Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.718
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Buletin Udayana Mengabdi JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Masalah-Masalah Hukum RUANG: JURNAL LINGKUNGAN BINAAN (SPACE: JOURNAL OF THE BUILT ENVIRONMENT) JPMP Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum
I Ketut Sudiarta
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences

Published : 81 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 81 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
KEWENANGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM ATAS PENGELOLAAN AIR BERSIH DI KABUPATEN BADUNG I Made Banda Prawira; I Ketut Sudiarta; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 01, Januari 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (108.025 KB)

Abstract

Regional Water Company (PDAM) of Badung Regency has the authority andresponsibility for water resource management, including regulating, deciding andproviding licenses for provision of supply, use and cultivating of water resources. Theauthority of Regional Water Company (PDAM) of Badung in providing generalservice creates an opportunity which possibly causes disputes to occur betweenRegional Water Company (PDAM) as the party having authority to water resourceand community as the customers. In relation to such matter, this paper discusses twoproblems: 1. The authority of Regional Water Company of Badung Regency fordrinking water management in Badung Regency; 2. The legal liability of RegionalWater Company (PDAM) of Badung Regency, in the event of disputes arise with service users of Regional Water Company. The method applied is normative researchmethods.The conclusions obtained are: 1. The Regional Water Company (PDAM) of BadungRegency in implementing its authority on water supply management requiresagreement or power of attorney from the chief of the region through supervisingboard especially in determining rate; 2. In the event of a dispute arises, the settlementis prioritized through non litigation procedures, litigation action through district court.
ROKOK ELEKTRIK TERHADAP KAWASAN TANPA ROKOK Anak Agung Ketut Andhy Dharma Laksana; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 05, Juli 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (251.475 KB)

Abstract

Makalah ini berjudul Rokok Elektrik Terhadap Kawasan Tanpa Rokok. Latar belakang dari penulisan ini adalah masalah kesehatan yang sering kita jumpai adalah masalah rokok.Seiring dengan perkembangan zaman, rokok tidak hanya berasal dari tembakau saja melainkan ada juga rokok yang dioperasikan dengan baterai atau yang popular disebut dengan rokok elektrik. Atas dasar tersebut  peneliti ingin meneliti berlakunya rokok elektrik terhadap kawasan tanpa rokok dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali. Tujuan penulisan ini adalahuntuk mengetahui bagaimana perbendaan antara rokok dengan rokok elektrik dan bagaimana berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan Terhadap Rokok Elektrik. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normative karenakan adanya norma kosong dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 terhadap pengunaan rokok elektrik. Kesimpulan penulisan ini adalah bahwa rokok elektrik belum dikatalan melanggar kawasan tanpa rokok sehingga perlu ada penambahan pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang rokok elektrik sehingga rokok elektrik dapat berlaku di dalam kawasan tanpa rokok.
SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DI INDONESIA Ni Nyoman Murniyati; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 04, Juni 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (27.742 KB)

Abstract

Traficking of children especially the baby is part of the criminal act whichshould be abolished. Limitations in terms of economics is a major factor of thecriminal acts of trafficking children. The practice of child trafficking is a crimethat still veiled and the process of eradication must be carried out continuously.So that no more children who are victims of trafficking. Therefore, this paper willdescribe about regarding criminal system againts the perpetrators of criminalacts of trafficking children. This paper also describe the role of the community inanticipation of rampant children trafficking.
UPAYA PEMERINTAH KOTA DENPASAR DALAM PENANGANAN PELANGGARAN KETENTUAN TENTANG PENCEMARANSAMPAH DI KOTA DENPASAR Agus Arya Anggana Putra; I Gusti Ngurah Wairocana; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 03, Mei 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.327 KB)

Abstract

Solid waste is the waste material from household activities , markets , offices , lodging houses , hotels , restaurants, industries , puingan building materials and scrap - iron former motor vehicle . Efforts made by the government in the handling of garbage in violation of the provisions set in the lawNo. 18 of 2008 concerning waste management while Denpasar Government waste problems in regulation set in the area of Denpasar No. 3 of 2000 on hygiene and public order in the city of Denpasar , increasing the number of residents in the city of Denpasar with high growth rates result in increasing the volume of the garbage .This article usine empirical legal . Empirical legal is to conduct research through field observation ,which concluded Lack of community participation in the management of hygiene is not maximized , so it needs to be further enhanced through the implementation of socialization .
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA DENPASAR NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME DALAM RANGKA PENERTIBAN REKLAME DI KOTA DENPASAR I Made Andika Wesnala; I Nyoman Suyatna; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vo. 06, No. 04, Agustus 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.367 KB)

Abstract

Pemasangan reklame dalam berbagai jenis semakin tidak terkendali menimbulkan kesan kumuh dan merusak estetika serta keindahan dari suatu kota jika tidak diatur dan ditata dengan baik. Melalui peraturan walikota tentang penyelenggaraan reklame diharapkan dapat terlaksana secara bersinergi antara pemerintah kota dengan pihak penyelenggara reklame. Rumusan masalah dari makalah ini adalah mengenai bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan reklame dan apa faktor pendukung dan penghambat penyelenggraan reklame di Kota Denpasar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, sert menggunakan pendekatan analisis konsep hukum. Hasil dari penelitian ini adalah Pelaksanaan, pengendalian dan penertiban penyelenggaraan reklame tanpa izin telah dilaksanakan dengan melakukan pembongkaran dan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar bersama Tim Penyelenggaraan Reklame. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan reklame adalah faktor hukum; faktor penegak hukum; faktor sarana atau fasilitas; faktor masyarakat; dan faktor budaya hukum. Kata Kunci: Penyelenggaraan, Reklame, Pelaksanaan
Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 di Kota Denpasar Nyoman Gede Edi Nugraha; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 11 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Tulisan ini berjudul “Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kota Denpasar”. Karya tulis ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan mengenai pesatnya perkembangan pembangunan di daerah perkotaan, dalam hal ini yaitu Kota Denpasar, yang dapat berdampak pada kelestarian lingkungan, sehingga selain kebijakan pemerintah daerah untuk senantiasa melakukan pembangunan infrastruktur di segala aspek, maka diperlukan adanya suatu hal yang dapat menyeimbangkan antara pembangunan infrastruktur dengan lingkungan, yaitu salah satunya dengan adanya RuangTerbuka Hijau. Metodepenulisan yang digunakandalam penelitian iniadalah penulisan yang bersifat yuridis-empiris yaitupenelitian yang berfokusmeneliti suatu fenomenaatau keadaan dariobjek penelitiansecara detail denganmenghimpun penyataan yang terjadi sertamengembangkan konsep yangada, yakni memadukan konsep library research dan field research. Dalam karya ilmiah ini, dapat diketahui mengenai latar belakang atau alasan diperlukannya Ruang TerbukaHijau khususnya diKota Denpasar beserta faktor-faktoryang mempengaruhi pelaksanaanRuang TerbukaHijau tersebut. Kata kunci: Ruang Terbuka Hijau, Kota Denpasar, Lingkungan Abstract The tittle of article is “Implementation of Utilization of Green Open Space Based on Regional Regulation Number 27 of 2011 in Denpasar City”. This article is motivated by a problem regarding the rapid development of development in urban areas, in this case Denpasar City, which can have an impact on environmental sustainability, so in addition to the local government’s policy to always carry out infrastructure development in all aspects, it is necessary to have something that can balance between infrastructure development, one of which is the existence ofGreen OpenSpace. This type ofresearch used in thispaper is juridical-empirical namely research thatfocuses onexamining a phenomenonor state of object of research in detailby gathering statements thatoccur and developing existingconcepts, namely combining the concept of library researchand field research. In this paper, it can ben known about the background or reasons for the need for Green Open Space especially inDenpasar Cityalong withthe factors thatinfluence the implementation ofGreen OpenSpace. Keywords: GreenOpen Space, DenpasarCity, Environment
PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA JUAL BELI DI KABUPTEN BANGLI (STUDY KASUS DI BPN KABUPATEN BANGLI) I Made Sugiarta; I Ketut Sudiarta; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.901 KB)

Abstract

Berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 bahwa dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan di bantu oleh PPAT dan pejabat lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal teersebut tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami mengenai pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena jual beli dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena jual beli di Kabupaten Bangli setelah berlakunya Surat Edaran Kepala BPN RI Nomor 1/SE-100/I/2013. Metode yang di gunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena jual beli di kabupaten Bangli setelah berlakunya Surat Edaran Kepala BPN RI Nomor 1/SE-100/I/2013 ialah berlakunya Peta Zona Nilai Tanah dan Aset Properti untuk penetapan besarnya biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak yang harus di bayar oleh pemohon. faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses peralihan hak milik atas tanah karena jual beli ialah masyarakat di Kabupaten Bangli kurang mengetahui tentang peraturan-peraturan yang mengatur tentang peralihan hak milik atas tanah karena jual beli.
PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN DPRD DALAM PEMBENTUKAN APBD UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DAERAH DI PROVINSI BALI Ni Komang Ayu Indah Trisnasari; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 7 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.339 KB)

Abstract

Fungsi anggaran merupakan salah satu fungsi dari DPRD Provinsi dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama dengan pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah Kepala Daerah. Fungsi anggaran pada dasarnya memiliki peran penting dalam membiayai semua kegiatan yang sudah direncanakan oleh pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yaitu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Kajian ini membahas tahapan penyusunan dan penetapan APBD dan fungsi anggaran DPRD dalam menyusun APBD untuk mewujudkan pembangunan daerah. Penulisan jurnal ini menggunakan metode yuridis empiris. Kesimpulan penulisan ini yaitu terdapat beberapa tahapan dalam dimulai dari tahap penyusunan sampai tahap penetapan APBD serta APBD berperan dalam mewujudkan program-program yang telah direncanakan oleh Pemerintah. Kata Kunci: DPRD, APBD, Pembangunan Daerah
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah I Wayan Yoga Surastika; I Gusti Ngurah Wairocana; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 02, Maret 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (251.593 KB)

Abstract

Pemerintah Kabupaten Badung untuk mengatur penataan ruang menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033. Untuk implementasi peraturan daerah tersebut Bupati Badung menerbitkan beberapa peraturan dan keputusan sebagai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013. Adapun permasalahan yang akan dibahas yaitu, jenis peraturan dan keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Badung untuk implementasi Perturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan faktor pendukung dan penghambat dalam penerbitan peraturan dan keputusan Bupati Badung terkait implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi dari Perturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, yang menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan analitis. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada 8 (delapan) peraturan Bupati dan 1 (satu) keputusan Bupati dalam implementasi Perturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung. Selain itu faktor pendukung dalam implementasi peraturan daerah ini adalah hukum itu sendiri menurut Soerjono Soekanto dan menurut Friedman terdapat faktor dari unsur substansi hukum. Sedangkan faktor penghambatnya adalah, faktor sarana dan fasilitas yang kurang baik, yang dalam hal ini menurut Soerjono Soekanto. Dan jika dilihat dari Teori Sistem Hukum Friedman faktor penghambatnya adalah faktor struktur hukum. Kata Kunci: Tata Ruang, Implementasi, Kabupaten Badung.
PENGELOLAAN DANA DESA SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN DESA DI DESA PERERENAN, KECAMATAN MENGWI, KABUPATEN BADUNG Putu Satria Satwika Anantha; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vo. 06, No. 04, Agustus 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (354.88 KB)

Abstract

Dana desa di Desa Pererenan yang diberikan langsung oleh Pemerintah Kabupaten Badungdigunakan untuk kegiatan Desa Membangun. Dimana dana Desa tersebut dikelola dalam empat bidang yaitu bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan. Dalam menerima dana tersebut Desa Pererenan memerlukan waktu yang cukup lama karena setiap desa harus melaporkan APBDes kepada Pemerintah Kabupaten Badung. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui pengelolaan dana desa di Desa Pererenan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung danfaktor penghambat penerimaan dana desa di Desa Pererenan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Desa yang ada pada Kabupaten Badung sendiri, bersumber dari (6) enam dana, yakni Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Badung, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Provinsi dan SiLPA. Dana Desa di Desa Pererenan pada tahun 2017 digunakan untuk infrastruktur pembangunan. Adapun faktor penghambat masuknya dana desa yaitu salah satu desa belum melaporkan terkait laporan APBDes kepada Pemerintah Kabupaten Badung. Kata Kunci: Dana Desa; Pengelolaan; Pembangunan
Co-Authors A A Istri Ratih Meliana Dewi A. A. Istri Indraswari A. A. Mirah Endraswari A.A. Mahendra Putra A.A.Ayu Diah Okatrini Agnes Febyrian Indah Gayatri Agus Arya Anggana Putra Anak Agung Ayu Sri Wulandari Anak Agung Gde Bagus Kresna Candra Wardhana Anak Agung Gede Agung Indra Pratama Anak Agung Ketut Andhy Dharma Laksana Ayu Surya Desita Anggraheni Cokorda Dalem Dahana Cokorda Istri Sri Pradnyaswari Pemayun Dewa Gede Semara Edi Dewa Gede Udayana Maharendra Dewa Ngakan Gede Kutha Wrehaspatia Praharsena Dewi Irmayanti Zanivah Dewi Putri Lestari, Dewi Putri Dian Pertiwi Dimitri Anggrea Noor Dr. I Made Sugiarta, M.Si. . Fabianus Bryan Mandala Lalo Putra G Marhaendra WA Gede Agus Surya Pratama Gede Sudiarta Guruh Ari Mandala Putra Gusti Ngurah Sugiana I GD Yudha Partama I Gede Agus Yuliarta I Gede Bagus Jaya Winangun I Gede Pasek Pramana I Gede Pinajeng I Gst Ngurah Agung Oka Darma Utama I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agung Bagus Wahyu Pranata I Gusti Agus Alit Doni Saputra I Gusti Agus Yuda Trisna Pramana I Gusti Ayu Bunga Dwi Utami I Gusti Ayu Pitriani I Gusti Ngurah Adi Prabawa I Gusti Ngurah Surya Adhi Kencana Putra I Kadek Suwawa Kiki Kesuma Dewa I Ketut Adi Jaya Birawan I Ketut Arnawa I Ketut Mariana Purnama I Ketut Suardita I Ketut Widiastra I Komang Agus Sastra Mahayana I Komang Trisna Adi Putra I Made Andika Wesnala I Made Banda Prawira I Made Bhasudewa Krisna Narotama Pande I Made Dandi I Nengah Agus Aditya Pranata I Nengah Suharta I Nyoman Suyatna I Putu Antoni Giri I Putu Bagus Darma Saputra I Putu Soni Maaiwa Kusuma I Putu Wahyu Weda Gunawan I Putu Yoga Surawan I Wayan Adi Saputra I Wayan Bela Siki Layang I Wayan Gede Agus Setyawan I Wayan Parsa I Wayan Pegi Putra Pratama I Wayan Wisnu Saputra I Wayan Yoga Surastika I.B. Misdinata Prabawa Ibrahim R. Ida Ayu Agung Cynthia Febriyanti Ida Ayu Ari Mahayani Ida Ayu Devi Putri Parahita Ida Ayu Putu Chandra Puspita Dewi Ida Bagus Putra Pratama Kadek Agus Sudiarawan Kadek Ayu Dian Purnamasari Ningrat Dartawan Kadek Dwika Agata Krisyana Kadek Indra Yudha Kadek Sarna Kadek Warakania Ardhanareswari Ketut Putri Andayani Kezia Frederika Wasiyono Langga Populinanda Made Dwija Paramartha Kori Made Nanika Mawapusti Yadnya Made Wira Pramana Margareta Nopia Merry Venita Jarmani Ngakan Kompiang Kutha Giri Putra Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati Ni Gusti Dyah Satyawati Ni Kadek Shinta Sanistya Rahayu Ni Ketut Lasmini Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Komang Anggi Widyanti Ni Komang Ayu Indah Trisnasari Ni Luh Gede Astariyani Ni Luh Putu Ayu Prawerti Ni Luh Putu Eka Wijayanti Ni Luh Putu Nia Rahmayanti Ni Made Darmadi Ni Made Mirah Widya Gangga NI MADE TINI DWIJAYASTRI Ni Made Widnyani Putri Ni Nyoman Murniyati Ni Nyoman Wisua Wirantini Ni Putu Erna Ayu Triani Ni Putu Puja Sukmiwati Ni Putu Putrika Widhi Susmitha Ni Putu Riza Ayu Anggraini Ni Putu Sri Rahayu Mulya Ningsih Ni Wayan N. Irish Samantha Devi M. Nyoman Gede Edi Nugraha NYOMAN MAS ARYAN Nyoman Utari Vipriyanti Putu Ananda Deka Aprilresa Putu Apriliani Kumalasari PUTU DIAN PARAMYTHA Putu Jelsi Melina Putu Pebiandri Kusuma Putu Satria Satwika Anantha Putu Teguh Rahayu Rai Widiatmika Rangga Idris Affandi Rika Rahim Makaramah Sang Ayu Made Putri Suryani Wastu Ayu Diah Mahesa1 Wayan Niti Adnyani Yesayas Joel Augusto Zaenal Abidin