Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Pengawasan Satpol Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam Menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Larangan Minuman Beralkohol Rahmatdin, A. Rahmatdin; Adhy Muhtar, Entang; Aripin, Sofjan
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.3949

Abstract

Data pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2002 menunjukkan selama periode tahun 2020 sampai 2022 penyalahgunaan terhadap minuman beralkohol masih cukup marak terjadi di Malinau, bahkan cenderung mengalami peningkatan mulai dari pelanggaran mengkonsumsi sampai dengan pelanggaran memasukkan, mengedarkan dan menjual minuman beralkohol. Tulisan ini ingin mengungkap Data pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2002 menunjukkan selama periode tahun 2020 sampai 2022 penyalahgunaan terhadap minuman beralkohol masih cukup marak terjadi di Malinau, bahkan cenderung mengalami peningkatan mulai dari pelanggaran mengkonsumsi sampai dengan pelanggaran memasukkan, mengedarkan dan menjual minuman beralkohol. Jenis penelitian ini kualitatif, dengan menggunakan dasar teori pengawasan yang terdiri dari lima dimensi. Hasil temuannya Faktor penyebab masyarakat sering mengkonsumsi miras antara lain, faktor keluarga, faktor lingkungan tempat tinggal, faktor pengaruh teman, faktor pengaruh globalisasi, sehingga pengawasan perda di Kabupaten Malinau berjalan kurang optimal. Oleh karena itu, pemerintah Kabuapten Malinau melalui penegak Perda yakni Satpol PP dan Damkar bekerjasama dengan pihak terkait lainnya seperti Polisi sebagai penegak hukum dan Disperindag sebagai pihak yang berwenang atas perizinan, pencabutan izin, dan sebagainya mengawasi dan mengurangi perizinan, penjualan, perdagangan minuman beralkohol.
Public Perception Analysis of Digital Population Identity Policy in Pontianak City Using Technology Acceptance Model (TAM) Approach Riyoldi Riyoldi; Entang Adhy Muhtar; Nina Karlina
Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE) Vol 8 No 2 (2025): Sharia Economics
Publisher : Universitas KH. Abdul Chalim Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31538/iijse.v8i2.6211

Abstract

This study aims to analyze public awareness, perception, and acceptance of the implementation of the Digital Population Identity (DIC) policy in Pontianak City. Using a theoretical framework that integrates the technology acceptance model (TAM), the theory of risk and negative consequences, and the theory of organizational trust, this study explores factors such as usefulness, ease of use, user experience, social influence, facilitating conditions, awareness, perception, and public acceptance of DIC. A questionnaire-based survey was applied to the Pontianak City community selected through a stratified random sampling method. Data analysis was carried out using descriptive and inferential statistics to identify relationships between variables and evaluate factors that influence DIC adoption. The findings of this study are expected to provide relevant information for policymakers to develop strategies for implementing more adaptive and inclusive DIC policies. In addition, this study also identifies local challenges in implementing DIC, including data security and technology access, which can be a basis for developing digital policies in the future.