Articles
<![CDATA[EKSISTENSI WISATA SELFIE DI DESA WANAGIRI DITINJAU DARI ASPEK PENATAAN RUANG ]]>
<![CDATA[Guruh Ari Mandala Putra]]>;
<![CDATA[I Ketut Sudiarta]]>;
<![CDATA[Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 03, Mei 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (298.035 KB)
<![CDATA[Kabupaten Buleleng merupakan suatu kawasan yang terletak di Pulau Bali bagian utara dengan berbagai panorama alam yg indah. Panorama alam seperti Air Terjun Gitgit, Pantai Lovina, Danau Buyan dan Danau Tamblingan. Pemandangan Danau Buyan dan Danau Tamblingan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai latar belakang dari wisata selfie yang terdapat di Desa Wanagiri. Wisata selfie yang terdapat di Desa wanagiri berdiri pada kawasan Taman wisata alam Danau buyan-danau tamblingan. Sehingga pemanfaatan kawasan tersebut sebagai tempat wisata selfie harus memiliki dasar hukum yang jelas. Adapun karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum dan tindakan pemerintah terhadap wisata selfie. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris yang dipadukan dengan pendekatan fakta serta penelusuran peraturan perundang-undangan. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyatakan bahwa di dalam taman wisata alam bisa dilakukan kegiatan wisata alam. Ketentuan pasal tersebut merupakan dasar dari keberadaan wisata selfie di Desa wanagiri. Pemerintah telah melakukan tindakan langsung berupa pemberian surat peringatan, penutupan sementara dan pembongkaran terhadap wisata selfie yang tidak sesuai aturan. Tindakan tidak langsung berupa pengaturan kawasan tempat berdirinya wisata selfie sebagai kawasan lindung. Untuk itu pemerintah sebaiknya melakukan pengawasan yang lebih intensif agar kesalahan pemanfaatan ruang bisa dicegah. Kata Kunci: Wisata Selfie, Dasar Hukum, Tindakan Pemerintah.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KAWASAN TANPA ROKOK DI KABUPATEN BADUNG ]]>
<![CDATA[I Gusti Ngurah Surya Adhi Kencana Putra]]>;
<![CDATA[I Ketut Sudiarta]]>;
<![CDATA[Kadek Sarna]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 05, Juli 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (267.852 KB)
<![CDATA[Makalah ini berjudul Penegakan Hukum Terhadap Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Badung. Latar belakang dari penulisan ini dimana kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan. Sebagai salah satu wujud perlindungan terhadap kesehatan diwujudkan dengan menetapkan Kawasan Tanpa Rokok. Namun kenyataan dilapangan banyak ditemui merokok di area kawasan Tanpa Rokok. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan serta upaya terhadap penegakan hukum Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Badung dan hambatan dalam penegakan hukum Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Badung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan fakta. Kesimpulan penulisan ini adalah penegakan terhadap kawasan tanpa rokok belum berjalan efektif dikarenakan kurangnya anggaran, sosialiasi terhadap Kawasan Tanpa Rokok serta kurangnya kebiasaan masyarakat terhadap pola hidup sehat.]]>
<![CDATA[PENGAWASAN DPRD PROVINSI BALI TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI ]]>
<![CDATA[Ni Wayan N. Irish Samantha Devi M.]]>;
<![CDATA[I Wayan Parsa]]>;
<![CDATA[I Ketut Sudiarta]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (102.874 KB)
<![CDATA[Penyelengaraan pemerintahan termasuk pemerintahan di daerah, pada hakekatnya tidak terlepas dari proses pengawasan. Fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Daerah dilakukan oleh dewan perwakilan rakyat daerah berkaitan dengan hal tersebut bahwa tidak boleh ada sistem otonomi yang meniadakan pengawasan. Oleh karenanya berkaitan dengan Pengawasan DPRD Provinsi Bali terhadap Perda Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali, dimana masih adanya kesenjangan-kesenjangan yang terjadi dalam hal penerapan Perda tersebut dilapangan. Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini penulis mengkaji bagaimana pengawasan pelaksanaan Perda Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Bali. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mekanisme Pengawasan DPRD Provinsi Bali terhadap Pelaksaanan Perda tersebut adalah tidak adanya petunjuk yang baku secara tertulis terkait mekanisme pengawasan DPRD Provinsi Bali terhadap pelaksanaan Perda tersebut dan hambatan - hambatan DPRD Provinsi Bali dalam menjalankan mekanisme Pengawasan terhadap Pelaksanaan Perda Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali adalah dari segi hukum, dari segi penegak hukum serta dari segi masyarakat.]]>
<![CDATA[PELATIHAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA DI DESA DAUH PURI KELOD KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR ]]>
<![CDATA[Ni Luh Gede Astariyani, SH.,MH]]>;
<![CDATA[I G N Wairocana]]>;
<![CDATA[G Marhaendra WA]]>;
<![CDATA[K Sudiarta]]>
<![CDATA[ Buletin Udayana Mengabdi Vol 19 No 2 (2020): Buletin Udayana Mengabdi ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (207.902 KB)
<![CDATA[Penyusunan peraturan desa dalam penyelenggaraan pemrintahan desa sangat diperlukan dalam peentuan dasar hukum menyelenggaraan kegiatan di desa. Materi muatan Peraturan Desa adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.Pembentukan peraturan desa melalui tahap perencanaa, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, penyebarluasan dan evaluasi.Perencanaan penyusunan rancangan Perdes ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa. Pentingnya peraturan desa sebagai salah satu bentuk perundang-undangan pada tingkat desa selain peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa perlu adanya kesamaan pemahaman akan arti penting produk hukum tersebut. Bentuk hasil dari penyusunan peraturan desa yang baik dihasilkan dari kemampuan dari pembentuknya. Pentingnya pelatihan penyusunan peraturan desa untuk menyemakan pemehaman dari pembentuk peraturan desa terkait dengan kewenangan dan materi muatan peraturan desa. Kata kunci : Desa dan Peraturan Desa]]>
<![CDATA[PELATIHAN PENULISAN KARYA ILMIAH BIDANG SOSIAL ( HUKUM ) DI SMA NEGERI 3 DENPASAR ]]>
<![CDATA[I KETUT SUDIARTA]]>;
<![CDATA[NK SUPASTI DHARMAWAN]]>;
<![CDATA[NYOMAN MAS ARYAN]]>
<![CDATA[ Buletin Udayana Mengabdi Vol 6 No 1 (2007): Volume 6 No.1 - April 2007 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (9.717 KB)
<![CDATA[ABSRACT Training of Constructing Scientific Report on Social Major (Law) has done on SMA Negeri 3 Denpasar, by the Guiding Team of the Lecturers of Law Faculty of Udayana University through a practice of constructing a report in a class through a workshop. Aproximately, 40% are for meanwhile, 60% are by practice of composing and providing some reference which is related to the constructing of a social-scientific report, and there all are done well so far. This fact was indicated by the responds which were given by the students of SMA Negeri 3 Denpasar, especially for those who join the KIR group.This activity has been done once a week.]]>
<![CDATA[Towards a Self-Reliance of Small and Medium Tourism Industry in 2040: How Bali’s Government Makes Efforts? ]]>
<![CDATA[I Nyoman Suyatna]]>;
<![CDATA[I Ketut Sudiarta]]>;
<![CDATA[Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 4 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p01
<![CDATA[Bali Provincial Regulation No. 8 of 2020 concerning Bali Province Industrial Development Plan Year 2020-2040 was created to balance the structure and fundamentals of the Balinese economy which includes three pillars, namely tourism, agriculture, and industry. Besides, it also reflects an effort to reduce the dependence of the Balinese economy on tourism. This article assesses the process of the creation of Bali Provincial Regulation No.8 of 2020 concerning Bali Province Industrial Development Plan Year 2020-2040 and its content, mainly regarding the position of the small and medium tourism industry. It also offers a lens on the future legal framework of the tourism industry in Bali. It is a normative legal study that uses the statute, conceptual, and analytical approaches. This article argues that the future legal framework of the tourism industry should deal with, at least, the following five issues: mass tourism; degradation of nature and environmental quality; meeting the perception and expectation of travelers; the quality of tourism services; and protection to the tourists as a costumer.]]>
<![CDATA[The Expansion of Administrative Decision Meaning Based on Government Administration Law: a Dispute Submission Process Approach ]]>
<![CDATA[I Gusti Ngurah Wairocana]]>;
<![CDATA[I Ketut Sudiarta]]>;
<![CDATA[I Wayan Bela Siki Layang]]>;
<![CDATA[Kadek Agus Sudiarawan]]>;
<![CDATA[I Gede Pasek Pramana]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 8 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (512.869 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2019.v08.i01.p02
<![CDATA[The establishment of Government Administration Law brings significant change to the competence of the previously restricted Administrative Court to become expanded. This study aims to find the philosophical considerations from the extension of Administrative Decision meaning on Government Administration Law, to classify the legal implication arising from the regulation of the expansion of administrative decision meaning towards dispute submission process in Administrative Court and to formulate ideal attitude of the State Administrative Judge in resolving State Administrative Disputes. This is a combination of normative and empirical legal research. The study indicated that the legislator main consideration in regulating the expansion of administrative decision meaning on Government Administration Law is to expand the absolute competence of Indonesian Administrative Court which previously felt very narrow. The implication arises after new regulation consists of: the expansion of Administrative Court adjudicate authority for factual actions, subject expansion that have the authority to issue Administrative Decision, the expansion of the Administrative Court adjudicate authority over Administrative Decision which has a legal consequences although still need the approval from above instance, the regulation that Administrative Decision can be sued through the Administrative Court of any potential loss that may arise by the issuance of its Administrative Decision and the expansion towards the parties who have a chance to field a State Administrative accusation. The ideal attitude of State Administrative Judge is the judge should remain based on the strong theoretical concepts of the law so can create understanding and attitude in handling a case in Indonesian Administrative Court.]]>
<![CDATA[PENETAPAN KAWASAN TEMPAT SUCI DAN KAWASAN PARIWISATA DALAM PENATAAN RUANG DI BALI ]]>
<![CDATA[I Ketut Sudiarta]]>
<![CDATA[ Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2268.429 KB)
|
DOI: 10.14710/mmh.40.1.2011.66-72
<![CDATA[There are three major components within the space management that is reciprocally-related, they are: planning, utilizing, and space-controlling. Within the space management that takes place in the local sector, the aspect of planning belongs to the authority of the provincial government to uphold, meanwhile, the aspect of utilizing and space controlling are to be endorsed by the city or regency governing and administration. In the Province of Bali, the planning of space management has been arranged based upon the Local Regulation of Bali Province No 16 Year 2009. Within this regulation, there has been an overlapping conception regarding the enactment of the region of the holy places with the region of tourism. Among ten (1O) regions of holy places that have been stated by this regulation, there has been only one region of holy place that suits and consistent based upon its utility, which is being utilized as the region of holy place. On the other hand, the other nine (9) remaining region of holy places status have a/so been enacted as the region of tourism.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum oleh Pemerintah Daerah terhadap Situs Warisan Cagar Budaya ]]>
<![CDATA[I Made Dandi]]>;
<![CDATA[I Ketut Sudiarta]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 3 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Penilitian ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum mengenai kelestarian Cagar Budaya di Indonesia serta Bagaimana peran pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian cagar budaya didaerahnya masing-masing. Pada penelitian jurnal ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta berbagai literature yang memiliki relevansi terkait dengan pokok bahasan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa yaitu pertama, perlindungan hukum oleh pemerintah terkait perlindungan hukum situs cagar budaya ataupun benda cagar budaya terdapat dalam ketentuan Pasal 95 ayat (1) UU No 11 Tahun 2010 yang dimana pemerintah pusat maupun daerah memiliki kewajiban untuk melaksanakan pelestarian cagar budaya. Kedua, peran pemerintah daerah terhadap perlindungan situs warisan cagar budaya dalam melestarikan cagar budaya terdapat ketidakjelasan mengenai kewenangan antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta instasi terkait, mengakibatkan adanya saling lempar tangung jawab antar instansi yang ada. Sehingga dengan permasalahan ini terdapat kekaburan norma ataupun ketidakpastian hukum terkait perlindungan hukum oleh pemerintah daerah terhadap situs warisan cagar budaya. . Kata Kunci: Peran Pemerintah, Perlindungan , Cagar Budaya ABSTRACT The purpose of this research is provide information about legal protection of ancient cultural heritage preseverance in Indonesia. In addition, examining the role of regional government towards cultural heritage on their respective region with the current regulations. The research method used on this research is normative legal research methods through the approach of applicable laws and regulations related to the topic. The results of this study indicates: first , the protection of cultural heritage or cultural heritage objects is contained in the provisions of Article 95 section (1) of act No. 11 of 2010 which states that the central and regional governments have protection to carry out cultural preservation. Seccond, the role of local governments in the protection of cultural heritage sites in cultural heritage there is unclear authority and accountability between central government as well as regional government is not explicitly regulated, in which this situation leads to responsibility shifting between existing institutions. Coordination and cooperation between government and related institution in carrying out their affairs in preserving national cultural heritage become necessary urgency supported with clear and firm regulations. Keywords: Government Role, Protection, Cultural Heritage.]]>
<![CDATA[SISTEM PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN KLUNGKUNG ]]>
<![CDATA[Putu Ananda Deka Aprilresa]]>;
<![CDATA[I Ketut Sudiarta]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 5 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i05.p18
<![CDATA[Penelitian ini memiliki tujuan pelaksanaan sistem pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Klungkung. Penelitian ini memakai metode penelitian hukum empiris lalu pendekatan yang dipakai ialah fakta lapangan dan peraturan-peraturan terkait permasalahan yang diangkat. Sampah merupakan hasil dari pemakaian barang yang nilai dan fungsinya telah habis. Permasalahan sampah terjadi diseluruh negara Indonesia salah satunya wilayah Kabupaten Klungkung. Kabupaten Klungkung mempunyai jumlah sampah yang mencapai 30.000 ton setiap tahunnya. Hadirnya Peraturan Bupati Klungkung Nomor 14 Tahun 2019 Tentang kebijakan dan strategi Kabupaten Klungkung dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Hasil dari penelitian ini bahwa faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaannya dan penanganan sampah belum mencapai target sebagaimana tercantum pada Peraturan Bupati Klungkung Nomor 14 tahun 2019, dikatakan sepenuhnya belum berjalan dengan efektif dikarenakan banyaknya masyarakat yang melakukan pelanggaran sesuai isi dari peraturan tersebut tidak melaksanakan pemilahaan sampah dengan benar dan juga ketersediaan teknologi menjadi terhambat. Beberapa faktor yang mempengaruhi dari terhambatnya pelaksanaan pengurangan serta penanganan sampah ialah faktor penegakan hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat. Kata Kunci : Efektivitas, Sampah, Peraturan Bupati Klungkung Nomor 14 Tahun 2019 ABSTRACT This study research has the objective of implementing household waste management in Klungkung Regency. Such research uses empirical legal research methods and the approach used is field facts and regulations related to the issues raised. Garbage is the result of the remaining use of goods whose value and function have been exhausted. Waste problems occur throughout Indonesia, one of which is the Klumgkung Regency. Klungkung Regency has more than 30.000 tons of waste every year. The prensence of Klungkung Regent Regulation Number 14 of 2019 concerning Klungkung Regency policies and strategies in the management of household waste and waste similar to haousehold waste. The result of this research is that the implementation of waste management has not reached the target as stated in the Klungkung Regency Regulation Number 14 of 2019, it is said that is has not been fully effective. Many people who violate the contents of these regulations do not carry out waste sorting properly and the availability of technology is hampered. Factors that hinder the implementation of reducing waste management are legal factors, infrastructure, community. Keywords: Effectiveness, Waste, Klungkung Regent Regulation Number 14 of 2019.]]>
