Supriadi Takwim
Program Studi Perencanaan Wilayah Dan Kota, Jurusan Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Tadulako

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

Kebijakan Tata Ruang Berbasis Inklusifitas Aktor Supriadi Takwim; Sitti Rabiatul Wahdaniyah Herman
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 14 Nomor 2, Juli 2021
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jgov.v14i2.18060

Abstract

Abstract This article wants to see how the actor-based inclusive spatial planning policy takes place in the village. The reason is, since decades of development in the village, especially since the law no. 6 of 2014 is getting more massive. Villages are forced to reconstruct existing spatial policies, by adjusting to more modern development patterns. There is a village development orientation which on the one hand abandons traditional values ​​and at the same time moves towards a more modern development. However, the problem is that spatial policies, especially those related to development, often clash with traditional values ​​that exist in the village. Development in the village often involves actors in the village who are involved in protracted conflicts. The inclusion and exclusion of actors is something that will be encountered in many development schemes in the village. By using an approach approach, the researchers used data collection methods in the form of interviews and field observations to find out how the dynamics of development occurred in spatial planning policies. The analytical tool used in this research is to use an actor inclusiveness approach by looking at the policy of the spatial arena as the analysis space in this article
FALSAFAH KAMASE-MASE SUKU KAJANG DALAM PENERAPAN TATA KELOLA KEBIJAKAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Sitti Rabiatul Wahdaniyah Herman; Supriadi Takwim
Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat Vol. 18 No. 2 (2022): Juli - Desember 2022
Publisher : Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/rsy.v18i2.1176

Abstract

The Kamase-mase philosophy is the local wisdom of the Kajang Tribe which shows a form of morality in regulating the joints of their lives, including policy governance in controlling space utilization. The Kajang people are taught to live simply and preserve the natural surroundings by being honest, curbing lust, not harming others, and not being materialistic. Local wisdom as part of the practical rationale in spatial planning policies that complement scientific knowledge should be considered as a local potential that can be collaborated and communicated. The context of spatial planning policy is not only physical, but also regulates human behavior as the main factor that has an influence on space. Spatial planning policies regulate the form of social structures and interactions between community groups, referred to as governance which includes the authority of customary leaders, rules, sanctions, and social fines to form a value system that regulates the ethics of evaluating good and bad and the right and wrong of a thought and action. The Kamase-mase philosophy becomes an ideology in living life and affects the treatment of space, where space is used according to needs, so that all aspects of life such as food, clothing, gardens, rice fields, and houses are simple or not excessive, including the use of forest resources.
FALSAFAH KAMASE-MASE SUKU KAJANG DALAM PENERAPAN TATA KELOLA KEBIJAKAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Sitti Rabiatul Wahdaniyah Herman; Supriadi Takwim
Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat Vol. 18 No. 2 (2022): Juli - Desember 2022
Publisher : Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/rsy.v18i2.1176

Abstract

The Kamase-mase philosophy is the local wisdom of the Kajang Tribe which shows a form of morality in regulating the joints of their lives, including policy governance in controlling space utilization. The Kajang people are taught to live simply and preserve the natural surroundings by being honest, curbing lust, not harming others, and not being materialistic. Local wisdom as part of the practical rationale in spatial planning policies that complement scientific knowledge should be considered as a local potential that can be collaborated and communicated. The context of spatial planning policy is not only physical, but also regulates human behavior as the main factor that has an influence on space. Spatial planning policies regulate the form of social structures and interactions between community groups, referred to as governance which includes the authority of customary leaders, rules, sanctions, and social fines to form a value system that regulates the ethics of evaluating good and bad and the right and wrong of a thought and action. The Kamase-mase philosophy becomes an ideology in living life and affects the treatment of space, where space is used according to needs, so that all aspects of life such as food, clothing, gardens, rice fields, and houses are simple or not excessive, including the use of forest resources.
Peninjauan Kembali Peta Zonasi Benteng Somba Opu Dalam Upaya Perlindungan dan Rencana Revitalisasi Kawasan Cagar Budaya Muhammad Yogi Raditya; Mohammad Mochsen Sir; Edward Syarif; Supriadi Takwim
COMPACT: Spatial Development Journal Vol 1 No 2 (2022): COMPACT
Publisher : Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Kalimantan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1793.8 KB) | DOI: 10.35718/compact.v1i2.806

Abstract

Benteng Somba Opu (BSO) merupakan warisan budaya yang dibangun oleh Kerajaan Gowa-Tallo. Upaya pelestariannya telah dilakukan, namun, tekanan pembangunan yang mengarah ke kawasan inti telah menurunkan eksistensinya. Peta zonasi BSO 2011 belum mampu menggambarkan cakupan area kuno seperti aslinya. Penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi dalam menetapkan kembali peta zonasi kawasan cagar budaya BSO yang baru khususnya pada zona inti dalam upaya perlindungan dan perencanaan revitalisasi. Penelitian ini menggunakan metode eksplorasi dan komparasi data berbagai sumber berupa kajian peta zonasi BSO tahun 2011, observasi, gambar peta kuno, dan peta eskavasi arkeologi. Hasil analisa menyimpulkan peta zonasi BSO tahun 2011 perlu direvisi dengan melakukan perluasan delineasi zona inti dan penyangga. Hasil analisa gambar peta kuno disandingkan dengan kondisi lapangan ditemukan nilai perbandingan jarak antar bastion dan perkiraan panjang dinding sisi barat yang menghubungkan bastion tepi selatan ke tepi utara. Hal ini kemudian juga dapat dikonfirmasi kebenarannya dengan metode overlay peta eskavasi arkeologi.
Politik Tata Ruang: Kontestasi Ruang Pada Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Palu Supriadi Takwim
Vox Populi Vol 6 No 1 (2023): VOX POPULI
Publisher : ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/vp.v6i1.34491

Abstract

Sejak beberapa dekade, pertumbuhan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kota-kota besar di Indonesia mulai semakin mengkhawatirkan. Ruang di perkotaan semakin terdesak oleh tingginya angka mobilisasi penduduk. Disaat bersamaan, ruang kota yang semakin terbatas ditambah dengan penataan yang belum optimal membuat konflik ruang menjadi tidak terhindarkan. Penelitian ini akan melihat bagaimana kontestasi ruang yang berlangsung antara pelaku PKL dengan pemerintah kota. Lokasi penelitian di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan ditunjang dengan studi kepustakaan. Penelitian menggunakan pendekatan Henri Lefebvre produksi ruang sebagai kacamata analisis untuk melihat kontestasi ruang antara pelaku PKL dengan pemerintah Kota Palu.
Penentuan Perkotaan Watatu Sebagai Pusat Kegiatan Lokal Di Kabupaten Donggala Medina Nurul Faradila Medina Nurul Faradila; Supriadi Takwim Supriadi Takwim; Amar Amar; Fitriah Fajar Magfira Fitriah Fajar Magfira
Jurnal Peweka Tadulako Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal PeWeKa Tadulako
Publisher : Prodi PWK Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22487/jpwkt.v1i1.8

Abstract

Perkotaan Watatu di Kecamatan Banawa Selatan merupakan Pusat Kegiatan Lokal di Kabupaten Donggala. Kondisi saat ini terdapat beberapa fungsi pelayanan yang kurang optimal di Watatu misalnya Terminal Tipe C. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penentuan Perkotaan Watatu Kecamatan Banawa Selatan sebagai Pusat Kegiatan Lokal di Kabupaten Donggala. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis kependudukan, analisis pergerakan, analisis kelengkapan fasilitas, dan analisis interaksi wilayah. Hasil analisis menuyatakan bahwa Desa Watatu, Desa Lalombi, Desa Mbuwu, dan Desa Surumana merupakan desa yang memiliki menjadi pusat pelayanan perkotaan. Hal tersebut ditandai dengan hasil analisis kependudukan diketahui bahwa desa-desa tersebut merupakan desa dengan jumlah penduduk paling banyak, memiliki pergerakan eksternal tertinggi yang ditandai dengan adanya terminal, memiliki kelengkapan fasilitas yang berada di hirarki paling tinggi, serta interaksi kawasan yang tertinggi dengan nilai interaksi tertinggi yaitu 10.828.030,00. Hasil penelitian juga mengidentifikasi bahwa perlu adanya peningkatan pelayanan fasilitas pendidikan dan peribadatan yang belum memadai guna memenuhi jangkauan pelayanan terhadap masyarakat disekitarnya
Studi Hinterland dan Strategi Pengembangan Wilayah Perbatasan Kota Palu dan Kabupaten Donggala Alif Ananda; Aziz Budianta; Supriadi Takwim
Jurnal Peweka Tadulako Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal PeWeKa Tadulako
Publisher : Prodi PWK Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22487/peweka.v2i2.20

Abstract

Wilayah pinggiran pada dasarnya merupakan wilayah yang paling pinggir atau wilayah pedalaman atau biasa disebut juga dengan wilayah Hinterland. Secara fisik, wilayah pinggiran tersebut dapat dicirikan oleh kegiatan pedesaan rural yang bercampur dengan kegiatan perkotaan rural-urban, atau dapat juga wilayah tersebut sudah fully build-up. Bergantung pada lokasinya, setiap wilayah pinggiran mempunyai karakteristik unik tersendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji mengenai studi Hinterland dan strategi pengembangan wilayah antara perbatasan Kota Palu dan Kabupaten Donggala di perbatasan sisi Barat dan sisi Utara sebagai dasar rekomendasi strategi pengembangan wilayah. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil analisis pada Wilayah Barat perbatasan Kota Palu dan Kabupaten Donggala yakni (Kelurahan Watusampu dan Desa Loli Oge) dan pada Wilayah Utara perbatasan Kota Palu dan Kabupaten Donggala yakni (Kelurahan Pantoloan Boya dan Desa Wani 1, Wani 2, Wani Lumbumpetigo) telah teridentifikasi bahwa Wilayah-Wilayah tersebut adalah Wilayah Hinterland, dikarenakan selain di sisi secara administrasif Wilayah tersebut berjauhan dari pusat pemerintahan Kota dan Kabupaten disisi lain Wilayah-Wilayah tersebut di lihat dari segi karakteristik perkotaan (urban) dan pedesaan (rural). Selanjutnya dilakukan strategi pengembangan wilayah yang disesuaikan dengan hasil analisis swot pada penentuan kategori kuadran swot mulai dari kategori kuadran I,II, dan IV terhadap wilayah yang telah teridentifikasi Hinterland, agar wilayah tersebut bisa berkembang lebih baik dan tidak ketinggalan dalam pengembangan wilayah.
Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di KKOP Bandar Udara Mutiara Sis Al Jufri Kota Palu Takwim, Supriadi; Eisenring, Deltri Dikwardi; Akhmad, Abdul Gani; Paduppai, Mohammad Rizaldhy Saputra; Ananda, Alif
Jurnal Linears Vol 6, No 2 (2023): Jurnal LINEARS
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/j-linears.v6i2.11817

Abstract

Regulasi UU NO. 26/2007 menjelaskan bahwa pengendalian pemanfaatan atas ruang merupakan proses yang meliputi pemantauan dan pengendalian pelaksanaan rencana sebagai hasil penataan. Tujuan memberikan kepastian pada penggunaan ruang sebagaimana yang tertuang pada perencanaan tata ruang. Populasi Kota Palu diperkirakan akan meningkat sebesar 1,36% tahun pada tahun 2022, menurut data BPS, yang akan meningkatkan permintaan lahan. Fenomena luas area permukiman dan aktivitas masyarakat di KKOP Bandara Mutiara Sis Al Jufri tidak sesuai dengan ketentuan pemanfaatan ruang dan  zona rawan bencana.  Tujuan penelitian menemukan pelanggaran pemanfaatan ruang dan merumuskan arahan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai standar dan ketentuan penaatan ruang. Metode penelitiannya kuantitatif dengan pendekatan analisa keruangan berbasis sistem informasi geografis dan pengecekan lapangan, menggunakan teknik overlay untuk analisis delineasi spasial,  analisis penggunaan lahan dan analisis daerah rawan bencana. Hasil penelitiannya, menemukan pelanggaran ruang di area KKOP, khususnya di Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan dengan persentase 22,10 persen area yang melanggar dan keberadaaan potensi likuifaksi level 3 sebesar 18,42 %. Berdasarkan temuan ini, maka disusun arahan pengendalian ruang yang bersifat umum untuk seluruh wilayah KKOP dan bersifat khusus untuk wilayah Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan.
Analisis Pemilihan Moda Transportasi Online di Kota Palu Supriadi Takwim; Khairinrahmat; Vivi Novianti; Fiqram
Jurnal Peweka Tadulako Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal PeWeKa Tadulako
Publisher : Prodi PWK Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22487/peweka.v3i1.33

Abstract

Permasalahan transportasi umum yang terjadi di Kota Palu antara lain perlunya perencanaan yang matang, rancangan jalur yang membatasi perpindahan wisatawan kelas atas pada jam-jam puncak, terjaminnya keamanan dalam transportasi terbuka, kondisi dalam dan luar yang buruk, serta pengendaraan kendaraan yang ceroboh dan berbahaya, membuat masyarakat Kota Palu cenderung memilih transportasi berbasis online. Pendekatan kuantitatif berlandaskan pada filsafat positivisme yang dapat mengklasifikasikan suatu fenomena atau kenyataan secara konkrit, terukur dan mempunyai hubungan sebab akibat dengan tujuan untuk mempelajari hipotesis yang menjadi rumusan masalah penelitian. Berdasarkan hasil uji berbagai hubungan dengan aplikasi SPSS terlihat koefisien hubungan (R) sebesar 0,680 yang berarti hubungan antar faktor berada pada kategori hubungan solid. Berdasarkan hasil pemeriksaan hitung. Variabel yang mempengaruhi pemilihan moda transportasi umum berbasis online di Kota Palu yang sangat kuat adalah karakteristik perjalanan dengan nilai hubungan anti-image. Kata kunci: Transportasi Umum, Trasnportasi Online, Koefisien Hubungan
Perbandingan Ketelitian Metode NDVI Melalui Software Global Mapper Dan Arcgis Andresi, Budi; Takwim, Supriadi; Radhinal, Yan; Asman, Andi Idham; A, Rasdiana
Jurnal Peweka Tadulako Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal PeWeKa Tadulako
Publisher : Prodi PWK Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22487/peweka.v3i2.35

Abstract

Normal Difference Vegetation Index (NDVI) merupakan algoritma untuk mendeteksi indeks vegetasi dari citra satelit. Pengolahan indeks vegetasi pada penelitian ini menggunakan algoritma NDVI dengan memanfaatkan kanal/band 5 (NIR) dan 4 (RED) pada Landsat 9 OLI 2 perekaman tanggal 26 Oktober 2024 Hasil pada penelitian ini menunjukkan terjadi perbedaan hasil analisis pada masing-masing kelas pada software Global Mapper dan ArcGIS. Luas Kelas Klassifikasi Kerapatan Vegetasi pada Software Global Mapper menunjukkan bahwa luas tertinggi pada kelas Non Vegetasi seluas 16696,2 Ha atau 46,82% diikuti Kelas Tingkat Kehijauan Tinggi seluas 5755,9 Ha atau 16,14% dan luas yang terendah pada kelas Kehijauan Sangat Rendah seluas 3245,7 Ha atau 9,1%. Sedangkan pada Software ArcGIS hasil yang diperoleh, luas Kelas klasifikasi tertinggi pada Kehijauan Rendah Seluas 9396,4 Ha atau 26,35% dan diikuti kelas Non Vegetasi seluas 9206,7 Ha atau 25,82%. Luas terendah ditempati kelas Kehijauan Tinggi seluas 3821,3 Ha atau 10,72%. Hasil uji ketelitian, menunjukkan bahwa menggunakan Software ArcGIS terdapat 8 area yang sesuai dengan kondisi eksisting atau sekitar 80% kesesuaian dari area sampel sedangkan dengan menggunakan software Global Mapper menunjukkan area yang sesuai dengan kondisi eksisting hanya 2 area atau 20% dari area sample. Kata Kunci: NDVI, ArcGIS, Global Mapper