Articles
<![CDATA[KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGAWAL HAK ASASI MANUSIA MELALUI MEKANISME CONSTITUTIONAL REVIEW ]]>
<![CDATA[Erham]]>
<![CDATA[ Journal of Social and Economics Research Vol 1 No 1 (2019): JSER, December 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Ikatan Dosen Menulis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (695.034 KB)
|
DOI: 10.54783/jser.v1i1.7
<![CDATA[Perubahan konstitusional (constitutional reform) telah mempekuat posisi dan memberikan perlindungan (protection) terhadap HAM. Pada rezim Orde Baru, HAM seakan menjadi hal yang tabu, oleh karena itu di era reformasi yang ditandai dengan perubahan konstitusi (constitutional reform) telah mengubah secara mendasar sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, bahkan pengaturan mengenai pentingnya penegakan HAM yang disertai dengan pengaturannya melalui mekanisme penegakan hukum terhadap HAM secara konstitusional. Konstitusi telah memberikan tempat dan menjamin HAM sebagai hak konstitusional (constitutional rights). Pengaturan HAM tidak saja sebagai macan kertas, tetapi harus dilaksanakan karena yang dijamin oleh konstitusi menjadi sangat tinggi kedudukannya. Betapa pentingnya kedudukan konstitusi yang mengandung materi muatan pengaturan penyelenggaraan kekuasaan negara dan pengakuan serta perlindungan terhadap HAM. Agar konstitusi ditegakkan (enforced) setegak-tegaknya, maka harus memberikan pengaturan dan menentukan fungsi-fungsi lembaga negara agar tidak terjadi pelanggaran atas HAM. Sejalan dengan dua hal prinsip pokok konstitusi tersebut, setidaknya kehadiran Mahkamah Konstitusi (MK), melalui seperangkat kewenangan yang berhubungan dengan kekuasaan yudikatif. Di banyak negara, pendirian MK biasanya merupakan agenda reformasi hukum dengan tujuan untuk memperkuat seperangkat HAM agar pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat dihindarkan melalui mekanisme constitutional review terhadap tindakan pemerintah yang dianggap merugikan hak-hak dasar atau HAM yang dijewantahkan melalui hak konstitusional warga negara. Bahkan keberadaan MK menjadi tren di negara hukum yang demokratis (democratische rechtsstaats). Selain dari pada itu, pembentukan MK tidak saja sekedar memberikan dukungan (support) terhadap demokrasi di indonesia, akan tetapi keberadaan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk menjadi pelaku utama dalam mengawal demokrasi dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta mendukung penuh demokrasi yang berdasarkan konstitusi sehingga pada akhirnya konsep bernegara yang berdasarkan atas hukum dan kedaulatan rakyat yang kemudian dari penggabungan dua konsep tersebut maka negara kesatuan republik indonesia disebut sebagai negara demokrasi konstitusional.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGAWAL HAK ASASI MANUSIA MELALUI MEKANISME CONSTITUTIONAL REVIEW ]]>
<![CDATA[Erham]]>
<![CDATA[ Journal of Social and Economics Research Vol 1 No 1 (2019): JSER, December 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Ikatan Dosen Menulis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54783/jser.v1i1.7
<![CDATA[Perubahan konstitusional (constitutional reform) telah mempekuat posisi dan memberikan perlindungan (protection) terhadap HAM. Pada rezim Orde Baru, HAM seakan menjadi hal yang tabu, oleh karena itu di era reformasi yang ditandai dengan perubahan konstitusi (constitutional reform) telah mengubah secara mendasar sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, bahkan pengaturan mengenai pentingnya penegakan HAM yang disertai dengan pengaturannya melalui mekanisme penegakan hukum terhadap HAM secara konstitusional. Konstitusi telah memberikan tempat dan menjamin HAM sebagai hak konstitusional (constitutional rights). Pengaturan HAM tidak saja sebagai macan kertas, tetapi harus dilaksanakan karena yang dijamin oleh konstitusi menjadi sangat tinggi kedudukannya. Betapa pentingnya kedudukan konstitusi yang mengandung materi muatan pengaturan penyelenggaraan kekuasaan negara dan pengakuan serta perlindungan terhadap HAM. Agar konstitusi ditegakkan (enforced) setegak-tegaknya, maka harus memberikan pengaturan dan menentukan fungsi-fungsi lembaga negara agar tidak terjadi pelanggaran atas HAM. Sejalan dengan dua hal prinsip pokok konstitusi tersebut, setidaknya kehadiran Mahkamah Konstitusi (MK), melalui seperangkat kewenangan yang berhubungan dengan kekuasaan yudikatif. Di banyak negara, pendirian MK biasanya merupakan agenda reformasi hukum dengan tujuan untuk memperkuat seperangkat HAM agar pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat dihindarkan melalui mekanisme constitutional review terhadap tindakan pemerintah yang dianggap merugikan hak-hak dasar atau HAM yang dijewantahkan melalui hak konstitusional warga negara. Bahkan keberadaan MK menjadi tren di negara hukum yang demokratis (democratische rechtsstaats). Selain dari pada itu, pembentukan MK tidak saja sekedar memberikan dukungan (support) terhadap demokrasi di indonesia, akan tetapi keberadaan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk menjadi pelaku utama dalam mengawal demokrasi dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta mendukung penuh demokrasi yang berdasarkan konstitusi sehingga pada akhirnya konsep bernegara yang berdasarkan atas hukum dan kedaulatan rakyat yang kemudian dari penggabungan dua konsep tersebut maka negara kesatuan republik indonesia disebut sebagai negara demokrasi konstitusional.]]>
<![CDATA[Kearifan Lokal “Ngaha Aina Ngoho“ dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kawasan Rawan Bencana Banjir di Kabupaten Bima: Local Wisdom “Ngaha Aina Ngoho” in Protection and Environmental Management of Flood-Prone Areas in Bima District ]]>
<![CDATA[Juhriati]]>;
<![CDATA[Erham]]>
<![CDATA[ Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 13 No. 2 (2024): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34304/jf.v13i2.280
<![CDATA[Kabupaten Bima mempunyai tingkat kerusakan lahan paling tinggi di provinsi NTB, Permasalahan saat ini di Kabupaten Bima adalah pemanfaatkan kawasan hutan sebagai ladang pertanian komoditi jagung berdampak negatif terhadap kerusakan lingkungan hidup dan rawan bencana banjir. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Internalisasi nilai-nilai kearifan lokal “Ngaha Aina Ngoho” dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Bima. Lokasi Penelitian yaitu di Kabupaten Bima pada 3 Kecamatan kawasan rawan bencana banjir yaitu kecamatan sanggar, tambora dan madapangga.Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis Internalisasi nilai-nilai kearifan lokal “Ngaha Aina Ngoho” dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Bima. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, menggambarkan bagaimana upaya masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana banjir menginternalisasi nilai-nilai kearifan lokal Ngaha Aina Ngoho.Pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi sebagai analisis yang disajikan secara deskriptif, Adapun informan peneletian ini adalah masyarakat, pemerintah desa dan kecamatan sanggar, tambora dan madapangga.]]>
<![CDATA[Legal Protection of Local Product of Tambora Coffee as A Product of Geographical Indications in West Nusa Tenggara Province ]]>
<![CDATA[Saputri, Ika]]>;
<![CDATA[Taufik Firmanto]]>;
<![CDATA[Ilyas]]>;
<![CDATA[Zuhrah]]>;
<![CDATA[Erham]]>;
<![CDATA[Ainun Wulandari]]>
<![CDATA[ Law and Justice Vol. 10 No. 1 (2025): Law and Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/laj.v10i1.2133
<![CDATA[This article is a legal research that discusses the legal protection of local tambora coffee products as a product of geographical indications in the province of West Nusa Tenggara (NTB). Writing this article aims to analyze the form of legal protection for local Tambora coffee products as a product of geographical indications in the Province of NTB. Method the method used is normative legal research, with several approaches used, namely, the statutory approach, the concept approach, the historical approach, and the analytical approach. Novelty , from this research it was found that legal facts had not been optimal in legal protection efforts for local Tambora coffee products as a product of geographical indications by the local government in NTB. The discussion from this study found the fact that legal protection efforts for local tambora coffee products as a product of geographical indications by the local government in NTB were not optimal. The local government in NTB needs to guarantee legal protection for Tambora coffee as a geographical indication in order to maintain the uniqueness of local products as a regional identity so as to avoid claims by other regions for local Tambora coffee products to be able to compete nationally and internationally. In conclusion , legal protection for local Tambora coffee products as a geographical indication product in NTB Province is not optimal. The lack of attention and supervision by the regional government in protecting the local Tambora coffee product as a geographical indication is at least indicated by the absence of regional legal products in the form of Regional Regulations (Perda) and/or Perkada which guarantee legal protection for local Tambora coffee products as a geographical indication product. Likewise, the implementation of legal protection and supervision of local Tambora coffee products as a product of geographical indications in the province of NTB still tends to be weak. The local government in NTB neglected to guarantee supervision and legal protection for local Tambora coffee products as a geographical indication. Even though it does not rule out the possibility that Tambora coffee can be branded /marketed as a product that is not only worth selling in the region but can also compete in national and international markets. ]]>
<![CDATA[Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengolahan Sampah Organik Menjadi Produk Bernilai Ekonomis : Pengabdian ]]>
<![CDATA[Darmin]]>;
<![CDATA[Juraidin]]>;
<![CDATA[Mastorat]]>;
<![CDATA[Erham]]>;
<![CDATA[Gufran]]>;
<![CDATA[Juhriati]]>;
<![CDATA[Jufrin]]>;
<![CDATA[Christien Gloria Tutu]]>;
<![CDATA[Ahmad]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 2 (October 202 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jerkin.v4i2.3306
<![CDATA[The main problem faced by the Bumi Pajo village community is that durian peel waste, generated from seasonal consumption by the village community, has not been optimally utilized. In developing household products, the community does not yet have the skills and knowledge to process this waste into creative and marketable products, such as durian peel chips, compost materials, or crafts. As a result, the economic potential of this waste is neglected and even causes environmental problems. The implementation method of this community service program starts from an initial survey and mapping of potential partners, technical training, and mentoring the fermentation process of durian peel into vinegar that can be used as a household product or an additive in the food and health sectors. This community service program is directed at education and basic training in processing durian peel waste into vinegar, as well as its use in everyday life. The program also includes training in product packaging, local marketing strategies, and a simple introduction to digital marketing to increase product sales. The results of community service include the processing of durian peels into economically valuable products, such as durian peel chips, organic compost, and home crafts.]]>
<![CDATA[Pendampingan Pengelolaan Limbah Konstruksi ]]>
<![CDATA[Israjunna]]>;
<![CDATA[Dea Zara Avila]]>;
<![CDATA[Hadijah]]>;
<![CDATA[M. Ziaul Fikar]]>;
<![CDATA[Alkhair]]>;
<![CDATA[darmin, darmin]]>;
<![CDATA[Muhd Firmasnyah]]>;
<![CDATA[Erham]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 5 No. 4 (2024): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN) Edisi September - Desembe ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Dongan Dosen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55338/jpkmn.v5i4.4624
<![CDATA[Perkembangan dunia konstruksi sangat pesat di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Barat Pembangunan hampir merata di setiap Kabupaten dan Kota. Pekerjaan konstruksi merupakan pekerjaan yang sangat kompleks dan tidak mudah dikelolah baik dari sisi pengadaan material, time schedjule, pekerja dan juga pengelolaan limbah sisa konstruksi. Dalam pekerjaan Gedung bertingkat khususnya di Kota Bima masih menggunakan Schafoulding konvensional dari bambu, bagisting dari dari kayu dan triplek sekali pakai. Menjadi masalah lingkungan Ketika limbah konstruksi tidak dikelola dengan baik dengan volume limbah yang terus bertambah setiap hari di site konstruksi. Metode pendampingan pengelolaan limbah konstruksi ke pekerja menjadi alternatif mengurangi penumpukan limbah konstruksi menjadi produk benilai ekonomis, seperti pembuatan pintu air smart untuk kebutuhan pertanian. Pendampingan pembuatan pintu air smart bertujuan untuk mengubah pola kerja para petani padi, petani garam, pekerja tambak dalam mengontrol elevasi kebutuhan air secara otomatis. Tujuan pengabdian ini memberi Solusi efektif bagi para petani dalam mengurangi cost pekerja dalam operasioanal kegiatan Bertani.]]>
<![CDATA[Peranan Politik Hukum: Studi Terhadap Relasi Politik Dan Hukum Dalam Mewujudkan Negara Hukum Demokratis ]]>
<![CDATA[Rusdin]]>;
<![CDATA[Wusiat]]>;
<![CDATA[Suprinuryadin]]>;
<![CDATA[Erham]]>
<![CDATA[ Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61104/alz.v4i1.3411
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji peranan politik hukum dalam membentuk relasi antara politik dan hukum guna mewujudkan negara hukum demokratis di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa pembangunan hukum di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik yang memengaruhi proses pembentukan dan penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi politik dan hukum serta mengkaji peranan politik hukum sebagai instrumen strategis dalam memperkuat negara hukum demokratis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum memiliki peranan penting dalam menentukan arah kebijakan hukum agar sejalan dengan nilai-nilai konstitusional. Relasi politik dan hukum berpengaruh signifikan terhadap kualitas legislasi dan penegakan hukum, terutama dalam aspek keadilan, kepastian hukum, dan partisipasi publik. Penelitian ini juga menemukan bahwa tantangan utama dalam mewujudkan negara hukum demokratis di Indonesia adalah politisasi hukum dan lemahnya supremasi hukum. Oleh karena itu, penguatan politik hukum yang demokratis menjadi prasyarat utama dalam membangun sistem hukum yang adil dan berkelanjutan ]]>
<![CDATA[Peranan Politik Hukum: (Studi Terhadap Relasi Politik Dan Hukum Dalam Mewujudkan Negara Hukum Demokratis) ]]>
<![CDATA[Rusdin]]>;
<![CDATA[Wusiat]]>;
<![CDATA[Suprinuryadin]]>;
<![CDATA[Erham]]>
<![CDATA[ Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61104/alz.v4i1.3456
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji peranan politik hukum dalam membentuk relasi antara politik dan hukum guna mewujudkan negara hukum demokratis di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa pembangunan hukum di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik yang memengaruhi proses pembentukan dan penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi politik dan hukum serta mengkaji peranan politik hukum sebagai instrumen strategis dalam memperkuat negara hukum demokratis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum memiliki peranan penting dalam menentukan arah kebijakan hukum agar sejalan dengan nilai-nilai konstitusional. Relasi politik dan hukum berpengaruh signifikan terhadap kualitas legislasi dan penegakan hukum, terutama dalam aspek keadilan, kepastian hukum, dan partisipasi publik. Penelitian ini juga menemukan bahwa tantangan utama dalam mewujudkan negara hukum demokratis di Indonesia adalah politisasi hukum dan lemahnya supremasi hukum. Oleh karena itu, penguatan politik hukum yang demokratis menjadi prasyarat utama dalam membangun sistem hukum yang adil dan berkelanjutan.]]>
<![CDATA[Politik Hukum Penindakan Terhadap Pecandu Korban Penyalahgunaan Narkotika ]]>
<![CDATA[Nur Mutmainnah]]>;
<![CDATA[Eka Turkiani]]>;
<![CDATA[Sirajudin]]>;
<![CDATA[Erham]]>
<![CDATA[ Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61104/alz.v4i1.3457
<![CDATA[Penyalahgunaan narkotika masih menjadi permasalahan hukum dan sosial yang serius di Indonesia, khususnya terkait dengan penindakan terhadap pecandu yang merupakan korban penyalahgunaan narkotika. Kebijakan hukum pidana selama ini cenderung mengedepankan pendekatan represif melalui pemenjaraan, yang sering kali tidak menyentuh akar permasalahan ketergantungan narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum penindakan terhadap pecandu korban penyalahgunaan narkotika dalam sistem hukum pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan studi kepustakaan terhadap peraturan hukum serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif hukum narkotika Indonesia telah mengakui pecandu sebagai korban yang berhak memperoleh rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam praktiknya masih terdapat ketidakkonsistenan penerapan akibat dualisme kebijakan pidana, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, dan perbedaan persepsi aparat penegak hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kebijakan rehabilitasi dan penerapan pendekatan restorative justice merupakan langkah strategis untuk mewujudkan sistem penindakan narkotika yang lebih humanis dan berkeadilan.]]>
<![CDATA[Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilu Dalam Mewujudkan Keadilan Pemilu ]]>
<![CDATA[Agus Awaluddin]]>;
<![CDATA[Subhan]]>;
<![CDATA[Erham]]>
<![CDATA[ Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61104/alz.v4i1.3520
<![CDATA[ Pemilihan Umum (Pemilu) serentak sebagai perwujudan kedaulatan rakyat di Indonesia menuntut sistem penyelesaian sengketa yang adil dan kredibel. Namun, politik hukum penyelesaian sengketa Pemilu yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 dihadapkan pada tantangan fragmentasi kewenangan antara Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang menangani sengketa proses dan pelanggaran administrasi, dengan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berwenang memutus perselisihan hasil pemilu (PHPU). Konflik yurisdiksi ini semakin kompleks dalam penanganan pelanggaran bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menghambat terwujudnya Keadilan Pemilu. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus untuk meganalisis norma UU 7/2017 serta yurisprudensi terbaru. hasil pembahasan menunjukan bahwa MK cenderung melakukan aktivisme yudisial dengan memeriksa subtansi pelanggaran TSM demi keadilan substantif, sengketa. Implikasinya, diperlukan rekontruksi kelembagaan melalui penguatan imparsialitas bawaslu dan kajian serius mengenai pembentukan peradilan khusus pemilu untuk menyatukan yurisdiksi, menjamin kepastian hukum, serta mewujudkan keadilan pemilu secara holistik]]>
