Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.491
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah Jurisprudence Law and Justice JURNAL MAHKAMAH SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Jurnal Hukum Volkgeist PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JUSTISI SIGn Jurnal Hukum Sakina: Journal of Family Studies Journal of Judicial Review Journal of Transcendental Law KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Abdimas Bina Bangsa Qisthosia Audito Comparative Law Journal (ACLJ) El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Jurnal Al-Hakim : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari (JPMB) Jurnal ADAM : Jurnal Pengabdian Masyarakat Prosiding University Research Colloquium Jurnal Jurisprudence Journal of Islamic Economic Laws
Syaifuddin Zuhdi
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : law and justice

 1 
Meninjau Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Sebagai Rangka Perbaikan Hukum Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Zuhdi, Syaifuddin; Nugroho, Wisnu Tri; Jannah, Roudlotul
Law and Justice Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v4i1.8061

Abstract

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, guna merealisasikan amanat konstitusi tersebut pemerintah sebagai regulation function menetapkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA). Peraturan Presiden tersebut memuat berbagai ketentuan yang bertujuan untuk melindungi tenaga kerja lokal melalui pemuatan berbagai ketentuan, seperti : syarat bagi tenaga asing yang hendak bekerja di Indonesia serta syarat penggunaan Tenaga kerja Asing oleh perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah hukum Indonesia. Namun pada perkembangannya penetapan Peraturan Presiden tersebut menimbulkan kritik di tengah-tengah masyarakat, tidak lain disebabkan adanya berbagai pasal yang dinilai oleh berbagai kalangan mampu membuka celah terjadinya penyelewengan terhadap upaya perlindungan tenaga kerja lokal yang selama ini telah diidam-idamkan oleh rakyat, selain daripada itu terdapat pula beberapa pasal di dalam Peraturan Presiden tersebut yang bertentangan dengan produk hukum yang telah ada. Maka untuk memperbaiki hal tersebut perlulah diadakan evaluasi menyeluruh terhadap Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 dan menyelaraskannya dengan peraturan hukum lain yang didasarkan pada kebenaran nilai Pancasila. Metode yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Hasil Penelitian menyatakan bahwa guna mewujudkan perlindungan bagi tenaga kerja lokal diperlukan adanya proses harmonisasi antar instrument hukum sehingga produk hukum yang ada tidak memiliki kelemahan, serta diperlukannya pengawasan yang efektif di dalam perealisasian ketentuan yang ada, sehingga perlindungan terhadap Tenaga kerja Lokal dapat terwujud
REFORMULASI HUKUM PERCERAIAN DI PAKISTAN Zuhdi, Syaifuddin
Law and Justice Vol. 1, No.1, Oktober 2016
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v1i1.2704

Abstract

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui reformulasi hukum keluarga di Negara Pakistan dan untuk mengetahui metode reformulasi hukum keluarga yang digunakan Negara tersebut. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis, jenis penelitian adalah studi kepustakaan, berdasarkan data yang digunakan, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Temuan dari pembahasan ini adalah bahwa benih pembaharuan hukum keluarga yang ada di Pakistan telah ada semenjak masih dibawah penjajahan Inggris, dan metode yang digunakan adalah intra doctrinal reform serta ekstra doctrinal reform
Meninjau Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Sebagai Rangka Perbaikan Hukum Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Syaifuddin Zuhdi; Wisnu Tri Nugroho; Roudlotul Jannah
Law and Justice Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v4i1.8061

Abstract

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, guna merealisasikan amanat konstitusi tersebut pemerintah sebagai regulation function menetapkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA). Peraturan Presiden tersebut memuat berbagai ketentuan yang bertujuan untuk melindungi tenaga kerja lokal melalui pemuatan berbagai ketentuan, seperti : syarat bagi tenaga asing yang hendak bekerja di Indonesia serta syarat penggunaan Tenaga kerja Asing oleh perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah hukum Indonesia. Namun pada perkembangannya penetapan Peraturan Presiden tersebut menimbulkan kritik di tengah-tengah masyarakat, tidak lain disebabkan adanya berbagai pasal yang dinilai oleh berbagai kalangan mampu membuka celah terjadinya penyelewengan terhadap upaya perlindungan tenaga kerja lokal yang selama ini telah diidam-idamkan oleh rakyat, selain daripada itu terdapat pula beberapa pasal di dalam Peraturan Presiden tersebut yang bertentangan dengan produk hukum yang telah ada. Maka untuk memperbaiki hal tersebut perlulah diadakan evaluasi menyeluruh terhadap Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 dan menyelaraskannya dengan peraturan hukum lain yang didasarkan pada kebenaran nilai Pancasila. Metode yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Hasil Penelitian menyatakan bahwa guna mewujudkan perlindungan bagi tenaga kerja lokal diperlukan adanya proses harmonisasi antar instrument hukum sehingga produk hukum yang ada tidak memiliki kelemahan, serta diperlukannya pengawasan yang efektif di dalam perealisasian ketentuan yang ada, sehingga perlindungan terhadap Tenaga kerja Lokal dapat terwujud
REFORMULASI HUKUM PERCERAIAN DI PAKISTAN Syaifuddin Zuhdi
Law and Justice Vol. 1, No.1, Oktober 2016
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v1i1.2704

Abstract

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui reformulasi hukum keluarga di Negara Pakistan dan untuk mengetahui metode reformulasi hukum keluarga yang digunakan Negara tersebut. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis, jenis penelitian adalah studi kepustakaan, berdasarkan data yang digunakan, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Temuan dari pembahasan ini adalah bahwa benih pembaharuan hukum keluarga yang ada di Pakistan telah ada semenjak masih dibawah penjajahan Inggris, dan metode yang digunakan adalah intra doctrinal reform serta ekstra doctrinal reform
Co-Authors Abdul Hakim Absori Absori Achmad Miftah Farid Aidul Fitriciada Azhari Al Imais, Syafin Alaba, Ma Daphnee Amanda Putri Ariyani Amiludin, A Andria Luhur Prakoso Anggun Rahmawati Apreliyanti, Virra Ervita Arief Budiono Az-Zahra, A'isy Baskoro Tri Pamungkas Berlianti, Soffana Zamzam Chandra, Rizky Aditya Dania Nalisa Indah Dewati Candraningtyastuti Dewi, Tyas Permata Diana Setiawati Dito Pratama Adi Sugiarto Esmara Sugeng Fafta Aini Putriana Fahmi Fairuzzaman Farah Hamdah Rahmawati Febriani Mustikasari Genta Arya Mohammad Gilang Rahmat Allam Harun Izziyana, Wafda Vivid Kelik Wardiono Khudzaifah Dimyati Lievia Wijaya, Yuan Marisa Kunianingsih Marisa Kurnianingsih Marjanah, Iramadya Dyah Moh. Indra Bangsawan Mohammad, Genta Arya Muchamad Iksan Mutimatun Niami Nuria Siswi Enggarani Rahmawati, Ulfah Dwi Rauf, Aulia Lestari Rika Maya Rizka Rizka Rizka Roudlotul Jannah ROUDLOTUL JANNAH Saputro, Muhammad Andi Shofia, Rahma Spaltan, Bita Gadsia Sri Nosita Syafin Al Imais Syafirah, Filzah Ilda Tsurayya Shafa Kamila Wardah Yuspin Widi Astuti Widi Astuti Windiani, Arovah Wisnu Tri Nugroho Wisnu Tri Nugroho Yudhantara Syahputra, Dian Yusuf, Jibrail Bin