Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.872
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Buletin Udayana Mengabdi JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Masalah-Masalah Hukum RUANG: JURNAL LINGKUNGAN BINAAN (SPACE: JOURNAL OF THE BUILT ENVIRONMENT) JPMP
I Ketut Sudiarta
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences

Published : 112 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 112 Documents
Search

 8   9   10   11   12 
PENGATURAN HUKUM TERKAIT PERSELISIHAN JUAL BELI PULAU LANTIGIANG Kadek Warakania Ardhanareswari; I Ketut Sudiarta
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 6 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i06.p07

Abstract

Penulisan ini dilakukan dengan tujuan pertama, mengetahui pengaturan hukum nasional khususnya pada hal ini adalah hukum agraria yang berkaitan dengan kegiatan jual beli pulau-pulau kecil yang dilakukan beberapa masyarakat di Indonesia. Kedua, untuk mengetahui keabsahan terhadap kegiatan jual- beli Pulau Lantigiang yang terjadi di awal tahun 2021. Tulisan ini mempergunakan metode penelitian normatif yang dimana metode ini adalah metode yang bertujuan untuk menemukan adanya prinsip, aturan, dan doktrin hukum dalam membahas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Hasil dari penelitian ini menunjukan kegiatan jual beli pulau kecil di wilayah Indonesia dapat dilakukan dengan memenuhi beberapa syarat yang salah satunya bukti kepemilikan dari pulau jelas serta kegiatan jual belinya dapat dikatakan sah. Pada kasus jual-beli Pulau Lantigiang yang dilakukan oleh Asdianti (AS) dengan Syamsul Alam (SA) dikatakan tidak memenuhi asas terang dan tunai sehingga dapat dikatakan kegiatan jual beli ini tidak sah. Selain itu bukti surat kepemilikan yang dimiliki oleh “SA” bukanlah sertifikat kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang melainkan berupa selembar kertas dengan materai 6000 yang ditandatangani oleh kepala desa setempat terdahulu. Kegiatan jual-beli pulau yang dilakukan secara tidak sah akan menimbulkan kerugian bagi negara. Kata Kunci: Jual-Beli Pulau, Hak Tanah, Lantigiang ABSTRACT This study was conducted with the point of: first, knowing the national legal arrangements, especially in this case the Agrarian Law related to the buying and selling activities of small islands carried out by several people in Indonesia. Second, to find out the validity of the buying and selling activities on Lantigiang Island that occurred in early 2021. This study uses a normative juridical research method where this kind of research method is a research that aims to discover the existence of legal rules, principles, and doctrines in discussing legal issues being faced. The out come of this research exhibit that the buying and selling activities of small islands in Indonesia can be carried out by fulfilling several conditions, one of which is proof of ownership of the island and the sale and purchase activities can be legal. In the case of buying and selling on Lantigiang Island, which was carried out by the Asdianti (AS) with Syamsul Alam (SA), it was said that it did not meet the principle of light and cash, so it could be said that this buying and selling activity was not valid. In addition, the proof of ownership letter owned by SA is not a land ownership certificate issued by the competent authority but in the format of paper with 6000 stamp duty signed by the previous local village head. Island buying and selling activities that are carried out illegally will cause losses to the state. Keywords: Trading Island, Land Rights, Lantigiang
PEMBENTUKAN ORGANISASI MASYARAKAT SEBAGAI PERLINDUNGAN TERHADAP INDIKASI GEOGRAFIS KOPI KINTAMANI Ni Luh Putu Nia Rahmayanti; I Ketut Sudiarta
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 10 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (212.607 KB) | DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i10.p03

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum pembentukan serta pentingnya perlindungan hukum terhadap Organisasi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Kintamani. Metode hukum normatif digunakan pada studi kali ini berdasarkan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil studi menjelaskan bahwasanya Kopi Kintamani merupakan Indikasi Geografis yang pertama terdaftar di Indonesia. Indikasi Geografis Kopi Kintamani dikelola melalui organisasi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG). Organisasi MPIG sangat berperan penting dalam menjaga dan melindungi keberadaan Indikasi Geografis Kopi Kintamani. Organisasi MPIG telah dibentuk berdasarkan surat keputusan Bupati Bangli, namun menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 belum memuat ketentuan tentang perlindungan hukum bagi organisasi tersebut. Pemberian perlindungan hukum bagi organisasi MPIG adalah sebagai bentuk kepastian hukum untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum terhadap organisasi tersebut mengingat peran pentingnya dalam perlindungan Indikasi Geogragis Kopi Kintamani. Maka dari itu, pemerintahan daerah perlu membentuk kebijakan-kebijakan daerah dalam hal perlindungan Organisasi MPIG. This writing aims to analyze the legal basis for the establishment and the importance of legal protection for the Kintamani Coffee Protection Community Organization. The normative legal method used in this study is based on legislation and literature study. The results of the study explain that Kintamani Coffee is the first registered Geographical Indication in Indonesia. Geographical Indications Kintamani coffee is managed through the Geographical Indication Protection Society (MPIG). The MPIG organization plays an important role in maintaining and protecting the existence of the Kintamani Coffee Geographical Indications. The MPIG organization has been established based on the Bangli Regent's decree, but according to Law Number 20 of 2016 it does not yet contain provisions on legal protection for the organization. The provision of legal protection for the MPIG organization is a form of legal certainty to avoid legal violations against the organization considering its important role in protecting the Kintamani Coffee Geographical Indications. Therefore, local governments need to form regional policies in terms of protecting the MPIG Organization.
POTENSI MALADMINISTRASI TERHADAP PELAYANAN VAKSINASI COVID-19 Ni Putu Erna Ayu Triani; I Ketut Sudiarta
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i02.p06

Abstract

Penulisan artikel ini bertujuan yaitu untuk mengkaji regulasi berkaitan dengan pelaksanaan penanganan Vaksinasi COVID-19 dari perspektif Hukum Administrasi Negara serta untuk mengetahui potensi terjadinya maladministrasi dalam regulasi pelaksanaan Vaksinasi COVID-19. Penulisan artikel ini mempergunakan metode penulisan yuridis normatif dengan mengkaji bahan hukum kepustakaan serta menggunakan pendekatan perundang-undangaan. Hasil studi ini menunjukan adanya pertama, penataan regulasi vaksinasi COVID-19 melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 yang mengatur dan menetapkan sasaran pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang merupakan masyarakat kelompok prioritas. Kedua, menunjukan adanya potensi maladministrasi dalam regulasi pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 diantaranya: terdapat penyaluran vaksin COVID-19 yang tidak masuk dalam prioritas vaksinasi, dan kurangnya pemahaman terhadap tahapan vaksinasi yang telah ditentukan sebelumnya. The purpose of writing this article is to review regulations related to the handling of COVID-19 vaccination from the perspective of State Administrative Law and to find out the potential for maladministration in the regulation of the implementation of COVID-19 Vaccination. The writing of this article uses the normative juridical writing method by examining literature law materials and using a statutory approach. The results of this study show that first, the arrangement of the COVID-19 vaccination regulations through the Minister of Health Regulation Number 10 of 2021 which regulates and sets targets for the implementation of COVID-19 vaccination which is a priority group community. Second, it shows the potential for maladministration in the regulation of the implementation of COVID-19 Vaccination, including there is the distribution of the COVID-19 vaccine that is not included in the vaccination priority and a lack of understanding of the previously determined vaccination stages.
MAKNA FILOSOFIS DAN KEDUDUKAN NILAI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT BALI DALAM PERDA RTRW PROVINSI BALI I Putu Bagus Darma Saputra; I Ketut Sudiarta
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 3 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i03.p20

Abstract

Tujuan jurnal ini adalah untuk menemukan makna nilai filosofis kearifan lokal dalam masyarakat Bali terkait dengan penataan ruang tradisional di wilayah Provinsi Bali beserta kedudukan nilai-nilai kearifan lokal tersebut dalam Perda RTRW Provinsi Bali. Metode penelitian yuridis normatif digunakan sebagai dasar metode penelitian dalam jurnal yang juga dikombinasikan dengan analisis peraturan perundang-undangan untuk menjelaskan permasalahan hukum dalam topik bahasan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa masyarakat Bali memiliki beragam nilai kearifan lokal dalam penataan ruang wilayah yang dimulai dari wilayah masing-masing desa serta nilai kearifan lokal masyarakat Bali diakui eksistensinya dalam Perda RTRW Provinsi Bali, bahkan perannya diakomodir secara eksplisit dalam pasal-pasal yang terdapat dalam Perda RTRW Provinsi Bali sehingga keberadaan nilai kearifan lokal masyarakat Bali menjadi sangat penting untuk menjadi dasar pedoman dalam perencanaan tata ruang di Bali.
PENGATURAN MITIGASI BENCANA LIKUIFAKSI DALAM PERDA RTRW KABUPATEN JEMBRANA I Putu Bagus Darma Saputra; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 8 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Jurnal ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaturan zonasi kawasan rawan bencana yang diatur dalam Perda RTRW Kabupaten Jembrana dan memberikan rekomendasi pentingnya pengaturan mitigasi bencana likuifaksi dalam Perda RTRW Kabupaten Jembrana. Metode yuridis normatif sebagai dasar metode penelitian dalam jurnal yang dikombinasikan dengan analisis peraturan perundang-undangan untuk menganalisis permasalahan hukum dalam topik bahasan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa dalam Perda RTRW Kabupaten Jembrana telah mengatur zonasi kawasan rawan bencana dari beberapa jenis potensi bencana yang ada. Namun terdapat salah satu jenis potensi bencana yang belum mendapat pengaturan mitigasi dalam Perda RTRW Kabupaten Jembrana, yaitu bencana likuifaksi yang potensi terjadinya bencana ini di beberapa wilayah Kabupaten Jembrana termasuk dalam kategori risiko sedang hingga risiko tinggi. Sehingga perlu untuk menambahkan pengaturan mitigasi bencana likuifaksi dalam porses revisi Perda RTRW Kabupaten Jembrana yang terbaru. Kata Kunci: Mitigasi, Bencana Likuifaksi, Tata Ruang ABSTRACT The writing in this journal is motivated by the problem of liquefaction disaster mitigation regulation that have not been regulated in the Jembrana Regency Spatial Planning Regulation. This journal aims to find out the zoning regulation for disaster-prone areas as regulated in the Jembrana Regency Spatial Planning Regulation and provide recommendations for liquefaction disaster mitigation regulation in the Jembrana Regency Spatial Planning Regulations. The Normative Juridical Method as the basis for research methods in journals is combined with the analysis of legislation to analyze legal issues in the topic of discussion. The results is found that the Jembrana Regency Spatial Planning Regulation has regulated the zoning of disaster-prone areas from several types of potential disasters. However, there is one type of potential disaster that has not received mitigation regulation in the Jembrana Regency Spatial Planning, and that is namely the liquefaction disaster where the potential for this disaster in several areas of Jembrana Regency is included in the moderate to highrisk category. Because of that, it is necessary to add a liquefaction disaster mitigation regulation in the revision process of the latest Jembrana Regency Spatial Planning Regulation Key Words: Mitigation, Liquefaction Disaster, Spatial Planning
INDIKASI TRUST PT GOTO GOJEK - TOKOPEDIA DITINJAU DARI UU NOMOR 5 TAHUN 1999 Langga Populinanda; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 10 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulis meneliti hal ini bertujuan untuk memahami kaitan antara pendirian perusahaan holding dan penguasaan pasar atau yang biasa disebut dengan Trust dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adapun jurnal ini mengambil studi kasus pembentukan PT GoTo Gojek-Tokopedia sebagai penggabungan lini usaha dari Gojek dan Tokopedia dengan membentuk suatu perusahaan induk. Studi ini diadakan dengan melakukan pendekatan studi literatur dengan metode normatif dengan membandingkan undang – undang dengan berita. Studi ini menunjukkan hasil bahwasannya GoTo sebagai Holding Company yang dibentuk oleh Gojek dan Tokopedia tidak memenuhi unsur – unsur trust sebagaimana yang dikira. Dalam aspek bisnis, pembentukan holding sangat diperlukan untuk membuat kebertahanan di tengah gempuran pesaing dan menaikkan valuasi dari entitas usaha. Kata Kunci: Holding, Trust, Bisnis, Gojek, Tokopedia ABSTRACT The writer carries out the research to explore the correlation between the establishment of holdings and market control that commonly referred to Trust in Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This journal takes a case study of the formation of PT. GoTo Gojek-Tokopedia as the merging of the business lines from Gojek and Tokopedia by forming a holding company. This research uses the literature study approach and the normative method by comparing the law with the news. The results of this study show that GoTo as a holding company formed by Gojek and Tokopedia did not fulffil the elements of trust as expected. In the business aspect, the formation of a holding is very necessary to survive in the middle of the competitor tactics in addition to increasing the valuation of business entities. Key Words: Holding, Trust, Business, Gojek, Tokopedia
PERUBAHAN STATUS HAK TANAH DARI HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK Ida Ayu Ari Mahayani; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rights of building use are land rights where the land is not owned by itself but still has the right to construct and own buildings in accordance with the provisions of Article 35 paragraph (1) of the UUPA. Building use rights are used if land is purchased in lots and the contractor who sells the land provides the land in the form of a building use rights status certificate. Many people do not realize that the term of the right to build has expired. In fact, if you want to change the status of the right to build to a property right, you can do this at the time of purchasing the land. However, the community is still indifferent to this matter, and begins to prioritize the transfer of usufructuary rights to become property rights when there is a transaction on the land, for example at the time of land sale. The problem that will be studied in this paper is about how the existence and legal certainty in guaranteeing land with the status of usufructuary rights that have expired and the obstacles in the process of changing land from usufructuary rights to land ownership rights. Normative legal research is the method with a statutory approach. The status of Building Use Rights that are still valid or those that have expired are regulated in PP Number 18 of 2021. As well as obstacles that occur in the process of changing rights from HGB to property rights such as timeframe and costs, citizen need to be aware for the legal of building use rights. Indonesian citizens need to pay more attention to the land rights they own, so that later mistakes will not occur, especially in the administration related to land rights.
PENGATURAN PENGGUNAAN GAS AIR MATA PADA PERTANDINGAN OLAHRAGA Yesayas Joel Augusto; I Ketut Sudiarta
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 02 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2023.v12.i02.p4

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hukum manakah yang dikedepankan untuk diterapkan terkait penggunaan gas air mata, apakah Hukum Nasional atau Hukum Internasional yang diterbitkan oleh FIFA. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normative mempergunakan bahan-bahan hukum primer dan sekunder dengan mempergunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Setelah dilakukan pengkajian hasil penelitian Pihak Kepolisian memang berwenang menggunakan gas airmata dalam rangka menjalankan fungsinya untuk menjaga ketertiban masyarakat berdasarkan tahapan ancaman dalam Peraturan Kapolri, serta kejadian ini terjadi setelah pertandingan sepak bola selesai, sehingga kejadian ini tidak termasuk ranah dari FIFA untuk mengatur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dari FIFA. Kata Kunci: Hukum Nasional, Hukum Internasional, Gas Airmata, FIFA, Pihak Kepolisian, Peraturan Kapolri ABSTRACT This study aims to examine which laws are put forward to be applied regarding the use of tear gas, whether National Laws or International Laws issued by FIFA. This research was conducted using normative legal research methods using primary and secondary legal materials using statutory regulations and facts approaches. After reviewing the results of the research, the Police were of the opinion that using tear gas was in the context of carrying out its function to protect the society based on the threat stages in the Police Chief Regulations, and this incident occurred after the football match was over, so this incident was not included in the realm of FIFA to be regulated based on Laws and Regulations by FIFA. Keyword: National Law, International Law, Tear Gas, FIFA, Police Officer, Police Chief Regulations
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGAKHIRAN PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS PERBUATAN TINDAK PIDANA Dewa Ngakan Gede Kutha Wrehaspatia Praharsena; I Ketut Sudiarta
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 01 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v12.i01.p5

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian yaitu (1) guna mengetahui pengaturan penerbitan surat keputusan pengakhiran penugasan pegawai negei sipil atas perbuatan tindak pidana dan (2) untuk melakukan analisis hukum terkait penerbitan surat keputusan pengakhiran penugasan pegawai negeri sipil atas perbuatan tindak pidana terkait MA 68 K/TUN/2015. Kajian ini mempergunakan jenis penelitian hukum yang bersifat normative dengan memanfaatkan data-data sekunder yang diperoleh melalui data sekunder serta data primer. Hasil kajian pertama, penerbitan surat pengakhiran tugas pegawai negeri sipil diatur didalam pasal 87 ayat 4 UU no 5 tahun 2014 serta dalam pasal 18 Peraturan BKN (Badan Kepegawaian Nasioanl) no 3 tahun 2020. Kedua, sesuai dengan kasus putusan MA 68 K/TUN/2015 bahwa keputusan pengadilan menolak gugatan tergugat sudah benar, karena penggugat masuk kedalam kualifikasi melakukan perbuatan pidana dengan memanfaatkan jabatan. Kata Kunci: Pegawai Negeri Sipil, Tindak Pidana, Jabatan ABSTRACT The aims of the research are (1) to find out the arrangements for the issuance of decrees on terminating civil servants for criminal acts and (2) to carry out a legal analysis related to the issuance of decrees for ending assignments for civil servants for criminal acts related to MA 68 K/TUN /2015. This study uses a type of legal research that is normative by utilizing secondary data obtained through secondary data and primary data. The results of the first study, the issuance of a civil servant termination letter is regulated in article 87 paragraph 4 of Law No. 5 of 2014 and in Article 18 of BKN Regulation (National Personnel Agency) No. 3 of 2020. Second, in accordance with the case of the Supreme Court decision 68 K/TUN/ 2015 that the court's decision to reject the defendant's lawsuit was correct, because the plaintiff entered into the qualifications of committing a criminal act by utilizing his position. Keywords: Civil Servant, Crime, Position
Strategi Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dalam Mitigasi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami I Ketut Sudiarta; I Gd Yudha Partama; I Ketut Arnawa; Nyoman Utari Vipriyanti
RUANG: Jurnal Lingkungan Binaan (SPACE: Journal of the Built Environment) Vol 10 No 2 (2023): October 2023
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JRS.2023.v10.i02.p08

Abstract

This study aims to analyse the ability of I Gusti Ngurah Rai Airport to deal with catastrophic impacts brought by both earthquakes and tsunamis. It bases its analysis on twelve (12) indicators of earthquake and tsunami preparedness. It intends to develop strategies for dealing with these disasters to reduce the number of casualties. A questionnaire as its research instrument aided its data collection. The survey was carried out between a period of November – December 2022. The research is designed to combine qualitative and quantitative methods through a qualitative descriptive analysis approach, Likert analysis, SWOT and QSPM. The results show that I Gusti Ngurah Rai Airport Disaster Management Strategies for earthquakes and tsunamis fall in an outstanding category. Furthermore, it is emphasised that as a priority, a strategy that needs to be implemented by I Gusti Ngurah Rai Airport for earthquake and tsunami disaster mitigation is to strengthen disaster mitigation capabilities through twelve (12) earthquake and tsunami alert indicators by utilising advances in information technology. For future studies, it is hoped that new methods in disaster mitigation will be further explored.Keywords: airport; mitigation; earthquake; tsunami; victim AbstrakPenelitian ini bertujuan menganalisis kemampuan Bandara I Gusti Ngurah Rai dalam menghadapi bencana gempa bumi dan tsunami berdasarkan 12 indikator siaga gempa dan tsunami serta menyusun strategi penanggulangan bencana tersebut agar tidak ada korban jiwa. Pengumpulan data menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian dengan periode penelitian November – Desember 2022. Rancangan penelitian menggunakan kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif, melalui pendekatan analisis deskriptif kualitatif, analisis Likert, SWOT dan QSPM. Hasil penelitian menunjukkan kemampuan Bandara I Gusti Ngurah Rai dalam mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami berada pada kategori sangat baik berdasarkan 12 indikator gempa bumi dan tsunami. Strategi prioritas yang dapat diimplementasikan Bandara I Gusti Ngurah Rai untuk mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami adalah penguatan kemampuan mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami melalui 12 indikator siaga gempa bumi dan tsunami dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Untuk penelitian ke depan, diharapkan metode-metode baru akan dieksplorasi lebih lanjut.Kata kunci: bandara; mitigasi; gempa bumi; tsunami; korban
Co-Authors A A Istri Ratih Meliana Dewi A. A. Istri Indraswari A. A. Mirah Endraswari A.A. Mahendra Putra A.A.Ayu Diah Okatrini Agnes Febyrian Indah Gayatri Agus Arya Anggana Putra Anak Agung Ayu Sri Wulandari Anak Agung Gde Bagus Kresna Candra Wardhana Anak Agung Gede Agung Indra Pratama Anak Agung Ketut Andhy Dharma Laksana Ayu Surya Desita Anggraheni Cokorda Dalem Dahana Cokorda Istri Sri Pradnyaswari Pemayun Dewa Gede Semara Edi Dewa Gede Udayana Maharendra Dewa Ngakan Gede Kutha Wrehaspatia Praharsena Dewi Irmayanti Zanivah Dewi Putri Lestari, Dewi Putri Dian Pertiwi Dimitri Anggrea Noor Dr. I Made Sugiarta, M.Si. . Fabianus Bryan Mandala Lalo Putra G Marhaendra WA Gede Agus Surya Pratama Gede Sudiarta Guruh Ari Mandala Putra Gusti Ngurah Sugiana I GD Yudha Partama I Gede Agus Yuliarta I Gede Bagus Jaya Winangun I Gede Pasek Pramana I Gede Pinajeng I Gst Ngurah Agung Oka Darma Utama I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agung Bagus Wahyu Pranata I Gusti Agus Alit Doni Saputra I Gusti Agus Yuda Trisna Pramana I Gusti Ayu Bunga Dwi Utami I Gusti Ayu Pitriani I Gusti Ngurah Adi Prabawa I Gusti Ngurah Surya Adhi Kencana Putra I Kadek Suwawa Kiki Kesuma Dewa I Ketut Adi Jaya Birawan I Ketut Arnawa I Ketut Suardita I Ketut Widiastra I Komang Agus Sastra Mahayana I Komang Trisna Adi Putra I Made Andika Wesnala I Made Banda Prawira I Made Bhasudewa Krisna Narotama Pande I Made Dandi I Nengah Agus Aditya Pranata I Nengah Suharta I Nyoman Suyatna I Putu Antoni Giri I Putu Bagus Darma Saputra I Putu Soni Maaiwa Kusuma I Putu Wahyu Weda Gunawan I Putu Yoga Surawan I Wayan Adi Saputra I Wayan Bela Siki Layang I Wayan Gede Agus Setyawan I Wayan Parsa I Wayan Pegi Putra Pratama I Wayan Wisnu Saputra I Wayan Yoga Surastika I.B. Misdinata Prabawa Ibrahim R. Ida Ayu Agung Cynthia Febriyanti Ida Ayu Ari Mahayani Ida Ayu Devi Putri Parahita Ida Ayu Putu Chandra Puspita Dewi Ida Bagus Putra Pratama Kadek Agus Sudiarawan Kadek Ayu Dian Purnamasari Ningrat Dartawan Kadek Dwika Agata Krisyana Kadek Indra Yudha Kadek Sarna Kadek Warakania Ardhanareswari Ketut Putri Andayani Kezia Frederika Wasiyono Langga Populinanda Made Dwija Paramartha Kori Made Nanika Mawapusti Yadnya Made Wira Pramana Margareta Nopia Merry Venita Jarmani Ngakan Kompiang Kutha Giri Putra Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati Ni Gusti Dyah Satyawati Ni Kadek Shinta Sanistya Rahayu Ni Ketut Lasmini Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Komang Anggi Widyanti Ni Komang Ayu Indah Trisnasari Ni Luh Gede Astariyani Ni Luh Putu Ayu Prawerti Ni Luh Putu Eka Wijayanti Ni Luh Putu Nia Rahmayanti Ni Made Darmadi Ni Made Mirah Widya Gangga NI MADE TINI DWIJAYASTRI Ni Made Widnyani Putri Ni Nyoman Murniyati Ni Nyoman Wisua Wirantini Ni Putu Erna Ayu Triani Ni Putu Puja Sukmiwati Ni Putu Putrika Widhi Susmitha Ni Putu Riza Ayu Anggraini Ni Putu Sri Rahayu Mulya Ningsih Ni Wayan N. Irish Samantha Devi M. Nyoman Gede Edi Nugraha NYOMAN MAS ARYAN Nyoman Utari Vipriyanti Putu Ananda Deka Aprilresa Putu Apriliani Kumalasari PUTU DIAN PARAMYTHA Putu Jelsi Melina Putu Pebiandri Kusuma Putu Satria Satwika Anantha Putu Teguh Rahayu Rai Widiatmika Rangga Idris Affandi Rika Rahim Makaramah Sang Ayu Made Putri Suryani Wastu Ayu Diah Mahesa1 Wayan Niti Adnyani Yesayas Joel Augusto Zaenal Abidin