Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.366
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-'Adalah DE'RECHTSSTAAT IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah Karimah Tauhid Transnational Business Law Journal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Rumatiga, Hidayat
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
Analisis Yuridis Kemampuan Pasukan Brimob Berdasarkan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Nurhidayat, Heru Rohman; Gilalo, Jacobus Jopie; Rumatiga, Hidayat
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 7 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i7.16778

Abstract

Anggota brimob harus menjaga harkat dan martabat institusi polri secara umum dan satuan brimob secara khusus, menjaga wibawa sebagai anggota polri, menjaga nama baik satuan dan nama baik pimpinan, serta menjaga nama baik keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Kemampuan Pasukan Brimob Berdasarkan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi. Jenis penelitiana ini ialah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji norma atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, dalam pemerintahan, dalam kelembagaan dan dalam masyarakat luas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Brimob harus memiliki kemampuan yang terbagi dalam tigas aspek, yaitu kemampuan kognitif (pengetahuan) yaitu setiap anggota brimob harus memiliki kecerdasan yang baik atau pengetahuan yang baik tentang tugas dan fungsinya, memiliki wawasan yang luas. Aspek fisiologi, yaitu setiap anggota brimob harus sehat fisik dan sehat rohani atau mentalnya. Kemampuan regulatif yaitu Kemampun regulatif ini berkaitan dengan kemampuan anggota brimob dalam memahami isi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kode etik memiliki peran yang sangat penting karena berfungsi sebagai pedoman atau acuan bagi setiap anggota polri untuk melaksanakan dan fungsinya. Kode etik memuat kewajiban, larangan, perintah dan hal-hal yang patut dan tidak patut dilaksanakan oleh anggota brimob dalam menjalankan tugas dan fungsi.
Status Kewarganegaraan terhadap Anak yang Terlahir Akibat Perkawinan Campuran Pasca Itsbat Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Fadhilah, Zihan Nonin; Yumarni, Ani; Rumatiga, Hidayat
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 7 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i7.19171

Abstract

Perkawinan Campuran yang sering terjadi di Indonesia merupakan hal wajar dari perkembangan jaman. Dimana perkawinan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) akan menimbulkan suatu permasalahan salah satunya mengenai status kewarganegaraan anak yang terlahir dari perkawinan tersebut. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan gejala – gejala hukum yang berkaitan dengan status kewarganegaraan anak yang terlahir dari perkawinan campuran. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis status Kewarganegaraan terhadap anak yang terlahir akibat perkawinan campuran berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan upaya hukum mendapatkan kewarganegaraan Indonesia bagi anak tersebut. Metode penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia status kewarganegaraan anak yang terlahir akibat perkawinan campuran memiliki kewarganegaraan ganda terbatas. Yang mana, Pemberian kewaraganegaraan ganda ini merupakan akibat hukum dari perkawinan campuran tersebut, anak berkewarganegaraan ganda wajib didaftarkan oleh orang tua atau wali. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh anak tersebut untuk mendapatkan kewarganegaraan indonesia dengan penyampaian pernyataan memilih kewarganegaraan indonesia setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau paling lambat 21 (duapuluh satu) tahun sesuai dengan Peraturan Menteri. Kesimpulan dari Penelitian ini yaitu berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Status kewarganegaraan anak yang terlahir dari perkawinan campuran pasca itsbat nikah diberikan kewarganegaraan ganda terbatas. Dan upaya yang dapat ditempuh adalah dengan pernyataan memilih kewarganegaraan secara elektronik anak tersebut dapat menentukan kewarganegaraan yang akan dia pilih sesuai dengan yang mereka inginkan.
The Application of the Ijbari Principle in Islamic Inheritance Law Siti Alida, Riska; Yumarni, Ani; Rumatiga, Hidayat; Husein, Saddam; Monaya, Nova
DE'RECHTSSTAAT Vol. 11 No. 2 (2025): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v11i2.16674

Abstract

The principle of ijbari in Islamic inheritance law reflects the obligatory nature of the distribution of inheritance, which is determined directly by the decree of Allah SWT as stated in the Qur'an and Hadith. This principle ensures that inheritance rights are granted automatically and cannot be changed by anyone, this is to maintain justice and avoid disputes between heirs. The ijbari principle also emphasizes that inheritance law is absolute and must be implemented in accordance with sharia guidelines. This study aims to analyze the application of the ijbari principle in Islamic inheritance law by reviewing its legal basis, distribution mechanism, and role in maintaining family harmony and social justice. This research also seeks to clarify how this principle functions in sharia, while highlighting its significance in achieving justice and equality in the distribution of inheritance. This study uses a normative juridical research method, with a legal approach, laws and regulations and other sources used as data sources related to research that provide an understanding of how the ijbari principle  is applied in practice. This research shows that the ijbari principle plays an important role in ensuring the automatic and fair distribution of inheritance rights, which is the key to maintaining justice and preventing conflicts. The study also highlights that this principle not only protects the rights of heirs, but also reinforces Islam's core values of equality and justice.  
A Juridical-Historical Review of the Formation of Halal Product Assurance Regulations in Indonesia Gilalo, Jacobus Jopie; Waspada; Rumatiga, Hidayat; Erbiana, Nyi Mas Gianti Bingah
DE'RECHTSSTAAT Vol. 11 No. 2 (2025): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v11i2.21170

Abstract

Before the enactment of Law Number 33 of 2024 concerning Halal Product Assurance (Halal Product Assurance Law/HPAL), various regulations governing halal requirements had already been in force. However, those regulations were still partial and not integrated into a comprehensive system capable of providing legal certainty. Therefore, it is important to examine the background of the establishment of the HPAL in order to fully understand the legislative process behind it. Through a normative juridical study with a historical approach, the foundation for the formation of the HPAL can be described. The findings indicate that the enactment of the HPAL provides legal certainty and protection for Muslims in Indonesia in using and consuming products in accordance with Islamic law, namely those that are permissible (halal) and avoiding those that are prohibited (haram). This law also serves as a significant milestone in raising public and business awareness regarding the importance of halal certification as both a guarantee of quality and a reflection of Islamic identity. Furthermore, the presence of the HPAL is expected to harmonize regulations among the government, certification bodies, and business actors. Thus, the implementation of halal regulations can proceed more effectively, systematically, and consistently. Ultimately, the HPAL not only functions as a legal instrument but also as a means of protecting the rights of Muslim consumers while strengthening the competitiveness of Indonesian halal products in the global market.
Co-Authors Aireni Ratnasari Amany Amany Annas, Muhammad Apriliandy, Silva Farida Dadang Suprijatna Darmika, Ika Dwi Agustini, Dwi Endeh Suhartini Fadhilah, Zihan Nonin Fatkhur Rohman Gautama, Febrin Fandensia Hanifa, Zulfahmi Haris, Aidil Fitri Hertiani, Euis Husein Alatas Ilyanawati, R. Yuniar Anisa Maulana Monaya, Nova Muchlis, Adnin Muhammad Hasanuddin, Muhammad Muharrom, Muhammad Zihad MULYADI Nurhidayat, Heru Rohman Nyi Mas Gianti Bingah Erbiana Paren , Maya Azzahra Perkasa, Revo Prasetyo, Adhy Rachmat Trijono Raden Djuniarsono Riandi, Derri Aris Sabila PM, Nurfajrina Saddam Husein, Saddam Siti Alida, Riska Suryani, Danu SUSANTI Syafira, Eva Lusiana Syafitri, Meli Tianto, Aditya Dellis Tri Zulfianti, Sintia Ulum, Rofi'ul Waspada Yadi Janwari Yumarni, Ani