Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.68
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Buletin Udayana Mengabdi JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Masalah-Masalah Hukum RUANG: JURNAL LINGKUNGAN BINAAN (SPACE: JOURNAL OF THE BUILT ENVIRONMENT)
I Ketut Sudiarta
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 111 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 111 Documents
Search

 7   8   9   10   11 
WEWENANG PAKSAAN PEMERINTAHAN (BESTUURSDWANG) (KAJIAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG BANGUNAN GEDUNG) Margareta Nopia Merry Venita Jarmani; I Gusti Ngurah Wairocana; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 02, Maret 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (177.477 KB)

Abstract

Paksaan Pemerintahan (Bestuursdwang) merupakan tindakan nyata dari pemerintah untuk mengakhiri pelanggaran norma hukum oleh warga negara dan mengembalikannya pada keadaan semula. Pemerintah memiliki wewenang untuk melaksanakan bestuursdwang, namun wewenang tersebut tentunya dibatasi. Pembatasan wewenang tersebut tentu berguna untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dari pemerintah yang acapkali tidak memperhatikan batasan dari kewenangannya. Sebelum pelaksanaan bestuursdwang terdapat syarat yang harus dipenuhi. Penulis mengkaji salah satu peraturan daerah yang memuat ketentuan terkait bestuursdwang yakni Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung. Pentingnya penelitian ini, untuk mengetahui batas dari wewenang paksaan pemerintahan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan Analisis Konsep Hukum. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil data primer bersumber dari peraturan perundang-undangan dan data sekunder bersumber dari kepustakaan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bestuursdwang sebagai kewenangan bebas pada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Selain itu, sebelum pelaksanaan bestuursdwang terdapat syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya peringatan tertulis. Peringatan tertulis tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah dalam bentuk keputusan tata usaha negara (KTUN) sehingga dapat menimbulkan akibat hukum. Kata kunci : Paksaan Pemerintahan, Pembatasan Wewenang, Peringatan Tertulis, Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).
EFEKTIVITAS PERATURAN MENGENAI PENATAAN, PEMBANGUNAN, DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA DI NUSA PENIDA Anak Agung Gde Bagus Kresna Candra Wardhana; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vo. 06, No. 04, Agustus 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (161.995 KB)

Abstract

Karya ilmiah ini berjudul Efektivitas Peraturan Mengenai Penataan, Pembangunan, dan Pengembangan Kawasan Pariwisata di Nusa Penida, yang mana juga menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini. Latar belakang tulisan ini adalah Pulau Nusa Penida sebagai pulau yang akan dijadikan sebagai potensi pariwisata harus mendapatkan perhatian khusus oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam penataan, pembangunan dan pengembangan kawasan pariwisata di Pulau Nusa Penida agar pola pembangunan pariwisata di Nusa Penida tertata rapi dan dikelola secara swadaya oleh masyarakat agar tercapai pengembangan potensi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam tulisan ini penulis membahas dengan rumusan masalah yaitu bagaimanakah pola perkembangan pariwisata di Nusa Penida, dan bagaimanakah efektivitas peraturan mengenai penataan, pembangunan, dan pengembangan kawasan pariwisata di Nusa Penida. Tulisan ini menggunakan metode hukum empiris dengan menganalisis permasalahan yang terjadi dilapangan, dan kesimpulan yang didapat adalah Kabupaten Klungkung memiliki banyak potensi kawasan pariwisata, potensi inilah yang harus dikembangkan, diberdayakan, dan dibina oleh pemerintah agar mendapat dampak positif dari wisatawan dengan didasari konsep Tri Hita Karana. Kata Kunci : Wisata, Pola Wisata, Kawasan Wisata, Nusa Penida.
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 5 TAHUN 2005 BERKAITAN DENGAN PEMINDAHAN KENDARAAN BERMOTOR Ida Bagus Putra Pratama; Ibrahim R.; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Januari 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (229.806 KB)

Abstract

Penulisan ini berjudul “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2005 Berkaitan Dengan Pemindahan Kendaraan Bermotor”. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Hasil penelitian menunjukan Dinas Perhubungan Kota Denpasar mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan pemindahan kendaraan bermotor dengan  berpedoman pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 28 Tahun 2001 tentang Penetapan Rambu-rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pada Ruas-ruas Jalan Tertentu di Kota Denpasar, Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemindahan Kendaraaan Bermotor di Jalan, dan SOP Nomor 194/007/DISHUB/2010. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemindahan kendaraan bermotor di Kota Denpasar adalah kurangnya petugas, minimnya sarana dan prasarana, tidak tersedianya tempat penyimpanan kendaraan dan masih kurangnya kesadaran masyarakat. Dari hasil kajian dapat disimpulkan bahwa pertama Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Perhubungan mempunyai kewenangan untuk melakukan pemindahan kendaraan yang parkir dipinggir jalan tidak pada tempatnya. Kedua di dalam pelaksanaannya masih banyak kendala, seperti sarana dan prasarana serta kurangnya kedisiplinan pengendara untuk parkir pada tempat yang telah ditentukan.
Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Sarana Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Ketut Putri Andayani; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 5 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desa adalah tempat yang sangat memiliki potensi bagi suatu negara khususnya dibidang ekonomi. Berbagai potensi yang dimiliki desa dapat dikembangkan,diluar hal tersebut banyaknya SDA yang dipunyai. Merujuk pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) ialah suatu institusi yang bergerak dibidang sosial dan ekonomi. BUMDES memiliki peran memberikan pelayanan untuk warga desa memiliki peranan penting untuk mensejahterakan masyarakat desa. Salah satu syarat agar terciptanya kesuksesan berjalannya BUMDES secara ideal terdapat pada sistem kelola BUMDES yang profesional berdasarkan aturan yang ada, sehingga nantinya bisa menjadi bagian dari daya peningkatan pendapatan masyarakat desa dalam bidang ekonomi lokal dan nasiona. Penelitian ini bertujuan mengetahui tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDES untuk peningkatan pendapatan masyarakat desa dibidang ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yang sering disebut dengan metode penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDES untuk peningkatan pendapatan masyarakat desa dibidang ekonomi telah berhasil. Hal tersebut diperkuat karena BUMDES sendiri merupakan salah satu aktor pergerakan ekonomi di pedesaan, institusi daya yang dapat meningkatkan PADes, serta sebagai wadah untuk menstimulus pergerakan kemakmuran yang sebesar besarnya untuk warga desa. Diharapkan Badan Usaha Milik Desa hadir agar desa bisa menjadikan warganya makmur,sejahtera dan mandiri. Kata Kunci: pembentukan, pengelolaan, peningkatan pendapatan, BUMDES ABSTRACT The village is one of the potential places for a country's economy. In the village there is a lot of potential that can be developed, besides that there are many natural resources available in it. Referring to UU No 6 Tahun 2014 concerning Villages, it is deduce that BUMDES is an institutional engaged in the social and economic fields. BUMDES as a service provider for rural communities has an significant character for the prosperity of village communities. One of the requirements for the creation of a successful BUMDES operation is ideally found in professional management of BUMDES based on existing laws and regulations, so that it can become part of the effort to increase village community income in the local and national economy. This studies aims to know the process of establishing, managing BUMDES to increase the income of rural communities in the economic sector. This research uses normative legal research system or what is often called the library research system. Based on the research outcome, it can be significant that the procedures for establishing and managing BUMDES to increase the income of rural communities in the economic sector have been successful. This is strengthened because BUMDES is one of the motors driving the village economy, as a business institution that generates Village Original Income (PADes), as well as a means to speed up the repair of the prosperity of rustic communities. With the presence of this BUMDes, it is look forward that the rural will become more independent and the community will be more prosperous. Keywords: formation, management, income increase, BUMDES
PENERAPAN KAWASAN TANPA ROKOK BERDASARKAN PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMER 16 TAHUN 2013 DI KABUPATEN JEMBRANA I Gst Ngurah Agung Oka Darma Utama; I Ketut Sudiarta; Ni Gusti Dyah Satyawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 06, Oktober 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Karya ilmiah ini berjudul “Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana Nomer 16 Tahun 2013 di Kabupaten Jembrana”. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode analisis empiris. Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan, dalam kenyataannya, walaupun Peraturan Bupati Jembrana Nomer 16 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok telah disahkan, masih terdapat pelanggaran yang terjadi. Berdasarkan penelitian yang di lakukan, Pelaksanaan Peraturan Bupati Jembrana Nomer 16 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok masih belum efektif. Dikatakan belum efektif di karenakan terdapat Pelanggaran yang disebabkan karena masih banyak masyakat yang merokok di sembarangan tempat, padahal sudah terdapat plang kawasan tanpa rokok.
KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI BALI TERHADAP PENGELOLAAN SEMPADAN PANTAI SECARA PRIVAT TERKAIT KEADILAN BAGI PUBLIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA RUANG Cokorda Istri Sri Pradnyaswari Pemayun; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 8 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (196.598 KB)

Abstract

Pengelolaan sempadan pantai secara privat dengan langsung telah merenggut hak masyarakat umum untuk dapat mengakses kawasan sempadan pantai, dimana kawasan sempadan pantai yang seharusnya bersifat publik namun dibatasi pengaksesannya oleh pihak pengelola demi keuntungan beberapa pihak. Menjadi persoalan mengenai legitimasi dari pengelolaan sempadan pantai secara privat di provinsi Bali serta kebijakan dari pemerintah provinsi Bali terkait pengelolaan sempadan pantai secara privat yang tidak memberikan keadilan bagi publik sehingga perlu untuk diteliti lebih lanjut. Metode penelitian untuk menunjang penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Pembahasan permasalahan menunjukan bahwa sejauh ini tidak ditemukan legitimasi dari pengelolaan sempadan pantai secara privat di provinsi Bali, jika merujuk pada UUPR yang mengatur penataan ruang secara nasional dimana sempadan pantai termasuk kedalam ruang terbuka hijau yang dapat diakses oleh publik. Pemerintah provinsi Bali melalui wewenang yang diberikan oleh UUPR dapat melakukan pengarahan terhadap pemerintah kabupaten/kota untuk membentuk regulasi sebagai landasan untuk menindaklanjuti praktik pengelolaan sempadan pantai secara privat dan juga memberikan pemahaman kepada penunjang pariwisata yang akan atau telah memanfaatkan sempadan pantai untuk tetap memperhatikan kepentingan dan keadilan bagi publik. Kata kunci: Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali, Pengelolaan Sempadan Pantai Secara Privat, Sempadan Pantai.
STATUS KEWARGANEGARAAN INDONESIA BAGI PENDUKUNG ISIS (ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA) I Gusti Ngurah Surya Adhi Kencana Putra; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 05, Juli 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (294.372 KB)

Abstract

Makalah ini berjudul Status Kewarganegaraan Indonesia Bagi Pendukung ISIS. Latar belakang dari penulisan ini dimana warga negara merupakan anggota sah dari suatu negara yang memiliki hubungan timbal balik terhadap negaranya. Seiring dengan perkembangan ISIS di Indonesia, timbul wacana pencabutan kewarganegaraan Indonesia bagi warga negara pendukung ISIS. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara hilangnya kewarganegaraan Indonesia dan status kewarganegaraan Indonesia bagi pendukung ISIS. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang – undangan dan bahan kepustakaan hukum lainnya. Kesimpulan penulisan ini adalah Pasal 23 UU Nomor 12 Tahun 2006 menyatakan secara garis besar seseorang kehilangan kewarganegaraannya berkaitan dengan tindakan seseorang terhadap negara lain. Kemudian di satu sisi ISIS sendiri bukan merupakan esensi dari sebuah negara karena tidak persyaratan berdasarkan Konvensi Montevidio 1933.
Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Kegiatan Politik Agnes Febyrian Indah Gayatri; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 10 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penulisan ini adalah untuk memahami pengaturan mengenai asas netralitas bagi PNS di Indonesia serta mengkaji implikasi hukum yang terjadi atas adanya pembatasan hak politik bagi PNS. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang berkaitan, serta menggunakan teknik analisis deskriptif. Pembatasan hak politik bagi PNS dalam hukum positif di Indonesia dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam Pasal 9 ayat (2) UU ASN menegaskan bahwa, PNS harus terbebas dari pengaruh dan intervensi politik. Namun dalam praktiknya, PNS masih diberikan hak suara dalam pemilihan, serta dalam ketentuan Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU ASN juga mengatur tentang hak PNS untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Ketentuan tersebut menimbulkan pemaknaan dengan standar ganda dimana PNS melalui ketentuan perundang-undangan dilarang untuk ikut serta dalam segala jenis kegiatan politik, namun juga diberikan hak untuk memilih dan dipilih. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa adanya pembatasan hak politik bagi PNS dapat menimbulkan implikasi hukum di dalam proses politik. Di satu sisi, PNS tidak boleh menempatkan diri pada golongan dan partai politik tertentu, sedangkan di sisi lainnya, ranah politik bukanlah hal yang netral karena setiap PNS masih diberikan hak untuk memilih dan juga dipilih. Kata Kunci: Asas Netralitas, Pegawai Negeri Sipil, Kegiatan Politik. ABSTRACT The purpose of this article is to comprehend the regulation regarding the principle of neutrality for civil servants in Indonesia and to examine the legal implications that occurs for the limitation of political rights for civil servants. The research method used is a normative juridical research method with literature study data collection techniques in the form of statutory regulations and related legal materials, as well as using descriptive analysis techniques. The limitation of political rights for civil servants in positive law in Indonesia is still multiple interpretations and creates legal uncertainty. Article 9 paragraph (2) of the ASN Law emphasizes that civil servants must be free from political influence and intervention. However, in practice, civil servants are still given voting rights in elections, and in the provisions of Article 119 and Article 123 paragraph (3) the ASN Law also regulates the rights of civil servants to run for regional heads. This provision creates a double standard meaning where civil servants are prohibited from participating in all kinds of political activities, but are also given the right to vote and be elected. The results of this study indicate that the limitation of political rights for civil servants can have legal implications in the political process. On the one hand, civil servants are not allowed to place themselves in certain political groups and parties, while on the other hand, the political sphere is not neutral because every civil servant is still given the right to vote and also be elected. Keywords: Principle of Neutrality, Civil Servants, Political Activity.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 6 TAHUN 2001 TENTANG IZIN BANGUN-BANGUNAN Ida Ayu Putu Chandra Puspita Dewi; I Ketut Sudiarta; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, April 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (51.57 KB)

Abstract

Karya ilmiah ini berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2001 tentang Ijin Bangun-Bangunan” Metode dalam penulisan ini adalah metode hukum empiris. Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan, walaupun Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2001 tentang Ijin Bangun-Bangunan telah disahkan, masih saja terdapat pelanggaran. Bagi pelanggar ijin mendirikan bangunan akan menerima akibat hukum, yaitu pembinaan berupa surat teguran sebanyak tiga kali, jika pemilik bangunan membandel akan diberikan sanksi bisa berupa penyegelan, pembongkaran, bahkan ancaman pidana, sanksi yang diberikan sesuai dengan pelanggaran. Sedangkan hambatan pemerintah Kota Denpasar dalam penegakan hukum Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2001 tentang Ijin Bangun-Bangunan adalah hambatan secara internal dan hambatan secara ekternal.
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH UNTUK PERUMAHAN DI KOTA DENPASAR I Gede Bagus Jaya Winangun; I Gusti Ngurah Wairocana; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 07, November 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (27.059 KB)

Abstract

The implementation and monitoring land use allocation permit is to regulateactivities that occured in the city of Denpasar. Therefore this article will explain wheter thepermit alloment of land for residential use in Denpasar have been implemented andwhether the supporting factors and obstacles in the implementation and monitoring of landuse designation permit in Denpasar. The method which is used is emperical legal research.Te result of the research is the implementation and the monitoring of land use allocationpermits and it is influenced by supporting and inhibiting factors. In the settlement of theland use allocation permit done by applying the local regulation of Denpasar City Number6 year 2005 cconcerning the retribution for the land use allocation permit.
Co-Authors A A Istri Ratih Meliana Dewi A. A. Istri Indraswari A. A. Mirah Endraswari A.A. Mahendra Putra A.A.Ayu Diah Okatrini Agnes Febyrian Indah Gayatri Agus Arya Anggana Putra Anak Agung Ayu Sri Wulandari Anak Agung Gde Bagus Kresna Candra Wardhana Anak Agung Gede Agung Indra Pratama Anak Agung Ketut Andhy Dharma Laksana Ayu Surya Desita Anggraheni Cokorda Dalem Dahana Cokorda Istri Sri Pradnyaswari Pemayun Dewa Gede Udayana Maharendra Dewa Ngakan Gede Kutha Wrehaspatia Praharsena Dewi Irmayanti Zanivah Dian Pertiwi Dimitri Anggrea Noor Dr. I Made Sugiarta, M.Si. . Fabianus Bryan Mandala Lalo Putra G Marhaendra WA Guruh Ari Mandala Putra I GD Yudha Partama I Gede Agus Yuliarta I Gede Bagus Jaya Winangun I Gede Pasek Pramana I Gede Pinajeng I Gst Ngurah Agung Oka Darma Utama I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agung Bagus Wahyu Pranata I Gusti Agus Alit Doni Saputra I Gusti Agus Yuda Trisna Pramana I Gusti Ayu Bunga Dwi Utami I Gusti Ayu Pitriani I Gusti Ngurah Adi Prabawa I Gusti Ngurah Surya Adhi Kencana Putra I Kadek Suwawa Kiki Kesuma Dewa I Ketut Adi Jaya Birawan I Ketut Arnawa I Ketut Suardita I Ketut Widiastra I Komang Agus Sastra Mahayana I Komang Trisna Adi Putra I Made Andika Wesnala I Made Banda Prawira I Made Bhasudewa Krisna Narotama Pande I Made Dandi I Nengah Agus Aditya Pranata I Nengah Suharta I Nyoman Suyatna I Putu Antoni Giri I Putu Bagus Darma Saputra I Putu Soni Maaiwa Kusuma I Putu Wahyu Weda Gunawan I Putu Yoga Surawan I Wayan Adi Saputra I Wayan Bela Siki Layang I Wayan Gede Agus Setyawan I Wayan Parsa I Wayan Pegi Putra Pratama I Wayan Wisnu Saputra I Wayan Yoga Surastika I.B. Misdinata Prabawa Ibrahim R. Ida Ayu Agung Cynthia Febriyanti Ida Ayu Ari Mahayani Ida Ayu Devi Putri Parahita Ida Ayu Putu Chandra Puspita Dewi Ida Bagus Putra Pratama Kadek Agus Sudiarawan Kadek Ayu Dian Purnamasari Ningrat Dartawan Kadek Dwika Agata Krisyana Kadek Indra Yudha Kadek Sarna Kadek Warakania Ardhanareswari Ketut Putri Andayani Kezia Frederika Wasiyono Langga Populinanda Made Dwija Paramartha Kori Made Nanika Mawapusti Yadnya Made Wira Pramana Margareta Nopia Merry Venita Jarmani Ngakan Kompiang Kutha Giri Putra Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati Ni Gusti Dyah Satyawati Ni Kadek Shinta Sanistya Rahayu Ni Ketut Lasmini Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Komang Anggi Widyanti Ni Komang Ayu Indah Trisnasari Ni Luh Gede Astariyani Ni Luh Putu Ayu Prawerti Ni Luh Putu Eka Wijayanti Ni Luh Putu Nia Rahmayanti Ni Made Mirah Widya Gangga NI MADE TINI DWIJAYASTRI Ni Made Widnyani Putri Ni Nyoman Murniyati Ni Nyoman Wisua Wirantini Ni Putu Erna Ayu Triani Ni Putu Puja Sukmiwati Ni Putu Putrika Widhi Susmitha Ni Putu Riza Ayu Anggraini Ni Putu Sri Rahayu Mulya Ningsih Ni Wayan N. Irish Samantha Devi M. Nyoman Gede Edi Nugraha NYOMAN MAS ARYAN Nyoman Utari Vipriyanti Putu Ananda Deka Aprilresa Putu Apriliani Kumalasari PUTU DIAN PARAMYTHA Putu Jelsi Melina Putu Pebiandri Kusuma Putu Satria Satwika Anantha Putu Teguh Rahayu Rai Widiatmika Rika Rahim Makaramah Wayan Niti Adnyani Yesayas Joel Augusto