Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
10.058
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum PRO JUSTITIA Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Jurnal Komunikasi Hukum Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Law and Justice Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Jurnal Akta Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Varia Justicia Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Hukum Respublica JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Res Judicata Unes Law Review Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Jurnal Mantik Jurnal Pendidikan dan Konseling JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) Al-Adl : Jurnal Hukum Enrichment : Journal of Management HUKUM BISNIS Jurnal Hukum Bisnis SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences LEGAL BRIEF Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Devotion: Journal of Research and Community Service YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum dan Sains Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) IBLAM Law Review Sultan Agung Notary Law Review International Journal of Science and Society (IJSOC) COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) i-Latinnotary Journal: Internasional Journal of Latin Notary Journal of Law, Poliitic and Humanities Edunity: Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal Ilmu Multidisplin Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora Matriks Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Jurnal Hukum dan Keadilan Journal of Innovative and Creativity Jurnal Hukum Statuta ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Habib Adjie
Faculty Of Law Narotama Universty Surabaya, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 100 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 100 Documents
Search

 6   7   8   9   10 
Penerapan Asas Kehati- Hatian Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik untuk Meminimalisir Terjadinya Keterangan Palsu Hak Waris Sesuai dengan Kewenangannya: - Muhammad, Aldhi Rahmadi; Adjie, Habib
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.4992

Abstract

Penelitian ini membahasan mengenai ngaimana penerapan prinsip kehati hatian notarsi dalam pebuatan akta untuk meinimalisir terjadinya keterangan palsu yang nantinya akan merugikan notaris. Seorang notaris harus teliti dan juga menerapkan prinsip ini dalam menjalankan kewenangan serta tugasnya. Penelitian yang menggunakan metode penelitian normative ini di ambil dengan menggunakan bahan hukum promer , skunder dan tersier yang mana dilakukan dengan bahan kepustakaan. Hasil penelutian ini menggambarkan seorang notaris harus menerapkan prinsip kehatihatian untuk menghindari risiko yang merugikan berbagai pihak termasuk juga notaris dalam menjalankan kewenangan sesuai dengan UUJN yang berlaku.
Authority Of Land Deed Officers On Sale And Purchase Binding Agreements For Certificate Return Process Riskiana, Nanda; Adjie, Habib
Devotion : Journal of Research and Community Service Vol. 3 No. 3 (2022): Devotion: Journal of Research and Community Service
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/dev.v3i3.112

Abstract

An agreement is a civil event that gives rise to rights and obligations for the parties who have agreed in the agreement. Human nature as a creature is destined to always try to maintain its existence to be sustainable. For this reason, humans will always try to fulfill their life needs without stopping for a moment. An agreement that has been agreed between the parties together, partly formed through an agreement and consciously and binding on the parties desired by those who wrote it. The agreement is a civil event contains the rights and obligations of the parties.
KEABSAHAN UJIAN PENGANGKATAN NOTARIS SEBAGAI SYARAT PENGANGKATAN NOTARIS Firmansyah, Febriyan Adis; Adjie, Habib
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 4 No 2 (2018): Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v4i2.15440

Abstract

Diundangkannya Peraturan Menteri Hukum Dam Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 Ujian Pengangkatan Notaris menjadi permasalahan karena Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai peraturan yang lebih tinggi kedudukannya tidak mensyaratkan adanya Ujian Pengangkatan sebagai syarat pengangkatan Notaris.Penulis dalam penelitian ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut tentangratio legisadanya persyaratan Ujian Pengangkatan Notaris dan daya laku Peraturan Menteri Hukum Dam Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 Ujian Pengangkatan Notaris.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi ratio legisadanya persyaratan Ujian Pengangkatan Notaris adalah untuk mendapatkan standarisasi dan kualitas tinggi dari tiap Notaris yang akan diangkat sehingga didapatkan Notaris yang benar-benar memiliki pengetahuan yang mumpuni. Peraturan Menteri Hukum Dam Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 Ujian Pengangkatan Notaris tidak memiliki daya laku karena meskipun dibentuk berdasarkan kewenangan Menteri tetapi bertentangan dengan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi. 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI ATAS TITIPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KEPADA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH Amaludin Riza, Muhammad; Adjie, Habib
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 4 No 2 (2018): Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v4i2.15449

Abstract

Pelaksanaan tugas jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak lepas dari fungsinya untuk melayani masyarakat dengan sebaik mungkin. Atas dasar pelayanan terhadap masyarakat PPAT seringkali membantu pengurusan peralihan hak atas tanah bagi pembeli dengan menerima titipan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) untuk selanjutnya dibayarkan ke instansi terkait.Penulis dalam penelitian ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut tentang kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menerima titipan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) dan upaya hukum pembeli atas titipan BPHTB yang tidak dibayarkan oleh PPAT.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPAT menerima titipan pembayaran BPHTB dari pembeli adalah dalam kapasitasnya sebagai pribadi berdasarkan kuasa dari penghadap, bukan dalam kedudukannya sebagai PPAT. Dalam konteks tersebut terdapat perikatan antara pribadi PPAT dengan pembeli sehingga terjadi suatu prestasi. Pembeli dapat melakukan gugatan atas dasar wanprestasi apabila BPHTB tidak dibayarkan oleh Pribadi PPAT.  
Perlindungan Hukum Atas Hak Keperdataan Bagi Orang Dibawah Pengampuan (Studi Kasus Putusan Nomor 70/Pdt.P/2018/PN Banyumas) Riyanda, Trapsila Hardyas Beranta; Adjie, Habib
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6258

Abstract

Penulisan artikel ini membahas mengenai perlindungan hukum atas hak keperdataan bagi orang di bawah pengampuan dengan mengambil studi kasus pada putusan nomor 70/Pdt.P/2018/PN Banyumas. Dalam penelitian yang menggunakan metodoli studi kasus ini penulis menemukan bahwa akibat hukum dari sebuah pengampuan adalah terampu dinilai belum/tidak memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan Hukum. Dalam putusan ini membahas mengenai subjek hukum yang memiliki gangguan jiwa. Pertimbangan hakim dalam menetapkan seseorang sebagai pengampu berdasarkan putusan nomor 70/Pdt.p/2018/PN Banyumas adalah berdasarkan fakta hukum yang ada
Penyelesaian Sengketa Kewarisan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Candra Dwi Trisnanda; Habib Adjie
JURNAL PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL (JUPENDIS) Vol. 2 No. 2 (2024): APRIL : JURNAL PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54066/jupendis.v2i2.1658

Abstract

Inheritance occurs when the owner of the asset dies and there is a process to determine how the asset will be distributed or transferred to heirs or other legal parties. The inheritance process is often governed by inheritance laws which can vary between countries, regions, or cultures. Inheritance law determines who has rights to inherited assets, in what proportion, and under what conditions. This can include direct heirs such as children, wives, husbands, or more distant heirs such as grandchildren, parents, siblings, and so on. Inheritance law in Indonesia is based on a mixed legal system that combines elements of customary law and civil law. In 1987, the Indonesian government passed Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles, which regulates land and inheritance issues. Then, in 2010, Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation concerning Inheritance in Indonesia was issued to further open up inheritance law in this country. The aim of this research is to explain the settlement of inheritance according to laws and regulations in Indonesia. This research uses descriptive research, namely research that describes or explains the problems discussed using a juridical-empirical approach. The results in this research Law Number 12 of 2011 were used to form further legislative regulations regarding inheritance in Indonesia. This provides a legal basis for regulating inheritance law in that country. This law regulates all aspects related to inheritance, including procedures, distribution rules, and all related matters which include the rights and obligations of heirs. The role of notaries in resolving inheritance in Indonesia is that notaries often act as custodians of legal documents, including inheritance deeds, wills and other related documents. This ensures the security of the document and makes it easy to access if needed in the future.
Kedudukan Polis Asuransi Jiwa dalam Hukum Waris: Analisis terhadap Uang Pertanggungan Polis Asuransi Jiwa dalam Hukum Waris Leba, Julio Leonardo; Adjie, Habib
Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Vol. 10 No. 2 (2024): Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/shar-e.v10i2.2802

Abstract

Our lives are filled with various kinds of risks that can occur at any time, one of which is the risk of death which can come to us all at any time. Some people are trying to find solutions so that when the risk of death occurs, the family left behind will still have the same economic capacity so that the family can continue to have a good quality and standard of life. This research aims to analyze the position of life insurance policies in Indonesian inheritance law. This research is included in normative juridical legal research or literature. This type of research is descriptive in nature and relies on secondary data collected using library study techniques. Based on this study, it is concluded that life insurance funds obtained as a result of an event or death are not inherited assets. Payment of the policy insurance money is given to the beneficiaries whose names are listed in the life insurance policy.
THE ROLE AND RESPONSIBILITIES OF FOUNDATION BENEFIT OWNERS ARE REVIEWED FROM REGULATION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 13 OF 2018: PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMILIK MANFAAT YAYASAN DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2018 Victor Marsangap Nainggolan; Habib Adjie
Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) Vol 8 No 1 (2024): Santhet : Jurnal Sejarah, Pendidikan, dan Humaniora
Publisher : Proram studi pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universaitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/santhet.v8i1.3534

Abstract

To achieve a guarantee, certainty and legal order, the beneficial owners of the foundation must play a role and be responsible in the form of openness and accountability to the State by carrying out ownership reports. This is a form of implementation Presidential Decree No 13/2018. In addition, to create transparency in the context of preventing and eradicating criminal acts of money laundering and terrorist financing This type of research in legal writing is normative legal research (normative legal research) or doctrinal legal research. The approach method used is a conceptual approach (conceptual approach), namely the study departs from the views and doctrines that have developed in legal science. The role and responsibilities of beneficial owners in foundation legal entities, both when first established and already in operation, are required to comply with the provisions of Presidential Decree No. 13/2018, namely conducting an ownership report. This ownership report needs to be disclosed because there is potential for abuse of power within the foundation. Principles and accountability in foundation management are very necessary to ensure that foundation organs carry out their duties solely to achieve the foundation's social goals and not for other purposes in order to realize good governance within the foundation
Perlindungan Hukum bagi Kreditur terhadap Akta Pemberian Hak Tanggungan yang Tidak Didaftarkan pada Kantor Pertanahan Adjie, Habib
Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 4 No. 1 (2018): Juni 2018
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, Sunan Ampel State Islamic University Surabaya, Surabaya, East Java, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3341.216 KB) | DOI: 10.15642/aj.2018.4.1.187-201

Abstract

Jurnal ini mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi Kreditur terkait Adanya Akta Pemberian Hak Tanggungan yang tidak didaftarkan Serta menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Hasil penelitian menunjukan bahwa akibat hukum dari tidak didaftarkannya Akta Pemberian Hak Tanggungan (selanjutnya disebut APHT) terhadap perjanjian kredit perbankan yang dibuat para pihak dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT) adalah kreditur tidak memiliki kedudukan yang diutamakan. Dimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Kreditur sebagai bentuk antisipasi tidak didaftarkannya APHT adalah dengan penandatanganan akta kuasa menjual pada saat akad kredit. Hak Kreditur terhadap benda jaminan dalam hal APHT tidak didaftarkan yaitu tidak memberikan hak saling mendahului dibandingkan dengan Kreditur lainnya.Tujuan dari pembebanan Hak Tanggungan adalah dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada semua pihak (khususnya Kreditur) dan juga untuk memenuhi asas publisitas. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan mengatur ketentuan mengenai pemberian Hak Tanggungan dari Debitur kepada Kreditur sehubungan dengan hutang yang dijaminkan dengan Hak Tanggungan. Pemberian hak ini dimaksudkan untuk memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Kreditur yang bersangkutan (Kreditur preferent) dari pada Kreditur-Kreditur lain. Dengan demikian pemberian Hak Tanggungan adalah sebagai jaminan pelunasan hutang Debitur kepada Kreditur sehubungan dengan perjanjian pinjaman/kredit yang bersangkutan. Hak Tanggungan tidak akan lahir tanpa adanya pendaftaran APHT. Namun pada prakteknya masih dijumpai beberapa oknum PPAT yang terlambat mendaftarkan APHT ke Kantor Pertanahan dengan berbagai alasan, tentu saja hal ini akan merugikan pihak Kreditur sebagai pemberi kredit.
SURROGATE MOTHER “RENTAL AGREEMENT MADE IN THE PRESENCE OF A NOTARY Hudaya, Sonny Gondo; Adjie, Habib
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i1.308

Abstract

The practice of Surrogate Mothers according to Indonesian law gives rise to the problem that Positive Law in Indonesia does not yet recognize provisions regarding renting a womb (Surrogate Mother). This research aims to understand and comprehend Surrogate Mothers according to Indonesian law. This writing uses normative legal research methods with a type of legislative analysis approach (State approach). This research resulted in research that Indonesian law does not have regulations regarding the implementation of Surrogate Mother engagements. According to the provisions of the health law, surrogate motherhood cannot be carried out because of the clear regulations of the health law. Likewise with regulations in the realm of civil law, even though Article 1338 of the Civil Code states that "All agreements made legally apply to the law for those who make them," Article 1320 of the Civil Code provides conditions for the validity of an agreement, one of which is the existence of a halal cause. So that an agreement made must not conflict with legal regulations. So the implementation of Surrogate Mother cannot be implemented.
Co-Authors Abdul Majid Abrori, Khayan Ahmad Naufal Qois Ahmad Rifaldi Aisyah Okta Setiani Aldhi Rahmadi Muhammad Amadeo Tito Sebastian Amalia Zulfa* Amaludin Riza, Muhammad Amaludin Riza, Muhammad Ar Rasyiid, Muhammad Danial Benny Aji Prasetyo Berliana, Rizka Aprilia Candra Dwi Trisnanda Deriangga Arrahmad Rahadiansyah Dewi, Fironika Tri Asni Effendi, Mohamad Agil Ekarini Septiana Emmy Haryono Saputro Fatimah Zahra Fatimah Zahra Fernanda, Fadila Filianty Filianty, Filianty Firman Floranta Adonara Firmansyah, Febriyan Adis Firmansyah, Febriyan Adis Gomulja, Irwan Hardianto Djanggih, Hardianto Hariani, Hesti Helend Kasanda Hendri Firmansyah Hendy Wibowo Hudaya, Sonny Gondo Ibnatun Nafi, Naili Ibnu Arly irwan gomulja Kadafi, Syahril Khasanah, Muti'atul Leba, Julio Leonardo Livia Suha Putri Lutfi Walidani Mariyanawati, Yessy Artha Maulidya Candra Dwi Putri Maulita Tri Rosyida Mauluddiyah, Novia Putri Mislaini Mislaini Moh. Saleh Mohammad Amin Muhammad Danial Ar Rasyiid Muhammad Nur Hamzani Muhammad, Aldhi Rahmadi Nanin Oktaviani Nicholas Billy Trisno Novia Putri Mauluddiyah Novita Linda Silviana Nynda Fatmawati Octarina, Nynda Fatmawati Olivier, Alfarido Moezzad Permatasari, Elfira Permatasari, Elfira Prakosa Wilis, Tegar Pramitasari Pramitasari Pramitasari Pramitasari Prima Novianti Salma Purbawisesa, Brian Polly Putra, Ido Gustiawan Putri N.S, Reidha Novyca Rahmasari, Nuzul Shinta Nur Reidha Novyca Putri N.S Rejeki, Vania Chrisdiana Rezky Muharjo Riskiana, Nanda Riyanda, Trapsila Hardyas Beranta Rudi Indra Jaya Rusdianto Sesung Saleh, Sutan Rachman Sa’adah, Fatkhiyatus Semmy Slamet Sinaga, Erdiana Slamet Arifin Sri Agustini Sri Rahayu Ningsih Stevani Komara Sunardi, Arwin Ardianto Supanji, Supanji Susanto, Aries Loren Tandiono, Sudargo Tegar Prakosa Wilis Trapsila Hardyas Beranta Riyanda Triyanto Triyanto Vania Chrisdiana Rejeki Victor Marsangap Nainggolan Wahyu Vidyaningsih Walidani, Lutfi Walidani, Lutfi Yessy Artha Mariyanawati Zamirah, Rosita Linda