Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.872
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Buletin Udayana Mengabdi JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Masalah-Masalah Hukum RUANG: JURNAL LINGKUNGAN BINAAN (SPACE: JOURNAL OF THE BUILT ENVIRONMENT) JPMP
I Ketut Sudiarta
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences

Published : 112 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 112 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNGNOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG LARANGAN MENDIRIKAN BANGUN – BANGUNAN PADA DAERAH JALUR HIJAU Ni Luh Putu Ayu Prawerti; I Ketut Sudiarta; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 05, No. 05, Desember 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.318 KB)

Abstract

Judul dari penelitian ini adalah Pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Larangan Mendirikan Bangun – Bangunan Pada Daerah Jalur Hijau. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan menggunakan pendekatan perundang – Undangan dan pendekatan fakta. Kesimpulan penelitian ini adalah pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1992 di Kabupaten Badung yaitu belum efektif karena masih ada bangunan – bangunan pada daerah jalur hijau, dan bagi masyarakat yang mempunyai tanah pada daerah jalur hijau dan tetap diperuntukan sebagai jalur hijau yang hanya dimanfaatkan untuk bertani dibebaskan dari pembayaran pajak bumi dan bagunan.
PENGATURAN SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA DALAM PENATAAN RUANG DI KABUPATEN KLUNGKUNG I Made Bhasudewa Krisna Narotama Pande; Ibrahim R.; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (494.993 KB)

Abstract

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh permasalahan pengaturan sistem penanggulangan bencana dalam penataan ruang di Kabupaten Klungkung. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan sistem penanggulangan bencana di Kabupaten Klungkung serta faktor penghambat dalam mewujudkan pengaturan sistem penanggulangan bencana dalam penataan ruang di Kabupaten Klungkung. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Di Kabupaten Klungkung terdapat kekosongan norma terkait pengaturan sistem penanggulangan bencana yang seharusnya terdapat dalam perencanaan penataan ruang daerah. Hal ini berdampak pada penataan ruang yang detail sekaligus penanggulangan bencana mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Meskipun Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033 telah mengatur elemen penanggulangan bencana, namun pengaturan sistem penanggulangan bencana dalam penataan ruang belum diwujudkan secara rinci. Selain itu, penghambat terwujudnya pengaturan sistem penanggulangan bencana di Kabupaten Klungkung adalah tidak adanya peraturan daerah rencana rinci tata ruang dan tidak adanya materi muatan penanggulangan bencana.
Pengelolaan Dana Desa Sebagai Upaya Percepatan Pembangunan Desa di Desa Nyuhtebel Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem I Putu Yoga Surawan; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 6 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penulisan penelitian ini untuk mengetahui proses pengelolaan dana desa di Desa Nyuhtebel, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Metode dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang dimana memuat dua aspek penting yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum serta penelitian terhadap identifikasi hukum. Hasil studi menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan Desa Nyuhtebel Nomor 7 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, pengelolaan dana desa di Desa Nyuhtebel, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem di gunakan untuk peningkatan infrastruktur desa seperti, pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani, pembangunan saluran irigasi, penataan areal kuburan, peningkatan usaha ekonomi produktif dan pemberdayaan masyarakat. Adapun faktor yang menjadi penghambat pengelolaan dana desa meliputi: rendahnya sinkronisasi antara perencanaan di tingkat desa dan kecamatan, jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai operasional administrasi pemerintah masih terbatas, dan kurangnya intensitas sosialisasi Alokasi Dana Desa (ADD) pada masyarakat yang harus terus dikaji ulang secara mendalam, sehingga akan dapat menemukan solusi untuk meminimalkannya. Kata kunci: Dana Desa, Pengelolaan, Penghambat, Pembangunan ABSTRACT The purpose of writing this research is to find out how the management of village funds in Nyuhtebel Village, Manggis District, Karangasem Regency. The method in writing this research uses empirical legal research methods which contain two important aspects, namely research on legal effectiveness and research on legal identification. The results of the study show that based on the Nyuhtebel Village Regulation Number 7 of 2020 concerning the Village Income and Expenditure Budget for the 2021 Fiscal Year, the management of village funds in Nyuhtebel Village, Manggis District, Karangasem Regency is used for improving village infrastructure such as construction and improvement of farm roads, development irrigation channels, arrangement of grave areas, increasing productive economic business and community empowerment. Factors that hamper the management of village funds include: low synchronization between planning at the village and sub-district levels, the amount of Village Fund Allocation (VFA) as an operational government administration is still limited, and the lack of intensity of Village Fund Allocation (VFA) socialization to the community which must be continuously reviewed. in depth, so that you will be able to find a solution to minimize it. Keywords: Village Fund, Management, Barriers, Development
Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perizinan Bidang Kesehatan PUTU DIAN PARAMYTHA; I KETUT SUDIARTA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 11 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Kesehatan merupakan hak bagi setiap orang. Dalam hal ini pemerintah diharuskan untuk menjamin pelayanan kesehatn yang terjamin untuk masyarakat. Salah satu kewenangan pemerintah yaitu memantau segala kegiatan pelayanan kesehatan melalui dinas kesehatan kabupaten. Berdasarkan konsep Otonomi daerah, daerah berhak mengatur urusan pemerintahannya, salah satunya dengan mengeluarkan peraturan mengenai izin tenaga kesehatan, yang sangat perlu untuk ditegakkan mengingat pelanggaran mengenai izin tenaga kesehatan di Tabanan semakin meningkat.Penulisan ini merumuskan dua permasalahan yakni: bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perizinan Bidang Kesehatan khususnya mengenai izin praktek dokter di Kabupaten Tabanan dan faktor-faktor apakah yang menentukan pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal adalah metode penelitian hukum empiris yang menggali fakta-fakta di masyarakat serta pendekatan perundang-undangan. Penulisan jurnal ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perizinan Bidang Kesehatan belum efektif. Kata Kunci: Penegakkan Hukum, Perizinan Bidang Kesehatan, Praktik Dokter. ABSTRACT Health is a right for everyone. In this case the government is required to guarantee guaranteed health services for the community. One of the government's authorities is to monitor all health service activities through the district health office. Based on the concept of regional autonomy, regions have the right to regulate their government affairs, one of which is by issuing regulations on health personnel licenses, which are very necessary to be enforced considering violations of health personnel licenses in Tabanan are increasing. Number 9 of 2014 concerning licensing in the field of health, especially regarding licenses to practice doctors in Tabanan Regency and what factors determine the implementation of these regional regulations. The method used in journal writing is an empirical legal method that explores facts in the community and the legislative approach. The writing of this journal concluded that the implementation of Tabanan District Regulation No. 9 of 2014 concerning Licensing in the Health Sector was not yet effective. Keywords: Law Inforcement, Health Sector Licensing, Doctor’s Practice.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MINIMARKET TANPA IZIN DI KABUPATEN KLUNGKUNG Made Dwija Paramartha Kori; I Ketut Sudiarta; Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 03, April 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini berjudul Penegakan Hukum Terhadap Minimarket Tanpa Izin Di Kabupaten Klungkung. Berdasarkan fakta minimarket di Kabupaten Klungkung beroprasi tanpa memiliki izin terlebih dahulu, padahal sebelum minimarket tersebut beroprasi harus memiliki izin yang disebut SIUP seperti yang diatur dalam pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung No. 4 Tahun 2004, permasalahan yang diangkat yaitu prosedur penegakan hukum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung No. 4 Tahun 2004 terhadap minimarket tanpa izin di Kabupaten Klungkung dan kendala Pemerintah Kabupaten Klungkung berkaitan dengan penegakan hukum terhadap minimarket tanpa izin di Kabupaten Klungkung. Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu data yang langsung diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian di lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan, wawancara dengan pihak yang terkait. Akibat hukum bagi minimarket yang melanggar akan diberi teguran lisan, tertulis, minimarket membandel diancam pidana, dan kendala Pemerintah Kabupaten Klungkung berupa kendala internal dan eksternal. Saran untuk permasalahan pertama bagi Pemerintah Kabupaten Klungkung agar segera untuk membuat peraturan lebih lanjut dan yang kedua perlu penambahan jumlah personel, anggaran dan fasilitas yang memadai untuk Satpol PP Kabupaten Klungkung.
OPTIMALISASI PERAN TIM PENGAWAS ORANG ASING DI PROVINSI BALI I Nengah Agus Aditya Pranata; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 7 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (175.886 KB)

Abstract

Negara Indonesia adalah suatu negara kepulauan, salah satu pulau di Indonesia yang menjadi tujuan destinasi pariwisata bagi orang asing ialah Bali. Hal ini semenjak Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan bagi 169 negara, akibat dari kebijakan tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan devisa negara melalui sektor pariwisata, dan memberikan dampak negatif untuk terjadinya suatu tindak pidana keimigrasian, penyalahgunaan dokumen keimigrasian, kejahatan transnasional, dan lain sebagainya. Adapun permasalahan yang akan dibahas berdasarkan uraian diatas adalah bagaimana peran Tim Pengawas Orang Asing di Provinsi Bali dan bagaimanakah hambatan-hambatan yang ditemui oleh Tim Pengawas Orang Asing dalam melakukan pengawasan orang asing. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan yuridis empiris. Hasil dalam penilitian ini menunjukkan bahwa peran dari Tim Pengawas Orang Asing di Provinsi Bali adalah dengan memberikan saran serta pertimbangan kepada badan atau instansi pemerintahan terkait dalam melakukan pengawasan orang asing. Hambatan-hambatan yang ditemui oleh Tim Pengawas Orang Asing dalam melakukan pengawasan orang asing yaitu koordinasi yang diakibatkan karena adanya ego sektoral, sumber daya manusia yang terbatas dan kualitas dari pegawai negeri sipil itu sendiri, dan anggaran yang minim yang berakibat pada pengawasan orang asing belum maksimal. Kata Kunci : Keimigrasian, Orang asing, Pengawasan
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA ASING (IMTA) DI PROVINSI BALI Ni Made Widnyani Putri; I Ketut Sudiarta; Kadek Sarna
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Mei 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (39.498 KB)

Abstract

Kemampuan Daerah dalam melaksanakan otonomi sangat tergantung darisumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada di wilayahnya. Di Propinsi Bali salahsatu sumber PAD adalah Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Salah satuyang menarik dari pelaksanaan IMTA tersebut yaitu bagaimanakah pengaturan retribusiIMTA di Propinsi Bali dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi IMTA tersebut diPropinsi Bali. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris denganmenggunakan pendekatan fakta, perundang-undangan, dan analisis konsep hukum.Kesimpulan yang diperoleh adalah pengaturan pada retribusi IMTA di atur dalamPeraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 atas Perubahan Nomor 6 Tahun 2011 TentangRetribusi Perijinan Tertentu, sedangkan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaanpemungutan retribusi IMTA adalah kompetensi sumber daya manusia yang kurang.
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG MELALUI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN SEBAGAI INSTRUMEN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BULELENG I Gusti Agus Alit Doni Saputra; I Ketut Sudiarta; Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vo. 06, No. 04, Agustus 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.257 KB)

Abstract

Penelitian ini berjudul, “Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Izin Mendirikan Bangunan Sebagai Instrumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng”. Memiliki tujuan yaitu untuk Mengetahui pengaturan izin mendirikan bangunan di Kabupaten Buleleng sebagai instrument Rencana Tata Ruang Kabupaten Buleleng.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris. Melalui penelitian dan pembahasan yang dilakukakan, menemukan beberapa hasil dan temuan, dalam penerbitan izin mendirikan bangunan di terbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng. untuk implementasi di lapangan banyak bangunan gedung yang melanggar dan berdiri tanpa disertai dengan izin mendirikan bangunan. Kendala-kendala akibat kurangnya pemahaman di masyarakat dan kurangnya peran pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut, Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Buleleng adalah dengan cara mendata bangunan serta menghimbau pelanggar untuk memenuhi kewajiban dalam membangun bangunan gedung.Kata Kunci: Izin Mendirikan Bangunan, Rencana Tata Ruang Wilayah, Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Kabupaten Buleleng
IMPLEMENTASI SURAT IZIN PRAKTIK TERHADAP DOKTER DALAM MELAKUKAN PRAKTIK KESEHATAN DI RS. BHAKTI RAHAYU I Gusti Agung Bagus Wahyu Pranata; I Ketut Sudiarta; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, April 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (117.654 KB)

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Penerapan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yakni berkaitan dengan Surat Izin Praktik bagi dokter  dalam memberikan pelayanan kesehatan di RS. Bhakti Rahayu dan untuk menganalisis akibat hukum bagi dokter yang melakukan praktik pelayanan kesehatan tanpa surat izin praktik. Tulisan ini merupakan penelitian Yuridis Empiris mempergunakan data primer yang bersumber dari wawancara dan sejumlah data sekunder. Artikel ini menyimpulkan bahwa penerapan ketentuan tersebut belum efektif. Akibat hukum bagi dokter yang melakukan praktik pelayanan kesehatan tanpa Surat Izin Praktik adalah dokter dapat dikenakan sejumlah tindakan oleh Ikatan Dokter Indonesia dan Dinas Kesehatan.
PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA DENPASAR Ni Putu Sri Rahayu Mulya Ningsih; I Ketut Sudiarta; Kadek Sarna
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 05, Oktober 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (23.207 KB)

Abstract

On this period utilization and usage of spatial arrangement and areas inDenpasar City increasing and less controllable along with accelerated development.Therefore problems arise like green channel violations, permission letter to makebuilding (IMB) violations, Bali style violations, porch violations, river borderviolations, building border violations, and etc. Government, in this case Department ofSpatial and Housing of Denpasar City, have the duty to enforce local regulation ofDenpasar city so the violations can be reduced. What Obstacles that faced by thegovernment of Denpasar City to enforce the local regulation. With utilize empiricalresearch method, discovered the obstacles that government faced distinguished be twofactors, namely juridical factors and non-juridical factors. Juridical factors is lack ofcriminl sanctions set by the local regulation it self. Whereas, the non-juridical factorsassociated with law enforcement institutions, equipment and facilities, and society.
Co-Authors A A Istri Ratih Meliana Dewi A. A. Istri Indraswari A. A. Mirah Endraswari A.A. Mahendra Putra A.A.Ayu Diah Okatrini Agnes Febyrian Indah Gayatri Agus Arya Anggana Putra Anak Agung Ayu Sri Wulandari Anak Agung Gde Bagus Kresna Candra Wardhana Anak Agung Gede Agung Indra Pratama Anak Agung Ketut Andhy Dharma Laksana Ayu Surya Desita Anggraheni Cokorda Dalem Dahana Cokorda Istri Sri Pradnyaswari Pemayun Dewa Gede Semara Edi Dewa Gede Udayana Maharendra Dewa Ngakan Gede Kutha Wrehaspatia Praharsena Dewi Irmayanti Zanivah Dewi Putri Lestari, Dewi Putri Dian Pertiwi Dimitri Anggrea Noor Dr. I Made Sugiarta, M.Si. . Fabianus Bryan Mandala Lalo Putra G Marhaendra WA Gede Agus Surya Pratama Gede Sudiarta Guruh Ari Mandala Putra Gusti Ngurah Sugiana I GD Yudha Partama I Gede Agus Yuliarta I Gede Bagus Jaya Winangun I Gede Pasek Pramana I Gede Pinajeng I Gst Ngurah Agung Oka Darma Utama I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agung Bagus Wahyu Pranata I Gusti Agus Alit Doni Saputra I Gusti Agus Yuda Trisna Pramana I Gusti Ayu Bunga Dwi Utami I Gusti Ayu Pitriani I Gusti Ngurah Adi Prabawa I Gusti Ngurah Surya Adhi Kencana Putra I Kadek Suwawa Kiki Kesuma Dewa I Ketut Adi Jaya Birawan I Ketut Arnawa I Ketut Suardita I Ketut Widiastra I Komang Agus Sastra Mahayana I Komang Trisna Adi Putra I Made Andika Wesnala I Made Banda Prawira I Made Bhasudewa Krisna Narotama Pande I Made Dandi I Nengah Agus Aditya Pranata I Nengah Suharta I Nyoman Suyatna I Putu Antoni Giri I Putu Bagus Darma Saputra I Putu Soni Maaiwa Kusuma I Putu Wahyu Weda Gunawan I Putu Yoga Surawan I Wayan Adi Saputra I Wayan Bela Siki Layang I Wayan Gede Agus Setyawan I Wayan Parsa I Wayan Pegi Putra Pratama I Wayan Wisnu Saputra I Wayan Yoga Surastika I.B. Misdinata Prabawa Ibrahim R. Ida Ayu Agung Cynthia Febriyanti Ida Ayu Ari Mahayani Ida Ayu Devi Putri Parahita Ida Ayu Putu Chandra Puspita Dewi Ida Bagus Putra Pratama Kadek Agus Sudiarawan Kadek Ayu Dian Purnamasari Ningrat Dartawan Kadek Dwika Agata Krisyana Kadek Indra Yudha Kadek Sarna Kadek Warakania Ardhanareswari Ketut Putri Andayani Kezia Frederika Wasiyono Langga Populinanda Made Dwija Paramartha Kori Made Nanika Mawapusti Yadnya Made Wira Pramana Margareta Nopia Merry Venita Jarmani Ngakan Kompiang Kutha Giri Putra Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati Ni Gusti Dyah Satyawati Ni Kadek Shinta Sanistya Rahayu Ni Ketut Lasmini Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Komang Anggi Widyanti Ni Komang Ayu Indah Trisnasari Ni Luh Gede Astariyani Ni Luh Putu Ayu Prawerti Ni Luh Putu Eka Wijayanti Ni Luh Putu Nia Rahmayanti Ni Made Darmadi Ni Made Mirah Widya Gangga NI MADE TINI DWIJAYASTRI Ni Made Widnyani Putri Ni Nyoman Murniyati Ni Nyoman Wisua Wirantini Ni Putu Erna Ayu Triani Ni Putu Puja Sukmiwati Ni Putu Putrika Widhi Susmitha Ni Putu Riza Ayu Anggraini Ni Putu Sri Rahayu Mulya Ningsih Ni Wayan N. Irish Samantha Devi M. Nyoman Gede Edi Nugraha NYOMAN MAS ARYAN Nyoman Utari Vipriyanti Putu Ananda Deka Aprilresa Putu Apriliani Kumalasari PUTU DIAN PARAMYTHA Putu Jelsi Melina Putu Pebiandri Kusuma Putu Satria Satwika Anantha Putu Teguh Rahayu Rai Widiatmika Rangga Idris Affandi Rika Rahim Makaramah Sang Ayu Made Putri Suryani Wastu Ayu Diah Mahesa1 Wayan Niti Adnyani Yesayas Joel Augusto Zaenal Abidin