Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.735
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Kertha Patrika Buletin Udayana Mengabdi JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Unram Law Review Jurnal Akta Jurnal Penelitian Pendidikan IPA (JPPIPA) Jurnal Health Sains Journal of Social Research Formosa Journal of Science and Technology (FJST) Jurnal Media Akademik (JMA) Pemuliaan Keadilan
Ni Nengah Adiyaryani
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Computer Science & IT Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
Surveillance Function in Law Enforcement in Indonesia: Integrated Criminal Justice System Perspective Ni Nengah Adiyaryani; Kadek Agus Sudiarawan
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 3 (2021)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i03.p04

Abstract

This study aims to determine the role of law enforcement officer in integrated criminal justice system and to find the concept of surveillance patterns that need to be established for law enforcement officer for the future integrated criminal justice system (ius constituendum). This is normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. Analysis using qualitative methods and the results are presented in descriptive analysis report. The results show that the integrated criminal justice system did not have an integrated surveillance system in a special form that was implemented by the law enforcement officers and its society yet. It still applying an internal and conventional surveillance pattern. Hence, empowering the existing surveillance pattern and creating an integrated surveillance pattern could be a solution to overcome the weakness of the surveillance system in the Integrated Criminal Justice System nowadays which caused by the fragmented surveillance system without any external-cross institutional surveillance.
Eksistensi Nilai Keadilan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Ni Nengah Adiyaryani; I Putu Rasmadi Arsha Putra; Ni Ketut Ngetis Megi Megayani
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i01.p06

Abstract

This research is legal research that discusses the nature of the trial of criminal cases electronically during the COVID-19 pandemic and the existence of the value of justice as the legal ideal of the Indonesian nation in the trial of criminal cases during the COVID-19 pandemic. The writing uses a normative research method using a statutory approach and a conceptual approach. The study results show that the first is essentially the implementation of electronic criminal case trials during the COVID-19 pandemic, which is an embodiment of protection and fulfillment of human rights regarding the right to obtain justice through judicial institutions during the COVID-19 pandemic. Second, regarding the existence of the value of justice, in the trial of criminal cases electronically during the COVID-19 pandemic, the value of justice still exists or is realized by the legal ideals of the Indonesian nation. PERMA No. 4 of 2020 has procedurally guaranteed the realization of a judiciary that can accommodate the interests of justice seekers in fulfilling their human rights in the form of obtaining justice through judicial institutions. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang membahas mengenai bagaimana hakikat persidangan perkara pidana secara elektronik pada masa pandemi COVID-19 dan bagaimana eksistensi nilai keadilan sebagai cita hukum bangsa Indonesia dalam persidangan perkara pidana secara elektronik pada masa pandemi COVID-19. Penulisannya menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual appoarch). Hasil penelitian menunjukkan, yang pertama secara hakikat persidangan perkara pidana secara elektronik pada masa pandemi COVID-19 adalah sebuah perwujudan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia mengenai hak untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan pada masa pandemi COVID-19. Kedua, mengenai eksistensi nilai keadilan, pada persidangan perkara pidana secara elektronik pada masa pandemi COVID-19, bahwa persidangan perkara pidana secara elektronik adalah untuk menjaga agar nilai keadilannya tetap eksis atau terwujud sesuai dengan cita hukum bangsa Indonesia. PERMA RI No. 4 Tahun 2020 secara prosedural telah menjamin terwujudkna peradilan yang mampu untuk mengakomodir kepentingan para pencari keadilan dalam memenuhi hak asasinya berupa memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan.
PEMBERHENTIAN NOTARIS DENGAN TIDAK HORMAT ATAS DASAR PAILIT DI MASA PANDEMI COVID-19 I Wayan Topik Widnyana; Ni Nengah Adiyaryani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i11.p05

Abstract

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui serta memahami terkait pemberhentian notaris dengan tidak hormat atas dasar pailit dimasa pandemi covid-19 karena adanya Kewajiban Ganti Rugi terhadap Penghadap pada Masa Pandemi Covid-19 dan Untuk mengkaji dan menganalisis secara lebih mendalam tentang Pengaturan Hukum yang tepat terkait dengan Pemberhentian Notaris secara Tidak Hormat atas Dasar Pailit. Metode Penelitian hukum normatif dengan melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang lain seperti teori maupun asas hukum. “Penelitian ini pada dasarnya menggunakan teknik analisis berupa intepretasi gramatikal guna menganalisis kata keadaan memaksa berdasarkan bahasa hukum yang dipergunakan sehari-hari yang didasarkan atas Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum Pengaturan Hukum” yang tepat terkait dengan Pemberhentian Notaris secara Tidak Hormat atas Dasar Pailit karena adanya Kewajiban Ganti Rugi terhadap Penghadap pada Masa Pandemi Covid-19. Hasil penelitian ditemukan kepailitan terhadap Notaris terjadi akibat Notaris tidak mampu memberikan ganti kerugian atas kesalahan yang telah dilakukannya saat melaksanakan jabatan sebagai seorang Notaris. Hal ini penting mengingat kewajiban Notaris untuk membayarkan kerugian yang tidak didasarkan atas suatu perjanjian. Terkait dengan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Notaris atas dasar pailit yang disebabkan kerena tidak mampunya seorang Notaris untuk memberikan ganti kerugian terhadap para pihak yang dirugikan akibat kesalahan pada saat menjalankan jabatan berdasar keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum. ABSTRACT The purpose of this paper is to find out and understand about the dishonorable dismissal of a Notary on the grounds of bankruptcy during the Covid-19 pandemic due to the Obligation to Provide Compensation for Attendance during the Covid-19 Pandemic and examine and analyze in more depth regarding the appropriate legal arrangements related to Termination Not With Respect Notary Due to Bankruptcy. Normative legal research methods by doing an inventory of laws and regulations and other legal materials such as legal theories and principles. "This research basically uses analytical techniques in the form of grammatical interpretations to analyze coercive situations based on legal language that is used daily based on the Big Indonesian Dictionary and the Legal Dictionary of Legal Arrangements" which are correct related to Disrespectful Dismissal of a Notary for Bankruptcy Reasons Due to Granting Obligations Compensation for Attendees during the Covid-19 Pandemic. The results of the study found that a Notary's bankruptcy occurred because a Notary was unable to provide compensation for the mistakes he made while carrying out his position as a Notary. This is important considering the Notary's obligation to pay for losses that are not covered by an agreement. Related to dishonorable dismissal of a Notary on the basis of bankruptcy caused by the Notary's inability to provide compensation to a party who has suffered losses due to an error in carrying out his position based on fairness, benefit and legal certainty.
MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM MENANGANI KASUS E-COMMERCE BUSINESS Wulandani, Made Yussyta; Adiyaryani, Ni Nengah
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 5 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i05.p17

Abstract

ABSTRAK Di saat ini, teknologi berkembang pesat berdampak pada sektor kegiatan perdagangan atau yang pada saat ini kerap dikenal dengan sebutan e-commerce business. Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan serta faktor dipilihnya mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa kasus e-commerce business. Penelitian ini memakai metode penelitian hukum Yuridis Normatif, melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pencarian bahan hukum dalam tulisan ini menggunakan studi dokumen, serta menggunakan analisis kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi telah diatur dalam peraturan di Indonesia dan memberikan dampak positif karena penyelesaian melalui mediasi lebih efisien; sederhana, cepat, dan biaya murah; kerahasiaan terjada; dan tidak memihak, serta dapat dilakukan melalui online. Kata Kunci: Mediasi, Mediasi Online, dan E-Commerce ABSTRACT At this time technology is developing rapidly which has an impact on the field of trading activities or what is currently often known as the e-commerce business. This study aims to determine the setting and selection factors of mediation as an alternative dispute resolution in e-commerce business cases. This study uses the Normative Juridical legal research method, through statutory and conceptual approaches. The search technique for legal materials in this paper uses document studies, as well as using qualitative analysis. The results of this study indicate that mediation has been regulated in Indonesian laws and regulations and has a positive impact because settlement through mediation is more efficient; simple, fast, and low cost; confidentiality is maintained; and impartial, and can be done online. Keywords: Mediation, Online Mediation, and E-Commerce
PEMERIKSAAN SAKSI MELALUI MEDIA TELECONFERENCE DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA Aditya, I Gede Prama; Adiyaryani, Ni Nengah
Kertha Desa Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kegunaan pembuktian dari pertanyaan kepada saksi secara jarak jauh melalui teknologi telekonferensi selama sesi pengadilan, serta untuk menegaskan apakah tindakan tersebut sah dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif sebagai metodologi penelitiannya. Temuan dari penelitian ini menjelaskan bahwa, sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, penggunaan media elektronik sebagai kekuatan pembuktian dalam telekonferensi merupakan tindakan yang sah atau diperbolehkan asalkan didukung oleh bukti legalitas. This study aims to identify the probative utility of remotely questioning witnesses through teleconference technology during court sessions, as well as to ascertain whether such action is legally permissible. The research adopts a normative legal research approach as its methodology. The findings of this study elucidate that, in accordance with the Criminal Procedure Code, the use of electronic media as evidentiary support in teleconferencing is a legitimate or permissible action, provided it is supported by proof of legality
KEWENANGAN INSPEKTORAT PROVINSI BALI SEBAGAI AHLI AUDIT DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA Banu, Ida Wayan Bagus Abby; Adiyaryani, Ni Nengah
Kertha Desa Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji memahami dan menguraikan lebih rinci terkait Kewenangan Inspektorat Provinsi Bali Sebagai Ahli Audit Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Lembaga Perkreditan Desa. Metode penilitian yang diterapkan guna menyusunan penelitian berbentuk jurnal ilmiah ini ialah metode penelitian yuridis normatif yang merupakan satu dari sekian model metode penelitian yang meletakan objeknya ialah norma hukum dari sebuah penelitian. Hasil studi menunjukan bahwa UndangUndang PTPK tidak menegaskan secara eksplisit siapa dan bagaimana kualifikasi ahli yang berhak untuk memeriksa kerugian keuangan negara, namun berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU BPK, BPK berwenang dalam menghitung dan menetapkan kerugian keuangan negara. Sementara Pasal kewenangan BPKP untuk memeriksa kerugian keuangan negara diatur dalam Pasal 3 huruf Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sedangkan KPK bersama Unit Forensik Akuntansi Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi yang bertugas menghitung kerugian negara dalam kasus tipikor berwenang untuk melakukan perhitungan terhadap kerugian negara Kewenangan Inspektorat Provinsi menjadi auditor dalam kasus tindak pidana korupsi pada LPD termaktub dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang secara eksplisit mengatur bahwa lembaga yang berhak menghitung dan menyatakan adanya kerugian negara adalah BPK. Sementara lembaga lain seperti BPKP hanya berwenang melakukan penghitungan kerugian negara, tapi tidak berhak menyatakan adanya kerugian negara. The aim of this study is to examine understanding and explaining in more detail the Authority of the Bali Provincial Inspectorate as an Audit Expert in Corruption Crimes in Village Credit Institutions. The research method applied to compile research in the form of a scientific journal is the normative juridical research method which is one of several researchmethod models whose object is the legal norms of research. The study results show that the PTPK Law does not explicitly state who and what the qualifications of experts are who have the right to examine state financial losses, however, based on Article 10 paragraph (1) of the BPK Law, the BPK has the authority to calculate and determine state financial losses. Meanwhile, the BPKP's authority to examine state financial losses is regulated in Article 3 letter of Presidential Regulation Number 192 of 2014 concerning the Financial and Development Supervisory Agency, while the Corruption Eradication Commission together with the Forensic Accounting Unit of the Corruption Detection and Analysis Directorate which is tasked with calculating state losses in corruption cases have the authority to carry out the calculations. against state losses. The authority of the Provincial Inspectorate to act as an auditor in cases of criminal acts of corruption in the LPD is contained in SEMA Number 4 of 2016 concerning the Implementation of the Formulation of the Results of the 2016 Supreme Court Chamber Plenary Meeting as Guidelines for the Implementation of Duties for the Court, which explicitly regulates that the institution has the right to calculate and stated that there was a loss to the state was the BPK. Meanwhile, other institutions such as BPKP only have the authority to calculate state losses, but do not have the right to declare state losses.
Legal Protection of Patients Who Do Care in Dental and Oral Therapists Based on Permanence No. 20 of 2016 on Permission and Maintenance of Dental Therapist Practice Putu Ria Purnami; Purwani, Sagung Putri M.E; Kartika, I Gusti Ayu Putri; Adiyaryani, Ni Nengah
Unram Law Review Vol 8 No 2 (2024): Unram Law Review(ULREV)
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ulrev.v8i2.359

Abstract

The field of health is one that is given authority by the government in carrying out the service by dentists and oral therapists. The purpose of this paper is to analyse the legal protection of patients in dental and oral therapy, as well as the legal authority and responsibility of oral and dental therapists in providing care in accordance with their competence. This study utilizes normative law. Using a Legal and Conceptual Approach to Primary Legal Materials, Secondary Law Materials, and Tertiary Legislative Materials. The Consumer Protection Act does not fully implement the legal protection for consumer patients against dental and oral therapy practices. The authority of dental and oral therapists has been regulated in Permenkes 20 of 2016, but in practice, it is not implemented in accordance with the competence and provisions in force. The dental and oral therapist's responsibility to the patient is to give only painkillers, refer to the dentist, and provide compensation according to the rules in force.
Kekhususan dalam Tahapan Penyerahan Perkara di Peradilan Militer Ni Luh Ayu Widhiarcani Laksmidewi; Ni Nengah Adiyaryani
Pemuliaan Keadilan Vol. 1 No. 4 (2024): October : Pemuliaan Keadilan
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/pk.v1i4.96

Abstract

Fields of law in Indonesia are a system that is interrelated and affects each other. That there are similarities and differences between each law, including in terms of its enforcement. For example, between the Criminal Procedure Law and the Procedural Law of Military Justice. These two areas of law have some similarities in terms of the stages of trials, but there are differences, one of which is the unfamiliarity of the pre-prosecution stage in the military courts. This study aims to find out the existence of the Commander in resolving cases and to find out the reasons for the unfamiliarity pre-prosecution stage in the Military Court. This research is a normative research with a statutory approach. In addition, this study also uses qualitative analysis techniques. English translation. The existence of the commander in the settlement of cases is part of his authority to punish. The commander in charge of the command unit and his subordinates actively participates in all stages of the examination in the military courts, both as a Superior who has the right to punish in the investigation and as a case-handling officer in the prosecution stage. The existence of the pre-prosecution stage in the Military Court will intersect with the principle of unity of command and the principle of the commander being accountable. These two principles are two important principles in addition to the principle of military interest in the Military Judiciary which is also the basis of the authority and existence of the commander in the military courts.
PENTINGNYA LEMBAGA BANTUAN HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN ACCESS TO JUSTICE  PADA KORBAN KEKERASAN SEKSUAL Ni Putu Inten Puspitasari; Ni Nengah Adiyaryani
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 3 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Maret
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i3.1642

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat kurang mampu, khususnya korban kekerasan dan/atau pelecehan seksual. Para korban kekerasan seksual seringkali sering kali sulit untuk mengakui bahwa mereka adalah korban, terutama jika mereka berasal dari berasal dari latar belakang yang kurang beruntung atau miskin. Situasi ini membuat mereka merasa lebih semakin tertindas dan tidak memiliki akses terhadap keadilan. Hak untuk mendapatkan keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum adalah hak asasi setiap individu, tanpa memandang ras, suku, agama, atau status sosial. Oleh karena itu, kehadiran Oleh karena itu, kehadiran LBH sangat penting dalam membantu korban untuk mendapatkan perlindungan hukum dan mendapatkan kembali hak-haknya yang dilanggar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, di mana penulis mengumpulkan data dari studi kasus, wawancara dengan pihak-pihak terkait, dan analisis terhadap peraturan yang berlaku. Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas LBH dalam memberikan bantuan hukum kepada korban-apakah benar-benar melayani masyarakat atau hanya berfungsi sebagai lembaga formal. Temuan-temuan menunjukkan bahwa meskipun LBH memainkan peran penting dalam memberikan akses terhadap keadilan bagi korban, namun masih ada beberapa tantangan dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan sumber daya yang terbatas, kesadaran hukum masyarakat yang rendah, dan hambatan birokrasi. Oleh karena itu, Oleh karena itu, penguatan kapasitas LBH dan penerapan kebijakan yang lebih efektif yang lebih efektif diperlukan untuk memastikan bahwa lembaga ini dapat menjalankan perannya secara optimal.
Judicial Mechanisms for Medical Disputes: A Normative Analysis of Litigation and Non-Litigation Pathways in Indonesia Gomes, Florindo Cardoso; Adiyaryani, Ni Nengah
JURNAL AKTA Vol 12, No 2 (2025): June 2025
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v12i2.47007

Abstract

Law Number 17 of 2023 controls how medical services are given in Indonesia. It also explains how to solve medical disputes. These disputes often happen because of mistakes either on purpose or by accident by healthcare workers. Articles 305, 308, and 310 explain how to handle these cases. However, they are not clear and are hard to apply. There are no clear rules about panel decisions, case deadlines, or how to judge if a doctor was negligent. This study uses a legal research method based on laws and legal ideas. It uses primary, secondary, and supporting legal sources through library research and logical analysis. The study finds that the system for solving medical disputes in Indonesia is unclear. This is because of weak law enforcement, poor legal rules, and different ways of reading the law. This creates unfairness for patients, doctors, and health institutions. To solve this, Indonesia needs to build a special medical court. This is important and urgent. By learning from other countries and adjusting it to the local legal system, such a court can bring more fairness, clarity, and faster decisions. It can also improve public trust and make health services better and safer.
Co-Authors A.A. N.Y. Darmadi Adia Pratistia Aditya, I Gede Prama Ayu Diah Pradnya Swari P.J Banu, Ida Wayan Bagus Abby Dewi, Kadek Sri Wahyuni Etik Jamsianah Gomes, Florindo Cardoso Handayani, Ni Wayan Restuti I Dewa Gede Dana Sugama I Dewa Gede Palguna I Dewa Made Suartha I Gde Satya Adhi Wicaksana I Gede Artha I Gusti Agus Yuda Trisna Pramana I Gusti Ayu Putri Kartika, I Gusti Ayu I Ketut Sudjana I Made Aryawan Saddewa I Made Dwikka Surya Pratama I Putu Rasmadi Arsha Putra I Wayan Bela Siki Layang I Wayan Parsa I Wayan Topik Widnyana Jayantiari, I Gusti Mas Rwa K. A. Sudiarawan Kadek Agus Sudiarawan Kadek Tegar Wacika Komang Ayu Trisna Cahya Dewi Lusiana Bida Made Wipra Pratistita Mulia, Moto Ni Ketut Ayu Suwandewi Ni Ketut Ngetis Megi Megayani Ni Luh Ayu Widhiarcani Laksmidewi Ni Luh Diah Febriyani Teja Santi Ni Made Diah Arista Ardiyantini Ni Made Rai Sukardi Ni Putu Inten Puspitasari Nyoman Arif Budiman Nyoman Trisna Sari Indra Pratiwi Putu Ria Purnami Sagung Putri M. E. Purwani Sagung Putri M.E.Purwani Saraswastini, Luh Putu Henny Suandika, I Nyoman Susiani, Ani Tyas Yuniawati Suroto Wulandani, Made Yussyta Yohanes Usfunan