Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

THE EFFECTIVENESS OF INFORMATION SERVICES IN PREVENTING STUDENT VERBAL AGGRESSION IN JUNIOR HIGH SCHOOL OF JAMBI Hijriani, Hijriani; Rasimin, Rasimin; Zubaidah, Zubaidah
Jurnal Bikotetik (Bimbingan dan Konseling: Teori dan Praktik) Vol. 8 No. 1 (2024): Volume 08 Number 1, May 2024
Publisher : Jurusan Bimbingan dan Konseling

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/bikotetik.v8n1.p28-35

Abstract

The study is entitled Effectiveness of Information Services in Preventing Verbal Aggression of Students in the Junior High School of Jambi. The focus of this research is verbal aggression that hurts someone with words. The aim of this research is to reveal whether information services prevent verbal aggression in the students of the Junior High School of Jambi. This study uses the type of quantitative research with the experimental research method of a one group pretest-posttest. The population in this study is the whole of the students of the 7th grade at the Junior High School of Jambi. Sampling techniques using cluster random sampling and lottery techniques obtained from samples of class VII I consisting of 33 students. The instruments used in this research are the lifting. The techniques used are the presentation test and the T-test. The results of this study show that: (1) the presence of students' pretest results is at a moderate level, (2) there are students' posttest results after information services have changed, (3) there is the effectiveness of information services in preventing verbal aggression of students.
Restorative Justice Approach to The Settlement of Banking Crime Cases Hijriani, Hijriani; Niasa, La; Dewi, Ayu Lestari; Yusuf, Muhammad
Susbtantive Justice International Journal of Law Vol 6 No 1 (2023): Substantive Justice International Journal of Law
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/substantivejustice.v6i1.206

Abstract

Banking crimes can now occur in a variety of new forms, which not only harm people or the wider community, but can also cause losses to the state and even the global economy. Settlement of corporate crimes, particularly banking crimes, still leads to legal accountability through diverse statutory instruments, and the imposition of sanctions tends to be oriented toward the perpetrator's criminal responsibility rather than representing the victim's interests. The purpose of this study is to examine non-litigation dispute resolution in the context of corporate banking crimes, as well as whether the concept of restorative justice can be used as an alternative to sanctions in the resolution of corporate banking crimes. The normative legal research method is used, with analytical, comparative, and statutory approaches. The study's findings indicate that the disputing parties can use the out-of-court settlement mechanism to reach an agreement. The use of this mechanism must be established through an injunction settlement institution, as it is known in the legal systems of the United States and the United Kingdom. The court may order a delay in examining the case at the request of one of the litigants if the applicant can demonstrate that there is no clear legal means. The concept of restorative justice opens the door to alternative solutions to corporate banking crimes, such as the deferred prosecution agreement policy.
Pemanfaatan Batang Pisang Sebagai Bahan Baku AlternatifDalam Pembuatan Kertas Ramah Lingkungan Afianti, Afifa Suci; Hasratin, Hasratin; Kotambunan, Jesica; Adawiah, Rabiatul; Hijria, Nur; Hijriani, Hijriani; Ramadan, Fajar; Nur R, Nofa Safitri; Hartanto, Dimas; Sari, Yudya Kurnia; Lamaniu, Moh Galang; Ariyanti, Ariyanti; Toknok, Bau; Maiwa, Arman; Rahman, Abdul; Hamka, Hamka; Misrah, Misrah
Jurnal Masyarakat Madani Indonesia Vol. 4 No. 3 (2025): Agustus
Publisher : Alesha Media Digital

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59025/4c5n3y82

Abstract

Pemanfaatan batang pisang sebagai bahan baku alternatif dalam produksi kertas ramah lingkungan merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku kayu dan mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengkaji potensi batang pisang sebagai bahan alternatif dalam pembuatan kertas yang berkelanjutan, sejalan dengan pengembangan produk berbasis limbah alam. Melalui metode pengabdian masyarakat berupa praktik pembuatan kertas, penelitian ini juga berperan dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang manfaat pemanfaatan limbah batang pisang. Kertas dari batang pisang dapat menjadi peluang bagi industri kertas yang bermanfaat untuk diproduksi dan dapat membantu meningkatkan nilai tambah ekonomi batang pisang. Hasil kegiatan ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan teknologi pembuatan kertas yang ramah lingkungan dan mendorong penerapan pemanfaatan limbah alam secara berkelanjutan di masyarakat.
Langkah-Langkah Perlindungan Hukum atas Hak Penyandang Disabilitas untuk Mendapatkan Pekerjaan Hafid, Marfua; Hijriani, Hijriani; Bariun, La Ode
Sultra Research of Law Vol 7 No 1 (2025): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v7i1.112

Abstract

Penelitian ini membahas hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam mengakses peluang kerja di Indonesia serta langkah-langkah hukum yang diambil untuk memperkuat perlindungan hak mereka. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada fakta bahwa meskipun hak atas pekerjaan dijamin oleh konstitusi dan berbagai regulasi nasional maupun internasional, penyandang disabilitas masih mengalami diskriminasi yang signifikan, baik dalam proses rekrutmen, promosi jabatan, maupun kondisi kerja yang belum inklusif. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi hambatan tersebut dan menganalisis efektivitas regulasi yang ada dalam menjamin hak penyandang disabilitas di dunia kerja. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan perbandingan, mengkaji peraturan nasional seperti UU No. 8 Tahun 2016 dan ratifikasi CRPD, serta praktik terbaik dari negara lain. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif, evaluatif, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan multidimensional, mulai dari diskriminasi eksplisit dan implisit, rendahnya pendidikan dan keterampilan, hingga kurangnya fasilitas aksesibilitas dan kesadaran perusahaan, masih menjadi kendala utama. Implementasi regulasi juga terhambat oleh minimnya pengawasan dan lemahnya sanksi bagi pelanggar. Oleh karena itu, langkah hukum seperti pemberian sanksi administratif, insentif bagi perusahaan inklusif, peningkatan fasilitas kerja, serta kampanye kesadaran dan pelatihan menjadi sangat penting. Kesimpulannya, perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas harus didukung oleh pengawasan yang efektif, dukungan politik, dan keterlibatan berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan berkeadilan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi dan implementasi kebijakan afirmatif sebagai upaya mewujudkan kesetaraan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di Indonesia
Pertanggungjawaban Perusahaan dalam Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak oleh Perusahaan Suka, Rasid; Hijriani, Hijriani
Sultra Research of Law Vol 7 No 1 (2025): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v7i1.113

Abstract

Tenaga kerja merupakan elemen penting dalam dunia usaha yang harus dilindungi hak-haknya, terutama dalam hal pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun, praktik PHK sepihak oleh perusahaan tanpa prosedur hukum yang benar masih sering terjadi dan menimbulkan kerugian bagi pekerja, baik secara finansial maupun psikologis. Penelitian ini bertujuan mengkaji bentuk pertanggungjawaban perusahaan dalam pemenuhan hak tenaga kerja yang mengalami PHK sepihak, dengan studi kasus di PT. OSS, Kabupaten Konawe. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan konseptual dan studi kasus, melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perusahaan mengklaim telah mengikuti prosedur administratif, pembayaran kompensasi kepada pekerja tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 UU Cipta Kerja, sehingga hak-hak normatif pekerja tidak terpenuhi secara substansial. Selain itu, lemahnya pengawasan aparat penegak hukum, terbatasnya akses pekerja ke lembaga penyelesaian sengketa, rendahnya pemahaman hak pekerja, dan budaya perusahaan yang permisif terhadap PHK sepihak turut menghambat efektivitas perlindungan hukum. Secara yuridis, PHK sepihak bertentangan dengan prinsip hubungan industrial yang mengedepankan mekanisme bipartit dan mediasi. Secara moral dan konstitusional, perusahaan wajib memenuhi hak pekerja sesuai amanat UUD 1945. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban perusahaan atas PHK sepihak belum mencerminkan keadilan substantif dan perlindungan hukum efektif. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas dan peningkatan literasi hak ketenagakerjaan untuk menjamin perlindungan hak pekerja secara menyeluruh.
Implikasi Hukum atas Ketidaksesuaian Akta dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan Maharani, Maharani; Munawir, La; Hijriani, Hijriani
Sultra Research of Law Vol 7 No 1 (2025): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v7i1.116

Abstract

Tanah merupakan sumber daya strategis yang memerlukan kepastian hukum untuk mencegah konflik dan sengketa pertanahan. Pemerintah Indonesia mengatur pendaftaran tanah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang mewajibkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menyampaikan akta ke Kantor Pertanahan dalam waktu tujuh hari kerja. Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab hukum PPAT terkait kewajiban penyampaian akta dan implikasi hukum keterlambatan di Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, serta analisis kualitatif deskriptif berdasarkan data wawancara dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan penyampaian akta disebabkan oleh hambatan teknis, seperti integrasi sistem digital yang belum optimal, dokumen pemohon yang tidak lengkap, dan keterlibatan pihak ketiga seperti bank. Implikasi hukum keterlambatan meliputi sanksi administratif (teguran, pembekuan akun, pemberhentian) dan potensi gugatan perdata atas kerugian yang timbul. Keterlambatan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko sengketa pertanahan. Penelitian menegaskan pentingnya sinkronisasi regulasi dengan kesiapan teknologi serta peningkatan kapasitas PPAT dan pengawasan yang efektif untuk mewujudkan sistem pertanahan yang akuntabel, transparan, dan berkeadilan.
ANALISIS KESULITAN BELAJAR DALAM MEMECAHKAN MASALAH FISIKA PADA MATERI HUKUM NEWTON TENTANG GERAK Hijriani, Hijriani; Hatibe, H. Amiruddin
JPFT (Jurnal Pendidikan Fisika Tadulako Online) Vol. 9 No. 1 (2021): JPFT (Jurnal Pendidikan Fisika Tadulako Online)
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22487/jpft.v9i1.788

Abstract

The purpose of this study was to determine students' learning difficulties in solving physics problems in Newton's Law of Motion. This research used a qualitative descriptive method which was conducted on the students of class X IPA 3 SMA Negeri 2 Sigi. Sampling was done by purposive sampling. The data in this study were collected through observation, written essay tests and interviews. Based on the results of the study, it can be concluded that the ability to solve physics problems on Newton's Law of Motion was classified as moderate category. Factors that affect the ability to solve problems or learning difficulties in physics, were: internal factors include students 'lack of interest in physics lessons, fatigue and students' lack of knowledge of Newton's Law of Motion material, students do not understand the questions well so they do not understand what the questions are asking , the use of formulas that are not precise and they do not check the completion and answer process. Meanwhile, external factors include family atmosphere, how to educate parents, parents' attention, social media, the applied curriculum and facilities to support the teaching and learning process in schools.
Marketing strategy plan for hospital X in east Jakarta during the Covid-19 pandemic Hijriani, Hijriani; Achadi, Anhari
Gema Wiralodra Vol. 14 No. 2 (2023): gema wiralodra
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/gw.v14i2.505

Abstract

The hospital marketing strategy plan is a set of strategies that the hospital can use as a hospital management and development guideline. It is essential to plan a marketing strategy in dealing with the COVID-19 pandemic during this pandemic. The East Jakarta Health Office appointed Hospital X in East Jakarta to become a referral hospital for COVID-19. This study aims to determine the marketing strategy plans used by hospitals during the COVID-19 pandemic. The method used in this study uses a descriptive-analytic design through observation, structured interviews, and using secondary data. Analysis of the research data used qualitative analysis, which consisted of data collection, reduction, and verification/conclusion data presentation. The research findings show that the marketing strategy plan carried out by X Hospital in East Jakarta during the COVID-19 pandemic is to increase information technology advances, namely by marketing superior services through digitalization. In addition, marketing is also focused on increasing COVID-19 patients by making specific promos.