Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.7
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-'Adalah DE'RECHTSSTAAT IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah Karimah Tauhid Transnational Business Law Journal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Journal Of Law Sciences (Legisci)
Rumatiga, Hidayat
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences

Published : 36 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

 1   2   3   4 
Analisis Yuridis Kemampuan Pasukan Brimob Berdasarkan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Nurhidayat, Heru Rohman; Gilalo, Jacobus Jopie; Rumatiga, Hidayat
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 7 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i7.16778

Abstract

Anggota brimob harus menjaga harkat dan martabat institusi polri secara umum dan satuan brimob secara khusus, menjaga wibawa sebagai anggota polri, menjaga nama baik satuan dan nama baik pimpinan, serta menjaga nama baik keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Kemampuan Pasukan Brimob Berdasarkan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi. Jenis penelitiana ini ialah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji norma atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, dalam pemerintahan, dalam kelembagaan dan dalam masyarakat luas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Brimob harus memiliki kemampuan yang terbagi dalam tigas aspek, yaitu kemampuan kognitif (pengetahuan) yaitu setiap anggota brimob harus memiliki kecerdasan yang baik atau pengetahuan yang baik tentang tugas dan fungsinya, memiliki wawasan yang luas. Aspek fisiologi, yaitu setiap anggota brimob harus sehat fisik dan sehat rohani atau mentalnya. Kemampuan regulatif yaitu Kemampun regulatif ini berkaitan dengan kemampuan anggota brimob dalam memahami isi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kode etik memiliki peran yang sangat penting karena berfungsi sebagai pedoman atau acuan bagi setiap anggota polri untuk melaksanakan dan fungsinya. Kode etik memuat kewajiban, larangan, perintah dan hal-hal yang patut dan tidak patut dilaksanakan oleh anggota brimob dalam menjalankan tugas dan fungsi.
Status Kewarganegaraan terhadap Anak yang Terlahir Akibat Perkawinan Campuran Pasca Itsbat Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Fadhilah, Zihan Nonin; Yumarni, Ani; Rumatiga, Hidayat
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 7 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i7.19171

Abstract

Perkawinan Campuran yang sering terjadi di Indonesia merupakan hal wajar dari perkembangan jaman. Dimana perkawinan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) akan menimbulkan suatu permasalahan salah satunya mengenai status kewarganegaraan anak yang terlahir dari perkawinan tersebut. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan gejala – gejala hukum yang berkaitan dengan status kewarganegaraan anak yang terlahir dari perkawinan campuran. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis status Kewarganegaraan terhadap anak yang terlahir akibat perkawinan campuran berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan upaya hukum mendapatkan kewarganegaraan Indonesia bagi anak tersebut. Metode penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia status kewarganegaraan anak yang terlahir akibat perkawinan campuran memiliki kewarganegaraan ganda terbatas. Yang mana, Pemberian kewaraganegaraan ganda ini merupakan akibat hukum dari perkawinan campuran tersebut, anak berkewarganegaraan ganda wajib didaftarkan oleh orang tua atau wali. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh anak tersebut untuk mendapatkan kewarganegaraan indonesia dengan penyampaian pernyataan memilih kewarganegaraan indonesia setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau paling lambat 21 (duapuluh satu) tahun sesuai dengan Peraturan Menteri. Kesimpulan dari Penelitian ini yaitu berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Status kewarganegaraan anak yang terlahir dari perkawinan campuran pasca itsbat nikah diberikan kewarganegaraan ganda terbatas. Dan upaya yang dapat ditempuh adalah dengan pernyataan memilih kewarganegaraan secara elektronik anak tersebut dapat menentukan kewarganegaraan yang akan dia pilih sesuai dengan yang mereka inginkan.
The Application of the Ijbari Principle in Islamic Inheritance Law Siti Alida, Riska; Yumarni, Ani; Rumatiga, Hidayat; Husein, Saddam; Monaya, Nova
DE'RECHTSSTAAT Vol. 11 No. 2 (2025): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v11i2.16674

Abstract

The principle of ijbari in Islamic inheritance law reflects the obligatory nature of the distribution of inheritance, which is determined directly by the decree of Allah SWT as stated in the Qur'an and Hadith. This principle ensures that inheritance rights are granted automatically and cannot be changed by anyone, this is to maintain justice and avoid disputes between heirs. The ijbari principle also emphasizes that inheritance law is absolute and must be implemented in accordance with sharia guidelines. This study aims to analyze the application of the ijbari principle in Islamic inheritance law by reviewing its legal basis, distribution mechanism, and role in maintaining family harmony and social justice. This research also seeks to clarify how this principle functions in sharia, while highlighting its significance in achieving justice and equality in the distribution of inheritance. This study uses a normative juridical research method, with a legal approach, laws and regulations and other sources used as data sources related to research that provide an understanding of how the ijbari principle  is applied in practice. This research shows that the ijbari principle plays an important role in ensuring the automatic and fair distribution of inheritance rights, which is the key to maintaining justice and preventing conflicts. The study also highlights that this principle not only protects the rights of heirs, but also reinforces Islam's core values of equality and justice.  
A Juridical-Historical Review of the Formation of Halal Product Assurance Regulations in Indonesia Gilalo, Jacobus Jopie; Waspada; Rumatiga, Hidayat; Erbiana, Nyi Mas Gianti Bingah
DE'RECHTSSTAAT Vol. 11 No. 2 (2025): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v11i2.21170

Abstract

Before the enactment of Law Number 33 of 2024 concerning Halal Product Assurance (Halal Product Assurance Law/HPAL), various regulations governing halal requirements had already been in force. However, those regulations were still partial and not integrated into a comprehensive system capable of providing legal certainty. Therefore, it is important to examine the background of the establishment of the HPAL in order to fully understand the legislative process behind it. Through a normative juridical study with a historical approach, the foundation for the formation of the HPAL can be described. The findings indicate that the enactment of the HPAL provides legal certainty and protection for Muslims in Indonesia in using and consuming products in accordance with Islamic law, namely those that are permissible (halal) and avoiding those that are prohibited (haram). This law also serves as a significant milestone in raising public and business awareness regarding the importance of halal certification as both a guarantee of quality and a reflection of Islamic identity. Furthermore, the presence of the HPAL is expected to harmonize regulations among the government, certification bodies, and business actors. Thus, the implementation of halal regulations can proceed more effectively, systematically, and consistently. Ultimately, the HPAL not only functions as a legal instrument but also as a means of protecting the rights of Muslim consumers while strengthening the competitiveness of Indonesian halal products in the global market.
ANALYSIS OF BAWASLU'S AUTHORITY IN HANDLING ELECTION VIOLATIONS AFTER DETERMINATION OF NATIONAL ELECTION RESULTS Pranata Alif Utama, Vikri; Yudha, Harswendo Shandy; Ulfah, Alia Sanaya; Ma'arif, Rizal Syamsul; Rumatiga, Hidayat
DE'RECHTSSTAAT Vol. 10 No. 1 (2024): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v10i1.6939

Abstract

Indonesia merupakan salah satu Negara yang menganut sistem demokrasi secara langsung, baik untuk pemilihan presiden, dewan perwakilan, serta untuk pemilihan kepala daerah dipilih oleh rakyat secara demokratis sebagai ciri khas dari Negara yang menganut system demokrasi terbuka. ngginya tensi politik mengakibatkan banyak pelanggraan pemilu yang dilakukan oleh kontestan pemilu, penyelenggara pemilu serta masyarakat sebagai pemantau pemilu. Terdapat beberapa jenis dalam pelangarana pemilu, yaitu (1) pelanggaran Pidana (2) Pelangaran Kode Etik (3) Pelanggaran Administrasi serta (4) Pelanggran Pemilu lainnya. Bawaslu memiliki peran dalam proses tahapan awal dugaan tindak pidana pemilu dari proses pertama, kedua, sampai kepada tahapan pembahasaan bersama-sama dengan unsur lembaga lain yaitu kepolisian dan kejaksaan. Dalam proses kajian dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu Bawaslu memiliki batas waktu yang harus diikuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan (lice specialis)
THE EXCLUSIVITY OF MUSIC/SONG CREATORS IS GUARANTEED BY COPYRIGHT LAW NUMBER 28 OF 2014 Rumatiga, Hidayat; Aminulloh, Muhammad; Nurwati; Yumarni, Ani; Devi, Sylvia Haura Carolina; Kelutur, Suparlan
DE'RECHTSSTAAT Vol. 10 No. 2 (2024): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v10i2.13427

Abstract

There is a misunderstanding from the user's perspective that musicians are people who need recognition and need money. In fact, musicians really want the exclusivity of musicians guaranteed by law, because the law is biased. In article 9 of the Copyright Law, every use of copyrighted creations that contain commercial use must obtain permission from the creator. Paragraph (3) all people who do not have permission are prohibited from reproducing or obtaining commercial use. This study aims to examine and analyze the exclusive rights of music or song creators guaranteed by law. This study is empirical juridical with sample selection using random sampling and purposive sampling techniques that are adjusted to the selected sample. The data studied include primary data, namely data obtained from information obtained from interviews with related parties from LMK, and secondary data is data that supports information or supports the completeness of primary data, then analyzed descriptively qualitatively. The results of the study indicate that the exclusivity of song/music creators is to obtain moral rights, economic rights and transfer rights. Creators who own creations must obtain benefits from their creations, so if they do not obtain them, legal protection is needed.
ISLAMIC ECONOMIC LAW "A CONTINUOUS ECONOMIC STUDY PERSPECTIVE OF ISLAMIC ECONOMIC LAW" Hadiat; Hasan Ridwan, Ahmad; Suntana, Ija; Rumatiga, Hidayat
DE'RECHTSSTAAT 2024: SPECIAL ISSUE ON LEGAL BUSINESS, PUBLIC POLICY, AND GREEN TECHNOLOGY
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ausing a consumptive and materialistic nature which results in environmental damage due to uncontrolled use of resources. This research aims to determine sustainable economics from the perspective of Islamic Economic Law. This article uses a descriptive qualitative method with a normative-empirical approach. This research finds strong arguments and signs that Islamic economics is very concerned with sustainable economics with a focus on optimizing resources without ignoring environmental aspects, so that economic buildings are able to provide sustainable benefits. The real form of a sustainable Islamic economic system is at least visible in sharia banking's concern for the environment.
Model Perlindungan Hukum kepada Kreditur Beritikad Baik Terhadap Putusan Non Executable Pramudia, Ardi; Hakim, Aal Lukmanul; Rumatiga, Hidayat
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 12 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i12.14462

Abstract

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3647 K/PDT/2020 tidak dapat dilakukan eksekusi, karena PT. EJB sudah tidak lagi beroperasi, dan aset-asetnya pun tidak diketahui secara pasti keberadaannya, hal ini disebabkan oleh sudah beralih/berpindah tangan kepada pihak lain, sehingga hal ini semakin sulit bagi kreditur untuk mendapatkan kembali hak-haknya sebagaimana termuat di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3647 K/PDT/2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan kepastian hukum terhadap putusan pengadilan yang tidak dapat dieksekusi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang melakukan pengkajian terhadap isi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan doktrin, serta penelitian-penelitian ilmiah. Adapun objek penelitian ini ialah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 75/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim. hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban hukum debitur yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat dilakukan berdasarkan konsep tanggung jawab yang timbul dari adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subyek hukum dengan ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Kondisi hukum yang dialami oleh PT BSIN sebagai kreditur melawan PT EJB sebagai debitur yang tidak kunjung mendapatkan hasil menimbulkan hilangnya rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga PT EJB sebagai debitur harus tetap memenuhi kewajibannya kepada PT BSIN sebagai kreditur. Model perlindungan hukum kepada kreditur terhadap putusan non executable guna memberikan hak-hak kreditur maka dilakukan upaya paksa yang dilakukan negara terhadap debitur untuk memenuhi kewajibannya; dilakukan sita jaminan; dan lelang, serta dilakukan upaya hukum lain melalui Permohonan Kepailitan, PKPU maupun Pidana.
Optimalisasi Fungsi Samapta Bhayangkara Polresta Bogor Kota dalam Implementasi Program Patroli Siaga Bencana di Kota Bogor Wildan, Zacky; Mulyadi; Rumatiga, Hidayat
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 4 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i4.14725

Abstract

Jumlah kejadian bencana alam dan non-alam di Kota Bogor dari Januari hingga November 2023 mencapai 886 kejadian, dengan tanah longsor menjadi yang paling sering terjadi sebanyak 227 kejadian. Grafik-gafik terperinci di bawah ini menggambarkan kejadian bulanan bencana alam dan non-alam di Kota Bogor sepanjang tahun 2023. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki dan menganalisis implementasi program patroli siaga bencana oleh Samapta Bhayangkara di Kota Bogor, serta untuk mengeksplorasi strategi untuk mengoptimalkan peran Samapta Bhayangkara dalam program patroli siaga bencana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yang mengkonseptualisasikan hukum sebagai norma, prinsip, atau doktrin. Temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Patroli Siaga Bencana oleh Samapta Bhayangkara di Kota Bogor, yang meliputi optimalisasi organisasi manajemen bencana, implementasi prosedur operasional standar (SOP), optimisasi kepemimpinan lapangan atau pengendalian komando, optimisasi personel, optimisasi materiil, dan optimisasi keuangan, dapat signifikan meningkatkan efektivitas mereka.
Analisis Yuridis Fungsi Samapta Polresta Bogor Kota dalam Pelaksanaan Pengendalian Unjuk Rasa Akbar, Rafli Arifian; Aridhayandi, M. Rendi; Rumatiga, Hidayat
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 3 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i3.15477

Abstract

ABSTRAK Pelaksanaan tugas Samapta dalam pengendalian unjuk rasa tidak selalu berjalan mulus. Terdapat berbagai kendala yang mungkin dihadapi, mulai dari konflik antara hak-hak individu dengan kepentingan umum, hingga tantangan dalam koordinasi dan komunikasi antara pihak kepolisian dan peserta unjuk rasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan dan tindakan yang diambil oleh Samapta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengalisis persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakat yang dijadikan sebagai objek kajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi Samapta Polresta Bogor Kota dalam pengendalian unjuk rasa mencakup pencegahan, penanganan, dan pengendalian situasi unjuk rasa. Secara yuridis, fungsi tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan serta pedoman internal kepolisian yang bertujuan untuk menyeimbangkan hak berkumpul dan berpendapat dengan kebutuhan menjaga keamanan publik. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi Samapta dalam pelaksanaannya, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan efektivitas pengendalian unjuk rasa di masa depan.
Co-Authors Aal Lukmanul Hakim Aireni Ratnasari Akbar, Rafli Arifian Amany Amany Aminulloh, Muhammad Amir Hamzah Andri Brawijaya Annas, Muhammad Apriliandy, Silva Farida Dadang Suprijatna Darmika, Ika Defisa Devi, Sylvia Haura Carolina Dwi Agustini, Dwi Endeh Suhartini Evendrico, Hernando Fadhilah, Zihan Nonin Fatkhur Rohman Gautama, Febrin Fandensia Habib, Yahya Hadiat Hanifa, Zulfahmi Haris, Aidil Fitri Henny Nuraeny Hertiani, Euis Husein Alatas Ilyanawati, R. Yuniar Anisa Kelutur, Suparlan M. Rendi Aridhayandi Ma'arif, Rizal Syamsul Maryam, Euis Maulana Monaya, Nova Muchlis, Adnin Muhammad Hasanuddin, Muhammad Muharrom, Muhammad Zihad MULYADI Nurhidayat, Heru Rohman Nurwati Nyi Mas Gianti Bingah Erbiana Paren , Maya Azzahra Perkasa, Revo Prambudi, Faldo Pramudia, Ardi Pranata Alif Utama, Vikri Prasetyo, Adhy Rachmat Trijono Raden Djuniarsono Riandi, Derri Aris Ridwan, Ahmad Hasan Sabila PM, Nurfajrina Saddam Husein, Saddam Siti Alida, Riska Suntana, Ija Suryani, Danu SUSANTI Syafira, Eva Lusiana Syafitri, Meli Tianto, Aditya Dellis Tri Zulfianti, Sintia Ulfah, Alia Sanaya Ulum, Rofi'ul Waspada Wildan, Zacky Yadi Janwari Yudha, Harswendo Shandy Yumarni, Ani