Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.048
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Jurnal Hukum Lex Generalis Journal of Social And Economics Research Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Law and Justice journal of social and economic research Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum
Erham
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGAWAL HAK ASASI MANUSIA MELALUI MEKANISME CONSTITUTIONAL REVIEW Erham
Journal of Social and Economics Research Vol 1 No 1 (2019): JSER, December 2019
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (695.034 KB) | DOI: 10.54783/jser.v1i1.7

Abstract

Perubahan konstitusional (constitutional reform) telah mempekuat posisi dan memberikan perlindungan (protection) terhadap HAM. Pada rezim Orde Baru, HAM seakan menjadi hal yang tabu, oleh karena itu di era reformasi yang ditandai dengan perubahan konstitusi (constitutional reform) telah mengubah secara mendasar sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, bahkan pengaturan mengenai pentingnya penegakan HAM yang disertai dengan pengaturannya melalui mekanisme penegakan hukum terhadap HAM secara konstitusional. Konstitusi telah memberikan tempat dan menjamin HAM sebagai hak konstitusional (constitutional rights). Pengaturan HAM tidak saja sebagai macan kertas, tetapi harus dilaksanakan karena yang dijamin oleh konstitusi menjadi sangat tinggi kedudukannya. Betapa pentingnya kedudukan konstitusi yang mengandung materi muatan pengaturan penyelenggaraan kekuasaan negara dan pengakuan serta perlindungan terhadap HAM. Agar konstitusi ditegakkan (enforced) setegak-tegaknya, maka harus memberikan pengaturan dan menentukan fungsi-fungsi lembaga negara agar tidak terjadi pelanggaran atas HAM. Sejalan dengan dua hal prinsip pokok konstitusi tersebut, setidaknya kehadiran Mahkamah Konstitusi (MK), melalui seperangkat kewenangan yang berhubungan dengan kekuasaan yudikatif. Di banyak negara, pendirian MK biasanya merupakan agenda reformasi hukum dengan tujuan untuk memperkuat seperangkat HAM agar pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat dihindarkan melalui mekanisme constitutional review terhadap tindakan pemerintah yang dianggap merugikan hak-hak dasar atau HAM yang dijewantahkan melalui hak konstitusional warga negara. Bahkan keberadaan MK menjadi tren di negara hukum yang demokratis (democratische rechtsstaats). Selain dari pada itu, pembentukan MK tidak saja sekedar memberikan dukungan (support) terhadap demokrasi di indonesia, akan tetapi keberadaan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk menjadi pelaku utama dalam mengawal demokrasi dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta mendukung penuh demokrasi yang berdasarkan konstitusi sehingga pada akhirnya konsep bernegara yang berdasarkan atas hukum dan kedaulatan rakyat yang kemudian dari penggabungan dua konsep tersebut maka negara kesatuan republik indonesia disebut sebagai negara demokrasi konstitusional.
KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGAWAL HAK ASASI MANUSIA MELALUI MEKANISME CONSTITUTIONAL REVIEW Erham
Journal of Social and Economics Research Vol 1 No 1 (2019): JSER, December 2019
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v1i1.7

Abstract

Perubahan konstitusional (constitutional reform) telah mempekuat posisi dan memberikan perlindungan (protection) terhadap HAM. Pada rezim Orde Baru, HAM seakan menjadi hal yang tabu, oleh karena itu di era reformasi yang ditandai dengan perubahan konstitusi (constitutional reform) telah mengubah secara mendasar sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, bahkan pengaturan mengenai pentingnya penegakan HAM yang disertai dengan pengaturannya melalui mekanisme penegakan hukum terhadap HAM secara konstitusional. Konstitusi telah memberikan tempat dan menjamin HAM sebagai hak konstitusional (constitutional rights). Pengaturan HAM tidak saja sebagai macan kertas, tetapi harus dilaksanakan karena yang dijamin oleh konstitusi menjadi sangat tinggi kedudukannya. Betapa pentingnya kedudukan konstitusi yang mengandung materi muatan pengaturan penyelenggaraan kekuasaan negara dan pengakuan serta perlindungan terhadap HAM. Agar konstitusi ditegakkan (enforced) setegak-tegaknya, maka harus memberikan pengaturan dan menentukan fungsi-fungsi lembaga negara agar tidak terjadi pelanggaran atas HAM. Sejalan dengan dua hal prinsip pokok konstitusi tersebut, setidaknya kehadiran Mahkamah Konstitusi (MK), melalui seperangkat kewenangan yang berhubungan dengan kekuasaan yudikatif. Di banyak negara, pendirian MK biasanya merupakan agenda reformasi hukum dengan tujuan untuk memperkuat seperangkat HAM agar pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat dihindarkan melalui mekanisme constitutional review terhadap tindakan pemerintah yang dianggap merugikan hak-hak dasar atau HAM yang dijewantahkan melalui hak konstitusional warga negara. Bahkan keberadaan MK menjadi tren di negara hukum yang demokratis (democratische rechtsstaats). Selain dari pada itu, pembentukan MK tidak saja sekedar memberikan dukungan (support) terhadap demokrasi di indonesia, akan tetapi keberadaan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk menjadi pelaku utama dalam mengawal demokrasi dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta mendukung penuh demokrasi yang berdasarkan konstitusi sehingga pada akhirnya konsep bernegara yang berdasarkan atas hukum dan kedaulatan rakyat yang kemudian dari penggabungan dua konsep tersebut maka negara kesatuan republik indonesia disebut sebagai negara demokrasi konstitusional.
Kearifan Lokal “Ngaha Aina Ngoho“ dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kawasan Rawan Bencana Banjir di Kabupaten Bima: Local Wisdom “Ngaha Aina Ngoho” in Protection and Environmental Management of Flood-Prone Areas in Bima District Juhriati; Erham
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 13 No. 2 (2024): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v13i2.280

Abstract

Kabupaten Bima mempunyai tingkat kerusakan lahan paling tinggi di provinsi NTB, Permasalahan saat ini di Kabupaten Bima adalah pemanfaatkan kawasan hutan sebagai ladang pertanian komoditi jagung berdampak negatif terhadap kerusakan lingkungan hidup dan rawan bencana banjir. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Internalisasi nilai-nilai kearifan lokal “Ngaha Aina Ngoho” dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Bima. Lokasi Penelitian yaitu di Kabupaten Bima pada 3 Kecamatan kawasan rawan bencana banjir yaitu kecamatan sanggar, tambora dan madapangga.Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis Internalisasi nilai-nilai kearifan lokal “Ngaha Aina Ngoho” dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Bima. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, menggambarkan bagaimana upaya masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana banjir menginternalisasi nilai-nilai kearifan lokal Ngaha Aina Ngoho.Pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi sebagai analisis yang disajikan secara deskriptif, Adapun informan peneletian ini adalah masyarakat, pemerintah desa dan kecamatan sanggar, tambora dan madapangga.
Tinjauan Hukum Implementasi Dana Desa di Desa Boro Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Irawan, Ebi; Erham; Gufran
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 8 (2025): Tema Hukum Pemerintahan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i8.1626

Abstract

The Village Fund is a strategic instrument to promote the development and welfare of rural communities, as stipulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages. However, its implementation is often hampered by aspects of transparency, accountability, and community participation. This article examines the implementation of the Village Fund program in Boro Village, Sanggar District, Bima Regency, from a legal perspective using an empirical juridical approach. The results indicate that implementation is suboptimal due to weak apparatus capacity and minimal community participation. The principles of transparency and accountability have not been fully implemented. Regulatory strengthening, capacity building, and community oversight and participation are needed for the Village Fund to have a significant impact.
Legal Protection of Local Product of Tambora Coffee as A Product of Geographical Indications in West Nusa Tenggara Province Saputri, Ika; Taufik Firmanto; Ilyas; Zuhrah; Erham; Ainun Wulandari
Law and Justice Vol. 10 No. 1 (2025): Law and Justice
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v10i1.2133

Abstract

This article is a legal research that discusses the legal protection of local tambora coffee products as a product of geographical indications in the province of West Nusa Tenggara (NTB). Writing this article aims to analyze the form of legal protection for local Tambora coffee products as a product of geographical indications in the Province of NTB. Method the method used is normative legal research, with several approaches used, namely, the statutory approach, the concept approach, the historical approach, and the analytical approach. Novelty , from this research it was found that legal facts had not been optimal in legal protection efforts for local Tambora coffee products as a product of geographical indications by the local government in NTB. The discussion from this study found the fact that legal protection efforts for local tambora coffee products as a product of geographical indications by the local government in NTB were not optimal. The local government in NTB needs to guarantee legal protection for Tambora coffee as a geographical indication in order to maintain the uniqueness of local products as a regional identity so as to avoid claims by other regions for local Tambora coffee products to be able to compete nationally and internationally. In conclusion , legal protection for local Tambora coffee products as a geographical indication product in NTB Province is not optimal. The lack of attention and supervision by the regional government in protecting the local Tambora coffee product as a geographical indication is at least indicated by the absence of regional legal products in the form of Regional Regulations (Perda) and/or Perkada which guarantee legal protection for local Tambora coffee products as a geographical indication product. Likewise, the implementation of legal protection and supervision of local Tambora coffee products as a product of geographical indications in the province of NTB still tends to be weak. The local government in NTB neglected to guarantee supervision and legal protection for local Tambora coffee products as a geographical indication. Even though it does not rule out the possibility that Tambora coffee can be branded /marketed as a product that is not only worth selling in the region but can also compete in national and international markets.  
Harmonisasi Hukum atas Disparitas Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Alfian, Walid; Erham; Ma'arij, Amar
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 8 (2025): Tema Hukum Pemerintahan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i8.1721

Abstract

There is an overlapping authority between the Constitutional Court (MK) and the Supreme Court (MA) in reviewing laws and regulations. This is evident in the disparity between the Constitutional Court's decisions No. 70/PUU-XXII/2024 and No. 23P/HUM/2024 regarding the age limit for regional head candidates. The Constitutional Court uses the 1945 Constitution as a touchstone, while the Supreme Court uses the Law. This difference creates legal uncertainty. This study aims to analyze the Judicial Review authority of the Constitutional Court and the Supreme Court and formulate a harmonization strategy to avoid disparity in decisions. This study uses a normative legal method with a statutory and conceptual approach to examine the regulation and harmonization of Judicial Review in Indonesia. Harmonization efforts can refer to Law No. 13 of 2022, one of which is through the unification of normative review institutions.
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengolahan Sampah Organik Menjadi Produk Bernilai Ekonomis : Pengabdian Darmin; Juraidin; Mastorat; Erham; Gufran; Juhriati; Jufrin; Christien Gloria Tutu; Ahmad
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 2 (October 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i2.3306

Abstract

The main problem faced by the Bumi Pajo village community is that durian peel waste, generated from seasonal consumption by the village community, has not been optimally utilized. In developing household products, the community does not yet have the skills and knowledge to process this waste into creative and marketable products, such as durian peel chips, compost materials, or crafts. As a result, the economic potential of this waste is neglected and even causes environmental problems. The implementation method of this community service program starts from an initial survey and mapping of potential partners, technical training, and mentoring the fermentation process of durian peel into vinegar that can be used as a household product or an additive in the food and health sectors. This community service program is directed at education and basic training in processing durian peel waste into vinegar, as well as its use in everyday life. The program also includes training in product packaging, local marketing strategies, and a simple introduction to digital marketing to increase product sales. The results of community service include the processing of durian peels into economically valuable products, such as durian peel chips, organic compost, and home crafts.
Pendampingan Pengelolaan Limbah Konstruksi Israjunna; Dea Zara Avila; Hadijah; M. Ziaul Fikar; Alkhair; darmin, darmin; Muhd Firmasnyah; Erham
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 5 No. 4 (2024): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN) Edisi September - Desembe
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v5i4.4624

Abstract

Perkembangan dunia konstruksi sangat pesat di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Barat Pembangunan hampir merata di setiap Kabupaten dan Kota. Pekerjaan konstruksi merupakan pekerjaan yang sangat kompleks dan tidak mudah dikelolah baik dari sisi pengadaan material, time schedjule, pekerja dan juga pengelolaan limbah sisa konstruksi. Dalam pekerjaan Gedung bertingkat khususnya di Kota Bima masih menggunakan Schafoulding konvensional dari bambu, bagisting dari dari kayu dan triplek sekali pakai. Menjadi masalah lingkungan Ketika limbah konstruksi tidak dikelola dengan baik dengan volume limbah yang terus bertambah setiap hari di site konstruksi. Metode pendampingan pengelolaan limbah konstruksi ke pekerja menjadi alternatif mengurangi penumpukan limbah konstruksi menjadi produk benilai ekonomis, seperti pembuatan pintu air smart untuk kebutuhan pertanian. Pendampingan pembuatan pintu air smart bertujuan untuk mengubah pola kerja para petani padi, petani garam, pekerja tambak dalam mengontrol elevasi kebutuhan air secara otomatis. Tujuan pengabdian ini memberi Solusi efektif bagi para petani dalam mengurangi cost pekerja dalam operasioanal kegiatan Bertani.
Co-Authors Ahmad Ainun Wulandari Alfian, Walid Alkhair Christien Gloria Tutu Darmin Darmin Darmin, Darmin Dea Zara Avila Firmanto, Taufik Gufran Hadijah Ilyas Irawan, Ebi Israjunna Juhriati Juraidin M. Ziaul Fikar Ma'arij, Amar Mastorat Muhd Firmasnyah Saputri, Ika Zuhrah