Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.214
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat) Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat (PUSDIKRA) SENGKUNI Journal (Social Science and Humanities Studies) Provider Jurnal Ilmu Pemerintahan (PROJIP) Jurnal Media Administrasi Public Policy Journal Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Jambura Journal of Administration and Public Service Socius: Social Sciences Research Journal Journal of Innovative and Creativity JianE (Jurnal Ilmu Administrasi Negara) Kybernology : Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Ulil Albab Kajian Administrasi Publik dan ilmu Komunikasi Studi Administrasi Publik dan ilmu Komunikasi Jurnal Manajemen, Bisnis dan Kewirausahaan
Romy Tantu
Universitas Negeri Gorontalo
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 43 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 43 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Transformasi Digital Desa: Optimalisasi Website sebagai Media Informasi Masyarakat Mozin, Sri Yulianty; Tantu, Romy
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 2 No. 12 (2025): Februari
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v2i12.2034

Abstract

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan peluang besar bagi setiap desa untuk maju dan bersaing menghadapi tantangan global, salah satu peluang yang dapat digunakan adalah memanfaatkan teknologi informasi. Desa membutuhkan media yang berbasis teknologi informasi agar dapat menjadi pendukung dalam penyampaian informasi dan sarana promosi desa. Media yang tepat     untuk mendukung maksud tersebut adalah website desa. Program MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) Terintegrasi KKN Semester Ganjil T.A 2024/2025 Universitas Negeri Gorontalo ini bertujuan meningkatkan website desa. Metode pelaksanaan adalah metode pengembangan perangkat lunak yaitu metode prototyping yang melibatkan pengguna secara aktif. Penerapan website ini diharapkan dapat meningkatkan arus informasi yang dapat disampaikan secara efektif kepada masyarakat atau sebagai media informasi di desa untuk mempermudah penyampaian informasi antara aparat desa dengan warga Desa Pohuwato Timur Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato. Website dibentuk dengan menentukan jenis platform, pemilihan hosting dan domain, pemilihan isi website, dan perancangan website. Setelah website terbentuk, dilakukan launching dan pelatihan peningkatan keterampilan aparatur desa dalam mengoperasikan website desa di masa depan.
Pelayanan Publik pada Pengelolaan Kearsipan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo Ni Luh Suwastini; Irawaty Igirisa; Romy Tantu
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 7: Juni 2023
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v2i7.1777

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan (1) Pelayanan Publik Pada Pengelolaan Kearsipan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, yang dikaji dari 1. Reliability, 2. Tangibles, 3. Responsiveness, 3. Assurance. (2) Faktor Penentu Pelayanan Publik Pada Pengelolaan Kearsipan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, yang dikaji dari 1. Faktor individual, 2. Faktor sistem. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa (1) Pelayanan publik pada pengelolaan kearsipan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo sudah berjalan dengan baik, tetapi masih ada beberapa kendala maka perlu adanya peningkatan, hal tersebut dapat dilihat dari 1. Reliability, pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan sudah cukup baik tetapi masih adanya arsip yang tidak ditempatkan pada tempatnya mengakibatkan tercecernya arsip, 2. Tangibles, sudah diterapkan cukup baik, sarana dan prasarana sudah memadai, tetapi SDM masih belum maksimal. 3. Responsiveness, pegawai sudah menerapkan responsiveness dengan baik, 4. Assurance, mengenai jaminan waktu sudah diterapkan dengan optimal, dan Empati pemberi layanan sudah melayani pengguna layanan dengan ramah dan mampu membangun komunikasi yang baik. (2) Faktor penentu pelayanan publik pada pengelolaan kearsipan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, yang terdiri dari 1. Faktor individual, sudah berjalan dengan baik pegawai mampu berkomunikasi yang baik, sikap yang baik dan bertanggungjawab, 2. Faktor sistem, pelayanan publik pada pengelolaan kearsipan sudah menerapkan sistem SRIKANDI yang merupakan aplikasi umum bidang kearsipan dinamis.
Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur Fazria Bagi; Irawaty Igirisa; Romy Tantu
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 8: Juli 2023
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v2i8.1967

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur yang dikaji dari aspek persiapan, penyaluran, dan penggantian KPM. Kemudian faktor-faktor yang menentukan keberhasilan dalam implementasi program bantuan pangan non tunai (BPNT) yang dilihat dari aspek komunikasi, sumber daya, diposisi, dan struktur birokrasi.Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.Hasil penelitian menunjukan (1) Proses Implementasi Program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kelurahan Heledulaa Utara Kecamatan Kota Timur sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang yang ditetapkan. Akan tetapi yang masih perlu dibenahi dan diperhatikan yakni dalam proses persiapan, penyaluran dan penggantian KPM. (2) Faktor-faktor yang Menentukan Keberhasilan dalam Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur sudah dilaksanakan dengan baik serta sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun yang masih perlu ditingkatkan dan menjadi perhatian pihak-pihak yang terkait yakni dari faktor komunikasi, sumber daya yang digunakan, disposisi serta struktur birokrasi.
OPTIMIZING EMPLOYEE EFFECTIVENESS: A STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN JOB SATISFACTION AND DEPARTMENTAL PERFORMANCE Dalila, Margaretha H.; Tui, Fenti Prihatini Dance; Tantu, Romy
Public Policy Journal Vol 5, No 3 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/ppj.v5i3.2662

Abstract

This study aims to find out. the effect of job satisfaction on the effectiveness of employee work at the Department of Cooperatives, SMEs, Industry and Trade of Gorontalo Province. The approach in this study is quantitative with ex-post facto methods. Data collection in this study was carried out by questionnaire. The number of samples was 82 people obtained by the saturated sampling process. Data analysis in this study is a simple linear regression inferential quantitative analysis. The results showed that job satisfaction had a positive and significant effect on the effectiveness of employee work at the Gorontalo Provincial Industry and Trade SME Cooperative Office by 38.10%. The influence of other variables on employee work effectiveness amounted to 61.90%, namely employee competence variables, career management, employee capacity development, leadership, work climate, work experience, and supervision at work. Positive results show that employees at the Department of Cooperatives, SMEs, Industry and Trade of Gorontalo Province, the more satisfied they are with the work they are responsible for, the higher the achievement of the effectiveness of the employee's work.
REVITALIZING PUBLIC SERVICE: ASSESSING THE SUCCESS OF ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) POLICY AT INVESTMENT AND INTEGRATED SERVICE OFFICE Rahman, Fidyawati Abdul; Isa, Rusli; Tantu, Romy
Public Policy Journal Vol 5, No 3 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/ppj.v5i3.2669

Abstract

This study aims to determine (1) the implementation of the Online Single Submission (OSS) policy at the Investment and One-Stop Integrated Services Office (DPM-PTSP) of Gorontalo Regency (2) the factors that determine the implementation of the Online Single Submission (OSS) policy at the Investment and One-Stop Integrated Services Office (DPM-PTSP) of Gorontalo Regency. The approach used is qualitative with a type of descriptive research. Data collection using interviews, observation and documentation. Data analysis using the Miles and Huberman model. The results of this study show that (1) The implementation of OSS policy in DPM-PTSP Gorontalo Regency has been implemented quite well and provides benefits in facilitating the licensing service process. The use of the OSS system has helped the OSS user community in carrying out licensing tasks more easily and increased the effectiveness of licensing services in DPM-PTSP. In addition, OSS also provides benefits in increasing productivity and work performance of users in DPM-PTSP. Overall, OSS in DPM-PTSP Gorontalo Regency has proven useful in supporting licensing service tasks but still more must be developed and innovated to be simpler but with better benefits. (2) Factors that determine the implementation of the Online Single Submission (OSS) policy at the Investment and One-Stop Integrated Services Office (DPM-PTSP) of Gorontalo Regency are categorized as quite good because of supporting factors (policy standards and objectives, characteristics of implementing organizations and attitudes of implementers) and some that hinder or have not been effective (resources, communication between organizations and external socioeconomic and political factors),  where this shows that various aspects that determine the implementation of OSS policies have been well managed in an effort to improve the efficiency and effectiveness of licensing services. Efforts to implement OSS policies in DPM-PTSP Gorontalo Regency have produced positive impacts and have improved the process of integrated licensing services.
IMPLEMENTATION OF VILLAGE OWNED ENTERPRISE PROGRAM POLICY IN LAMU VILLAGE, TILAMUTA DISTRICT, BOALEMO DISTRICT Poliyama, Magfirah; Tui, Fenti Prihatini; Tantu, Romy
Public Policy Journal Vol 5, No 3 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/ppj.v5i3.2670

Abstract

This study aims to determine and analyze the Policy Implementation of the Village-Owned Enterprise Program in Lamu Village, Tilamuta District, Boalemo Regency, in terms of Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. This research method uses a qualitative approach with a type of Qualitative Descriptive research, while the data collection techniques used are observation and documentation. Based on the results of research analyzed in the field that (1) the Policy Implementation Process of Village-Owned Enterprises Program in Lamu, Tilamuta District, Boalemo Regency includes aspects Communication carried out  by managers  with the community, it  is sufficient to be applied by BUMDes managers because the information  obtained is clear in terms of information, transparency of the BUMDes ProgramHowever, there are still people who do not know the programs implemented because the community does not attend meetings held by the Village Government and BUMDes Management. Resources, which exist  in the management of BUMDes are quite good, in this case Human resources can beseen from the managers of BUMDes have  greatly supported the success of existing BUMDes activities  , but in terms of facilities that support BUMDes program policies have not been fulfilled properly.    Disposition, the executors of Village-Owned Enterprises behave in accordance with the existing rules  in  BUMDes, but have not been optimal and professional in carrying out their duties and functions because managers still need to learn and need guidance, in addition to the attitude of the management that is not open, and  the Bureaucratic Structure, regarding the BUMDes Program do well based on AD / ART regulations and SOPs so that the programs carried out are not neglected / failed.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK BUMI BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KECAMATAN TILANGO KABUPATEN GORONTALO Razak, Nur Oktaviani; Abdussamad, Zuchri; Tantu, Romy
Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik Vol. 2 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : Yayasan Panca Bakti Wiyata Pangandaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71128/kybernology.v2i2.149

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui implementasi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo. Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi adalah semua langkah yang diperlukan untuk menerapkan kebijakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo. Mayoritas telah dilakukan, tetapi tidak sepenuhnya. Pada tahap perencanaan belum efektif untuk mencapai target realisasi penerimaan tahunan. Pada tahap pelaksanaan belum optimal dalam hal penerimaan realisasi yang belum memenuhi target capaian sebagaimana yang telah direncanankan dalam rencana tahunan. Setelah rapat dilakukan, tahap monitoring dan evaluasi belum menunjukkan kesesuaian antara hasil pelaksanaan dan target perencanaan.
EVALUASI KINERJA BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO Panigoro, Firmansyah; Susila, Ismet; Tantu, Romy
JianE (Jurnal Ilmu Administrasi Negara) Vol. 7 No. 2 (2025): JianE: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32938/jan.v7i2.10234

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKPD) Kabupaten Bone Bolango berdasarkan tiga indikator utama, yaitu akuntabilitas, responsivitas, dan responsibilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan analisis data kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja BKPD telah berjalan dengan baik. Aspek akuntabilitas, BKPD mampu mewujudkan keterbukaan informasi melalui laporan keuangan yang transparan dan dapat diakses publik, serta melibatkan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan evaluasi program. Aspek responsivitas, BKPD mampu memberikan tanggapan cepat dan tepat terhadap kebutuhan masyarakat maupun perubahan regulasi, serta menghadirkan layanan berbasis data yang akurat. Sementara pada aspek responsibilitas, BKPD menunjukkan kepatuhan terhadap aturan pemerintah pusat dan daerah, menjaga keberlanjutan kinerja melalui penguatan SDM, perencanaan jangka panjang, pemanfaatan teknologi, serta penerapan etika organisasi melalui disiplin kerja, sosialisasi kode etik, dan keteladanan pimpinan. BKPD menunjukkan kepatuhan terhadap aturan pemerintah pusat dan daerah, menjaga keberlanjutan kinerja melalui penguatan SDM, perencanaan jangka panjang, pemanfaatan teknologi, serta penerapan etika organisasi melalui disiplin kerja, sosialisasi kode etik, dan keteladanan pimpinan. Rekomendasi hasil penelitian, BKPD perlu terus memperkuat koordinasi antar-stakeholder, meningkatkan kapasitas SDM, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan keuangan daerah.
IMPLEMENTASI PROGRAM KETAHANAN PANGAN MELALUI ANGGARAN DANA DESA (STUDI KASUS DI KECAMATAN PAGIMANA) M. Uloli, Nazwa Aulia; Nani , Yacob Noho; Tantu , Romy
JianE (Jurnal Ilmu Administrasi Negara) Vol. 6 No. 2 (2024): JianE: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32938/jan.v6i2.7707

Abstract

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi ketahanan program pangan melalui anggaran dana (studi kasus di Kecamatan Pagimana) sudah baik penerapanya hal ini ditunjukkan (1) Komunikasi sudah berjalan dengan baik dimana komunikasi antara pelaksana dan pelaksana sudah terjalin, ,sosialisasi sudah berjalan namun tidak bisa dikatakan baik dan pengarahan dari pemerintah dalam pelaksanaan sudah berjalin dengan baik (2) sumber daya sudah baik dimana kemampuan pemerintah dan fasilitas fisik sudah baik dan tersedia sedangkan anggaran untuk ketahanan pangan masih minim namun bantuan pangan tetap berjalan setiap tahun, (3) Disposisi sudah baik, pemerintah sudah transparan dan komitmen pemerintah sudah berjalan dengan baik pemerintah desa selalu berupaya memenuhi kebutuhan pangan masyarakat (4) Struktur birokrasi sudah dijalankan dengan baik. SOP mampu memberikan kontribusi yang signifikan, dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan prosedur yang ada dan peran pemerintah dalam memanfaatkan anggaran dana desa untuk penerapan ketahanan pangan yang sudah baik.
Digitalisasi Layanan Publik dan Dampaknya pada Ekologi Administrasi Sosial: Peluang dan Risiko Sri Yulianty Mozin; Romy Tantu; Edis Adelia Dunggio; Siti Rukiah Yusup; Arit Pratama Putra Lihawa; Zavicka Aulia Natasya; Sabrina Meamogu; Siti Fadilah Atjil; Siti Nurain Tuna; Nopal R. Abas; Adeliptia Abdullah; Raihan Alamsyah Hilapah; Wal Fajri
Jurnal Media Administrasi Vol 10 No 2 (2025): Oktober : Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jma.v10i2.3255

Abstract

This article explores the background, methods, results, and conclusions of digitalization in public services, focusing on its impact on the social administration ecology. It examines the rapid adoption of e- government and ICT (information and communication technology) by public administrations worldwide since 2020, investigating both opportunities and risks. Methods include a systematic literature review and qualitative case studies drawn primarily from peer-reviewed journals published between 2020 and 2024. The results show that digitalization in public services offers significant benefits: improved efficiency, transparency, citizen participation, reduced corruption, and enhanced environmental governance. However, it also presents risks, in particular widening digital divides, loss of human aspects in administrative interaction, ethical concerns (data privacy, algorithmic bias), regulatory and infrastructural challenges, and potential exclusion of marginalized groups. The discussion elaborates on how these opportunities and risks reshape the ecology of social administration defined here as the interplay of structures, actors, norms, technologies, and environment in public administration. In conclusion, the paper argues that digitalization must be managed with attention to equity, ethical governance, infrastructure readiness, and regulatory safeguards. Key recommendations include fostering digital literacy, inclusive design, transparency in data and algorithmic processes, and participatory governance.  
Co-Authors Abdul Hafit Abdullah Adam, Iwan Adeliptia Abdullah Aprijal Rajak Arit Pratama Putra Lihawa Bayahu, Amelia Putri Utami Citra Amanda Harun Dalila, Margaretha H. Danial, Titin A Darminto Abuba Edis Adelia Dunggio Fazria Bagi Fenti Prihatini Dance Tui Gendis Eka Fadillah Huntua, Fadilla S. Ibel Stefani Putri Intan Juleyka Halid Irawaty Igirisa Irzah Nabila Indama Ismet Sulila Juriko Abdussamad Kiayi, Merlis Kuke, Sri Dewanti M. Uloli, Nazwa Aulia Maryam I. Ngguti Melani, Marcely Moh Al Rizky K. Ali Mozin, Sri Yulianty Muhammad Riyan Mananu Najwa Safana Nani, Yakop Noho Neviya Ardana Katili Ni Luh Suwastini Nopal R. Abas Panigoro, Firmansyah Pattipeilohy, Jesicha Agnesia Poliyama, Magfirah Radjak, Farhan Moh Rahman, Fidyawati Abdul Raihan Alamsyah Hilapah Razak, Nur Oktaviani Riefqa Dwisagita Laya Rosman Ilato Ruaida Kadir Rusli Isa Sabrina Meamogu Sakira Achmad Alamri Siti Fadilah Atjil Siti Nurain Tuna Siti Rahmawati Lakadjo Siti Rukiah Yusup Sri Rahayu Pakaya Sri Yulianti Mozin Sri Yulianty Mozin suci, Dhea Ananda Sumaga, Siti Anisa Susila, Ismet Syamsyah, Nur Tamaun, Witarti Tangahu, Lutfiya Tohopi, Rustam Usman, Fadli Wal Fajri Yacob Noho Nani Yayu Manjoe Yusuf, Ismiyati Zavicka Aulia Natasya Zuchri Abdussamad Zulpani Alimudin