Claim Missing Document
Check
Articles

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA BONE BOLANGO (STUDI KASUS PADA WISATA HIU PAUS BOTUBARANI) Yakobus, Fauzia P. Pratiwi; Aneta, Yanti; Nani, Yacob Noho
Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik Vol. 2 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : Yayasan Panca Bakti Wiyata Pangandaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71128/kybernology.v2i2.138

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menjelaskan bagaimana kebijakan pengembangan pariwisata Bone Bolango, khususnya di wisata hiu paus Botubarani, dilaksanakan dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasinya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Untuk mengumpulkan data, observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan. Analisis data dilakukan menggunakan model Huberman. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan kebijakan pariwisata Bone Bolangi untuk hiu paus Botubarani. Penelitian ini melihat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Sedangkan sub fokus dari penelitian ini adalah faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata Bone Bolango khususnya di wisata hiu paus Botubarani dilihat dari aspek kemampuan organisasi, aspek informasi, aspek dukungan, dan aspek pembagian potensi.  evaluasi Hasil penelitian ini ditemukan bahwa implementasi kebijakan pengembangan pariwisata Bone Bolango khususnya di wisata hiu paus Botubarani sudah berjalan dengan baik dilihat dari perencanaanya yang telah disusun dalam RIPPDA No. 2 Tahun 2013 namun pemerintah sebaiknya merencanakan penambahan daya tarik di wisata hiu paus Botubarani. Pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana, tetapi pemerintah daerah lebih fokus pada fasilitas yang ada di wisata hiu paus Botubarani, dan evaluasi dilakukan setiap enam bulan. Namun, kendala yang terdapat pada faktor informasi dimana masih belum terdapat bangunan khusus pemberian informasi yaitu Tourism Information Center (TIC) dan pada pembagian potensi masyarakat belum dapat memanfaatkan potensi-potensi yang ada diwisata ini, seperti membuat usaha kuliner seafood mengingat wisata ini adalah wisata bahari/Laut.
FAKTOR YANG MENENTUKAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI JASA USAHA PADA OBJEK WISATA LOMBONGO DI KABUPATEN BONE BOLANGO Bakari, Maimun; Dance Tui, Fenti Prihatini; Nani, Yacob Noho
Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik Vol. 2 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : Yayasan Panca Bakti Wiyata Pangandaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71128/kybernology.v2i2.142

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan retribusi jasa usaha di objek wisata Lombongo di Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Untuk mengumpulkan data, observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan. Analisis data menggunakan model Huberman. Fokus dalam penelitian ini adalah faktor yang menentukan implementasi kebijakan retribusi jasa usaha pada objek wisata Lombongo Kabupaten Bone Bolango dilihat dari aspek komunikasi, aspek sumber daya, aspek disposisi/sikap pelaksana, serta aspek struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor Yang Menentukan Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Usaha Pada Objek Wisata Lombongo Kabupaten Bone Bolango belum berjalan dengan baik dilihat dari aspek komunikasi antara implementor dan kelompok sasaran sudah terjalin dengan baik secara vertikal, namun terdapat kesenjangan antara informasi yang didapatkan dengan hasil observasi di lapangan, sehingga masih perlu dioptimalkan kembali, aspek sumber daya meliputi sumber daya manusia, fasilitas, dan anggaran yang masih perlu ditingkatkan agar pengembangan objek Wisata Lombongo dapat lebih ditingkatkan, aspek disposisi/sikap pelaksana, dinilai belum berjalan secara optimal dikarenakan masih adanya pengunjung yang belum memiliki kesadaran dalam membayar retribusi serta kurang tegasnya petugas pemungut retribusi dalam melaksanakan tugasnya, dan aspek struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik dilihat dari adanya tupoksi kewenangan yang sudah jelas serta adanya SOP terkait pemungutan retribusi objek wisata di Kabupaten Bone Bolango
PENINGKATAN LAYANAN PUBLIK MELALUI PENERAPAN E-GOVERNMENT DI PEMERINTAHAN DESA BUMELA KECAMATAN BILATO KABUPATEN GORONTALO Suprianto, Sri Astuti; Abdulatif, Fatmawati; Aneta, Asna; Nani, Yacob Noho; Tohopi, Rustam; Ahmad, Muchtar; Radji, Djoko Lesmana
Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik Vol. 2 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : Yayasan Panca Bakti Wiyata Pangandaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71128/kybernology.v2i2.170

Abstract

Pengabdian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan wawasan luas kepada pemerintahan desa Bumela. Fokus utama dari program ini adalah mengelola dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi serta pemberdayaan masyarakat, guna meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan potensi ekonomi desa secara efektif. Salah satu inisiatif yang dihasilkan dari program ini adalah Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Website Desa di Desa Bumela, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat desa dapat lebih aktif dan produktif. Metode pelaksanaan kegiatan program ini dilakukan melalui survei dan pengembangan produk digital pemerintahan desa dengan nama Web Desa. Hasil yang diharapkan dari kegiatan membangun desa dengan program MBKM Terintegrasi KKN meliputi beberapa poin penting. Pertama, peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Kedua, pembentukan dan pengelolaan sistem administrasi pelayanan publik di tingkat bawah atau level masyarakat desa. Ketiga, peningkatan kualitas pelayanan publik desa melalui penerapan sistem E-Government dalam jangka panjang. Terakhir, program ini juga bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh desa Bumela Kecamtan Bilato Kecamatan Gorotnalo.
Working Behavior Of Government Officials In Public Services In Dutuno Village, Paleleh District, Buol Regency Dai, Fahria A.; Nani, Yacob Noho; Tohopi, Rustam
Public Policy Journal Vol 6, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/ppj.v6i2.2985

Abstract

This study explores the work behavior of government officials in delivering public services in Dutuno Village, Paleleh District, Buol Regency. Using a qualitative descriptive approach through observation, interviews, and documentation, the research focuses on three behavioral dimensions: politeness, caring, and discipline. Findings indicate that while officials often display politeness in interactions, issues such as lateness, unresponsiveness, and occasional discrimination reduce service quality. Caring is reflected in efforts to assist citizens with administrative needs, yet delays and limited initiative remain challenges. Discipline emerged as the most pressing concern, with irregular attendance affecting efficiency and public trust. The study concludes that improving service delivery requires strengthening discipline, enhancing communication and service ethics, and adopting New Public Service principles that emphasize accountability and citizen-oriented governance.
The Effect Of Female Leadership On Employee Performance In The Social Services Agency Of Gorontalo Province Mowuu, Dewi Cantika Putri; Abdussamad, Juriko; Nani, Yacob Noho
Public Policy Journal Vol 6, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/ppj.v6i2.2975

Abstract

Employee performance is a crucial aspect that must be taken seriously by every organization because performance reflects the organization's ability to compete and survive in a dynamic and changing environment. However, currently, the Gorontalo Provincial Social Service still shows indicators of employee performance that have not been fully achieved. This can be seen from the uneven quality of work, which is reflected in the discrepancy between employee performance and the established service standards. This research will be conducted at the Gorontalo Provincial Social Service, motivated by the continuing challenges in improving employee performance at the Gorontalo Provincial Social Service, which has implications for the optimization of public services in the field of social welfare. Based on the theory proposed by Sedarmayanti, there are five main performance indicators that can be used as a basis for identifying problems in this agency. The purpose of this study is to determine the influence of female leadership on employee performance at the Gorontalo Provincial Social Service. The research method used is quantitative research, through which the problems to be studied in each variable can be seen. The population of the study on “The Influence of Female Leadership on Employee Performance at the Gorontalo Provincial Social Service” was all 122 employees at the Gorontalo Provincial Social Service. The data was collected from questionnaires distributed to 30 employees who were the subjects of the study. The results of this study show that female leadership has a positive and significant effect on employee performance, with female leadership accounting for 51.2% of the effect and the remaining 48.8% being influenced by other factors not examined in this study at the Gorontalo Provincial Social Services Agency.
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pajak Bumi dan Banguna Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo Hasan, Cindy Aulia; Abdussamad, Zuchri; Nani , Yacob Noho
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 3 (2025): Agustus - October
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i3.2848

Abstract

Pajak merupakan acuan utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di gunakan membiayai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Di Kabupaten Gorontalo, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu pajak daerah yang memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun demikian, pengelolaan Pajak bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran penduduk dalam memenuhi pembayaran pajak, akurasi data objek pajak yang belum optimal serta keterbatasan sumber daya aparatur dalam melalukan pemungutan dan pengawasan. Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo, di mana Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Gorontalo memiliki peran sentral dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara rinci keadaan dan situasi yang ada di lapangan mengenai kebijakan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo.
PERAN KELEMBAGAAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN MASALAH GELANDANGAN DAN PENGEMIS Kadullah, Priti Melani; Tui, Fenti Prihatini; Nani, Yakob Noho
Jambura Journal of Administration and Public Service Vol 6, No 1 (2025): Volume 6 Nomor 1 Oktober 2025
Publisher : Gorontalo State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37479/jjaps.v6i1.32420

Abstract

ABSTRACT This study aims to analyze the institutional role of the Social Affairs Office in addressing the issue of homeless people and beggars in Gorontalo City, focusing on preventive, repressive, and rehabilitative efforts. The approach used is quantitative with a descriptive research type. Data were collected through interviews, observation, and documentation. Data analysis employed the Miles and Huberman model. The results of the study show that: (1) The preventive efforts of the Social Affairs and Community Empowerment Office of Gorontalo City in handling the issue of homelessness and begging are carried out through counseling for vulnerable families, job skills training for poor groups, and mapping of areas prone to homelessness and begging. Collaboration with other agencies such as the Public Order Agency (Satpol PP), Health Department, and religious institutions further strengthens these efforts. (2) The repressive approach is implemented in an integrated manner with Satpol PP and the Police through regular and coordinated operations to control homeless people and beggars. These activities include identification, data collection, legal action against exploiters, and the application of the Regional Regulation on Public Order as the operational basis. (3) Rehabilitative efforts focus on the recovery and social reintegration of homeless people and beggars through various services such as placement in shelters, spiritual guidance, job skills training, and facilitation of entrepreneurship programs. Reintegration with original families and post-rehabilitation monitoring are also key parts of the long-term strategy of the Social Affairs Office. The implementation of these activities also involves cooperation with educational institutions, cooperatives, MSMEs, and BAZNAS to support economic sustainability after rehabilitation. Keyword: Homeless; Beggars; Institutional; Social; Handling ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kelembagaan dinas sosial dalam penanganan masalah gelandangan dan pengemis di Kota Gorontalo yang terdiri atas upaya preventif, upaya represif dan upaya rehabilitatif. Pendekatan yang digunakan yakni kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) upaya preventif Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo dalam menangani masalah gelandangan dan pengemis dilakukan melalui penyuluhan kepada keluarga rentan, pelatihan keterampilan kerja bagi kelompok miskin, serta pemetaan wilayah rawan gepeng. Kolaborasi dengan instansi lain, seperti Satpol PP, Dinas Kesehatan, dan lembaga keagamaan turut memperkuat upaya ini. (2) Pendekatan represif Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dijalankan secara terpadu dengan Satpol PP dan Kepolisian, melalui kegiatan operasi penertiban gepeng yang bersifat rutin dan terkoordinasi. Kegiatan ini mencakup identifikasi, pendataan, dan tindakan hukum terhadap pelaku eksploitasi, serta penerapan Perda Ketertiban Umum sebagai landasan operasional. (3) Upaya rehabilitatif difokuskan pada pemulihan dan reintegrasi sosial gepeng melalui berbagai layanan seperti penempatan di rumah singgah, pembinaan spiritual, pelatihan keterampilan kerja, serta fasilitasi program kewirausahaan. Reintegrasi dengan keluarga asal dan pemantauan pascarehabilitasi juga menjadi bagian penting dalam strategi jangka panjang Dinas Sosial. Pelaksanaan kegiatan ini turut melibatkan kerja sama dengan lembaga pendidikan, koperasi, UMKM, dan BAZNAS guna mendukung keberlanjutan ekonomi pascarehabilitasi. Kata Kunci: Gelandangan; Pengemis; Kelembagaan; Sosial; Penanganan
Efektivitas Kinerja Pegawai Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kantor Camat Lemito Kabupaten Pohuwato Mukusibu, Naldiyanto; Aneta, Yanti; Nani, Yacob Noho
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 3, No 3 (2025): October 2025
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.17347604

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of employee performance in improving public services at the Lemito Sub-District Office, Pohuwato Regency, Gorontalo Province. This study is motivated by the presence of slow services, service times that do not comply with the Standard Operating Procedure (SOP), and the low discipline of employees in performing their duties. This study employs a descriptive, qualitative method, utilizing interviews, observations, and documentation. The study focuses on three main aspects, namely quantity of work, quality of work, and time utilization. The findings show that the quantity of employee performance is considered adequate, as reflected in the services successfully completed. However, the quality of work is still not optimal, as various errors, including clerical errors and a lack of accuracy, are still found in the work. Time utilization is also not yet optimal, as evidenced by services that exceed the Standard Operating Procedure (SOP) and some employees who have not been able to fully utilize their working hours in carrying out their duties. Thus, this study recommends improving work discipline, implementing SOPs consistently, and providing training to improve employee skills.
IMPLEMENTASI PROGRAM KETAHANAN PANGAN MELALUI ANGGARAN DANA DESA (STUDI KASUS DI KECAMATAN PAGIMANA) M. Uloli, Nazwa Aulia; Nani , Yacob Noho; Tantu , Romy
JianE (Jurnal Ilmu Administrasi Negara) Vol. 6 No. 2 (2024): JianE: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32938/jan.v6i2.7707

Abstract

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi ketahanan program pangan melalui anggaran dana (studi kasus di Kecamatan Pagimana) sudah baik penerapanya hal ini ditunjukkan (1) Komunikasi sudah berjalan dengan baik dimana komunikasi antara pelaksana dan pelaksana sudah terjalin, ,sosialisasi sudah berjalan namun tidak bisa dikatakan baik dan pengarahan dari pemerintah dalam pelaksanaan sudah berjalin dengan baik (2) sumber daya sudah baik dimana kemampuan pemerintah dan fasilitas fisik sudah baik dan tersedia sedangkan anggaran untuk ketahanan pangan masih minim namun bantuan pangan tetap berjalan setiap tahun, (3) Disposisi sudah baik, pemerintah sudah transparan dan komitmen pemerintah sudah berjalan dengan baik pemerintah desa selalu berupaya memenuhi kebutuhan pangan masyarakat (4) Struktur birokrasi sudah dijalankan dengan baik. SOP mampu memberikan kontribusi yang signifikan, dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan prosedur yang ada dan peran pemerintah dalam memanfaatkan anggaran dana desa untuk penerapan ketahanan pangan yang sudah baik.