Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.68
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Buletin Udayana Mengabdi JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Masalah-Masalah Hukum RUANG: JURNAL LINGKUNGAN BINAAN (SPACE: JOURNAL OF THE BUILT ENVIRONMENT)
I Ketut Sudiarta
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 111 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 111 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
IUS CONSTITUENDUM PENGATURAN ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI PROVINSI BALI Putu Jelsi Melina; I Ketut Sudiarta
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.447 KB) | DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i04.p07

Abstract

Tujuan dari adanya penelitian ini yaitu : pertama untuk mengetahui ruang lingkup pengaturan Peraturan terkait dengan wilayah pesisir di Provinsi Bali. Kedua untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan yang ideal dimasa yang akan datang terkait dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Bali agar dapat menjamin suatu kepastian hukum bagi masyarakat. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif yaitu metode yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan dengan studi kepustakaan yang mempergunakan data sekunder, berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil studi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Ranperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tahun 2020-2040 memiliki 14 (empat belas) ruang lingkup yang diatur didalamnya. Dan diperlukannya pengesahan terhadap Rancangan Peraturan Daerah terkait dengan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil ini agar dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan pemanfaatan pada wilayah pesisir yang memberikan dampak negatif bagi ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. The purpose of this research are: first to find out the scope of regulation related to coastal areas in Bali Province. Second, to find out how the ideal arrangement in the future is related to the Zoning Plan for Coastal Zone and Small Islands in Bali Province in order to guarantee legal certainty for the community. The method used is a legal research that is juridical normative, namely a method that refers to legislation with a literature study that uses secondary data, in the form of primary legal materials and secondary legal materials. The results of the study in this study indicate that the Ranperda for the Zoning Plan for Coastal Areas and Small Islands for 2020-2040 has 14 (fourteen) scopes set out in it. And it is necessary to ratify the Draft Regional Regulation related to the Zoning of Coastal Areas and Small Islands in order to provide legal certainty for people who make use of coastal areas that have a negative impact on ecosystems in coastal areas and small islands.
KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN SEBELUM PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN I Gusti Ngurah Adi Prabawa; I Ketut Sudiarta
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (243.296 KB)

Abstract

Kesejateraan dan kebahagiaan hidup bersama dalam keluarga menentukan kesejateraan dan kebahagiaan masyarakat dan Negara. Mengingat peran yang dimiliki dalam suatu keutuhan keluarga sangat penting bagi tegak dan sejateranya masyarakat, maka Negara membutuhkan tata tertib dan kaidah-kaidah yang mengatur hidup bersama ini. Peraturan-peraturan yang menimbulkan pengertian perkawinan, yaitu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat dalam peraturan tersebut. Tata tertib dan kaidah ini pula yang telah merumuskan dalam suatu Undang-undang yang disebut Undang-undang pokok perkawinan, yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Dari adanya peraturan tersebut undang-undang kurang dapat memastikan jaminan terjadinya perjanjian yang dilakukan sebelum adanya perkawinan atau perjanjiann pra nikah. Perjanjian sebelum perkawinan sangat penting dilakukan untuk kepentingan para pihak bersama yang akan melangsungkan perkawinan agar terhindar dari hal-hal negatif jika perkawinan tersebut gagal atau terjadinya perceraian. Dalam perjanjian, para pihak bebas menentukan isi dari perjanjian yang dibuat oleh mereka yang bersangkutan sendiri dengan catatan tidak bertentangan dengan Perundang-undang, baik kesusilaan dan ketertiban umum. Dari pencerminan hal tersebut penulis menggunakan metode yuridis normatif, dalam menggunakan metode ini yang diambil dari sumber bahan hukum yang utama dengan cara meneliti teori dan masalah yang terdapat pada ketetapan peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini. Salah satu cara yang dapat diperbuat dari penelitian ini ialah dengan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perjanjian sebelum perkawinan, yang ditujukan kepada pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Perjanjian ini bukan hanya dapat menjaga harta benda dari para pihak tetapi dapat melindungi diri dari status sosial mereka di masyarakat. Kata kunci : Perjanjian, Perkawinan dan harta
PEMBERIAN GANTI RUGI KEPADA PEMILIK TANAH ATAS PENGGUNAAN TANAH PERSEORANGAN TANPA PEMBEBASAN OLEH PEMERINTAH Putu Apriliani Kumalasari; I Ketut Sudiarta
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 3 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (624.41 KB)

Abstract

Tujuan hukum agraria nasional sejalan dengan tujuan dari UUD NKRI Tahun 1945 selaku pondasi hukum pembentukan dari UUPA itu sendiri, yakni “melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, lagi serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Berdasarkan prihal tersebut maka pada Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria National, yaitu UU Nomor 5 Tahun 1960 dirumuskan 3 tujuan utama yang mana ingin dicapai. Dari tujuan tersebut dapat dilihat bahwa UUPA digunakan menjadi suatu hal hendak mencapai kemaslahatan serta kemujuran juga keadilan untuk seluruh bangsa Indonesia. Sebelum adanya aturan-aturan pasti yang mengatur mengenai agraria, banyak terjadi konflik mengenai agraria terjadi. Satu dari beberapa konflik yang sering terjadi adalah antara Negara dengan masyarakat mengenai hak penguasaan tanah oleh Negara yang mengatasnamakan kepentingan umum yang kemudian berimplikasi pada hak penguasaan milik perseorangan yang kemudian berakibat pada kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat yang justru berkebalikan dengan tujuan nasional dari UUPA yaitu salah satunya mengedepankan kemaslahatan semua lagi kesamarataan hidupan sosial. Menemukan apa dasar hukum penguasaan tanah serta bermacam bentuk dari kepemilikan tanah dan kepemilikan tanah dari negara merupakan salah satu tujuan dari pembuatan jurnal ini. Adapun metode yang digunakan adalah metode normatif untuk mencari apa dasar hukum yang berlaku mengatur mengenai bagaimana prosedur yang berimplikasi pada kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah perseorangan yang diguynakan oleh negara untuk kepentingan umum. Penelitian ini lebih banyak mengambil ke dalam peraturan yang berlaku lagi beberapa literatur yang dianggap berkaitan dengan konflik agraria yang dibahas dalam penelitian ini. Kata Kunci : Konflik Agraria, Kepastian Hukum, Kepemilikan Tanah Bagi Negara, Hak Penguasaan Tanah Milik Perseorangan
ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM PENERAPAN ELECTRONIC BANKING SEBAGAI SISTEM PELAYANAN PERBANKAN Rika Rahim Makaramah; I Ketut Sudiarta
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 5 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (388.646 KB)

Abstract

Karya ilmiah ini berjudul Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dalam Penerapan Electronic Banking Sebagai Sistem Pelayanan Perbankan, dengan mengangkat masalah bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum terhadap nasabah dalam penyelenggaraan electronic banking sebagai system layanan perbankan dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan bila terjadi kerugian. Metode penelitian ini menggunakan metode normatif karena hasil pembahasan dari penelitian ini ditemukan norma kosong dalam Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perlindungan hukum terhadap nasabah dalam penerapan electronic banking ini belum diatur dalam undang-undang perbankan dan kurang jelasnya parameter pengawasan dan kendala kelayakan penggunaan system electronic banking sehingga perlindungan bagi nasabah masih bersifat pencegahan dan yang bertanggungjawab bila terjadi kerugian yang dialami nasabah pengguna fasilitas electronic funds transfer maupun fasilitas electronic banking lainnya.adalah pihak bank.
KONDISI PANDEMI, BAGAIMANA KEPATUHAN MASYARAKAT KOTA DENPASAR DALAM PENGENAAN MASKER ? Ni Kadek Shinta Sanistya Rahayu; I Ketut Sudiarta
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.752 KB) | DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i04.p20

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yaitu menganalisis komponen yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam menggunakan masker sebagai cara yang digunakan dalam pencegahan COVID-19 serta mengetahui apa saja faktor-faktor yang mendorong atau mempengaruhi efektivitas dari Peraturan Gubernur Bali No 10 Tahun 2021 Mengenai Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Kehidupan Era Baru. Adapun metode dalam penelitian ini yang digunakan yaitu metode penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa dalam penerapan Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021 di Kota Denpasar secara keseluruhan berjalan dengan lancar, dikarenakan mulai timbulnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan, namun jika dilihat dari penegakannya kurang efektif jika di terapkan pada jam efektif bekerja karena dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan dan juga kemacetan. Namun secara garis besar kepatuhan masyarakat di Kota Denpasar sekitar 90% sudah mulai mematuhi peraturan. Dikarenakan penduduk kota Denpasar sudah mulai timbul kesadarannya untuk memakai masker guna melindungi dirinya dari penularan COVID-19. Selain itu adapun komponen-komponen yang mempengaruhi efektivitas penggunaan masker di Kota Denpasar dari Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021 diantaranya adalah : faktor pengetahuan, faktor sikap, faktor fasilitas, faktor komitmen, faktor pendidikan, faktor lingkungan, dan faktor kepercayaan. This study aims to analyze the factors of community compliance in using masks as an effort to prevent COVID-19 and also to find out what factors affect the effectiveness of the Bali Governor Regulation Number 10 of 2021 concerning the Implementation of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols as an Effort for Corona Prevention and Control. Virus Disease 2019 in the New Era of Life. The method used in this study is an empirical legal research method with data collection techniques used, namely interview techniques. The conclusion of this study is that the implementation of Bali Governor Regulation Number 10 of 2021 in Denpasar City as a whole went smoothly, due to the emergence of public awareness in maintaining health, but when viewed from the enforcement less effective if applied during office hours because it could lead to accidents. and also traffic jams. However, in general, around 90% of public compliance in Denpasar City has started to comply with regulations. Because residents of Denpasar city have started to raise awareness to wear masks to protect themselves from the transmission of COVID-19. In addition, the factors that influence the effectiveness of using masks in Denpasar City from the Bali Governor's Regulation Number 10 of 2021, the inhibiting factors include the knowledge factor, attitude factor, facility factor, commitment factor, education factor, environmental factor, and trust factor.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AKIBAT HUKUM JAMINAN FIDUSIA YANG BELUM DI DAFTARKAN TERHADAP PEMINJAMAN KREDIT PADA BANK Ni Putu Riza Ayu Anggraini; I Ketut Sudiarta
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 05, Juli 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (35.306 KB)

Abstract

In writing imliah work entitled "Against Judicial Review Due Fiduciary Law OfThe Not Registered Loan Credit In Bank". Writing method used in this paper is thenormative. Issues raised in this paper is how the legal consequences if the fiduciary hasnot been registered, then made the binder as a credit on bank lending and how in thefuture if the credit had not been paid, and the debtor's death, while the fiduciary has notbeen registered, what the consequences are acceptable by the bank as the lender. Basedon research conducted in accordance with the result that the mandate of fiduciary law,to receive legal protection as stipulated in the law fiduciary, loading objects fiduciarydeed must be made by authentic act and recorded in the Register of fiduciary. If theterms are not met, the rights of creditors do not receive protection as mentioned infiduciary law. While the fiduciary has not been registered, in effect, the agreementsprovide fiduciary assurance under the hand can not be executed immediately.
KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR DALAM PEMBERIAN IZIN USAHA LAUNDRY I Komang Agus Sastra Mahayana; I Gusti Ngurah Wairocana; I Ketut Sudiarta
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 02, Februari 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (33.004 KB)

Abstract

The authority of the Government of Denpasar city in the granting permit oflaundry business, carried out by the licensing agency up to its issuance as long as thebusiness do not have a negative impact. As for the constraint and sanction to theperpetrator of laundry business without permit, this study is using the normative legalresearch method. While it is made easier to obtain the permit by the opening ofIntegrated Service Unit, still there are businesses running without permits, one of thereasons that causing a constraint for the perpetrator of business who does not processthe permit is that the time consuming for processing the permit and the intricatebureaucracy. Meanwhile the constraint of the Government is that the lack ofsocialization continuously to appeal for the society to process the permit. Also by law ithas been regulated regarding the sanction for the violation. The Government ofDenpasar city has an authority in granting the laundry business permit aroundDenpasar as long as the business do not have a negative impact with the related agencythat is the Licensing Agency and the constraint for the Government of Denpasar city inthe issuance of the permit is that the lack of proactive action from the permit applicantso that complicate the Government in processing the permit.
ANALISIS PERJANJIAN KREDIT DENGAN OBJEK JAMINAN BERUPA SURAT KEPUTUSAN PENSIUN JANDA/DUDA PADA BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL DENPASAR I Ketut Adi Jaya Birawan; I Ketut Sudiarta
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (106.327 KB)

Abstract

Bank dalam menjalankan usahanya menganut prinsip kehati-hatian, termasuk dalam hal pemberian kredit, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Dalam perjanjian kredit bank membutuhkan suatu jaminan untuk meyakinkan atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai yang diperjanjikan. Bank pada dasarnya menerima jaminan yang mempunyai kriteria yaitu dapat dengan mudah dieksekusi dan dapat diikat yuridis formal. Saat ini Bank Tabungan Pensiunan Nasional menerima objek jaminan perjanjian kredit berupa Surat Keputusan Pensiun Janda/Duda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pihak bank menerima Surat Keputusan Pensiun Janda/Duda sebagai objek jaminan kredit serta upaya pihak bank dalam menyelesaikan kredit bermasalah yang menggunakan Surat Keputusan Pensiun Janda/Duda sebagai jaminannya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang dilakukan dengan penelitian lapangan yaitu pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SuratKeputusan Pensiun Janda/Duda memenuhi kriteria sebagai objek jaminan dalam perjanjian kredit pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional, dan dalam menangani kredit bermasalah dengan objek jaminan Surat Keputusan Pensiun Janda/Duda pihak bank melakukan rekturisasi kredit terhadap debitur.
ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM PENERAPAN ELECTRONIC BANKING SEBAGAI SISTEM PELAYANAN PERBANKAN Rika Rahim Makaramah; I Ketut Sudiarta
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (175.595 KB)

Abstract

Karya ilmiah ini berjudul Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dalamPenerapan Electronic Banking Sebagai Sistem Pelayanan Perbankan, dengan mengangkatmasalah bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum terhadap nasabah dalampenyelenggaraan electronic banking sebagai system layanan perbankan dan bagaimanaupaya hukum yang dapat dilakukan bila terjadi kerugian. Metode penelitian inimenggunakan metode normatif karena hasil pembahasan dari penelitian ini ditemukannorma kosong dalam Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubahdengan Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentangInformasi dan Transaksi Elektronik. Perlindungan hukum terhadap nasabah dalampenerapan electronic banking ini belum diatur dalam undang-undang perbankan dan kurangjelasnya parameter pengawasan dan kendala kelayakan penggunaan system electronicbanking sehingga perlindungan bagi nasabah masih bersifat pencegahan dan yangbertanggungjawab bila terjadi kerugian yang dialami nasabah pengguna fasilitas electronicfunds transfer maupun fasilitas electronic banking lainnya.adalah pihak bank.
PERANAN DESA PAKRAMAN DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI PEMERINTAHAN DESA Ni Putu Puja Sukmiwati; I Ketut Sudiarta
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 03, Mei 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.168 KB)

Abstract

Pakraman village as the unity of indigenous peoples has important role to support the local governments in the implementation, operation and development in all sectors based on the spirit of regional autonomy. In the role of the Pakraman village , it shows that the Pakraman Village has exclusivity compared to the position and role of Administrative Village. Therefore, this paper will explain the role of Pakraman Village in the implementation of the autonomy of the village governance, hence concerning the rolling of the Village’s government by the Prakaman Village, the position and the authority of Pakraman Village in the sense of Village governance. This research uses normative legal method. Based on the yuridis aspect the authority of the Pakraman Village is similar with the Administrative Village, but the Pakraman Village also holds the role in the sociological aspect the Pakraman Village has to implement the social agendas and also religious activities to support the implementation of village governance.
Co-Authors A A Istri Ratih Meliana Dewi A. A. Istri Indraswari A. A. Mirah Endraswari A.A. Mahendra Putra A.A.Ayu Diah Okatrini Agnes Febyrian Indah Gayatri Agus Arya Anggana Putra Anak Agung Ayu Sri Wulandari Anak Agung Gde Bagus Kresna Candra Wardhana Anak Agung Gede Agung Indra Pratama Anak Agung Ketut Andhy Dharma Laksana Ayu Surya Desita Anggraheni Cokorda Dalem Dahana Cokorda Istri Sri Pradnyaswari Pemayun Dewa Gede Udayana Maharendra Dewa Ngakan Gede Kutha Wrehaspatia Praharsena Dewi Irmayanti Zanivah Dian Pertiwi Dimitri Anggrea Noor Dr. I Made Sugiarta, M.Si. . Fabianus Bryan Mandala Lalo Putra G Marhaendra WA Guruh Ari Mandala Putra I GD Yudha Partama I Gede Agus Yuliarta I Gede Bagus Jaya Winangun I Gede Pasek Pramana I Gede Pinajeng I Gst Ngurah Agung Oka Darma Utama I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agung Bagus Wahyu Pranata I Gusti Agus Alit Doni Saputra I Gusti Agus Yuda Trisna Pramana I Gusti Ayu Bunga Dwi Utami I Gusti Ayu Pitriani I Gusti Ngurah Adi Prabawa I Gusti Ngurah Surya Adhi Kencana Putra I Kadek Suwawa Kiki Kesuma Dewa I Ketut Adi Jaya Birawan I Ketut Arnawa I Ketut Suardita I Ketut Widiastra I Komang Agus Sastra Mahayana I Komang Trisna Adi Putra I Made Andika Wesnala I Made Banda Prawira I Made Bhasudewa Krisna Narotama Pande I Made Dandi I Nengah Agus Aditya Pranata I Nengah Suharta I Nyoman Suyatna I Putu Antoni Giri I Putu Bagus Darma Saputra I Putu Soni Maaiwa Kusuma I Putu Wahyu Weda Gunawan I Putu Yoga Surawan I Wayan Adi Saputra I Wayan Bela Siki Layang I Wayan Gede Agus Setyawan I Wayan Parsa I Wayan Pegi Putra Pratama I Wayan Wisnu Saputra I Wayan Yoga Surastika I.B. Misdinata Prabawa Ibrahim R. Ida Ayu Agung Cynthia Febriyanti Ida Ayu Ari Mahayani Ida Ayu Devi Putri Parahita Ida Ayu Putu Chandra Puspita Dewi Ida Bagus Putra Pratama Kadek Agus Sudiarawan Kadek Ayu Dian Purnamasari Ningrat Dartawan Kadek Dwika Agata Krisyana Kadek Indra Yudha Kadek Sarna Kadek Warakania Ardhanareswari Ketut Putri Andayani Kezia Frederika Wasiyono Langga Populinanda Made Dwija Paramartha Kori Made Nanika Mawapusti Yadnya Made Wira Pramana Margareta Nopia Merry Venita Jarmani Ngakan Kompiang Kutha Giri Putra Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati Ni Gusti Dyah Satyawati Ni Kadek Shinta Sanistya Rahayu Ni Ketut Lasmini Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Komang Anggi Widyanti Ni Komang Ayu Indah Trisnasari Ni Luh Gede Astariyani Ni Luh Putu Ayu Prawerti Ni Luh Putu Eka Wijayanti Ni Luh Putu Nia Rahmayanti Ni Made Mirah Widya Gangga NI MADE TINI DWIJAYASTRI Ni Made Widnyani Putri Ni Nyoman Murniyati Ni Nyoman Wisua Wirantini Ni Putu Erna Ayu Triani Ni Putu Puja Sukmiwati Ni Putu Putrika Widhi Susmitha Ni Putu Riza Ayu Anggraini Ni Putu Sri Rahayu Mulya Ningsih Ni Wayan N. Irish Samantha Devi M. Nyoman Gede Edi Nugraha NYOMAN MAS ARYAN Nyoman Utari Vipriyanti Putu Ananda Deka Aprilresa Putu Apriliani Kumalasari PUTU DIAN PARAMYTHA Putu Jelsi Melina Putu Pebiandri Kusuma Putu Satria Satwika Anantha Putu Teguh Rahayu Rai Widiatmika Rika Rahim Makaramah Wayan Niti Adnyani Yesayas Joel Augusto