Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

Pencegahan Kekerasan Seksual dan Perundungan Di Sekolah Juhriati; Amin, Muhammad; Ahmad; Imaduddin, M. Asad
SEWAGATI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 2 No 2 (2023): Sewagati: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Sarau Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61461/sjpm.v2i2.32

Abstract

Kekerasan seksual merujuk pada tindakan yang melibatkan paksaan atau pelecehan seksual terhadap seseorang tanpa persetujuan mereka. Perundungan, atau sering disebut bullying, adalah tindakan agresif dan berulang yang dilakukan oleh satu individu atau sekelompok individu terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti, merendahkan, atau mengintimidasi korban. Kekerasan seksual dan perundungan sering terjadi di lingkungan sekolah. Anak-anak dan remaja rentan menjadi korban dan pelaku tindakan ini. Namun, karena sifat tabu dari masalah ini, banyak kasus tidak dilaporkan, sehingga statistik yang ada mungkin tidak mencerminkan angka sebenarnya. Kekerasan seksual dan perundungan di sekolah memiliki dampak serius pada korban. Mereka dapat mengalami trauma psikologis, gangguan kecemasan, depresi, penurunan prestasi akademik, dan bahkan berisiko tinggi untuk bunuh diri. Lingkungan sekolah yang tidak aman juga dapat mempengaruhi seluruh populasi siswa, menghambat belajar dan pertumbuhan sosial mereka. Beberapa faktor dapat berkontribusi terhadap kekerasan seksual dan perundungan di sekolah, termasuk ketidakpedulian institusi terhadap laporan dan tindakan, kurangnya kesadaran dan pendidikan yang memadai, ketidakseimbangan kekuasaan, norma sosial yang merugikan, dan pengaruh media yang negatif. Pencegahan kekerasan seksual dan perundungan di sekolah melibatkan kerja sama antara siswa, guru, orang tua, staf sekolah, dan komunitas. Pencegahan kekerasan seksual dan perundungan di sekolah adalah tanggung jawab bersama untuk melindungi anak-anak dan remaja dari bahaya fisik dan psikologis. Dengan pendidikan yang tepat, dukungan sosial, dan tindakan proaktif, kita dapat menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan mendukung bagi semua individu
Hukum Akad Nikah Daring Pada Masa Covid-19: Perbandingan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional Nurfatihah; Juhriati; Ahmad
NALAR: Journal Of Law and Sharia Vol 1 No 3 (2023): Nalar: Jurnal of Law dan Sharia
Publisher : Sarau Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61461/nlr.v1i3.46

Abstract

Pelaksanaan akad nikah pada masa menyebarnya wabah covid 19 mendapatkan tantangan yang menyebabkan munculnya beberapa perspektif hukum. Adanya pembatasan social menyebabkan aktivitas berkumpul dilarang keras oleh pemeritah. Tidak terkecuali aktivitas berkumpul pada acara pernikahan. Hukum akad nikah daring pada masa covid-19 dalam perspektif hukum Islam Menurut Mazhab Syafi’i dan Hambali terhadap akad nikah daring, jika suami atau wali tidak berada disatu majlis (kumpulan banyak orang dalam satu tempat), maka harus mewakilkan pernikahan kepada orang yang dinilai memenuhi syarat untuk menjadi wakil wali dalam pernikahan, begitu juga dengan dua orang saksi tetap berada dalam majelis. Salah satu syarat penting dalam suatu akad pernikahan adalah adanya kesinambungan (Muttashil) antara ijab dan qabul. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal Akad nikah dinyatakan sah apabila memenuhi dua rukun yaitu ijab qabul, serta syarat-syaratnya telah dipenuhi, Imam Ahmad Bin Hanbal menginterprestasikan (kesimpulan pandangan seseorang terhadap sesuatu) satu majelis dalam arti non fisik (dapat dilihat bukan dari bentuknya) bukan masalah tempat.
Tantangan Hukum Terkait Pelecehan Seksual Anak Di Era Digital: Analisis UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE Munir; Khairunnisa; Juhriati
NALAR: Journal Of Law and Sharia Vol 1 No 2 (2023): Nalar: Jurnal of Law dan Sharia
Publisher : Sarau Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61461/nlr.v1i2.51

Abstract

Dalam menghadapi era digital yang terus berkembang, kasus pelecehan seksual anak melalui media sosial menjadi tantangan serius bagi keamanan dan perlindungan anak-anak. Artikel ini bertujuan untuk menyajikan analisis mendalam terhadap aspek hukum yang terkait dengan peningkatan kasus pelecehan seksual anak di era digital, dengan fokus khusus pada dampak dan perubahan yang diakibatkan oleh UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Melalui pemahaman mendalam terhadap ketentuan hukum yang berlaku, artikel ini menjelaskan secara rinci bagaimana UU ITE berperan dalam menanggapi dan menyelesaikan kasus-kasus pelecehan seksual anak di platform digital. Dalam konteks ini, analisis hukum mencakup aspek-aspek seperti definisi pelanggaran, yurisdiksi, dan sanksi yang dapat diberlakukan terhadap pelaku. Selain itu, artikel ini juga menyoroti tantangan-tantangan praktis yang muncul dalam penegakan hukum terkait pelecehan seksual anak di dunia maya. Dari sisi investigasi hingga proses pengadilan, berbagai aspek perlu diperhatikan agar keadilan dapat ditegakkan dengan efektif. Adapun upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan perlindungan hukum terhadap anak-anak di dunia maya menjadi esensi dalam mengatasi permasalahan ini. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya menguraikan ketentuan hukum yang terkait dengan pelecehan seksual anak melalui media sosial, tetapi juga mengajak pembaca untuk merenungkan peran semua pihak dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan mendukung perkembangan anak-anak.
WARIS BEDA AGAMA (KAJIAN KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF) Fatmah; Putra, Muh. Yunan; Juhriati
NALAR: Journal Of Law and Sharia Vol 2 No 1 (2024): Nalar: Jurnal of Law dan Sharia
Publisher : Sarau Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61461/nlr.v2i1.54

Abstract

Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang. Selama ini status perbedaan agama kerap kali menimbulkan permasalahan dimana anak yang diluar Agama Islam tidak memiliki hak terhadap harta dari orang tuanya yang muslim. Dalam hukum Islam di tegaskan bahwa orang yang berbeda agama tidak bisa terjadi hubungan waris mewarisi. Konsep Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai status hak waris beda agama terletak dalam pasal 171 hruf C Kompilasi Hukum Islam dalam hukum KHI yang berbunyi, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang dengan hukum untuk menjadi ahli waris. Jenis penelitian yang di gunakan adalah Hukum normatif studi pustaka dengan pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum doktrina di lakukan dengan cara meneliti bahan pustaka merupakan data sekunder dan biasa juga di sebut dengan data kepustakan. Hukum Islam secara tegas melarang untuk saling mewarisi apabila terjadi perbedaan agama antara kedua orang yang saling mewarisi. Hukum islam hanya memperbolehkan untuk memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama. Sementara didalam hukum BW bahwa perbedaan agama tidak menjadi masalah untuk saling mewarisi. Sedangkan di dalam hukum adat penghalang saling mewarisi antara beda agama itu tergantung dari adat masing- masing yang di anut oleh keluarga tersebut apakah di larang atau tidaknya.
Pemberdayaan Perempuan Melalui Pemahaman Hukum: Workshop Interaktif dan Pelatihan untuk Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Hukum Zuhrah; Mahmudah, Husnatul; Juhriati; Munir; Kasmar
SEWAGATI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 3 No 1 (2024): SEWAGATI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Sarau Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61461/sjpm.v3i1.65

Abstract

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang konsep hukum dan hak-hak di kalangan perempuan dengan menyelenggarakan workshop interaktif dan sesi pelatihan yang difokuskan pada topik hukum utama yang relevan dengan kehidupan mereka. Melalui pendekatan partisipatif, peserta akan terlibat dalam diskusi, studi kasus, dan latihan praktis untuk memperdalam pengetahuan hukum mereka dan mengembangkan keterampilan praktis dalam menjelajahi sistem hukum. Hasil yang diharapkan meliputi peningkatan kesadaran hukum, kemampuan yang ditingkatkan untuk mengakses sumber daya dan layanan hukum, dan pemberdayaan perempuan untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan mengatasi tantangan hukum secara efektif. Inisiatif ini pada akhirnya bertujuan untuk berkontribusi pada kemajuan kesetaraan gender dan keadilan sosial dengan membekali perempuan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menegakkan hak-hak mereka dan berpartisipasi lebih aktif dalam proses hukum. Dengan menguatkan pemahaman hukum di kalangan perempuan, diharapkan mereka dapat menghindari eksploitasi, mendapatkan perlindungan hukum yang layak, dan terlibat dalam proses pembuatan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Dengan demikian, workshop interaktif dan pelatihan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal yang signifikan dalam perjalanan menuju pemberdayaan perempuan dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil secara hukum
LAW ENFORCEMENT AGAINST CHILDREN WITH VIOLENCE Juhriati; Jufrin; Muhammad Amin
Awang Long Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v6i1.816

Abstract

The purpose of this research is first to describe the implementation of law enforcement against child victims of intercourse accompanied by violence in the Bima Kota Police PPA Unit; second, to describe the obstacles in law enforcement against child victims of violent intercourse at the Bima Kota Police PPA Unit. Empirical legal research methods (non-doctrinal), case and policy approaches, using data collection, documentation, observation and interviews and integrating with literature review of legal documents relevant to the object under study, and analyzed descriptively. The results of the study show, First, the implementation of law enforcement against child victims of violent intercourse at the Bima City Police Unit PPA is in accordance with applicable laws and regulations using the Criminal Procedure Code and the SPPA, where at the investigation level it is carried out starting with an initial examination or interrogation of witnesses who can provide clues to the incident. Then a post mortem et review was carried out on the victim's child to identify injuries to physical violence. Then the crime scene was processed at the scene to confirm other clues. Second, obstacles in law enforcement against child victims of sexual intercourse, (1) Witnesses who are still children and find it difficult to communicate during the examination process. Especially if the key witness is a child who is still traumatized by the events he witnessed. (2) There were no witnesses who saw them directly and the witnesses did not want to come to provide information. (3) There were difficulties in uncovering the cause of death of the victim's child because in the jurisdiction of the Bima City Police there were no forensic experts so they had to carry out an autopsy at the Bayangkara Hospital in Mataram. (4) There is no expert psychologist witness accompanying the child witness in proving the quality of the testimony given by the child witness.
PENUMBUHAN KARAKTER PEDULI LINGKUNGAN MELALUI GERAKAN WORLD CLEAN UP DAY KOTA BIMA Taufiqurrahman; Adnan; Juhriati; Imaduddin, Asad; Asfarina, Sharwanda; Fatur
Journal of Excellence Humanities and Religiosity Vol. 1 No. 1 (2024): Januari (2024)
Publisher : Journal of Excellence Humanities and Religiosity

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/joehr.v1i1.227

Abstract

Program Pengabdian Kepada Masyarakat bertujuan untuk memberikan kesadaran akan pentingnya menumbuhkan karakter peduli lingkungan melalui aksi Clean Up Day dengan agenda bersih pantai serta membuang sampah pada tempatnya dan merawat kebersihan demi menjaga kebersihan di sekitar kita. Kegiatan World Clena Up Day Kota Bima 2023 di ikuti oleh komunitas, pelajar dan Mahasiswa ,NGO, instansi pemerintah kota Bima. Metode yang digunakan dengan sosialisasi program aksi bersih sampah kami 13 Juta ke pemerintah kota bima/instansi, komunitas dan instansi non pemerintah akan pentingnya membersihkan sampah di lingkungan sekitar.. Manfaat yang didapatkan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat antara lain warga Negara muda (generasi Z) dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pemahaman peduli lingkungan. Luaran dari Program Pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Kota Bima akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya dan terhindar dari banjir
Pemberdayaan Anak Melalui Pelatihan Bahasa Inggris di Kelurahan Manggemaci Kota Bima Annisah, Annisah; Waliyudin, Waliyudin; Muhammad Asad Imaduddin; Bima Faturrahman; Juhriati
Journal of Excellence Humanities and Religiosity Vol. 1 No. 2 (2024): July (2024)
Publisher : Journal of Excellence Humanities and Religiosity

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/joehr.v1i2.256

Abstract

Pengabdian ini bertujuan untuk memberdayakan anak-anak di Kelurahan Manggemaci, Kota Bima, melalui pelatihan bahasa Inggris. Pelatihan ini didesain untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris anak-anak secara interaktif dan menyenangkan. Metode pelatihan yang digunakan melibatkan berbagai aktivitas kreatif dan berbasis permainan untuk memperkuat keterampilan berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Partisipasi aktif dari masyarakat setempat menjadi kunci keberhasilan dalam memperkuat lingkungan belajar yang mendukung. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan anak-anak dapat meraih peluang yang lebih luas dalam menghadapi tantangan global dan meningkatkan kualitas hidup mereka di masa depan.
DISPENSASI KAWIN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN LANGGUDU KABUPATEN BIMA Yasmin, Aulya; Zuhrah; Juhriati
NALAR: Journal Of Law and Sharia Vol 2 No 1 (2024): Nalar: Jurnal of Law dan Sharia
Publisher : Sarau Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61461/nlr.v2i2.101

Abstract

Berdasarkan data Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Pemberian dispensasi Kawin tertinggi berada di Pengadilan Agama Bima sebanyak 276 kasus. Dengan penyebab yang sama yaitu di antaranya: pasangan melakukan hubungan intim diluar nikah, pengaruh lingkungan sosial, Faktor ekonomi dan kurangnya pengetahuan tentang ketegasan hukum mengenai perkawinan yang sah. Maka dari itu peneliti mengangkat judul "Dispensasi Kawin Dan Dampaknya Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima” bertujuan untuk menemukan titik solusi dari adanya dispensasi kawin ini sehingga mengurangi tingginya angka perkawinan dibawah umur di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima dan ingin menekankan kepada pemerintah daerah agar segera membentuk sebuah kebijakan khusus untuk pemerintah Desa supaya bisa menanggulangi adanya perkawinan dibawah umur di setiap desa di Kecamatan Langgudu. Didalam penelitian ini menggunakan metode hukum non Dotrinal (sosiologis/empiris) yang dimana penelitian ini menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun prilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung mengenai perkawinan dibawah umur. Untuk menentukan penyelesaian hukumnya yaitu dengan menggunakan pendekatan sosiologis.
Kearifan Lokal “Ngaha Aina Ngoho“ dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kawasan Rawan Bencana Banjir di Kabupaten Bima: Local Wisdom “Ngaha Aina Ngoho” in Protection and Environmental Management of Flood-Prone Areas in Bima District Juhriati; Erham
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 13 No. 2 (2024): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v13i2.280

Abstract

Kabupaten Bima mempunyai tingkat kerusakan lahan paling tinggi di provinsi NTB, Permasalahan saat ini di Kabupaten Bima adalah pemanfaatkan kawasan hutan sebagai ladang pertanian komoditi jagung berdampak negatif terhadap kerusakan lingkungan hidup dan rawan bencana banjir. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Internalisasi nilai-nilai kearifan lokal “Ngaha Aina Ngoho” dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Bima. Lokasi Penelitian yaitu di Kabupaten Bima pada 3 Kecamatan kawasan rawan bencana banjir yaitu kecamatan sanggar, tambora dan madapangga.Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis Internalisasi nilai-nilai kearifan lokal “Ngaha Aina Ngoho” dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Bima. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, menggambarkan bagaimana upaya masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana banjir menginternalisasi nilai-nilai kearifan lokal Ngaha Aina Ngoho.Pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi sebagai analisis yang disajikan secara deskriptif, Adapun informan peneletian ini adalah masyarakat, pemerintah desa dan kecamatan sanggar, tambora dan madapangga.