Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.18
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Economos : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Journal of Innovative and Creativity Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research
Nur, Fuad
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search
Journal : Innovative: Journal Of Social Science Research

 1 
Optimization Of Law Enforcement Against Tax Crimes In Indonesia Nur, Fuad
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.16133

Abstract

This research aims to identify and analyze the factors influencing the enforcement of criminal law in the field of taxation and the efforts that can be made to optimize law enforcement in the field of taxation. The research method used is normative juridical research utilizing secondary data. Data collection techniques involve library study analyzed qualitatively. The research findings indicate that the factors influencing law enforcement in the field of taxation are legal factors, law enforcement officer factors, means or facilities factors, and societal factors. Furthermore, to optimize law enforcement in the field of taxation, it requires collaborative strengthening between institutions and the effectiveness of the tax judiciary system. Law enforcement is not only limited to the fulfillment of law enforcement officers resources but also requires cooperation between law enforcement agencies and other institutions amidst the complexity of tax evasion schemes with various modes of operation. In addition, the tax justice system also plays a crucial role in deterring taxpayers who commit violations. Criminal prosecution is pursued as a response and last resort due to the taxpayer's failure to fulfill all their obligations. Therefore, optimal law enforcement will create a deterrent effect for tax offenders, increase taxpayer compliance, and ultimately boost state revenue.
Hambatan Penerapan Restorative Justice Pada Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Nur, Fuad
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 1 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i1.17670

Abstract

This research examines the obstacles in applying the principles of restorative justice in resolving criminal acts of violence against child in South Konawe. The research uses normative juridical methods with statutory regulations and a case approach. Data was obtained through a literature review of primary and secondary legal materials. The results of the research show that there are two main obstacles in the implementation of restorative justice, namely legal protection for law enforcement officers who use the mediation process to take financial advantage, as well as the failure to realize peace due to the lack of recognition of criminal acts and the withdrawal of peace due to stressful conditions. To overcome these obstacles, it is necessary to strengthen the monitoring system, establish clear mechanisms regarding peace money, and increase understanding of the essence of restorative justice for all parties involved.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dengan Modus Social Engineering Nur, Fuad
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.19372

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan online dengan modus social engineering dan juga tantangan dalam pembuktiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku penipuan online dengan modus social engineering dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Selain itu, pelaku penipuan online dapat juga dijerat pasal lainnya dalam UU ITE tergantung modus operandi, kekuatan alat bukti, tingkat kerugian dan kompleksitas teknis dari kejahatan tersebut. Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada prinsip geen straf zonder schuld (tiada pidana tanpa kesalahan) yang mensyaratkan adanya unsur objektif (perbuatan melawan hukum) dan subjektif (kesalahan). Namun, dalam pembuktiannya menghadapi tantangan signifikan berupa ancaman pidana yang tidak proporsional dengan kerugian yang ditimbulkan, kompleksitas bukti digital yang mudah hilang dan memerlukan keahlian forensik khusus, kesulitan identifikasi pelaku yang menggunakan teknologi penyembunyian seperti VPN dan nomor telepon virtual, serta sifat transnasional kejahatan tersebut yang memperumit proses penegakan hukum.
Akses Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Nur, Fuad; Sirjon, Lade; Muhamad Sulihin, La Ode
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi pada pemahaman tentang betapa pentingnya akses keadilan bagi korban tindak pidana sebagai bagian dari HAM. Jenis penelitian adalah penelitian yuridis normatif dengan cara mengolah data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Adapun hasil penelitian, dengan berbagai instrumen hukum yang mengatur akses keadilan baik secara nasional maupun internasional menunjukkan betapa pentingnya akses keadilan bagi korban tindak pidana sebagai bagian dari HAM. Konsepsi HAM seputar akses keadilan berangkat dari pemikiran bahwa hak ini melekat kepada korban bukan karena pemberian suatu negara melainkan karena keberadaannya sebagai manusia sehingga hak tersebut bersifat tetap atau tidak dapat dicabut. Responsivitas berbagai pihak menjamin akses keadilan bagi korban tindak pidana yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan menjadi tolok ukur bagi kemajuan dan kualitas perlindungan HAM dalam suatu negara khususnya di Indonesia.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Penanganan Perkara Anak Nur, Fuad
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.7752

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam berjalannya proses penanganan perkara anak serta tantangan yang dihadapi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan studi kepustakaan disertai wawancara. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui penalaran dan argumentasi hukum yang komprehensif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penanganan perkara anak adalah adanya kewajiban pelaksanaan diversi pada setiap tingkat pemeriksaan yaitu pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dengan berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Namun, dalam hal diversi gagal dan dilakukan penahanan maka harus memperhatikan segala kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak. Adapun tantangan dalam penanganan perkara Anak adalah adanya kesenjangan pemahaman hukum oleh anak, identitas anak yang dengan mudah tersebar di media, stigma buruk dari masyarakat yang berdampak pada reintegrasi sosial anak, dan adanya aparat penegak hukum yang belum berperspektif kepentingan terbaik bagi anak. Peradilan pidana anak dapat menjadi sarana penting dalam menciptakan sistem yang adil dan pembinaan masa depan yang lebih baik bagi anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum, karena anak adalah aset masa depan dan generasi penerus bangsa.
Obstacles for Election Supervisory Bodies in Organizing Elections in Bone Bolango Regency Arpin, Arpin; Nur, Fuad
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.8529

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran penting Bawaslu dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Bone Bolango. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sosiologis atau empiris. Data primer dan data sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan analisis mendalam dan komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu menjalankan perannya dalam penyelenggaraan pemilu dengan melakukan pemantauan pada setiap tahapan pemilu, menyelesaikan kasus pelanggaran pemilu, dan mengevaluasi pengawasan penyelenggaraan pemilu. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala dalam menjalankan perannya secara efektif karena berbagai faktor, yaitu faktor struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Oleh karena itu, Bawaslu dituntut untuk lebih meningkatkan perannya dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya dalam pengawasan dan penyelesaian perkara pemilu dengan melibatkan masyarakat, peserta pemilu, dan pemantauan pemilu dalam pelaksanaan pengawasan pemilu, guna menjadikan demokrasi di Indonesia lebih baik.
Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ilham, Ilham; Nur, Fuad
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 2 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i2.9576

Abstract

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pencemaran nama baik dikatogorikan sebagai tindak pidana penghinaan/penistiaan terhadap seseorang. Bentuk perbuatan yang dapat dikualifisikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik dalam perspektif Undang-Undang Hukum Pidana adalah pencemaran secara lisan, pencemaran secara tertulis,fitnah dan penghinaaan ringan. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya hukum tindak pidana pencemaran nama baik dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jenis penelitian yang digunakan adalah bersifat dekskriptif yang pada umumnya bertujuan untuk memberikan gambaran tentang gejala yang terjadi dilapangan dengan secara sistimatis, faktual dan akurat terhadap obyek tertentu. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi dan dianalisis secara kualitatif. Adapun hasil penelitian (1) penyebab terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik disebabkan oleh faktor sakit hati (2) adapun upaya-upaya penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik oleh Polres Gorontalo utara ialah dengan langkah-langkah preventif, dan dan upaya represif/penindakan dengan mengacu pada KUHP Pasal 310 ayat (1). Kesimpulan dalam penelitian ini adalah (1) Terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik di wilayah hukum Polres Gorontalo Utara disebabkan faktor sakit hati dan salah d paham. (2) Penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik oleh Polres Gorontalo Utaraseharusnya di upayakan melalui langkah pre-emtif dan preventif dan upya penegakan hukum.
Penegakan Hukum yang Berkeadilan Melalui Penerapan Prinsip Restorative Justice Nur, Fuad
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11000

Abstract

Perkembangan penegakan hukum sekarang ini telah mengikuti kebutuhan hukum masyarakat, termasuk dalam hal hukum pidana. Hal itu dapat dilihat dari adanya pergeseran paradigma dari pembalasan menjadi restorative justice (keadilan restoratif) yang berorientasi pada pemulihan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan responsivitas penegak hukum dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif telah membuka ruang optimisme terciptanya keadilan dan sesuai dengan kultur bangsa Indonsia dengan cara bersama-sama pihak korban, pelaku dan masyarakat mencari solusi terbaik terhadap permasalahan hukum yang dihadapi. Adapun belum adanya aturan mengenai keadilan restoratif yang seragam digunakan semua lembaga penegak hukum, sejatinya tidak menghalangi penegak hukum dalam membantu para pihak menyelesaikan permasalahan hukum melalui keadilan restoratif guna mewujudkan keadilan yang seadil-adilnya bagi seluruh pihak yang terlibat dan juga bagi masyarakat.
Co-Authors Afoeli, La Ode Muhamad Taufiq Afoeli, La Ode Muhammad Taufiq Arpin, Arpin Demaq, La Ode Muhammad Kaisar faisal, fitriah Handrawan, Handrawan Heryanti Heryanti Hidayat , Sabrina Hidayat, Sabrina Ilham Ilham La Ode Muhamad Sulihin Lakoi, Sri Mahanur MALLARANGENG, ANDI BAU Mufakhir, La Ode Abul Muhamad Sulihin, La Ode Nur Intan, Nur Pratama, Aman Purnama, Yan Fathahillah Rahmatia , Rahmatia Rahmatia Rahmatia, Rahmatia Ramadan Tabiu, Ramadan Rosidin, Ayib Safiuddin, Sahrina Saputra, La Ode Muhammad Saleh Setiawan, Risman Sinapoy, Muhammad Sabaruddin Sirjon, Lade Syata, Wahyu Muh. Ukkas, Jumiati