Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.366
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-'Adalah DE'RECHTSSTAAT IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah Karimah Tauhid Transnational Business Law Journal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Rumatiga, Hidayat
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PENETAPAN WALI ADHAL DI PENGADILAN AGAMA BOGOR KELAS 1A Monaya, Nova; Rumatiga, Hidayat; Hanifa, Zulfahmi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v6i3.5968

Abstract

Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar‟i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri. Masalah perwalian terjadi perbedaan pendapat dari para imam mahzab. Wali nikah menurut mayoritas ulama‟ maupun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan sesuatu yang harus ada. Karena wali nikah merupakan keharusan, maka konsekuensi dari tidak adanya wali adalah nikah tersebut dihukumi tidak sah. Dasar hukum Islam telah jelas bahwa perkawinan tidak akan sah tanpa adanya wali. Oleh karena itu wali nikah merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi, maka untuk menjadi wali nikah adalah mereka yang telah ditentukan oleh syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu pihak laki-laki yang memiliki hubungan nasab (darah) dengan perempuan yang akan menikah. Adapun yang menjadi identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : (1). Bagaimana ketentuan hukum islam dalam penetapan ayah kandung bagi wali adhal. (2). Bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A. Prosedur penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Bogor sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang tertera dalam HIR secara garis besarnya, yaitu: a. Permohonan penetapan wali adhal. Dimana Pemohon datang sendiri atau melalui kuasa hukumnya ke Pengadilan Agama dengan membawa surat permohonan. b. Pemeriksaan sidang pengadilan, yaitu suatu proses permohonan penetapan wali adhal mulai diperiksa oleh hakim. Pada tahap ini permohonan yang diajukan oleh Pemohon diuji kebenaran oleh hakim. c. Putusan hakim, yaitu suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara. Berdasarkan hasil penelitian pertama menunjukan pencatatan perkawinan dengan penetapan wali adhal yang dikabulkan oleh hakim adalah sah dimata hukum Islam. Dalam UndangUndang Perkawinan pencatatan perkawinan sah namun wali nikah belum diatur. Hasil penelitian kedua menyatakan penetapan nomor terkait sudah inkrah karena hakim di Pengadilan Agama Bogor telah melakukan pertimbangan melalui asasasas relevan dari UU Peradilan Agama dalam penetapan wali adhal yaitu asas personalitas ke-Islaman, asas legalitas, asas equality dan asas hakim aktif memberi bantuan. Guardianship in marriage is a power or authority according to Islamic law over a group of people, which is delegated to a perfect person, because of certain deficiencies in the person being controlled, for his own benefit. The issue of guardianship has different opinions from the imams of the schools of thought. According to the majority of scholars and in the laws and regulations in Indonesia, a guardian in marriage is something that must exist. Because a guardian in marriage is a must, the consequence of not having a guardian is that the marriage is considered invalid. The basis of Islamic law is clear that a marriage will not be valid without a guardian. Therefore, a guardian in marriage is one of the pillars that must be fulfilled, so to become a guardian in marriage are those who have been determined by Islamic law and applicable laws and regulations, namely the male party who has a blood relationship with the woman who is going to marry. The identification of the problems in this study is as follows: (1). What are the provisions of Islamic law in determining the biological father for the guardian adhal. (2). What are the considerations of the judge in determining the guardian adhal at the Bogor Religious Court Class 1A. The procedure for determining the guardian adhal at the Bogor Religious Court is in accordance with the Civil Procedure Law stated in the HIR in general, namely: a. Application for determination of the guardian adhal. Where the Applicant comes in person or through his attorney to the Religious Court by bringing a letter of application. b. Court hearing examination, namely a process of requesting the determination of the guardian adhal begins to be examined by the judge. At this stage, the application submitted by the Applicant is tested for truth by the judge. c. Judge's decision, namely a statement by the judge as a state official who is authorized to do so is pronounced in court and aims to end or resolve a case. Based on results The first research shows marriage registration with the appointment of a guardian The adhal granted by the judge is valid in the eyes of Islamic law. In the Marriage Law, marriage registration is legal but marriage guardians have not been regulated. The results of the second study stated that the determination of the related numbers was in progress because judges at the Bogor Religious Court have taken into consideration the relevant principles of the Religious Courts Law in determining adhal guardians, namely the principle Islamic personality, the principle of legality, the principle of equality and the principle of active judges giving help.
Teori Ekonomi Al-Ghazali dan Adam Smith: Analisis Komparatif terhadap Mekanisme Pasar Aireni Ratnasari; Rumatiga, Hidayat; Amany Amany
IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah Vol. 3 No. 2 (2024): Volume 3 Nomor 2 Tahun 2024
Publisher : STAI Al-Mas'udiyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69768/ji.v3i2.63

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pandangan Al-Ghazali dan Adam Smith tentang mekanisme pasar, mengeksplorasi konsep-konsep seperti nilai tukar, keadilan ekonomi, dan peran negara dalam mengatur ekonomi. Perbandingan antara pemikiran ekonomi Al-Ghazali dan Adam Smith menawarkan wawasan yang menarik dalam evolusi teori ekonomi dari perspektif Timur dan Barat. Al-Ghazali, seorang cendekiawan Muslim abad pertengahan, dan Adam Smith, ekonom terkenal dari era pencerahan Eropa, masing-masing menyumbangkan pandangan unik mereka tentang mekanisme pasar dan peran individu dalam ekonomi. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi pustaka (library research), yang melibatkan pembacaan dan analisis berbagai sumber yang relevan dengan topik tersebut. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa Al-Ghazali dengan landasan teori ekonomi Islam, menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan etika dalam mekanisme pasar. Baginya, pasar bebas dapat diterima selama dipandu oleh prinsip-prinsip seperti transparansi, kejujuran, dan persaingan yang sehat, Sementara itu, Adam Smith dalam teori pasar bebasnya, menitikberatkan pada kepentingan pribadi dan utilitarianisme. Baginya, pasar seharusnya bekerja tanpa campur tangan yang signifikan dari pemerintah, membiarkan harga ditentukan oleh mekanisme pasar yang alami.
Tinjauan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadinya Wabah Covid-19 Tianto, Aditya Dellis; Agustini, Dwi; Haris, Aidil Fitri; Yumarni, Ani; Rumatiga, Hidayat
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 1 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i1.16438

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020, yang fokus pada Penyelenggaraan Ibadah selama Wabah COVID-19 di  Penelitian ini juga menganalisis efektivitas implementasi fatwa tersebut. Jenis penelitian ini terrmasuk pernerlitian hukum ermpiris dan lapangan Pernderkatan yang digunakan adalah kombinasi pernderkatan undang-undang dan konserptual. Sumberr-sumberr yang digunakan merliputi data primerr serperrti wawancara dan obserrvasi, serrta sumberr serkunderr serperrti bahan-bahan hukum primerr dan kaidah-kaidah fiqh berserrta fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020. Terknik perngumpulan datanya merlibatkan wawancara, obserrvasi, dan studi dokumerntasi. Hasil pernerlitian mernunjukkan bahwa Tinjauan fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 terntang pernyerlernggaraan ibadah serlama wabah COVID-19 di Kota merdan masih berlum erferktif. Ini diserbabkan karerna hasil wawancara mernunjukkan bahwa berberrapa mersjid hanya merndapat perringatan himbauan dari fatwa terrserbut tertapi tidak merlaksanakannya serpernuhnya, mernganggapnya hanya serbagai himbauan berlaka.
Strategi Penegakan Hukum Disiplin Anggota Brimob Polri Guna Mewujudkan Good Governance dan Clean Government di Internal Korps Brimob Polri Riandi, Derri Aris; Suryani, Danu; Rumatiga, Hidayat
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 4 (2025): Karimah Tauhid (On Proses)
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i4.15298

Abstract

Walaupun polri sudah memiliki regulasi tentang disiplin, namun implementasinya belum berjalan dengan baik, masih ada anggota maupun pimpinan yang masih melanggar kode etik kepolisian. penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi penegakan hukum disiplin anggota brimob polri guna mewujudkan good governance dan clean government di internal korps brimob polri. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normati yaitu penelitian yang menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penerapan disiplin, dengan pendekatan teori, asas, dan doktrin. Adapun objek kajian penelitian ini ialah penegakan hukum disiplin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum disiplin anggota Brimob Polri harus mengintegrasikan prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government untuk memastikan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan kebijakan yang jelas, transparansi dalam proses, pelatihan yang memadai, penegakan hukum yang adil, dan partisipasi masyarakat, Brimob dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik dan membangun kepercayaan publik. Penerapan strategi penegakan hukum disiplin di internal Korps Brimob Polri menghadapi berbagai hambatan, mulai dari budaya organisasi hingga masalah administratif dan faktor eksternal. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, penting untuk menerapkan solusi yang komprehensif, termasuk perubahan budaya, perbaikan proses, penguatan pengawasan, dan peningkatan sumber daya. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penegakan hukum disiplin dapat berjalan lebih efektif dan adil.
Telaah Fatwa MUI Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Hukum Wanita Menjadi Khatib dalam Rangkaian Shalat Jumat Muharrom, Muhammad Zihad; Syafitri, Meli; Maulana; Alatas, Husein; Yumarni, Ani; Rumatiga, Hidayat
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 2 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i2.17226

Abstract

Shalat Jumat adalah ibadah wajib bagi setiap Muslim laki-laki yang telah memenuhi syarat mukalaf. Pelaksanaannya diawali dengan khutbah Jumat, yang menurut para ulama menjadi salah satu syarat sahnya shalat Jumat. Khutbah ini dipimpin oleh seorang khatib laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis diskusi di media sosial terkait pendapat sejumlah tokoh yang menyatakan bahwa perempuan diperbolehkan menjadi khatib dalam shalat Jumat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, yaitu menganalisis bahan hukum yang relevan dengan topik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan bahwa perempuan tidak sah menjadi khatib dalam rangkaian shalat Jumat. Hal ini ditegaskan dalam Fatwa MUI Nomor 38 Tahun 2023 tentang hukum perempuan menjadi khatib dalam pelaksanaan shalat Jumat, yang dianggap sebagai keyakinan yang perlu diluruskan.
Pelaksanaan Penyuluhan Sidang Pranikah Bagi Anggota Polri dalam Hukum Perkawinan Nasional Muchlis, Adnin; Yumarni, Ani; Rumatiga, Hidayat
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 3 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i3.17999

Abstract

Bagi anggota polri yang ingin melakukan pernikahan wajib mengikuti prosedur pernikahan yang diberlakukan. Hal ini karena menjadi anggota polri terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dan beberapa pernyataan yang dibuat sebelum memangku jabatan dalam institusi polri, termasuk pernyataan belum menikah, siap ditempatkan dimana saja di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, untuk melaksanakan pernikahan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pimpinan yang dibuktikan dengan surat secara tertulis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang pelaksanaan penyuluhan sidang pranikah bagi anggota polri dalam hukum perkawinan nasional. Metode penelitian, Penelitian ini mengkaji persoalan hukum yang terjadi dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pelaksanaan sidang pra nikah bagi anggota polri yang ingin melaksanakan pernikahan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan penyuluhan sidang pranikah bagi anggota polri yang akan melaksanakan pernikahan bertujuan untuk memperoleh izin untuk menikah, memiliki pemahaman yang mendalam tentang pernikahan, mengetahui hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan istri, mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan dalam berumah tangga.Dengan dilakukan penyuluhan sidang pra nikah maka yang dilarang secara agama, hukum maupun institusi polri dapat dihindari karena dapat merusak tatanan hukum, agama, dan nama baik institusi. Oleh karena itu pelaksanaan sidang pra nikah bagi anggota polri membawa maslahah bagi anggota polri yang akan menjalani kehidupan rumah tangga.
MONEY, BANKS, AND MONETARY POLICY (A SHARIA ECONOMIC LAW APPROACH) Rumatiga, Hidayat; Janwari, Yadi; Hasanuddin, Muhammad
JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT 2024: SPECIAL ISSUE ON DJUANDA INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES (DICSS) 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Along with the dynamics of the global and domestic economy, the challenges faced by the monetary system are increasingly complex. The financial crisis, technological changes in payment systems, and developments in the global market have had a significant impact on the way money and banks operate. For example, the emergence of digital currencies and fintech has changed the traditional financial landscape, creating new opportunities and risks. This study aims to understand the relationship between money, banks, and monetary policy in the context of the Indonesian and Islamic economies. The methods used are the approach of revelation, the opinions of scholars, and fatwas as well as the results of other relevant research. The results of the study show that monetary policy is a policy made by Bank Indonesia in order to control the circulation of money so that it remains stable and aims to maintain the stability of the rupiah; maintain the stability of the payment system, and help maintain the stability of the financial system to support sustainable economic growth. The Prophet Muhammad SAW used two currencies, dinar (gold) and dirham (silver). The Prophet Muhammad established the dinar and dirham currencies as the monetary standards at that time. Where both types of currencies were adopted from Rome and Persia.
Akibat Hukum Bagi Masyarakat yang Melakukan Transaksi Pinjaman Online Ilegal Ulum, Rofi'ul; Gilalo, Jacobus Jopie; Rumatiga, Hidayat
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 7 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i7.19837

Abstract

Transaksi pinjaman online yang dilakukan oleh para pihak menimbulkan berbagai persoalan seperti bunga yang berlipat ganda sehingga penerima kesulitan untuk membayar bunga dan mengembalikan modal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang akibat hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi pinjaman online ilegal dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi online. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris untuk mengkaji persoalana hukum yang terjadi dari perilaku masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akibat hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi pinjaman online ilegal diantaranya adalah terjadinya Penyalahgunaan Data Pribadi, adanya ancaman dan intimidasi bagi penerima pinjaman. Pertanggung jawaban hukum bila sengaja melakukan pinjaman melalui platform pinjaman online ilegal. Perlindungan hukum yang perlu dilakukan ialah dengan upaya formal dan non formal, upaya formal itu perlu adanya kebijakan berupa regulasi yang dapat mengatur dan melindungi korban pinjaman online, sedangkan upaya nonformal yaitu perlu adanya pengawasan dari pihak kepolisian dan OJK terhadap platform pinjol ilegal yang muncul di internet.
Analysis of Halal Certification for Micro and Small Business Actors from the Perspective of Maslahah Principles and Legal Certainty Suhartini, Endeh; Hertiani, Euis; Djuniarsono, R.; Rumatiga, Hidayat; Sabila PM, Nurfajrina
al-'adalah Vol 21 No 2 (2024): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v21i2.23442

Abstract

Based on the latest data, the number of Muslim population in Indonesia is currently recorded at 245,973,915 people. They all need the availability of food and beverages that meet the provisions of sharia, namely halālan thayyibā food and beverages. For this reason, the Government, through Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee, requires every producer to produce food and beverages that are proven by having a halal certificate. One way to obtain the certificate is through the Halal Self Declare Program. This program is free and is intended only for Micro and Small Business Actors (MSEs). This study aims to discuss the halal certification program for micro and small entrepreneurs as well as the benefits of the program from the perspective of maslahah theory and legal certainty. The results of the study concluded that the Halal certification program can provide benefits to many parties, ranging from entrepreneurs, consumers, and also the Government. For business actors, the benefits obtained are greater than for business actors who do not have the certificate, especially in terms of increasing sales turnover. This is because consumers tend to choose products that are guaranteed halal rather than other products that are not or are not clear about their halalness. With the increase in turnover, the entrepreneur's income will automatically increase and will ultimately have a positive effect on the income of his employees
ANALYSIS OF BOGOR CITY REGIONAL REGULATION NUMBER 11 OF 2019 ABOUT THE MANAGEMENT AND EMPOWERMENT OF STREET VENDORS Syafira, Eva Lusiana; Rumatiga, Hidayat; Ilyanawati, R. Yuniar Anisa
DE'RECHTSSTAAT 2024: SPECIAL ISSUE ON LEGAL BUSINESS, PUBLIC POLICY, AND GREEN TECHNOLOGY
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The government has issued Bogor City Regional Regulation Number 11 of 2019 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors.   As we know, the sidewalks on Jalan Merdeka are still filled with street vendors ranging from drink and food sellers and clock repair workers lining the sidewalks along Jalan Merdeka which leads to Red Bridge. As a result of all this, many pedestrians who were walking on the sidewalk had to move to the side of the road, because many street vendors' carts were blocking them. from this research to determine the role, supporting and inhibiting factors as well as the efforts made by the Civil Service Police Unit in controlling street vendors on the sidewalk of Jalan Merdek which leads to Red Bridge. The research used was descriptive qualitative with an inductive approach. Data collection was carried out through interviews, observation and documentation. What is obtained from this research is that the Bogor City Civil Service Police Unit has carried out its role well. The supporting factors for the Bogor City Civil Service Police Unit in controlling street vendors on Jalan Merdeka are having a clear legal basis and good relationships with other agencies. The inhibiting factors include a lack of awareness of street vendors and the community, the absence of clear legal sanctions, limited operational budgets, poor conditions of facilities and infrastructure. The efforts made by the Bogor City Civil Service Police Unit include carrying out additional outreach, maximizing members in every activity, and improving existing facilities and infrastructure.
Co-Authors Aireni Ratnasari Amany Amany Annas, Muhammad Apriliandy, Silva Farida Dadang Suprijatna Darmika, Ika Dwi Agustini, Dwi Endeh Suhartini Fadhilah, Zihan Nonin Fatkhur Rohman Gautama, Febrin Fandensia Hanifa, Zulfahmi Haris, Aidil Fitri Hertiani, Euis Husein Alatas Ilyanawati, R. Yuniar Anisa Maulana Monaya, Nova Muchlis, Adnin Muhammad Hasanuddin, Muhammad Muharrom, Muhammad Zihad MULYADI Nurhidayat, Heru Rohman Nyi Mas Gianti Bingah Erbiana Paren , Maya Azzahra Perkasa, Revo Prasetyo, Adhy Rachmat Trijono Raden Djuniarsono Riandi, Derri Aris Sabila PM, Nurfajrina Saddam Husein, Saddam Siti Alida, Riska Suryani, Danu SUSANTI Syafira, Eva Lusiana Syafitri, Meli Tianto, Aditya Dellis Tri Zulfianti, Sintia Ulum, Rofi'ul Waspada Yadi Janwari Yumarni, Ani