Garuda - Garba Rujukan Digital

LEGALITAS PERALIHAN HAK ATAS TANAH WARISAN Khoirul Anam; Slamet Suhartono; Hufron Hufron
Jurnal Akrab Juara Vol 4 No 5 (2019)
Publisher : Yayasan Akrab Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum peralihan hak atas tanah karena pewarisan yang tidak didaftarkan pada Kantor Pertanahan menurut Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan wujud perlindungan Hukum bagi ahli waris yang peralihan hak atas tanah karena pewarisannya tidak didaftarkan pada Kantor Pertanahan. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif (Normatif Legal Research) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang bersifat koseptual. Kemudian dibantu dengan bahan-bahan hukumyang diuraikan, dideskripsikan, dan dianalisis keterkaitan satu sama lain. Peralihan hak atas tanah karena pewarisan yang tidak didaftarkan pada Kantor Pertanahan berakibat hukum: Ahli waris sebagai pemegang hak atas tanah tidak mendapat jaminan kepastian hukum. Ahli waris yang peralihan hak atas tanah karena pewarisannya tidak didaftarkan di Kantor Pertanahan, pada dasarnya mendapat perlindungan hukum karena secara materiil hak dan kewajiban. Pewaris langsung beralih ke ahli waris sebagai pemegang hak atas tanah dan sampai saat ini masih menguasai tanahnya. Akan tetapi, wujud perlindungan hukum yang diberikan berbeda kepada ahli waris yang sudah mendaftarkan peralihan hak atas tanah karena pewarisannya. Hal ini disebabkan karena ahli waris sebagai pemegang hak atas tanah telah mendapat perlindungan hukum yang kuat berupa sertifikat sebagai surat tanda bukti hak.

ANALISIS YURIDIS PRAKTEK KARTEL OLEH PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA Chindra Adiano; Slamet Suhartono; Erny Herlin Setyorini
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol 4 No 4 (2019): November
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perusahaan telekomunikasi merupakan perusahaan yang menyediakan jasa layanan informasi dan telekomunikasi demi kemudahan dalam menjalin hubungan dan bersosialisasi, sehingga dalam hal ini segala kegiatan dalam dunia bisnis pertelekomunikasian tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, kebijakan secara normatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 harus dipenuhi perusahaan untuk kegiatannya. Seperti halnya dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang mana mengatur mengenai perjanjian kartel. Praktek kartel membawa pengaruh dan dampak terhadap pelaku usaha lain dan juga merugikan pihak konsumen. Pada dasarnya konklusi dalam kartel bertujuan untuk mengatur produksi, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi harga. KPPU dan BRTI sebagai lembaga pengawas persaingan dalam hal implementasi regulasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bekerja bersama dalam menindak kecurangan dan indikasi praktek kartel yang dilakukan para pelaku usaha

PENGATURAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Lira Arimbi Kusyanti; Slamet Suhartono
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v4i12.3930

Perubahan dalam hukum pertambangan daerah seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014). Sebelumnya, wewenang ada pada pemerintah kabupaten/kota kini dialihkan ke pemerintah pusat dan/atau diberikan kepada gubernur. Menurut Pasal 9 UU 23/2014, pemerintahan mengurus tiga bagian: absolut, konkuren (dibagi menjadi wajib serta pilihan), dan umum. Pasal 12 ayat (3) menetapkan kewenangan pemerintah dalam mengelola sektor energi dan sumber daya mineral adalah salah satu aspek yang bisa dipertimbangkan dalam urusan pemerintahan yang terpilih. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, dengan mengevaluasi peraturan hukum dan teori-teori hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan UU 23/2014 mengakibatkan perubahan yang besar, termasuk penghapusan sebagian besar kewenangan terkait energi serta sumber daya mineral. Pemberian izin untuk usaha pertambangan saat ini menjadi tanggung jawab pemerintahprovinsi sesuai dengan Pasal 14 Ayat (1) dan (3). Dampaknya, terjadi ketidaksesuaian dan pertentangan antara UU 3/2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan UU 23/2014yang menciptakan disonansi even dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Konflik kewenangan terjadi antara pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota terkait pemberian izin usaha pertambangan. Untuk mengatasi permasalahan ini, penting untuk mempertimbangkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA, yang merinci kebijakan pengelolaan sumber daya alam.

Perlindungan Hukum Kawasan Hutan Adat dan Hak Ulayat Obed Edotalino Sudiro; Slamet Suhartono
Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2024): September : Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/progres.v1i3.554

The increasingly rapid development of the times has opened people's views to be more open to various kinds of world and national problems. Technology, which is one of the tools for thinking, has created innovative patterns of thinking in society that are mature in determining diverse perspectives and actions, as well as every outcome of views and attitudes that is permitted as long as it does not violate the rules and norms that have been regulated in state life. Customary forests are one of the categories of social forestry which are located in the living areas of local indigenous communities and can usually be found in inland areas. Customary forests are also regulated in Law Number 41 of 1999 concerning Forestry as stated in Article 1 number 6 "Customary forests are state forests that are within the territory of customary law communities." Conflicts between company interests and the rights of indigenous communities sometimes arise due to a lack of legal protection and unequal power, this is based on expansion which can be said to be irregular because quite a few mining companies expand mining areas outside the mine itself in order to exploit very natural resources. abundant in it.

TECHNICAL PROBLEMS IN THE REVIEWING OF GOVERNMENT REGULATION IN LIEU OF LAW (PERPPU) AT THE CONSTITUTIONAL COURT FROM THE PERSPECTIVE OF LEGAL CERTAINTY Taufikkurrahman Upik; Slamet Suhartono; Syofyan Hadi
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 3 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i3.414

The need for formal legal sources in constitutional activities in public life cannot be ascertained due to a country's dynamics and political conditions. It is still also related to the need for regulatory provisions that align with current conditions. Government Regulations in Lieu of Law (PERPPU) are issued by the President in response to compelling urgencies, leveraging his constitutional authority to enact such regulations. Since PERPPU is a subjective product of the President, as mandated by the 1945 Constitution, it must be immediately reviewed by The House of Representatives (DPR) for approval or revoked if rejected. With the issuance of the PERPPU, certain parties may undoubtedly feel constitutionally disadvantaged. In such cases, the way that can be taken is to conduct a judicial review of the Constitutional Court as has been established in legal precedent. This research includes legal research. It is called legal research because the object of research is related to law. The type of research used is normative juridical. The approaches used in this research are the statute, conceptual, and case approaches. The results showed that many cases of PERPPU reviewing at the Constitutional Court lost the object of reviewing because it was enacted into law by the DPR. The loss of reviewing object PERPPU reviewing at the Constitutional Court becomes a technical problem in PERPPU reviewing that must be anticipated in the procedure for reviewing at the Constitutional Court.

SANKSI HUKUM KEBIRI KIMIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Mega Dewi Kartika; Slamet Suhartono
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.18655

Kasus Kekerasan Seksual Terhap anak di Indonesia terus meningkat, menjadikan Indonesia sebagai negara hukum melakukan upaya penekanna laju kasus kekerasan seksual terhadap anak. Sebagai upaya tersebut, pemerintah melahirkan hukuman tambahan baru, yaitu hukuman kebiri kimia terhadap pelaku . Sorotan masyarakat terkait aturan tersebut di Latar belakang bermula dari peristiwa yang terjadi di Mojokerto, Pengadilan Negeri Mojokerto menjatuhkan hukuman kebiri kimia bagi terdakwa kasus pemerkosaan sembilan anak di Mojokerto. Selain kebiri, juga ada dijatuhi hukuman pidana penjara 12 tahun dengan denda Rp. 100.000.000 juta rupiah subsidair enam tahun kurungan. Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah yaitu Bagaimanakah Perpektif Hukuman Kebiri Kimia dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Makna Persetubuhan dalam Pasal 76 D Undang-Undang No.35 Tahun 2004. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini menggunakan penelitian normatif yaitu dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang terkait dengan penelitian penulis yang bersifat formal seperti undang-undang terkait, lietratur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini. Temuan dalam penelitian ini adalah Hukuman Kebiri Kimia dalam perpektif undang-Undang Perlindungan anak merupakan upaya preventif pemerintah dalam penekanan kasus kekerasan seksual terhadap anak, dan unsur persetubuhan dalam pasal 76 D yang dijadikan dasar penjatuhan hukuman tambahan kebiri kimia ialah memasukan alat kelamin laki laki ke dalam alat kelamin perempuan yang mana dalam Batasan masalah ini perempuan ini adalah anak.. Kata kunci: Kekerasan Seksual Terhadap Anak ;Hukuman Kebiri Kimia, Persetubuhan

MASA JABATAN KEPALA DAN WAKIL KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA Nabila Rohmaniar Amri; Slamet Suhartono
Transparansi Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstrakMenganalisis permasalahan hukum yang berkaitan dengan masa jabatan Kepala sertaWakil Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) yang tidak diatur dengan jelas dalamperaturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKNtidak mencantumkan batasan periodesasi jabatan bagi kedua posisi tersebut, yangmenimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum diIndonesia, termasuk prinsip demokrasi, akuntabilitas, dan transparansipemerintahan. Kajian ini menggunakan metode penelitian normatif denganpendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual.

SANKSI HUKUM KEBIRI KIMIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Mega Dewi Kartika; Slamet Suhartono
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.18655

Kasus Kekerasan Seksual Terhap anak di Indonesia terus meningkat, menjadikan Indonesia sebagai negara hukum melakukan upaya penekanna laju kasus kekerasan seksual terhadap anak. Sebagai upaya tersebut, pemerintah melahirkan hukuman tambahan baru, yaitu hukuman kebiri kimia terhadap pelaku . Sorotan masyarakat terkait aturan tersebut di Latar belakang bermula dari peristiwa yang terjadi di Mojokerto, Pengadilan Negeri Mojokerto menjatuhkan hukuman kebiri kimia bagi terdakwa kasus pemerkosaan sembilan anak di Mojokerto. Selain kebiri, juga ada dijatuhi hukuman pidana penjara 12 tahun dengan denda Rp. 100.000.000 juta rupiah subsidair enam tahun kurungan. Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah yaitu Bagaimanakah Perpektif Hukuman Kebiri Kimia dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Makna Persetubuhan dalam Pasal 76 D Undang-Undang No.35 Tahun 2004. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini menggunakan penelitian normatif yaitu dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang terkait dengan penelitian penulis yang bersifat formal seperti undang-undang terkait, lietratur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini. Temuan dalam penelitian ini adalah Hukuman Kebiri Kimia dalam perpektif undang-Undang Perlindungan anak merupakan upaya preventif pemerintah dalam penekanan kasus kekerasan seksual terhadap anak, dan unsur persetubuhan dalam pasal 76 D yang dijadikan dasar penjatuhan hukuman tambahan kebiri kimia ialah memasukan alat kelamin laki laki ke dalam alat kelamin perempuan yang mana dalam Batasan masalah ini perempuan ini adalah anak.. Kata kunci: Kekerasan Seksual Terhadap Anak ;Hukuman Kebiri Kimia, Persetubuhan

Regulating the Construction Services Supervisory Board Based on the Principle of Legal Certainty Jeffry Yuliyanto Waisapi; Slamet Suhartono; Yovita Arie Mangesti; Rosalinda Elsina Latumahina
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 3 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i3.1240

Corruption in Indonesia's construction sector results in material losses and damaged public trust, and slows economic growth. To address this problem, systemic reforms focusing on tender transparency, strict law enforcement, and strengthening oversight institutions are needed. Law No. 2/2017 on Construction Services provides a comprehensive legal framework, but its implementation is often hampered by a lack of inter-agency coordination and weaknesses in supervision and enforcement. This research uses a normative method to analyze regulations related to construction supervision and design a conceptual framework and policy recommendations to improve the effectiveness of supervision. The results show that legal certainty and transparency are key to building public trust and ensuring accountability. The implementation of regulations such as Government Regulation No. 22/2020 and Minister of Public Works and Housing Regulation No. 7/PRT/M/2019, accompanied by consistent sanctions, strengthens trust in the legal and supervisory systems. Systematic supervision and transparent reporting are essential elements to maintain the integrity and effectiveness of construction projects.

Quasi Judicial Ombudsman: Measuring Legal Certainty After Constitutional Court Decision No. 62/PUU-VIII/2010 Akhmadi Yasid; Slamet Suhartono; Moh. Zeinudin
Green Social: International Journal of Law and Civil Affairs Vol. 2 No. 2 (2025): June : International Journal of Law and Civil Affairs
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70062/greensocial.v2i2.223

This study discusses the legal reconstruction of the authority of the Ombudsman of the Republic of Indonesia (ORI) after the Constitutional Court (MK) Decision Number 62/PUU-VIII/2010, with a focus on advocacy based on pseudo/quasi principles. The Ombudsman, as an independent state institution, plays a role in supervising the implementation of public services to prevent and deal with maladministration. However, the existence of Article 43 of Law Number 37 of 2008 concerning the Ombudsman and the Constitutional Court's decision creates the potential for norm inharmonization that has an impact on the implementation of the Ombudsman's duties. This study analyzes two main things: legal certainty on the authority of the Ombudsman after the Constitutional Court's decision and legal reconstruction to strengthen the supervisory function of public services. The results show that the pseudo/quasi principle allows the Ombudsman to carry out an advocacy function similar to the judiciary, but without full executive power such as the judiciary. Legal certainty is needed to ensure that the Ombudsman's actions remain within the limits of the authority regulated by law. Legal reconstruction is suggested to provide stronger legitimacy to the Ombudsman's authority, including strengthening the recommendation aspect to be more binding and implementive. This reconstruction also includes increasing institutional capacity, coordination between agencies, and strengthening regulations that support supervisory functions that are more responsive to the needs of the community. Thus, this research contributes to the development of public service law, especially related to the role of the Ombudsman in realizing transparent, accountable, and fair services.

Title

Found 24 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 24 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 24 Documents
Search