Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

Peran Ombudsman Wilayah Riau Dalam Penanganan Pengaduan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Pekanbaru Tahun 2021-2022 Muhammad Rezky Yonanda; Zulkarnaini Zulkarnaini
Journal of Humanities Education Management Accounting and Transportation Vol. 2 No. 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/hemat.v2i1.4977

Abstract

Adanya aduan-aduan terkait penerimaan peserta didik baru oleh orangtua siswa disekolah Pekanbaru, maka dari itu peran Ombudsman Wilayah Riau sangat dibutuhkan kehadirannya dan seberapa berdampak untuk masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Ombudsman Wilayah Riau dalam penanganan pengaduan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Pekanbaru pada tahun 2021-2022. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi seberapa berhasil Ombudsman dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya orang tua dan siswa, terkait proses PPDB yang sering kali menuai kontroversi dan keluhan. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu agar peneliti bisa melihat dan meninjau sejauh mana peran ombudsman wilayah Riau dalam penanganan pengaduan terkait PPDB ini berjalan. Teori pada penelitian kali ini yaitu menggunakan teori peran lembaga publik Patarai yang terdiri dari tata kelola pemerintahan, agregasi masyarakat, dan sebagai pengawas pemerintah. Hasil penelitian kali ini yaitu menunjukkan bahwa Ombudsman Wilayah Riau berperan penting dalam memberikan layanan pengaduan, melakukan investigasi, serta merekomendasikan perbaikan sistem PPDB. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa terdapat kendala dalam pelaksanaan tugas Ombudsman, seperti kurangnya sosialisasi mengenai hak-hak masyarakat dan batasan anggaran yang mempengaruhi kapasitas kerja. Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan sosialisasi mengenai fungsi dan peran Ombudsman, serta penguatan kerja sama antara Ombudsman dan instansi pendidikan untuk menciptakan sistem PPDB yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan demikian, diharapkan peran Ombudsman dapat lebih optimal dalam melindungi hak-hak masyarakat dalam proses pendidikan.
Pengendalian Sampah pada Tempat Penampungan Sementara (TPS) Ilegal di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Nabila Alzura Faza; Zulkarnaini Zulkarnaini
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 4 No. 1 (2025): June 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i1.6526

Abstract

Sampah menjadi permasalahan yang tidak ada habisnya, salah satunya adalah keberadaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) ilegal yang semakin banyak di setiap sudut Kota Pekanbaru. Masyarakat masih banyak membuang sampah tidak sesuai jadwal dan tempat yang diperbolehkan sehingga membuat persoalan sampah ini sulit dihilangkan. Tentunya ini menjadi target oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam mengawasi oknum tidak bertanggung jawab guna meminimalisir penyebaran TPS ilegal. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Bukit Raya. Berdasarkan permasalahan yang ditemui pada penelitian ini diidentifikasikan menggunakan teori Amirullah dan Budiyono dalam Saleh (2019). Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan Metode deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat masih kurang memahami jadwal pembuangan sampah yang telah ditetapkan. Dalam hal ini sangat diperlukan perhatian pemerintah Kota Pekanbaru dalam tindakan proses penegakan hukum dan pengawasan yang berkaitan dengan pengendalian sampah pada tempat penampungan sementara (TPS) ilegal di Kecamatan Bukit Raya dapat terlaksana dengan optimal. Berdasarkan penelitian yang di lakukan dapat disimpulkan bahwa pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru masih belum optimal, hal ini dikarenakan pada tahun 2023 jumlah TPS ilegal meningkat tajam.
Innovation Adoption Process Using the Online Anywhere Service Application at the Population and Civil Registration Office of Tanah Datar Regency Riska Rahmadani; Zulkarnaini Zulkarnaini
Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Vol. 2 No. 2 (2023): September 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetish.v2i2.988

Abstract

Innovation renewal is present as an effort to use technology to optimize service to the community. One form is in the form of online services for various community affairs by government institutions. This research was conducted to find out how the process of adopting online service innovations via the Online Anywhere Service (OASE) application at the Population and Civil Registration Office of Tanah Datar Regency was carried out by the Population and Civil Registration Office (Disdukcapil) of Tanah Datar Regency using Rogers' Theory. This study uses a descriptive qualitative approach. Data were collected using field research techniques, including observation and in-depth interviews with purposive sampling techniques to determine informants. The results of this study are that online services via the OASE application for the Population and Civil Registration Office of Tanah Datar Regency were successfully adopted from the knowledge stage to the confirmation stage, because the informants considered them to be according to needs and more flexible. Pamphlets and banners are communication channels that act as initial information dissemination tools. It is also known that interpersonal communication between the community and government representatives acts as a process of exchanging information for adopters to obtain additional information. Informants' ability to use technology influences their perceptions in seeing the degree of relative advantage, suitability, and complexity of the innovation.
Peran Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam Program Pencegahan Stunting Vina Yolanda Putri; Zulkarnaini Zulkarnaini
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 1 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1329

Abstract

Stunting merupakan suatu kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang diakibatkan oleh kekurangan gizi terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Dimana kondisi gagal tumbuh pada anak balita ini disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dan pola asuh yang tidak memadai terutama dalam 1.000 HPK. Fenomena terjadinya kasus stunting di Kota Pekanbaru yaitu karena masih kurangnya minat masyarakat untuk memeriksakan kehamilan di puskesmas maupun posyandu, lalu pemahaman orang tua yang kurang mengenai bahaya stunting, dan masih banyak orang tua bayi yang tidak aktif dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan juga masih banyak ditemukan ibu menyusui yang bekerja dan tidak mau memberikan ASI, dimana ASI ini digantikan dengan susu formula. Dimana dalam permasalahan ini Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru yang menjadi salah satu pemangku kepentingan dalam pencegahan stunting di Kota Pekanbaru. Tujuan dari penelitian ini untuk memahami serta analisis dan mendeskripsikan kendala dari peran Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam program pencegahan stunting. Peneliti menggunakan teori menurut Jim Ife & Frank Tesoriero (2016) yang menyatakan peran memiliki 4 dimensi yaitu peran sebagai fasilitator, peran sebagai edukasi, peran sebagai representasional, dan peran sebagai teknis. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi di lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Peran Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam program pencegahan stunting belum maksimal.
Sistem Pendaftaran Penggadaian Barang Dan Pelelangan Barang Online Berbasis Web Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung Deppi Linda; Zulkarnaini Zulkarnaini; Ayufirdha Ayufirdha
TEKNIKA Vol. 16 No. 2 (2022): TEKNIKA
Publisher : Politeknik Negeri Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.7536007

Abstract

Di Indonesia lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Pemberian pinjaman di bank mensyaratkan barang jaminan tertentu, prosedur pinjaman relatif lama dan sulit untuk dipenuhi bagi masyarakat ekonomi, banyak masyarakat yang membutuhkan dana mengalihkan kebutuhan dananya ke lembaga keuangan non bank salah satunya  PT. Pegadaian, memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan mensyaratkan barang jaminan sebagai pegangannya, jaminan merupakan kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi utangnya kepada kreditur, dengan cara  menahan  benda  tertentu yang  bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur dari kreditur. pengembangan sistem dalam pengumpulan data menggunakan wawancara, studi pustaka, observasi, mengunakan metode air terjun dengan tahapan analisis, desain, pembuatan kode program, pengujian dan pendukung (support) atau pemeliharaan (maintenance). Sistem  pendaftaran penggadaian barang dan pelelangan berbasis web PT. pegadaian cabang bandar lampung, tempat serta kecepatan transaksi dalam proses bisnis semakin mudah, serta mempermudah  member /  user melakukan proses pemberian kredit gadai dan pembelian barang lelang dan  pengregistrasian pendaftaran anggota dan pelelangan berbasis web, lebih efisien dan efisien  dibandingkan lelang tradisional, peserta menggunakan layanan berbasis web  melakukan pendaftaran penggadaian barang dan mencari informasi lelang.
Tata Kelola Destinasi Wisata Melalui Sistem Informasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (SIPAREKRAF) di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Natasya Ilya Sahira; Zulkarnaini Zulkarnaini
JAMPARING: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata dan Pembelajaran Konseling Vol. 1 No. 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jamparing.v1i2.1016

Abstract

Tata Kelola merupakan upaya sistematis dalam suatu proses yang dilakukan dalam mencapai tujuan organisasi yang didalamnya terdapat proses perumusan tujuan dan penetapan sasaran serta pengawasan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kampar merupakan salah satu organisasi yang ada di kabupaten kampar yang memiliki visi dan misi yang handal dalam meningkatkan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan menggunakan sistem informasi pariwisata dan ekonomi kreatif dalam lingkungan masyarakat yang berbudaya dan agamis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Tata Kelola Sistem Informasi Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan serta mengetahui faktor penghambat dalam pengelolaannya. Penelitian ini menggunakan teori menurut Agus Dwiyanto yang menggunakan 6 indikator yaitu, Partisipasi, Transparansi, Akuntabilitas, Efektif dan Efisien, Kepastian Hukum, Responsif, Metode Penelitian yang digunakan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui data primer dan sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi oleh peneliti lalu di analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola sistem informasi pariwisata dan ekonomi kreatif (siparekraf) di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar sudah dilakukan berdasarkan perencanaanya, namun terdapat beberapa masalah dalam pengelolaannya seperti kurangnya sarana prasana terkait pengelolaan sistem yang disebabkan oleh faktor srana prasarana serta penempatan sumber daya manusia yang tidak sesuai pada kompetensinya. Dengan cara lebih giat lagi dalam melaksakan program-program yang menarik disetiap wisata yang ada di kabupaten kampar supaya dapat memperkenalkan SIPAREKRAF kepada masyarakat.
Penerapan Budaya Organisasi Bank Riau Kepri (BRK) Pasca Konversi dari Konvensional Ke Syariah Muhammad Dzaki; Zulkarnaini Zulkarnaini
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 4 No. 2 (2025): July 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v4i2.6030

Abstract

Budaya organisasi merupakan peran penting dalam operasional organisasi. Budaya organisasi merupakan sebuah identitas dari organisasi, namun adanya perpindahan identitas membuat Bank Riau Kepri mengalami fase transisi yaitu dari konvensional menjadi syariah yang membuat budaya organisasi berpengaruh terhadap berubahnya budaya organisasi yang lama dan budaya yang baru. Budaya organisasi sebuah perusahaan berhasil diterapkan pasca perubahan jika dalam melaksanakan perpindahan dari perbandingan budaya organisasi yang baru lebih baik dari budaya organisasi yang lama. Hal ini dilihat dari kinerja Bank Riau Kepri dari tahun 2021 – 2023. Selama periode ini terdapat kenaikan pengaduan nasabah per tahun. Hal tersebut dapat menjadi sebuah evaluasi terhadap perusahaan agar dalam penerapan budaya organisasi yang baru memiliki ouput yang baik bagi nasabah. Sehingga tinjauan dari penerapan budaya organisasi yang baru, dapat meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan sehingga mendapatkan berkah dalam bertransaksi sesuai dengan tagline Bank Riau Kepri Syariah yaitu berkah untuk semua. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis dan mengidentifikasi faktor - faktor penerapan budaya organisasi Bank Riau Kepri Syariah pasca konversi dari konvensional ke syariah penelitian ini menggunakan teori Budaya Organisasi Schein dalam ambarwati (2018) dan menghasilkan 3 indikator, diantaranya: Asumsi Dasar, Nilai – Nilai, dan Artefak Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah pemaparan tentang Penerapan Budaya Organisasi Bank Riau Kepri (BRK) Pasca Konversi Dari Konvensional Ke Syariah yang dapat dikatakan belum Optimal karena adanya pelaksanaan pelatihan pada budaya organisasi yang singkat pada pelaksanaan dan padat pada pembekalan materi.
Synergy between Universities and Local Communities in Empowering Elementary School Teachers to Design Sustainable Environmental Education Projects Amelia, Nurdesri Juni; Kurnia, Dinda; Zulkarnaini
Journal of Multidisciplinary Science: MIKAILALSYS Vol 4 No 3 (2026): Journal of Multidisciplinary Science: MIKAILALSYS
Publisher : Darul Yasin Al Sys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Environmental education in elementary schools is constrained by limited contextual resources, predominantly theoretical instruction, and insufficient teacher capacity to design sustainable environmental projects. This study examines how collaboration between higher education institutions and local communities can support teachers in developing contextual and sustainable environmental education projects. A community-based empowerment approach combined with participatory action research (PAR) was employed, involving elementary school teachers in Cluster 3, Pasir Penyu District, Indragiri Hulu Regency, Riau Province. Activities comprised preparation, needs identification, pedagogical training, project design, learning media development, mentoring, and evaluation. Data from observations, interviews, documentation, and activity evaluations were analyzed descriptively. The findings highlight collaborative partnerships as a foundation for integrating local environmental resources, community knowledge, and project-based learning into environmental education. Proposed projects included waste sorting, composting, school greening, water conservation, and school garden development. A hybrid strategy combining printed materials, digital pocketbooks, and resources accessed through QR codes was identified to support learning accessibility and program continuity. The study presents a collaborative framework for strengthening teachers’ capacity to design locally relevant environmental education projects and advancing sustainable development. Its effectiveness in improving teacher competence and students’ environmental awareness, however, requires further empirical evaluation.
The Dilemma between the People’s Economy and the Green Economy: Community Dependence on Illegal Gold Mining in Kuantan Singingi Regency Wahyuni, Wika; Dewi, Sri Rahma; Zulkarnaini
Journal of Multidisciplinary Science: MIKAILALSYS Vol 4 No 3 (2026): Journal of Multidisciplinary Science: MIKAILALSYS
Publisher : Darul Yasin Al Sys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Unlicensed gold mining (PETI) in Kuantan Singingi Regency, Riau Province, poses a governance challenge involving community livelihood needs and environmental protection. Although mining provides income-generating opportunities, it is associated with land-use changes and risks of environmental degradation. This study examines the relationships among community livelihoods, the environmental impacts of PETI, and local government capacity to support a transition toward sustainable economic development. A descriptive qualitative approach was employed through a literature review of scholarly articles, policy documents, and relevant official sources. The reviewed materials were analysed thematically across three dimensions: community livelihoods, environmental sustainability, and policy governance. Local literature reports the conversion of 2,680.03 hectares of land into unlicensed mining areas around the Singingi River between 2006 and 2018. Previous studies also address the social impacts of PETI and limitations in implementing mining control policies in Kuantan Singingi. The synthesis indicates that addressing PETI requires an integrated approach that connects livelihood opportunities, environmental protection, and policy implementation capacity. Accordingly, the study proposes a just transition strategy encompassing local economic diversification, stronger environmental monitoring and institutional coordination, environmental restoration, and the facilitation of community mining where both the location and activities satisfy applicable legal requirements. The proposed strategy contributes a basis for aligning community livelihood considerations with environmental governance and sustainable local economic development. However, given the absence of primary data collection, the extent of community economic dependence on PETI and the effectiveness of the proposed measures require further empirical investigation.
Adaptive Environmental Governance and Local Community Resilience in Addressing Tidal Flood Risks in the Peat-Coastal Lowlands of Indragiri Hilir Regency Jas, Rafis Fajri; Zulkarnaini
Journal of Multidisciplinary Science: MIKAILALSYS Vol 4 No 3 (2026): Journal of Multidisciplinary Science: MIKAILALSYS
Publisher : Darul Yasin Al Sys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tidal flooding in Indragiri Hilir Regency, Indonesia, is expanding amid lowland geographical conditions and environmental degradation, while disaster management remains reactive and community adaptation is insufficiently integrated into environmental governance. This study examines the ecological and anthropogenic drivers of tidal flooding, environmental policies, disaster budgeting, and community adaptation strategies to inform sustainable coastal environmental policy. A qualitative explanatory-critical case study was conducted in Indragiri Hilir Regency, Riau Province. Data were collected through semi-structured in-depth interviews, field observations, and document analysis and analyzed through data condensation, thematic categorization, data display, and conclusion drawing and verification. The findings indicate that the number of subdistricts affected by tidal flooding increased from three in 2019 to six in 2021. Identified drivers included land conversion in water infiltration areas, mangrove degradation, riverbank settlements, and sedimentation and waste accumulation in canals. Environmental governance was constrained by the absence of specific regulations and the Regional Disaster Management Agency’s (BPBD) annual budget of IDR 1 billion for managing multiple disaster types. Community adaptation strategies included maintaining seed reserves, adjusting planting calendars, undertaking independent evacuations, and collectively cleaning canals. These findings highlight the importance of integrating local adaptation strategies into environmental governance. The study recommends strengthening regulations, adopting risk-based budgeting, rehabilitating ecosystems, and enhancing government–community collaboration to support a transition from reactive disaster management toward sustainable coastal environmental governance.