p-Index From 2021 - 2026
9.951
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum PRO JUSTITIA Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Jurnal Komunikasi Hukum Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Law and Justice Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Jurnal Akta Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Varia Justicia Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Hukum Respublica JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Res Judicata Unes Law Review Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Jurnal Mantik Jurnal Pendidikan dan Konseling JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) Al-Adl : Jurnal Hukum Enrichment : Journal of Management HUKUM BISNIS Jurnal Hukum Bisnis SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences LEGAL BRIEF Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Devotion: Journal of Research and Community Service YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum dan Sains Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) IBLAM Law Review Sultan Agung Notary Law Review International Journal of Science and Society (IJSOC) COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) i-Latinnotary Journal: Internasional Journal of Latin Notary Journal of Law, Poliitic and Humanities Edunity: Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal Ilmu Multidisplin Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora Matriks Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Jurnal Hukum dan Keadilan Journal of Innovative and Creativity Jurnal Hukum Statuta
Claim Missing Document
Check
Articles

Hukum e-Marketplace Auction di Indonesia Sebagai Bentuk Alat Rekayasa Sosial Sunardi, Arwin Ardianto; Putra, Ido Gustiawan; Adonara, Firman Floranta; Adjie, Habib
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol. 12 No. 2 (2025): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jiph.v12i2.11990

Abstract

This study aims to analyze the law of e-Marketplace Auction in PMK No. 122 of 2023 concerning Auction Implementation Guidelines using Roscoe Pound's law as a tool of social engineering. This research is normative juridical type by describing the legal provisions of e-Marketplace Auction in PMK No. 122 of 2023 concerning Guidelines for the Implementation of Auctions. 122 of 2023 concerning Auction Implementation Guidelines with an analytical descriptive approach using Roscoe Pound's law as a tool of social engineering theory. The results of this study indicate that auctions in Indonesia have developed through the use of electronic technology which is regulated in PMK No. 122 of 2023. The enactment of PMK NO. 122 of 2023 is a form of social engineering (tool of social engineering) for the proliferation of auction practices on internet media carried out by the community as a result of technological developments. The enactment of PMK No. 122 of 2023 is a government directive to the public to conduct auctions through e-Marketplace Auction in e-commerce that has been registered with the Indonesian e-commerce association. This requirement is a form of embodiment of Roscoe Pound's theory of law as a tool of social engineering which functions to ensure the protection of public interests (state), society, and each individual so that it can be said that the legal provisions of e-Marketplace Auction in PMK No. 122 of 2023 are a form of legal participation in the process of social change in society.
Penerapan Asas Kehati- Hatian Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik untuk Meminimalisir Terjadinya Keterangan Palsu Hak Waris Sesuai dengan Kewenangannya: - Aldhi Rahmadi Muhammad; Habib Adjie
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.4992

Abstract

Penelitian ini membahasan mengenai ngaimana penerapan prinsip kehati hatian notarsi dalam pebuatan akta untuk meinimalisir terjadinya keterangan palsu yang nantinya akan merugikan notaris. Seorang notaris harus teliti dan juga menerapkan prinsip ini dalam menjalankan kewenangan serta tugasnya. Penelitian yang menggunakan metode penelitian normative ini di ambil dengan menggunakan bahan hukum promer , skunder dan tersier yang mana dilakukan dengan bahan kepustakaan. Hasil penelutian ini menggambarkan seorang notaris harus menerapkan prinsip kehatihatian untuk menghindari risiko yang merugikan berbagai pihak termasuk juga notaris dalam menjalankan kewenangan sesuai dengan UUJN yang berlaku.
Perlindungan Hukum Atas Hak Keperdataan Bagi Orang Dibawah Pengampuan (Studi Kasus Putusan Nomor 70/Pdt.P/2018/PN Banyumas) Trapsila Hardyas Beranta Riyanda; Habib Adjie
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6258

Abstract

Penulisan artikel ini membahas mengenai perlindungan hukum atas hak keperdataan bagi orang di bawah pengampuan dengan mengambil studi kasus pada putusan nomor 70/Pdt.P/2018/PN Banyumas. Dalam penelitian yang menggunakan metodoli studi kasus ini penulis menemukan bahwa akibat hukum dari sebuah pengampuan adalah terampu dinilai belum/tidak memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan Hukum. Dalam putusan ini membahas mengenai subjek hukum yang memiliki gangguan jiwa. Pertimbangan hakim dalam menetapkan seseorang sebagai pengampu berdasarkan putusan nomor 70/Pdt.p/2018/PN Banyumas adalah berdasarkan fakta hukum yang ada
LEGAL ANALYSIS OF ABUSE OF AUTHORITY BY NOTARIES IN MAKING AUTHENTIC DEEDS Aisyah Okta Setiani; Habib Adjie
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 5 No. 6 (2025): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/morfai.v5i6.4482

Abstract

A notary is a public official authorized by the state to create authentic deeds that have full evidentiary force before the law. However, in practice, notaries often abuse their authority in carrying out their duties, resulting in the loss of authenticity of the deed and causing losses to the parties. This study aims to analyze the forms of abuse of authority committed by notaries in creating authentic deeds, the resulting legal consequences, and the forms of legal accountability that can be imposed on notaries. The research method used is normative juridical, by examining applicable statutory provisions, legal doctrine, and relevant court decisions. The approaches used include a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The results of the study indicate that abuse of authority by notaries can occur in various forms, including creating deeds without the presence of the parties, falsifying data, and providing false information in the deed. These actions not only violate the principles of professionalism and integrity of the notary's office, but also result in the deed losing its evidentiary force. Legal accountability for notaries who abuse their authority can take the form of administrative, civil, or criminal sanctions, depending on the level of error and the impact of their actions. To prevent recurrence of abuse of authority, it is necessary to strengthen the oversight system by the Notary Supervisory Board, improve moral integrity, and update the notary professional ethics education and training system. Keywords: Notary, Authentic Deed, Abuse of Authority, Legal Accountability, Professionalism
Kewenangan Menteri Hukum Menetapkan Pengurus Organisasi Ikatan Notaris Indonesia Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum Nomor 24 Tahun 2025 Silviana, Novita Linda; Adjie, Habib
UNES Law Review Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/a55rx165

Abstract

Amanat UUJN perubahan tahun 2014 Pasal 82 ayat 5 menyebutkan dalam penetapan, pembinaan, dan pengawasan terhadap organisasi notaris diatur dalam peraturan menteri, peraturan menteri tersebut baru diundangkan pada tanggal 17 Juni 2025, namun dalam Permenkum khususnya Pasal 9 ayat 1 yang menyebutkan bahwa dalam keadaan tertentu menteri melalui direktur jenderal dapat menetapkan pengurus organisasi notaris, tentu hal ini menarik untuk dikaji lebih lanjut dikarenakan Pasal 82 ayat 3 UUJN yang mengatakan bahwa organisasi notaris bersifat bebas dan mandiri, selain itu dalam UU Ormas juga menyebutkan bahwa sengketa yang berkaitan dengan internal organisasi maka penyelesaian melalui AD/ART organisasi apabila tidak kunjung selesai maka diselesaikan melalui gugatan ke pengadilan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan pendekatan kepada Undang-Undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Adapun hasil dari pembahasan ini yaitu apabila kita mengkaji dari segi teori hans kelsen tentang jenjang norma maka ketentuan pasal 9 ayat 1 tersebut bertentangan dengan peraturan yang berada diatasnya yakni UU dan PP Ormas, dan UUJN sedangkan apabila kita mengkaji dari teori hukum H.LA. Hart mengatakan bahwa hukum itu terkadang tidak selalu berada pada ruang yang gelap maupun terang terkadang dia berada dalam ruang atau lingkup yang abu-abu.
The Effect of the Execution of the Sale of the Right Object on the Position of Bank Creditors Stevani Komara; Habib Adjie
Edunity Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 2 No. 5 (2023): Edunity : Social and Educational Studies
Publisher : PT Publikasiku Academic Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57096/edunity.v2i5.98

Abstract

The results of this study show that the right of liability is the object of guarantee that is most in demand by creditors (banks) as debt collateral. The value of the rights contained in thecertificate of rights of dependents has an important influence in determining the position of creditors as creditors who have preferential rights or only limited to as a concurrent creditor. If the value of the dependent rights has a greater value than the debtor's debt, then the creditor's position as the holder of the liability right is the preferred creditor, which takes precedence repayment of it than other creditors. However, the determination ofthe creditor's position as a preferred creditor or not can also be viewed from the proceeds of the sale of the object of liability from the results of auction execution. If the selling price of theobject of liability is greater than the debtor's debt, the creditor has the right to take precedence over full repayment by taking the proceeds Net sales are only limited to debtors. Meanwhile, if the proceeds from the sale of the object of liability are smaller than the debtor's debt, then the remaining debt of the debtor positions the creditor as a concurrent creditor meaning that the repayment of the remaining debtor is divided equally with other creditors
Legal Implications of a Good Faith Land Buyer Based on a Binding Agreement for Sale and Purchase in Full Entered Into Bankruptcy Boedel Rudi Indra Jaya; Habib Adjie
Edunity Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 3 No. 1 (2024): Edunity : Social and Educational Studies
Publisher : PT Publikasiku Academic Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57096/edunity.v3i1.218

Abstract

The results of this study show that the regulations used as the basis for the bankruptcy boedel on land purchased based on evidence in the form of a Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB) in full entered by the receivership into the bankruptcy boedel section are generally based on Articles 1131, 1132 of the Civil Code and Article 21 of the Bankruptcy Law and PKPU. When examining point b of the formulation of the civil chamber law number 7 SEMA Number 4 of 2016 that the purchase of land in good faith which is only proven by PPJB is paid off and the land is under its control, then the ownership of the land is legally valid. Therefore, the determination of bankruptcy boedel by the curator must heed the element of justice for land buyers in good faith. The legal implication of the act of the curator deliberately inserting the land that was sold and purchased based on PPJB Paid into the bankruptcy boedel is that it can be canceled. The cancellation can be done through a lawsuit filed by the buyer as stipulated in Article 3 paragraph (1) of the Bankruptcy Law and PKPU. This is because the purchase of land and/or buildings purchased by buyers who have good intentions and have been physically controlled is legally valid, therefore the act of the curator entering the buyer's land previously purchased from the seller based on PPJB Lunas is a wrong legal act, because it has implications for harming buyers who have obtained the land by legal means
Transformasi Digital Dalam Praktik Kenotariatan: Implementasi Sertifikat Elektronik Untuk Akta Otentik Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Maulita Tri Rosyida; Rusdianto Sesung; Habib Adjie
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.4763

Abstract

Digital transformation has rapidly penetrated various sectors, notably including notarial practices across Indonesia. This article is dedicated to analyzing the practical implementation of electronic certificates when notaries manufacture authentic deeds. The analysis refers specifically to Law No. 2 of 2014, which amends the Notary Position Law (UUJN), and examines its relationship with the Law on Information and Electronic Transactions (UU ITE). The adoption of electronic certificates and electronic signatures (TTE) holds significant promise, aiming for efficiency, speed, and enhanced security of legal documents, fully aligning with the modern concept of "Cyber Notary". Nevertheless, this study revealed a critical finding: a normative discrepancy exists. While the UUJN still conservatively mandates physical presence and written form, the ITE Law boldly acknowledges the validity of electronic documents. This regulatory gap is consequential. The absence of explicit regulations concerning electronic authenticated deeds created by notaries directly results in legal uncertainty regarding the deed's strength of proof. Consequently, we assert the urgent need for harmonizing regulations. Developing an integrated digital infrastructure is also vital to guarantee legal certainty and protection for both the public and notaries as they navigate the digital era.
TERGERUSNYA DROIT DE PREFERENCE (ASAS PRIORITAS) KREDITOR, KETIKA DEBITOR TERSANGKUT TINDAK PIDANA KORUPSI adjie, habib
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 8 No. 2 (2019): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v0i0.435

Abstract

Bahwa salah satu ciri Hak Tanggungan, yaitu kepada Kreditor sebagai pemegang  Hak Tanggungan diberikan kedudukan yang diutamakan kepada pemegang jaminan (droit de preference), yaitu Kreditornya. Ciri seperti ini tercantum dalam kalimat terakhir Pasal 1 angka 1 UUHT, yaitu ”...yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain”. Kemudian ciri tersebut disebutkan pula dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b UUHT pada kalimat terakhir ditegaskan bahwa ” ...pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului daripada kreditor-kreditor lainnya”. Kedudukan yang diutamakan bagi Kreditor menjadi menjadi tergerus ketika harta yang dijaminan utang Debitor ke Kreditor ternyata Debitor tersangkut korupsi. Harta benda milik Debitor tersebut disita atas perintah pengadilan, padahal harta benda tersebut sedang dijaminkan kepada Kreditor. Jika terjadi seperti Droit de Preference dari Kreditor menjadi tidak diutamakan lagi karena yang harus didahulukan pemenuhanyan atau pengembalianyan kepada negara, yang pada akhirnya Kreditor hanya akan menerima sisanya jika ada, tapi jika tidak ada maka Kreditor akan sangat dirugikan. Dalam Pasal 19 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Upaya hukum yang bisa dilakukan oleh Kreditor hanyalah mengajukan/mengirimkan Surat Keberatan kepada pengadilan yang menjatuhkan sita, meskipun demikian tidak menangguhkan pelaksanaan putusan pengadilan. Dengan pengaturan seperti itu Kreditor yang beritikad baik pun dirugikan dan droit de preference (asas prioritas) bagi kreditor sudah tidak memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum.Kata kunci: Debitor; Droit de Preference; KreditorAbstract: Whereas one of the characteristics of the Underwriting Right, namely to the Creditor as the Holder of the Underwriting Right, is given a priority position to the guarantee holder (Droit de preference), namely the Creditor. Such characteristics are listed in the last sentence of Article 1 number 1 of the UUHT, namely "... which gives a certain creditor's priority to other creditors". Then this feature is also mentioned in Article 20 paragraph (1) letter b of the UUHT in the last sentence. It is stated that "... the Holder of Mortgage with the right to precede other creditors". The preferred position for Creditors becomes eroded when the assets guaranteed by the Debtor's debt to the Creditors are found to be involved in corruption. Debtor property is confiscated by court order, even though the property is being pledged to the creditor. If something happens like Droit de Preference from a creditor becomes no longer a priority because it must be prioritized to fulfillment or return to the state, which in the end, the creditor will only receive the rest if there is, but if there are no creditors will be greatly disadvantaged. In Article 19 paragraph (2) and (3) of Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption, a legal remedy which can be carried out by Creditors is only to submit / send an Objection Letter to the court that imposed the seizure, however it does not suspend the implementation of the court's decision. With such an arrangement, creditors with good intentions are disadvantaged, and Droit de preference (priority principle) for creditors has not provided legal protection and legal certainty.Keywords: Debtor; Droit de Preference; Creditor
The Authority of Notaries in Executing Deeds Beyond Their Official Jurisdiction: A Study of the Principle of Territoriality and Legal Certainty Abrori, Khayan; Adjie, Habib
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 3 (2026): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i3.3116

Abstract

This study aims to analyze the authority of Notaries in executing deeds outside their official jurisdiction based on the principles of territoriality and legal certainty. The issue arises because, in practice, some Notaries draft deeds beyond their designated jurisdiction as determined in their appointment decree, which normatively contradicts Article 18 of Law No. 2 of 2014 concerning Notary Office. This situation raises legal concerns regarding the validity of the deed and the accountability of the Notary as a public official. This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. The statutory approach examines the relationship between the territorial principle and the implementation of notarial authority. The conceptual approach explores theories of competence and legal certainty, while the case approach reviews several Supreme Court decisions addressing the overreach of notarial jurisdiction. The findings indicate that executing a deed outside the official jurisdiction constitutes an ultra vires act, reducing the authenticity of the deed and potentially rendering it void. Therefore, strengthening regulations and supervisory mechanisms by consistently applying the territorial principle is essential to ensuring legal certainty and protecting good-faith parties.
Co-Authors Abdul Majid Abrori, Khayan Ahmad Naufal Qois Ahmad Rifaldi Aisyah Okta Setiani Aldhi Rahmadi Muhammad Amadeo Tito Sebastian Amalia Zulfa* Amaludin Riza, Muhammad Amaludin Riza, Muhammad Ar Rasyiid, Muhammad Danial Benny Aji Prasetyo Berliana, Rizka Aprilia Candra Dwi Trisnanda Deriangga Arrahmad Rahadiansyah Dewi, Fironika Tri Asni Effendi, Mohamad Agil Ekarini Septiana Emmy Haryono Saputro Fatimah Zahra Fatimah Zahra Fernanda, Fadila Filianty Filianty, Filianty Firman Floranta Adonara, Firman Floranta Firmansyah, Febriyan Adis Firmansyah, Febriyan Adis Firmansyah, Hendri Gomulja, Irwan Hardianto Djanggih, Hardianto Hariani, Hesti Helend Kasanda Hendy Wibowo Hudaya, Sonny Gondo Ibnatun Nafi, Naili Ibnu Arly irwan gomulja Kadafi, Syahril Khasanah, Muti'atul Leba, Julio Leonardo Livia Suha Putri Lutfi Walidani Mariyanawati, Yessy Artha Maulidya Candra Dwi Putri Maulita Tri Rosyida Mauluddiyah, Novia Putri Mislaini Mislaini Moh. Saleh Mohammad Amin Muhammad Danial Ar Rasyiid Muhammad Nur Hamzani Muhammad, Aldhi Rahmadi Nanin Oktaviani Nicholas Billy Trisno Novia Putri Mauluddiyah Nynda Fatmawati Octarina, Nynda Fatmawati Olivier, Alfarido Moezzad Permatasari, Elfira Permatasari, Elfira Prakosa Wilis, Tegar Pramitasari Pramitasari Prima Novianti Salma Purbawisesa, Brian Polly Putra, Ido Gustiawan Putri N.S, Reidha Novyca Rahmasari, Nuzul Shinta Nur Reidha Novyca Putri N.S Rejeki, Vania Chrisdiana Rezky Muharjo Riskiana, Nanda Riyanda, Trapsila Hardyas Beranta Rudi Indra Jaya Rusdianto Sesung Saleh, Sutan Rachman Sa’adah, Fatkhiyatus Semmy Slamet Silviana, Novita Linda Sinaga, Erdiana Slamet Arifin Sri Agustini Sri Rahayu Ningsih Stevani Komara Sunardi, Arwin Ardianto Supanji, Supanji Susanto, Aries Loren Tandiono, Sudargo Tegar Prakosa Wilis Trapsila Hardyas Beranta Riyanda Triyanto Triyanto Vania Chrisdiana Rejeki Victor Marsangap Nainggolan Wahyu Vidyaningsih Walidani, Lutfi Walidani, Lutfi Yessy Artha Mariyanawati Zamirah, Rosita Linda