. This study is empirical juridical with sample selection using random sampling and purposive sampling techniques that are adjusted to the selected sample. The data studied include primary data, namely data obtained from information obtained from interviews with related parties from LMK, and secondary data is data that supports information or supports the completeness of primary data, then analyzed descriptively qualitatively. The results of the study indicate that the exclusivity of song/music creators is to obtain moral rights, economic rights and transfer rights. Creators who own creations must obtain benefits from their creations, so if they do not obtain them, legal protection is needed.
ISLAMIC ECONOMIC LAW "A CONTINUOUS ECONOMIC STUDY PERSPECTIVE OF ISLAMIC ECONOMIC LAW" Hadiat; Hasan Ridwan, Ahmad; Suntana, Ija; Rumatiga, Hidayat
DE'RECHTSSTAAT 2024: SPECIAL ISSUE ON LEGAL BUSINESS, PUBLIC POLICY, AND GREEN TECHNOLOGY
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ausing a consumptive and materialistic nature which results in environmental damage due to uncontrolled use of resources. This research aims to determine sustainable economics from the perspective of Islamic Economic Law. This article uses a descriptive qualitative method with a normative-empirical approach. This research finds strong arguments and signs that Islamic economics is very concerned with sustainable economics with a focus on optimizing resources without ignoring environmental aspects, so that economic buildings are able to provide sustainable benefits. The real form of a sustainable Islamic economic system is at least visible in sharia banking's concern for the environment.
Model Perlindungan Hukum kepada Kreditur Beritikad Baik Terhadap Putusan Non Executable Pramudia, Ardi; Hakim, Aal Lukmanul; Rumatiga, Hidayat
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 12 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i12.14462

Abstract

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3647 K/PDT/2020 tidak dapat dilakukan eksekusi, karena PT. EJB sudah tidak lagi beroperasi, dan aset-asetnya pun tidak diketahui secara pasti keberadaannya, hal ini disebabkan oleh sudah beralih/berpindah tangan kepada pihak lain, sehingga hal ini semakin sulit bagi kreditur untuk mendapatkan kembali hak-haknya sebagaimana termuat di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3647 K/PDT/2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan kepastian hukum terhadap putusan pengadilan yang tidak dapat dieksekusi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang melakukan pengkajian terhadap isi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan doktrin, serta penelitian-penelitian ilmiah. Adapun objek penelitian ini ialah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 75/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim. hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban hukum debitur yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat dilakukan berdasarkan konsep tanggung jawab yang timbul dari adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subyek hukum dengan ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Kondisi hukum yang dialami oleh PT BSIN sebagai kreditur melawan PT EJB sebagai debitur yang tidak kunjung mendapatkan hasil menimbulkan hilangnya rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga PT EJB sebagai debitur harus tetap memenuhi kewajibannya kepada PT BSIN sebagai kreditur. Model perlindungan hukum kepada kreditur terhadap putusan non executable guna memberikan hak-hak kreditur maka dilakukan upaya paksa yang dilakukan negara terhadap debitur untuk memenuhi kewajibannya; dilakukan sita jaminan; dan lelang, serta dilakukan upaya hukum lain melalui Permohonan Kepailitan, PKPU maupun Pidana.
Optimalisasi Fungsi Samapta Bhayangkara Polresta Bogor Kota dalam Implementasi Program Patroli Siaga Bencana di Kota Bogor Wildan, Zacky; Mulyadi; Rumatiga, Hidayat
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 4 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i4.14725

Abstract

Jumlah kejadian bencana alam dan non-alam di Kota Bogor dari Januari hingga November 2023 mencapai 886 kejadian, dengan tanah longsor menjadi yang paling sering terjadi sebanyak 227 kejadian. Grafik-gafik terperinci di bawah ini menggambarkan kejadian bulanan bencana alam dan non-alam di Kota Bogor sepanjang tahun 2023. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki dan menganalisis implementasi program patroli siaga bencana oleh Samapta Bhayangkara di Kota Bogor, serta untuk mengeksplorasi strategi untuk mengoptimalkan peran Samapta Bhayangkara dalam program patroli siaga bencana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yang mengkonseptualisasikan hukum sebagai norma, prinsip, atau doktrin. Temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Patroli Siaga Bencana oleh Samapta Bhayangkara di Kota Bogor, yang meliputi optimalisasi organisasi manajemen bencana, implementasi prosedur operasional standar (SOP), optimisasi kepemimpinan lapangan atau pengendalian komando, optimisasi personel, optimisasi materiil, dan optimisasi keuangan, dapat signifikan meningkatkan efektivitas mereka.
Analisis Yuridis Fungsi Samapta Polresta Bogor Kota dalam Pelaksanaan Pengendalian Unjuk Rasa Akbar, Rafli Arifian; Aridhayandi, M. Rendi; Rumatiga, Hidayat
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 3 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i3.15477

Abstract

ABSTRAK Pelaksanaan tugas Samapta dalam pengendalian unjuk rasa tidak selalu berjalan mulus. Terdapat berbagai kendala yang mungkin dihadapi, mulai dari konflik antara hak-hak individu dengan kepentingan umum, hingga tantangan dalam koordinasi dan komunikasi antara pihak kepolisian dan peserta unjuk rasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan dan tindakan yang diambil oleh Samapta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengalisis persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakat yang dijadikan sebagai objek kajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi Samapta Polresta Bogor Kota dalam pengendalian unjuk rasa mencakup pencegahan, penanganan, dan pengendalian situasi unjuk rasa. Secara yuridis, fungsi tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan serta pedoman internal kepolisian yang bertujuan untuk menyeimbangkan hak berkumpul dan berpendapat dengan kebutuhan menjaga keamanan publik. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi Samapta dalam pelaksanaannya, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan efektivitas pengendalian unjuk rasa di masa depan.
Peran Unit Pam Obvit Polres Bogor dalam Pengamanan Obyek Vital Nasional Sektor Industri PT. Indocement Tunggal Prakarsa Bogor Berdasarkan Perkap no. 13 Tahun 2017 Maryam, Euis; Rumatiga, Hidayat; Husein, Saddam
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 4 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i4.15905

Abstract

Objek Vital Nasional yang disingkat Obvitnas adalah bagian vital negara yang memiliki peran penting dalam pembangunan perekonomian nasional, pemegang hajat hidup orang banyak, apabila terjadi ancaman kepadanya dapat menyebabkan mudharat atau bahaya pada negara dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengetahui peran Unit Pam Obvit Polres Bogor dalam pengamanan obyek vital nasional sektor industri PT. Indocement Tunggal Prakarsa. Penelitian ini mengumpulkan data melalui kepustakaan dan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, artikel ilmiah, dan hasil riset orang lain. Dan didukung oleh data empiris yang dipereolah dari observasi, wawancara dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Unit Pam Obvit Polres Bogor dalam pengamanan obyek vital nasional sektor industri PT. Indocement Tunggal Prakarsa Bogor berdasarkan Perkap No. 13 Tahun 2017 yang meliputi rangkaian kegiatan yaitu kegiatan pendahuluan atau preemptif dengan berkoordinasi dengan pihak pengelola obvitnas, kegiatan pencegahan yang dilakukan melalui pengawalan barang, patroli, dan kegiatan represif yaitu tindakan menolong orang yang menjadi korban, melakukan pendataan sanksi, dan mengamankan barang bukti dan pelaku bila ditangkap di TKP. Kendala yang ditemui Polri pengamanan obyek vital nasional sektor industri PT. Indocement Tunggal Prakarsa yaitu (1) belum adanya sistem pengamanan yang efektif dalam pengamaman obvitnas. (2) Kurangnya personil, (3) Sarana dan prasarana yang belum memadai.
Analisis Program Ketanggapsegeraan Patroli Sabhara Polres Bogor di Wilayah Kabupaten Bogor Prambudi, Faldo; Yumarni, Ani; Rumatiga, Hidayat
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 11 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i11.15917

Abstract

Program ketanggapsegeraan atau quick respon merupakan program yang sangat responsif terhadap kebutuhan masyarakat Kabupaten Bogor, namun demikian program ini perlu dikaji secara ilmiah untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya guna dilakukannya perbaikan dan peningkatan pada program ini. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengetahui Program Ketanggapsegeraan Patroli Sabhara Polres Bogor Di Wilayah Kabupaten Bogor. Untuk mengetahui kekurangannya, kelebihannya guna melakukan perbaikan terhadap program terebut. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang mengkaji pelaksanaan program ketanggapsegeraan  patroli Satuan Sabhara Kabupaten Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program ketanggapsegeraan patroli merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Sabhara Polres Bogor untuk mencegah terjadi gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat Kabupaten Bogor melalui patroli, yaitu: (1)Menentukan wilayah atau lokasi patroli, (2) Menetapkan personil yang melakukan patroli, (3) Menyediakan sarana patroli, (4) Mengadakan kegiatan patroli, (5) Membuat laporan kegiatan patroli kepada pimpinan, (6) Melakukan evaluasi terhadap kegiatan patroli, (7)Melakukan tindak lanjut. Hambatan yang dihadapi oleh Sabhara Polres Bogor dalam pelaksanaan patroli, yaitu: (1) Polres Bogor Masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia dalam pelaksanaan patroli. (2) Kurangnya kesadaran dari masyarakat Kabupaten Bogor dalam bekerja sama dengan pihak kepolisian. (3) Masih terdapat personil yang cukup muda sehingga belum memiliki mental dan pengalaman.
Efektivitas Pelaksanaan Penjagaan oleh Personil terhadap Mako Resimen 1 Korps Brimob Polri Hamzah, Amir; Yumarni, Ani; Rumatiga, Hidayat
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 4 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i4.18120

Abstract

Untuk mencegah dan menilai risiko kegagalan keamanan dari Obvitnas, Pam Obvitnas perlu mengembangkan teknologi sistem peringatan dini  yang dapat mengenali ancaman potensial dari kegagalan keamanan yang mempengaruhi keamanan evifitas lebih awal. Sistem peringatan dini  harus mencakup sistem koordinasi Pam Obvitnas yang ditemukan di semua unit regional dengan cara berpikir.Tujuan dalam penelitian ini antara lain, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis tentang efektivitas pelaksanaan penjagaan oleh personil terhadap Mako Resimen I Korps Brimob Polri dan untuk mengetahui dan menganalisis tentang hambatan-hambatan dan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pelaksanaan penjagaan oleh personil terhadap Mako Resimen I Korps Brimob Polri. Metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris, yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, dan hukum sebagai lembaga sosial atau pola perilaku. Hasil Penelitian yang perlu diperkuat melalui penerapan Mako. Sumber daya manusia di Korps Brimob Polri harus memiliki daya saing, dengan pengembangan kurikulum pendidikan yang efektif agar hasilnya dapat menguasai keterampilan baru, seperti literasi data, keterampilan membaca, analisis, dan pemanfaatan informasi big data di era digital, serta literasi teknologi yang mencakup pemahaman mengenai penggunaan dan aplikasi teknologi, dan literasi manusia, termasuk aspek kemanusiaan, komunikasi, dan desain. Dari kesimpulan yang diperoleh, keefektifan pelaksanaan implementasi oleh Mako Resimen I Brimob sehubungan dengan Keputusan Kapolri, No. Pol.: Kep/54/X/2002, yang dilakukan dengan cara memenuhi standar kualitas atau kemampuan yang ditentukan oleh Kepolisian Negara RI dan secara berkala melakukan audit sistem pengamanan sesuai dengan keputusan Kepala Kepolisian Negara RI (Pasal 5). Mengacu pada mandat Keppres No. 63/2004 dan Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/738/X/2005 mengenai Pedoman Sistem Pengamanan Obyek Vital Nasional. Panduan tentang sistem pengamanan obvit ini meliputi pola pengamanan, konfigurasi standar pengamanan, standar kemampuan pelaksana pengamanan, manajemen audit pengamanan serta pengawasan dan pengendalian.
Co-Authors Aal Lukmanul Hakim Akbar, Rafli Arifian Aminulloh, Muhammad Amir Hamzah Annas, Muhammad Apriliandy, Silva Farida Dadang Suprijatna Darmika, Ika Devi, Sylvia Haura Carolina Dwi Agustini, Dwi Endeh Suhartini Fadhilah, Zihan Nonin Fatkhur Rohman Gautama, Febrin Fandensia Hadiat Hanifa, Zulfahmi Haris, Aidil Fitri Hertiani, Euis Husein Alatas Ilyanawati, R. Yuniar Anisa Kelutur, Suparlan M. Rendi Aridhayandi Ma'arif, Rizal Syamsul Maryam, Euis Maulana Monaya, Nova Muchlis, Adnin Muhammad Hasanuddin, Muhammad Muharrom, Muhammad Zihad MULYADI Nurhidayat, Heru Rohman Nurwati Paren , Maya Azzahra Perkasa, Revo Prambudi, Faldo Pramudia, Ardi Pranata Alif Utama, Vikri Prasetyo, Adhy Rachmat Trijono Raden Djuniarsono Riandi, Derri Aris Ridwan, Ahmad Hasan Sabila PM, Nurfajrina Saddam Husein, Saddam Suntana, Ija Suryani, Danu SUSANTI Syafira, Eva Lusiana Syafitri, Meli Tianto, Aditya Dellis Tri Zulfianti, Sintia Ulfah, Alia Sanaya Ulum, Rofi'ul Wildan, Zacky Yadi Janwari Yudha, Harswendo Shandy Yumarni, Ani