Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

10.822

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Hukum PRO JUSTITIA Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Jurnal Komunikasi Hukum Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Law and Justice Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Jurnal Akta Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Varia Justicia Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Hukum Respublica JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Res Judicata Unes Law Review Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Jurnal Mantik Jurnal Pendidikan dan Konseling JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) Al-Adl : Jurnal Hukum Enrichment : Journal of Management HUKUM BISNIS Jurnal Hukum Bisnis SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences LEGAL BRIEF Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Devotion: Journal of Research and Community Service YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum dan Sains Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) IBLAM Law Review Sultan Agung Notary Law Review International Journal of Science and Society (IJSOC) COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) i-Latinnotary Journal: Internasional Journal of Latin Notary Journal of Law, Poliitic and Humanities Edunity: Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal Ilmu Multidisplin Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora Matriks Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Jurnal Hukum dan Keadilan Journal of Innovative and Creativity Jurnal Hukum Statuta Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora

Habib Adjie

Faculty Of Law Narotama Universty Surabaya, Indonesia

Author-ID : 220053

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 103 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

7 8 9 10 11

Kewenangan Menteri Hukum Menetapkan Pengurus Organisasi Ikatan Notaris Indonesia Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum Nomor 24 Tahun 2025 Novita Linda Silviana; Habib Adjie
UNES Law Review Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/a55rx165

Amanat UUJN perubahan tahun 2014 Pasal 82 ayat 5 menyebutkan dalam penetapan, pembinaan, dan pengawasan terhadap organisasi notaris diatur dalam peraturan menteri, peraturan menteri tersebut baru diundangkan pada tanggal 17 Juni 2025, namun dalam Permenkum khususnya Pasal 9 ayat 1 yang menyebutkan bahwa dalam keadaan tertentu menteri melalui direktur jenderal dapat menetapkan pengurus organisasi notaris, tentu hal ini menarik untuk dikaji lebih lanjut dikarenakan Pasal 82 ayat 3 UUJN yang mengatakan bahwa organisasi notaris bersifat bebas dan mandiri, selain itu dalam UU Ormas juga menyebutkan bahwa sengketa yang berkaitan dengan internal organisasi maka penyelesaian melalui AD/ART organisasi apabila tidak kunjung selesai maka diselesaikan melalui gugatan ke pengadilan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan pendekatan kepada Undang-Undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Adapun hasil dari pembahasan ini yaitu apabila kita mengkaji dari segi teori hans kelsen tentang jenjang norma maka ketentuan pasal 9 ayat 1 tersebut bertentangan dengan peraturan yang berada diatasnya yakni UU dan PP Ormas, dan UUJN sedangkan apabila kita mengkaji dari teori hukum H.LA. Hart mengatakan bahwa hukum itu terkadang tidak selalu berada pada ruang yang gelap maupun terang terkadang dia berada dalam ruang atau lingkup yang abu-abu.

COLLATERAL GUARANTOR LIABILITY FOR DEBTS OF DEBTORS IN BANKRUPTCY Hendri Firmansyah; Habib Adjie
SOSIOEDUKASI Vol 14 No 1 (2025): SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL
Publisher : Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universaitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/sosioedukasi.v14i1.5248

The insolvency of the debtor has legal consequences on the rights and obligations of the parties involved, including the collateral guarantor. Collateral guarantors have the responsibility to fulfil debt payment obligations if the main debtor is unable to pay off his obligations. This study aims to analyse the obligations of collateral guarantors in cases of debtor bankruptcy based on bankruptcy law in Indonesia. The research method used is normative juridical with a statutory and case approach. The results showed that collateral guarantors still have an obligation to fulfil debt payments even though the main debtor is declared bankrupt, unless there is an agreement that regulates otherwise. In addition, in practice, there are problems related to the execution of collateral and legal protection for guarantors in the bankruptcy system. Therefore, there is a need for legal certainty and a clearer protection mechanism for collateral guarantors in order to create a balance between the interests of creditors and guarantors. This research will discuss how bankruptcy law in Indonesia regulates the obligations of collateral guarantors in the event that the debtor experiences bankruptcy. This research will also analyse the problems that often arise in practice, and provide recommendations to clarify the legal protection mechanism for collateral guarantors.

Pengalihan Hak Atas Merek Kepada Ahli Waris Berdasarkan Surat Keterangan Waris Pramitasari Pramitasari; Habib Adjie
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v2i2.812

A brand is a sign that can be displayed graphically in the form of an image, logo, name, word, letter, number, color arrangement, in 2 (two) dimensions and 3 (three) dimensions, sound, hologram, or a combination of 2 (two) or These elements are used to differentiate goods or services produced by individuals or legal entities in the field of trade in goods and/services. Redirection is a process, method, action, replacement, exchange, alteration. Meanwhile, rights are the power to do something (because it has been determined by law, applicable regulations, and authority according to law). In the case regarding the transfer of rights to a brand, a notary as a public official is authorized by law to make deeds. Notaries play a role in the distribution of inheritance in making deeds of inheritance statements and certificates of inheritance rights as supporting documents in the transfer of rights to registered trademarks based on inheritance, the registration of which must be through an application to the Minister.

TERGERUSNYA DROIT DE PREFERENCE (ASAS PRIORITAS) KREDITOR, KETIKA DEBITOR TERSANGKUT TINDAK PIDANA KORUPSI habib adjie
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 8 No. 2 (2019): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v0i0.435

Bahwa salah satu ciri Hak Tanggungan, yaitu kepada Kreditor sebagai pemegang Hak Tanggungan diberikan kedudukan yang diutamakan kepada pemegang jaminan (droit de preference), yaitu Kreditornya. Ciri seperti ini tercantum dalam kalimat terakhir Pasal 1 angka 1 UUHT, yaitu â€...yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lainâ€. Kemudian ciri tersebut disebutkan pula dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b UUHT pada kalimat terakhir ditegaskan bahwa â€ ...pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului daripada kreditor-kreditor lainnyaâ€. Kedudukan yang diutamakan bagi Kreditor menjadi menjadi tergerus ketika harta yang dijaminan utang Debitor ke Kreditor ternyata Debitor tersangkut korupsi. Harta benda milik Debitor tersebut disita atas perintah pengadilan, padahal harta benda tersebut sedang dijaminkan kepada Kreditor. Jika terjadi seperti Droit de Preference dari Kreditor menjadi tidak diutamakan lagi karena yang harus didahulukan pemenuhanyan atau pengembalianyan kepada negara, yang pada akhirnya Kreditor hanya akan menerima sisanya jika ada, tapi jika tidak ada maka Kreditor akan sangat dirugikan. Dalam Pasal 19 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Upaya hukum yang bisa dilakukan oleh Kreditor hanyalah mengajukan/mengirimkan Surat Keberatan kepada pengadilan yang menjatuhkan sita, meskipun demikian tidak menangguhkan pelaksanaan putusan pengadilan. Dengan pengaturan seperti itu Kreditor yang beritikad baik pun dirugikan dan droit de preference (asas prioritas) bagi kreditor sudah tidak memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum.Kata kunci: Debitor; Droit de Preference; KreditorAbstract: Whereas one of the characteristics of the Underwriting Right, namely to the Creditor as the Holder of the Underwriting Right, is given a priority position to the guarantee holder (Droit de preference), namely the Creditor. Such characteristics are listed in the last sentence of Article 1 number 1 of the UUHT, namely "... which gives a certain creditor's priority to other creditors". Then this feature is also mentioned in Article 20 paragraph (1) letter b of the UUHT in the last sentence. It is stated that "... the Holder of Mortgage with the right to precede other creditors". The preferred position for Creditors becomes eroded when the assets guaranteed by the Debtor's debt to the Creditors are found to be involved in corruption. Debtor property is confiscated by court order, even though the property is being pledged to the creditor. If something happens like Droit de Preference from a creditor becomes no longer a priority because it must be prioritized to fulfillment or return to the state, which in the end, the creditor will only receive the rest if there is, but if there are no creditors will be greatly disadvantaged. In Article 19 paragraph (2) and (3) of Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption, a legal remedy which can be carried out by Creditors is only to submit / send an Objection Letter to the court that imposed the seizure, however it does not suspend the implementation of the court's decision. With such an arrangement, creditors with good intentions are disadvantaged, and Droit de preference (priority principle) for creditors has not provided legal protection and legal certainty.Keywords: Debtor; Droit de Preference; Creditor

Kewenangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Mengatur Organisasi Ikatan Notaris Indonesia Berdasarkan Surat Edaran Nomor Ahu.Um.01.01-642 Sutan Rachman Saleh; Habib Adjie
UNES Law Review Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v8i1.2485

Dalam RP3YD Ikatan Notaris Indonesia telah menetapkan pelaksanaan kongres yakni di Bandung Jawa Barat. Ada beberapa bakal calon ketua merasa kebaratan karena salah satu bakal calon ketua berasal dari wilayah tersebut sehingga, bakal calon yang lain mengusulkan kepada pengurus pusat INI untuk memindahkan tempat dan melakukan pemilihan melalui i-vote, sedangkan pengurus pusat menyetujui akan hal itu dengan membuat keputusan diluar kongres, karena tidak ada titik temu maka pengurus pusat minta mediasi kepada ditjen ahu dan ditjen ahu melakukan hal tersebut hingga pada akhirnya tidak ada hasil terhadap mediasi tersebut. Keadaan demikian diperparah dengan masuknya ditjen ahu yang mengakomodir ketentuan pengurus pusat tersebut dengan mengatur terkait pelaksanaan kongres INI, tindakan ini menimbulkan keributan baru apakah ditjen ahu berwenang untuk melakukan hal tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan pendekatan kepada Undang-Undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Adapun hasil dari penelitian ini yaitu bahwa ditjen ahu memang berwenang untuk mengawasi organisasi notaris tapi bukan mengatur organisasi notaris tersebut dengan melakukan atau memutuskan terhadap pelaksanaan kongres INI, sedangkan tindakan ditjen ahu tersebut merupakan tindakan yang masuk atau dapat dikategorikan sebagai tindakan melampaui wewenangnya karena tidak ada dasar hukum yang mengatur untuk ditjen ahu mengatur organisasi notaris.

Perlindungan Hukum Kreditur Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2859k/Pdt/2011) Walidani, Lutfi; Adjie, Habib
Res Judicata Vol 1 No 1 (2018)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Hak Tanggungan dalam perjanjian kredit mempunyai fungsi untuk memberikan rasa aman bagi kreditur apabila terjadi wanprestasi oleh debitur melalui eksekusi Hak Tanggungan. Namun upaya hukum dari debitur berupa gugatan agar pelaksanaan lelang eksekusi ditangguhkan dan permohonan restrukturisasi kredit menimbulkan permasalahan baru.Penulis dalam penelitian ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut tentang upaya hukum debitur untuk menangguhkan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dan ratio decidendi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2859K/PDT/2011.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.Hasil penelitian menunjukkan bahwa debitur hanya dapat mengajukan gugatan penangguhan lelang eksekusi hak tanggungan apabila didasarkan pada adanya cacat hukum pada perjanjian kredit atau hutang piutang atau perjanjian pengikatan hak tanggungan. Tidak adanya restrukturisasi pinjaman tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda eksekusi hak tanggugan.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Perjanjian Pendahuluan Dalam Jual Beli Atas Satuan Rumah Susun Yang Dipasarkan Dengan Cara Pre Project Selling Triyanto, Triyanto; Adjie, Habib
Res Judicata Vol 1 No 1 (2018)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun pemasaran rumah susun sudah dilakukan sebelum pembangunan rumah susun dilaksanakan. Pelaksanaan jual beli satuan unit rumah susun yang seperti itu dilakukan dengan cara memesan terlebih dahulu atas unit yang akan dibeli, kemudian dituangkan dalam perikatan pendahuluan dalam bentuk bukti konfirmasi pemesanan. Penulis dalam tesis ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut Apakah Surat Konfirmasi Pemesanan Pembelian Rumah Susun dapat memberikan kepastian hukum bagi konsumen dan bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi konsumen apabila pengembang wanprestasi sebelum dilakukan Perjanjian Perikatan Jual Beli. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan dalam mencari dan mengumpulkan data dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam jual beli rumah susun antara pengembang dengan konsumen, tanggung jawab pengembang dapat dilihat sejak dikeluarkannya brosur penawaran rumah susun oleh pengembang. Brosur yang dikeluarkan oleh pengembang bisa juga dijadikan dasar gugatan bagi konsumen yang merasa dirugikan karena tidak adanya fasilitas seperti yang dijanjikan dalam brosur tersebut. Perlindungan hukum bagi konsumen apabila pengembang wanprestasi sebelum dilakukan Perjanjian Perikatan Jual Beli dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila kata mufakat tidak dapat tercapai, maka konsumen dapat menggugat melalui pengadilan umum atau bila menempuh jalur diluar pengadilan, pada umumnya jalur yang ditempuh adalah melalui arbitrase.

AKIBAT HUKUM PENYALAHGUNAAN KEADAAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN Muharjo, Rezky; Adjie, Habib
Res Judicata Vol 2 No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Problems that often occur in making contracts are the presence of one party who is in a strong economic position and seeks to gain dominance over the other party resulting in misuse of the situation (misbruik van omstandigheden) which is one example found in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 3182 K / PDT / 2010. The author in this study wants to examine and analyze further the legal basis of abuse of circumstances in the law of engagement in Indonesia and the ratio decidendi of the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 3182 K / PDT / 2010. The research method used is normative legal research, namely legal research conducted by examining library materials or secondary legal materials while the problem approach is done using the law approach, conceptual approach and case approach. The results of the study indicate that the teachings of misuse of the state (misbruand van omstandigheden) in Indonesia cannot be found in the Law, but have been accepted in jurisprudence as a fourth form of disability. On the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 3182 K / PDT / 2010 there are two elements of misuse of the situation as a basis for judges, namely strong parties can impose their will on weak parties, so that weak parties follow the terms of the contracts submitted to them and power it is used to impose the will so that it brings benefits to it so that it is contrary to fair rules.

Kepastian Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Telah Dibayar Lunas Sebagai Bukti Peralihan Hak Atas Tanah Michael Wenata; Habib Adjie
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 5 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i5.9275

Tanah merupakan kebutuhan mendasar manusia yang terbatas jumlahnya, sehingga memicu kebutuhan akan kepastian hukum dan perlindungan hak kepemilikan. Di Indonesia, pengaturan hak atas tanah berlandaskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang mengakui jual beli sebagai salah satu cara utama peralihan hak. Transaksi jual beli tanah wajib memenuhi sifat terang dan tunai serta dibuktikan dengan Akta Jual Beli (AJB) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk dapat didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional. Namun, seringkali terdapat kendala administratif yang menghambat pembuatan AJB, sehingga masyarakat menggunakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai solusi hukum. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan syarat sah perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPJB memiliki kekuatan mengikat selayaknya undang-undang bagi para pihak. Permasalahan muncul ketika PPJB telah dilaksanakan secara lunas disertai penguasaan fisik tanah, namun AJB belum dapat dibuat sehingga menimbulkan kesenjangan antara kebenaran materiil dan kebenaran formil administrasi. Meskipun Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 memberikan pengakuan hukum atas hak pembeli yang beritikad baik, instrumen ini bukanlah peraturan perundang-undangan, sehingga masih menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko bagi keberlangsungan hak kepemilikan pembeli. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hukum, kekuatan mengikat, serta perlindungan hukum yang diberikan terhadap transaksi jual beli tanah melalui PPJB, guna menemukan keseimbangan antara kepastian hukum formal dan perlindungan hak atas dasar kenyataan hukum yang terjadi di tengah masyarakat.

Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perundungan Siber (Cyberbullying) yang Dilakukan oleh Anak Miftakhul Jannah; Habib Adjie
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 5 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i5.9281

Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip keadilan restoratif melalui mekanisme diversi dalam penyelesaian tindak pidana perundungan siber (cyberbullying) oleh anak. Saat ini, pengaturan hukum menimbulkan ketegangan norma antara watak punitif-retributif UU ITE dan watak pemulihan UU SPPA, ditambah adanya pembatasan diversi yang kaku. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia belum memberikan perlindungan komprehensif karena mengabaikan karakteristik khas kejahatan digital yang berdampak psikologis laten dan destruktif. Guna mengatasi kesenjangan tersebut, konsep pengaturan ke depan memerlukan pergeseran paradigma dari subject-based jurisdiction menuju crime-based jurisdiction melalui konsep digital restorative justice. Pendekatan ini mengintegrasikan pemulihan multidimensional bagi korban—seperti pemulihan reputasi digital dan pemulihan psikologis—serta pembinaan literasi digital bagi anak pelaku demi mewujudkan asas kepentingan terbaik bagi anak dan kesetaraan di hadapan hukum.

Co-Authors Abdul Majid Ahmad Naufal Qois Ahmad Rifaldi Aisyah Okta Setiani Aldhi Rahmadi Muhammad Amadeo Tito Sebastian Amalia Zulfa* Amaludin Riza, Muhammad Amaludin Riza, Muhammad Ar Rasyiid, Muhammad Danial Benny Aji Prasetyo Berliana, Rizka Aprilia Candra Dwi Trisnanda Darush Fitrian Nur Deriangga Arrahmad Rahadiansyah Dewi, Fironika Tri Asni Effendi, Mohamad Agil Ekarini Septiana Emmy Haryono Saputro Fatimah Zahra Fatimah Zahra Fernanda, Fadila Filianty Filianty, Filianty Firman Floranta Adonara Firmansyah, Febriyan Adis Firmansyah, Febriyan Adis Gomulja, Irwan Hardianto Djanggih, Hardianto Hariani, Hesti Helend Kasanda Hendri Firmansyah Hendy Wibowo Hudaya, Sonny Gondo Ibnatun Nafi, Naili Ibnu Arly irwan gomulja Kadafi, Syahril Khasanah, Muti'atul Khayan Abrori Leba, Julio Leonardo Livia Suha Putri Lutfi Walidani Mariyanawati, Yessy Artha Maulidya Candra Dwi Putri Maulita Tri Rosyida Mauluddiyah, Novia Putri Michael Wenata Miftakhul Jannah Mislaini Mislaini Moh. Saleh Mohammad Amin Muhammad Danial Ar Rasyiid Muhammad Nur Hamzani Muhammad, Aldhi Rahmadi Muharjo, Rezky Nanin Oktaviani Nicholas Billy Trisno Novia Putri Mauluddiyah Novita Linda Silviana Nynda Fatmawati Octarina, Nynda Fatmawati Olivier, Alfarido Moezzad Permatasari, Elfira Permatasari, Elfira Prakosa Wilis, Tegar Pramitasari Pramitasari Pramitasari Pramitasari Prima Novianti Salma Purbawisesa, Brian Polly Putra, Ido Gustiawan Putri N.S, Reidha Novyca Rahmasari, Nuzul Shinta Nur Reidha Novyca Putri N.S Rejeki, Vania Chrisdiana Riskiana, Nanda Riyanda, Trapsila Hardyas Beranta Rudi Indra Jaya Rusdianto Sesung Sa’adah, Fatkhiyatus Semmy Slamet Sinaga, Erdiana Slamet Arifin Sri Agustini Sri Rahayu Ningsih Stevani Komara Sunardi, Arwin Ardianto Supanji, Supanji Susanto, Aries Loren Sutan Rachman Saleh Tandiono, Sudargo Tegar Prakosa Wilis Trapsila Hardyas Beranta Riyanda Vania Chrisdiana Rejeki Victor Marsangap Nainggolan Wahyu Vidyaningsih Walidani, Lutfi Walidani, Lutfi Yessy Artha Mariyanawati Zamirah, Rosita Linda

Title

Found 103 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 103 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 103 Documents
Search