Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.68
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Buletin Udayana Mengabdi JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Masalah-Masalah Hukum RUANG: JURNAL LINGKUNGAN BINAAN (SPACE: JOURNAL OF THE BUILT ENVIRONMENT)
I Ketut Sudiarta
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 111 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 111 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
PELAKSANAAN UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TERKAIT KEPEMILIKAN SIM KENDARAAN PERSEORANGAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA DENPASAR A.A. Mahendra Putra; I Ketut Sudiarta; I Ketut Suardita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (235.114 KB)

Abstract

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan sesuai dengan ketentuan di pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana pengurusan kepemilikan Surat Izin Mengemudi SIM kendaraan perseorangan di Kota Denpasar berdasarkan Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 dan faktor - faktor apakah yang mepengaruhi penegakan hukum terkait kepemilikan SIM Kendaraan Perseorangan di Kota Denpasar. Analisis hasil yang diperoleh bahwa mekanisme pengurusan SIM yang diterapkan Satlantas Polresta Denpasar sulit. Faktor - Faktor yang mepengaruhi kepemilikan SIM Kendaraan Perseorangan di Kota Denpasar. Faktor Pendukung dan faktor penghambat yaitu Unit Patroli mendukung pelaksanaan kegiatan pelanggaran pengendara kendaraan yang tidak memiliki SIM, dan masyarakat yang kurang mematuhi rambu-rambu lalu lintas dikarenakan belum mengikuti ujian dan belum lulus ujian kepemilikan SIM. Sebaiknya memberikan pertimbangan kepada pemohon SIM yang sudah habis masa berlakunya tanpa mengikuti ujian teori yang dilaksanakan agar pengurusannya tidak serumit yang dibayangkan masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
UPAYA PEMERINTAH KOTA DENPASAR DALAM PENGENDALIAN PENGEMIS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 1993 TENTANG KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN UMUM I Gusti Agus Yuda Trisna Pramana; I Ketut Sudiarta; Kadek Sarna
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (100.219 KB)

Abstract

Meningkatnya pengemis di Kota Denpasar saat ini telah menimbulkan gangguan sosial.Hal ini menjadi fenomena menarik di tengah eksistensi bali sebagai tujuan pariwisata dunia.Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimanakah penegakan hukum yang dilakukan pemerintah kota Denpasar dalam pengedalian pengemis dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi upaya pengendalian dan pemberdayaan pengemis tersebut. Kesimpulan yang diperoleh adalah terkait upaya pengendalian pengemis secara umum Pemerintah Kota Denpasar berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1993 Tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum. Sedangkan faktor yang mempengaruhi adalah kurang adanya peraturan daerah yang secara khusus mengatur tentang pengaturan pengendalian pengemis.
FUNGSI ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI BALI TERHADAP KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH I Gusti Ayu Bunga Dwi Utami; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 7 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (160.446 KB)

Abstract

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang memiliki tugas dan wewenang sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam menjalankan tugas fungsi dan wewenangnya, DPRD membentuk unit-unit yang disebut dengan Alat Kelengkapan DPRD dan bertujuan untuk membatu DPRD agar mencapai hasil kerja yangdan membantu kinerja kelembagaan DPRD dalam setiap pembuatan kebijakan, sebagai prasyarat legalnya sebuah peraturan daerah. Alat Kelengkapan DPRD terdiri dari Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan Alat kelengkapan lain yang diperlukan. Masing-masing alat kelengkapan DPRD memiliki tugas, fungsi dan wewenganya tersendiri. Dalam Alat kelengkapan DPRD memiliki kewenangan bertugas di lingkungan internal DPRD, dan tugas di lingkungan eksternal DPRD. Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Kesimpulan penulisan ini yaitu pengertian tugas fungsi dan wewenang alat kelengkapan DPRD serta terdapat beberapa hambatan-hambatan yang dihadapi alat kelengkapan DPRD dalam menjalankan tugas,fungsi dan wewenangnya di DPRD Provinsi Bali. Kata Kunci: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Alat Kelengkapan, Kinerja
PENERAPAN MARKA KOTAK KUNING DALAM PENGENDALIAN LALU LINTAS DI KOTA DENPASAR Ida Ayu Devi Putri Parahita; I Wayan Parsa; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 03, Jun 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Karya Ilmiah ini berjudul “Penerapan Marka Kotak Kuning Dalam Pengendalian Lalu LintasDi Kota Denpasar” yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengaturan marka kotak kuningyaitu garis kuning silang yang baru-baru ini ada di daerah Denpasar yang berada disekitarperempatan jalan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 34Tahun 2014 Tentang Marka Jalan. Namun kenyataanya dilapangan telah terjadi pelanggaran yangdilakukan para pengendara yang melintasi marka kotak kuning pada saat rambu masih menyala dantidak adanya tindakan dari polisi setempat. Penerapan marka kotak kuning ini agar masyarakat bisamematuhi peraturan lalu lintas yang berbentuk larangan agar menghindari terjadinya kemacetan danagar terciptanya lalu lintas yang tertib. Karya Ilmiah menggunakan metode penelitian hukumempiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Kesimpulan dari penulisanini adalah perlunya penegakan hukum terhadap para pengendara yang melakukan pelanggaranterhadap adanya larangan, sehingga masyarakat akan sadar hukum dan akan tertib hukum.
KEWENANGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM ATAS PENGELOLAAN AIR BERSIH DI KABUPATEN BADUNG I Made Banda Prawira; I Ketut Sudiarta; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 01, Januari 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (108.025 KB)

Abstract

Regional Water Company (PDAM) of Badung Regency has the authority andresponsibility for water resource management, including regulating, deciding andproviding licenses for provision of supply, use and cultivating of water resources. Theauthority of Regional Water Company (PDAM) of Badung in providing generalservice creates an opportunity which possibly causes disputes to occur betweenRegional Water Company (PDAM) as the party having authority to water resourceand community as the customers. In relation to such matter, this paper discusses twoproblems: 1. The authority of Regional Water Company of Badung Regency fordrinking water management in Badung Regency; 2. The legal liability of RegionalWater Company (PDAM) of Badung Regency, in the event of disputes arise with service users of Regional Water Company. The method applied is normative researchmethods.The conclusions obtained are: 1. The Regional Water Company (PDAM) of BadungRegency in implementing its authority on water supply management requiresagreement or power of attorney from the chief of the region through supervisingboard especially in determining rate; 2. In the event of a dispute arises, the settlementis prioritized through non litigation procedures, litigation action through district court.
ROKOK ELEKTRIK TERHADAP KAWASAN TANPA ROKOK Anak Agung Ketut Andhy Dharma Laksana; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 05, Juli 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (251.475 KB)

Abstract

Makalah ini berjudul Rokok Elektrik Terhadap Kawasan Tanpa Rokok. Latar belakang dari penulisan ini adalah masalah kesehatan yang sering kita jumpai adalah masalah rokok.Seiring dengan perkembangan zaman, rokok tidak hanya berasal dari tembakau saja melainkan ada juga rokok yang dioperasikan dengan baterai atau yang popular disebut dengan rokok elektrik. Atas dasar tersebut  peneliti ingin meneliti berlakunya rokok elektrik terhadap kawasan tanpa rokok dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali. Tujuan penulisan ini adalahuntuk mengetahui bagaimana perbendaan antara rokok dengan rokok elektrik dan bagaimana berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan Terhadap Rokok Elektrik. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normative karenakan adanya norma kosong dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 terhadap pengunaan rokok elektrik. Kesimpulan penulisan ini adalah bahwa rokok elektrik belum dikatalan melanggar kawasan tanpa rokok sehingga perlu ada penambahan pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang rokok elektrik sehingga rokok elektrik dapat berlaku di dalam kawasan tanpa rokok.
SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DI INDONESIA Ni Nyoman Murniyati; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 04, Juni 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (27.742 KB)

Abstract

Traficking of children especially the baby is part of the criminal act whichshould be abolished. Limitations in terms of economics is a major factor of thecriminal acts of trafficking children. The practice of child trafficking is a crimethat still veiled and the process of eradication must be carried out continuously.So that no more children who are victims of trafficking. Therefore, this paper willdescribe about regarding criminal system againts the perpetrators of criminalacts of trafficking children. This paper also describe the role of the community inanticipation of rampant children trafficking.
UPAYA PEMERINTAH KOTA DENPASAR DALAM PENANGANAN PELANGGARAN KETENTUAN TENTANG PENCEMARANSAMPAH DI KOTA DENPASAR Agus Arya Anggana Putra; I Gusti Ngurah Wairocana; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 03, Mei 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.327 KB)

Abstract

Solid waste is the waste material from household activities , markets , offices , lodging houses , hotels , restaurants, industries , puingan building materials and scrap - iron former motor vehicle . Efforts made by the government in the handling of garbage in violation of the provisions set in the lawNo. 18 of 2008 concerning waste management while Denpasar Government waste problems in regulation set in the area of Denpasar No. 3 of 2000 on hygiene and public order in the city of Denpasar , increasing the number of residents in the city of Denpasar with high growth rates result in increasing the volume of the garbage .This article usine empirical legal . Empirical legal is to conduct research through field observation ,which concluded Lack of community participation in the management of hygiene is not maximized , so it needs to be further enhanced through the implementation of socialization .
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA DENPASAR NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME DALAM RANGKA PENERTIBAN REKLAME DI KOTA DENPASAR I Made Andika Wesnala; I Nyoman Suyatna; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vo. 06, No. 04, Agustus 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.367 KB)

Abstract

Pemasangan reklame dalam berbagai jenis semakin tidak terkendali menimbulkan kesan kumuh dan merusak estetika serta keindahan dari suatu kota jika tidak diatur dan ditata dengan baik. Melalui peraturan walikota tentang penyelenggaraan reklame diharapkan dapat terlaksana secara bersinergi antara pemerintah kota dengan pihak penyelenggara reklame. Rumusan masalah dari makalah ini adalah mengenai bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan reklame dan apa faktor pendukung dan penghambat penyelenggraan reklame di Kota Denpasar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, sert menggunakan pendekatan analisis konsep hukum. Hasil dari penelitian ini adalah Pelaksanaan, pengendalian dan penertiban penyelenggaraan reklame tanpa izin telah dilaksanakan dengan melakukan pembongkaran dan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar bersama Tim Penyelenggaraan Reklame. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan reklame adalah faktor hukum; faktor penegak hukum; faktor sarana atau fasilitas; faktor masyarakat; dan faktor budaya hukum. Kata Kunci: Penyelenggaraan, Reklame, Pelaksanaan
Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 di Kota Denpasar Nyoman Gede Edi Nugraha; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 11 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Tulisan ini berjudul “Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kota Denpasar”. Karya tulis ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan mengenai pesatnya perkembangan pembangunan di daerah perkotaan, dalam hal ini yaitu Kota Denpasar, yang dapat berdampak pada kelestarian lingkungan, sehingga selain kebijakan pemerintah daerah untuk senantiasa melakukan pembangunan infrastruktur di segala aspek, maka diperlukan adanya suatu hal yang dapat menyeimbangkan antara pembangunan infrastruktur dengan lingkungan, yaitu salah satunya dengan adanya RuangTerbuka Hijau. Metodepenulisan yang digunakandalam penelitian iniadalah penulisan yang bersifat yuridis-empiris yaitupenelitian yang berfokusmeneliti suatu fenomenaatau keadaan dariobjek penelitiansecara detail denganmenghimpun penyataan yang terjadi sertamengembangkan konsep yangada, yakni memadukan konsep library research dan field research. Dalam karya ilmiah ini, dapat diketahui mengenai latar belakang atau alasan diperlukannya Ruang TerbukaHijau khususnya diKota Denpasar beserta faktor-faktoryang mempengaruhi pelaksanaanRuang TerbukaHijau tersebut. Kata kunci: Ruang Terbuka Hijau, Kota Denpasar, Lingkungan Abstract The tittle of article is “Implementation of Utilization of Green Open Space Based on Regional Regulation Number 27 of 2011 in Denpasar City”. This article is motivated by a problem regarding the rapid development of development in urban areas, in this case Denpasar City, which can have an impact on environmental sustainability, so in addition to the local government’s policy to always carry out infrastructure development in all aspects, it is necessary to have something that can balance between infrastructure development, one of which is the existence ofGreen OpenSpace. This type ofresearch used in thispaper is juridical-empirical namely research thatfocuses onexamining a phenomenonor state of object of research in detailby gathering statements thatoccur and developing existingconcepts, namely combining the concept of library researchand field research. In this paper, it can ben known about the background or reasons for the need for Green Open Space especially inDenpasar Cityalong withthe factors thatinfluence the implementation ofGreen OpenSpace. Keywords: GreenOpen Space, DenpasarCity, Environment
Co-Authors A A Istri Ratih Meliana Dewi A. A. Istri Indraswari A. A. Mirah Endraswari A.A. Mahendra Putra A.A.Ayu Diah Okatrini Agnes Febyrian Indah Gayatri Agus Arya Anggana Putra Anak Agung Ayu Sri Wulandari Anak Agung Gde Bagus Kresna Candra Wardhana Anak Agung Gede Agung Indra Pratama Anak Agung Ketut Andhy Dharma Laksana Ayu Surya Desita Anggraheni Cokorda Dalem Dahana Cokorda Istri Sri Pradnyaswari Pemayun Dewa Gede Udayana Maharendra Dewa Ngakan Gede Kutha Wrehaspatia Praharsena Dewi Irmayanti Zanivah Dian Pertiwi Dimitri Anggrea Noor Dr. I Made Sugiarta, M.Si. . Fabianus Bryan Mandala Lalo Putra G Marhaendra WA Guruh Ari Mandala Putra I GD Yudha Partama I Gede Agus Yuliarta I Gede Bagus Jaya Winangun I Gede Pasek Pramana I Gede Pinajeng I Gst Ngurah Agung Oka Darma Utama I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agung Bagus Wahyu Pranata I Gusti Agus Alit Doni Saputra I Gusti Agus Yuda Trisna Pramana I Gusti Ayu Bunga Dwi Utami I Gusti Ayu Pitriani I Gusti Ngurah Adi Prabawa I Gusti Ngurah Surya Adhi Kencana Putra I Kadek Suwawa Kiki Kesuma Dewa I Ketut Adi Jaya Birawan I Ketut Arnawa I Ketut Suardita I Ketut Widiastra I Komang Agus Sastra Mahayana I Komang Trisna Adi Putra I Made Andika Wesnala I Made Banda Prawira I Made Bhasudewa Krisna Narotama Pande I Made Dandi I Nengah Agus Aditya Pranata I Nengah Suharta I Nyoman Suyatna I Putu Antoni Giri I Putu Bagus Darma Saputra I Putu Soni Maaiwa Kusuma I Putu Wahyu Weda Gunawan I Putu Yoga Surawan I Wayan Adi Saputra I Wayan Bela Siki Layang I Wayan Gede Agus Setyawan I Wayan Parsa I Wayan Pegi Putra Pratama I Wayan Wisnu Saputra I Wayan Yoga Surastika I.B. Misdinata Prabawa Ibrahim R. Ida Ayu Agung Cynthia Febriyanti Ida Ayu Ari Mahayani Ida Ayu Devi Putri Parahita Ida Ayu Putu Chandra Puspita Dewi Ida Bagus Putra Pratama Kadek Agus Sudiarawan Kadek Ayu Dian Purnamasari Ningrat Dartawan Kadek Dwika Agata Krisyana Kadek Indra Yudha Kadek Sarna Kadek Warakania Ardhanareswari Ketut Putri Andayani Kezia Frederika Wasiyono Langga Populinanda Made Dwija Paramartha Kori Made Nanika Mawapusti Yadnya Made Wira Pramana Margareta Nopia Merry Venita Jarmani Ngakan Kompiang Kutha Giri Putra Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati Ni Gusti Dyah Satyawati Ni Kadek Shinta Sanistya Rahayu Ni Ketut Lasmini Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Komang Anggi Widyanti Ni Komang Ayu Indah Trisnasari Ni Luh Gede Astariyani Ni Luh Putu Ayu Prawerti Ni Luh Putu Eka Wijayanti Ni Luh Putu Nia Rahmayanti Ni Made Mirah Widya Gangga NI MADE TINI DWIJAYASTRI Ni Made Widnyani Putri Ni Nyoman Murniyati Ni Nyoman Wisua Wirantini Ni Putu Erna Ayu Triani Ni Putu Puja Sukmiwati Ni Putu Putrika Widhi Susmitha Ni Putu Riza Ayu Anggraini Ni Putu Sri Rahayu Mulya Ningsih Ni Wayan N. Irish Samantha Devi M. Nyoman Gede Edi Nugraha NYOMAN MAS ARYAN Nyoman Utari Vipriyanti Putu Ananda Deka Aprilresa Putu Apriliani Kumalasari PUTU DIAN PARAMYTHA Putu Jelsi Melina Putu Pebiandri Kusuma Putu Satria Satwika Anantha Putu Teguh Rahayu Rai Widiatmika Rika Rahim Makaramah Wayan Niti Adnyani Yesayas Joel Augusto