Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
10.822
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum PRO JUSTITIA Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Jurnal Komunikasi Hukum Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Law and Justice Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Jurnal Akta Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Varia Justicia Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Hukum Respublica JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Res Judicata Unes Law Review Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Jurnal Mantik Jurnal Pendidikan dan Konseling JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) Al-Adl : Jurnal Hukum Enrichment : Journal of Management HUKUM BISNIS Jurnal Hukum Bisnis SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences LEGAL BRIEF Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Devotion: Journal of Research and Community Service YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum dan Sains Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) IBLAM Law Review Sultan Agung Notary Law Review International Journal of Science and Society (IJSOC) COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) i-Latinnotary Journal: Internasional Journal of Latin Notary Journal of Law, Poliitic and Humanities Edunity: Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal Ilmu Multidisplin Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora Matriks Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Jurnal Hukum dan Keadilan Journal of Innovative and Creativity Jurnal Hukum Statuta Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Habib Adjie
Faculty Of Law Narotama Universty Surabaya, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 103 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 103 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
The principle of accountability for the object of the auction held Abdul Majid; Habib Adjie
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol 21, No 2 (2022)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v21i2.3319

Abstract

This study aims to determine the principles of accountability owned by PT Balai Lelang Serasi. This study uses a normative juridical approach. The data collection technique used is documentation technique (literature study and scientific journal articles). The data analysis technique used is descriptive and critical analysis. The results of this study indicate that the principle of accountability owned by PT Balai Lelang Serasi can be seen from the provision of access to prospective bidders to check the physical condition and completeness of the auction object documents at the open house stage; obliges the prospective bidder to pay a security deposit which will later be returned to the bidder in accordance with what is stated on the registration form (auction participants must deposit a security deposit of Rp 5,000,000 (five million rupiah)/car and auction list as proof of commitment that the prospective bidder guarantees that he or she is willing to participate in the auction); and the auction winner is fully responsible for what he bids, and he wins.
Legal Effects on PPAT That are Involved in the Making of Multiple Certificates Helend Kasanda; Habib Adjie
Al-Risalah VOLUME 22 NO 2, NOVEMBER (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-risalah.vi.34312

Abstract

In the implementation of maintaining and protecting the rights of citizens and providing clear legal certainty regarding the registration of a plot of land in order to legalize ownership of land parcels and individual rights in control over land on the basis of PP no. 24 of 1997 concerning Land Registration. PPAT is a public official who is authorized to make a deed of transfer of land rights, deed of assignment of land rights, and deed of power of attorney to impose Mortgage Rights. With this authority, PPAT can take other people's rights by making land deeds for the issuance of other certificates on land owned by other people, so there will be multiple certificates on the same piece of land. In his behavior that violates and abuses his authority and obligations as PPAT, the legal impact of dishonorable dismissal or criminal threats needs to be carried out in order to protect the rights of land owners from crimes committed by PPAT that can harm other parties.
Penyelesaian Sengketa Tanah Mengenai Sertipikat Ganda Akibat Tindak Pidana Mafia Tanah Prima Novianti Salma; Habib Adjie
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v5i1.11824

Abstract

Mafia pertanahan masih tumbuh subur seiring dengan tingginya kebutuhan masyarakat akan ketersediaan lahan pertanahan. Dari sejumlah kasus sengketa tanah yang terjadi, baik di kota besar maupun daerah, diduga kuat selalu melibatkan mafia tanah. Selain itu, permasalahan lain yakni adanya oknum-oknum aparat desa terutama lurah yang mengetahui betul status tanah di lingkungannya yang kemudian tergoda dengan bujuk rayu mafia tanah untuk menerbitkan girik atau perfonding palsu dengan dilengkapi surat-surat pendukung lainnya seperti dari RT/RW sampai ke tingkat kecamatan. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan metode analisis deskriptif analitis tentang penyelesaian sengketa tanah berkaitan dengan sertifikat ganda yang timbul akibat tindak pidana mafia tanah. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis bahan-bahan kepustakaan, serta studi penelusuran bahan-bahan internet meliputi artikel-artikel dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Setelah ke semua bahan hukum terkumpul, selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analitis dan kritis terhadap objek pembahasan yaitu penyelesaian sengketa tanah berkaitan dengan sertifikat ganda yang timbul akibat tindak pidana mafia tanah. Dalam upaya memberantas sertipikat ganda dari praktik mafia tanah, Kementerian ATR/BPN membuat aturan tertulis yaitu Petunjuk Teknis Pencegahan Pemberantasan Mafia Tanah Nomor: 01/JUKNIS/D.VII/2018. Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga membentuk Tim Satgas Mafia Tanah dalam rangka memberantas praktik mafia tanah yang berpotensi menimbulkan sertipikat ganda yang didasarkan pada itikad tidak baik.
Perjanjian Kemitraan Pada Transportasi Online Terkait Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Ojek Online Hendy Wibowo; Habib Adjie
Matriks Jurnal Sosial dan Sains Vol. 3 No. 2 (2022): Matriks : Jurnal Sosial dan Sains
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1100.285 KB) | DOI: 10.59784/matriks.v3i2.92

Abstract

Perkembangan dunia teknologi dewasa ini semakin berkembang dengan sangat pesat dimana berimbas kepada perkembangan roda kehidupan maupun dunia usaha. Tanpa disadari semua lini kehidupan tidak bisa dijauhkan dari adanya perangkat teknologi atau masyarakat sering menyebut semuanya serba online. Seiring dengan perkembangan teknologi yang diiringi dengan semakin tingginya mobilitas masyarakat, maka transportasi online hadir untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menunjang aktivitas dan mobilitasnya sehari-hari. Penelitian ditujukan untuk menganalisis dan mendeskripsikan hal yang melatarbelakangi adanya perjanjian kemitraan pada transportasi online dan perlindungan hukum terhadap pengemudi ojek online. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif yang berarti pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun sumber data yang digunakan adalah pengamatan melalui telaah berbagai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan analisa yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan perjanjian kemitraan yang mengandung klausula baku pada transportasi online dilihat dari sudut pandang pengemudi atau calon pengemudi ojek online dimana ketika calon pengemudi tersebut keberatan dengan salah satu syarat, maka perjanjian tersebut tidak terlaksana atau dapat dikatakan bahwa para pengemudi ini dengan terpaksa menerima klausula tersebut serta perlindungan hukum terhadap pengemudi ojek online sebagai mitra dari penyedia aplikasi masih kurang optimal, karena dalam perjanjian antara penyedia aplikasi dengan pengemudi hanya memuat hak-hak yang wajib dimiliki penyedia aplikasi dan belum mengatur mengenai kewajiban-kewajiban pihak perusahaan penyedia aplikasi
THE LOSS OF CREDITORS’ DROIT DE PREFERENCE (PRIORITY PRINCIPLE) DUE TO DEBTOR’S CORRUPT OFFENSES Habib Adjie
International Journal of Latin Notary Vol. 2 No. 02 (2022): Internasional Journal of Latin Notary, March 2022
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/journal.v2i02.45

Abstract

Creditors, as mortgage holders, are also entitled to the preeminent status of security in accordance with Droit de Preference as stated in the last sentence of Article 1 number 1 of Mortgage Law (UUHT), which gives priority to certain creditors over others. This mortgage characteristic is also mentioned in the last sentence of Article 20 paragraph (1) letter b, which stated that mortgage holders have privilege rights over other creditors. However, this status is disintegrated, assuming the debtors are involved in a corruption offense because their property becomes confiscated by court order despite being guaranteed to the creditor. Therefore, this condition fails to prioritize the Droit de Preference of the creditors with the implementation of the confiscation state, which needs to take precedence. In Article 19 paragraphs (2) and (3) of Law No. 31 regarding Eradication of Criminal Acts and Corruption, the legal remedy provided for creditors is only by submitting an Objection Letter to the court that imposed the confiscation without suspending the court's ruling. Such regulations tend to injure the goodwill creditors as well as abolish Droit the preference ability to provide legal protection and certainty toward creditors’ rights.
AKIBAT HUKUM MUCIKARI DI BAWAH UMUR DENGAN MELIBATKAN ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI KORBAN DALAM PROSTITUSI ONLINE Wahyu Vidyaningsih; Habib Adjie
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2950

Abstract

This increasingly rapid development of technology and information affects the acceleration in every field in the rotation of the activities of the wider community. But not only has a positive impact, but also has a negative impact. For example in the case of prostitution that is carried out online. In the news TribunJabar.Id reported the involvement of minors in online prostitution as operators and pimps. The emergence of legal problems related to the position of children involved in online prostitution cases as pimps is the background of this research with the aim of knowing the legal impact of online prostitution crimes committed by minors. The research will use a normative method with a statutory and bibliographical approach. It was concluded that the sanctions that can be imposed on minors who are involved in online prostitution are by taking action in accordance with Law number 11 of 2012 if they are under 15 years old, and a maximum of ½ (half) of the maximum criminal penalty if they are over 15 years old.
Juridical Analysis For Mediationland Dispute Resolution Nanin Oktaviani; Habib Adjie
YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum dan Sains Vol. 18 No. 4 (2023): March
Publisher : Faculty of Law, Merdeka University Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55173/yurisdiksi.v18i4.170

Abstract

This study aims to find out whether the results of mediation can be accepted as a settlement step and what are the legal consequences of the results of this mediation. The research method used is empirical juridical, namely by comparing legal facts with the theoretical basis of law and applicable legislation. Based on the results of the research, the following results were obtained: 1) As a mediator function, based on Permenag Number 11 of 2016 concerning Settlement of Land Cases, ATR/BPN can resolve land ownership disputes through mediation, only for disputes that do not involve ministries, the results of mediation are taken from dispute resolution can be considered final and binding, and to have legal force, a peace deed is better madein front notary official and afterwards the deed is registered with the District Court; and 2) the legal consequences of the mediation results that have been registered with the District Court are the legal basis for the Head of the local ATR/BPN Office to change or repair the disputed land certificate as an effort to provide protection and legal certainty.
Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Perhari dalam Perspektif Etika Notaris Berfalsafah Pancasila Amalia Zulfa*; Habib Adjieb
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 4 (2023): Agustus, Social Religious, History of low, Social Econmic and Humanities
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i4.26515

Abstract

Penelitian ini menggali pertimbangan etika notaris dalam membatasi jumlah pembuatan akta per hari dari perspektif falsafah Pancasila. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dimensi etika dan dilema yang dihadapi notaris dalam mengelola beban kerja harian dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pancasila dalam praktik profesional mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan menerapkan wawancara mendalam dan analisis konten terhadap peraturan notaris yang relevan dan kode etik yang berlaku. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa notaris menghadapi berbagai tantangan etika dalam mengelola beban kerja mereka, termasuk memastikan akurasi, ketelitian, dan kewaspadaan dalam penyusunan akta sambil tetap mengikuti prinsip etika. Penelitian ini menekankan pentingnya mencapai keseimbangan antara efisiensi dan praktik etika dalam pekerjaan notaris, yang menjadi krusial untuk menjaga kepercayaan publik dan menjunjung tinggi integritas profesi notaris. Penelitian ini menyimpulkan dengan rekomendasi untuk meningkatkan etika notaris melalui pengembangan profesional dan kesadaran terhadap prinsip etika Pancasila dalam praktik notaris.
Urgensi Akta Perjanjian Kerja Sama Notaris dalam Bisnis Waralaba ditinjau dari Pasal 1245 KUH Perdata Ahmad Naufal Qois; Habib Adjie
Jurnal HUKUM BISNIS Vol 7 No 1 (2023): Volume 7 No 1 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Narotama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The COVID-19 pandemic has had a significant impact on business activities related to logistics access, which had stalled, resulting in potential non-fulfillment of obligations in business contracts. In the franchise business, there are many unilateral agreements that must be obeyed by business partners. Most of the people agree to the agreement that has been made unilaterally by the franchisor or franchisor. This research method uses a normative juridical approach, carried out with analytical descriptive analysis of juridical studies on authentic deeds, notarial cooperation agreements, franchise businesses and overmacht (Article 1245 of the Civil Code). The technique of collecting legal materials is done by studying literature, browsing internet materials in the form of articles and scientific journals. The urgency of the notary cooperation agreement deed in the franchise business is the legal basis to protect the rights and obligations of the parties. Article 1245 of the Civil Code provides legal protection for parties involved in the deed of agreement. An authentic deed becomes a technical step related to legal remedies that are carried out in the event of a compelling situation experienced by one of the parties in a franchise business agreement. Keywords: Urgency, Notarial Cooperation Agreement, Franchise Business, Article 1245 of the Civil Code
Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global Adjie, Habib
Jurnal Hukum Respublica Vol. 16 No. 2 (2017): Hukum Bisnis dan Hukum Tata Negara
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (169.56 KB) | DOI: 10.31849/respublica.v16i2.1436

Abstract

Tujuan penelitian ini menjelaskan konsep notaris mayantara dalam menghadapi tantangan persaingan global. Metode penelitian ini hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan hukum klinis. Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa selain merujuk pada UUJN-P ditegaskan kewenangan notaris juga berdasarkan undang-undang lainnya. Kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik, membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang. Pengaturan notaris Indonesia berdasarkan UUJN/UUJN-P dan peraturan perundang-undangan lainnya mengatur bahwa penghadap dalam arti fisik kertas (secara fisik tanpa media apapun ada dihadapan notaris). Dengan demikian, dokumen yang diperlukan masih harus diperlihatkan fisiknya. Kesimpulan penelitian ini bahwa konsep notaris mayantara menghendaki notaris dalam menjalankan tugas atau kewenangannya berbasis teknologi informasi khususnya dalam pembuatan akta. Dalam konsep ini, bahwa menghadap secara fisik atau langsung berhadapan tidak diperlukan. Tetapi, bisa menggunakan media pandang dengar, tanpa batas kota/provinsi bahkan tanpa batas wilayah negara (borderless). Dengan konsep ini, tidak perlu menghadap langsung dengan cara datang ke kantor notaris. Dalam pengembangan lebih lanjut, identitas diri penghadap tidak perlu diperlihatkan secara fisik, demikian pula dokumen yang diperlukan cukup dengan cara mengunduhnya. Dalam konsep ini, bukan hanya tanda tangan yang harus dilakukan secara elektronik, tapi juga dokumen dalam membuat akta.
Co-Authors Abdul Majid Ahmad Naufal Qois Ahmad Rifaldi Aisyah Okta Setiani Aldhi Rahmadi Muhammad Amadeo Tito Sebastian Amalia Zulfa* Amaludin Riza, Muhammad Amaludin Riza, Muhammad Ar Rasyiid, Muhammad Danial Benny Aji Prasetyo Berliana, Rizka Aprilia Candra Dwi Trisnanda Darush Fitrian Nur Deriangga Arrahmad Rahadiansyah Dewi, Fironika Tri Asni Effendi, Mohamad Agil Ekarini Septiana Emmy Haryono Saputro Fatimah Zahra Fatimah Zahra Fernanda, Fadila Filianty Filianty, Filianty Firman Floranta Adonara Firmansyah, Febriyan Adis Firmansyah, Febriyan Adis Gomulja, Irwan Hardianto Djanggih, Hardianto Hariani, Hesti Helend Kasanda Hendri Firmansyah Hendy Wibowo Hudaya, Sonny Gondo Ibnatun Nafi, Naili Ibnu Arly irwan gomulja Kadafi, Syahril Khasanah, Muti'atul Khayan Abrori Leba, Julio Leonardo Livia Suha Putri Lutfi Walidani Mariyanawati, Yessy Artha Maulidya Candra Dwi Putri Maulita Tri Rosyida Mauluddiyah, Novia Putri Michael Wenata Miftakhul Jannah Mislaini Mislaini Moh. Saleh Mohammad Amin Muhammad Danial Ar Rasyiid Muhammad Nur Hamzani Muhammad, Aldhi Rahmadi Muharjo, Rezky Nanin Oktaviani Nicholas Billy Trisno Novia Putri Mauluddiyah Novita Linda Silviana Nynda Fatmawati Octarina, Nynda Fatmawati Olivier, Alfarido Moezzad Permatasari, Elfira Permatasari, Elfira Prakosa Wilis, Tegar Pramitasari Pramitasari Pramitasari Pramitasari Prima Novianti Salma Purbawisesa, Brian Polly Putra, Ido Gustiawan Putri N.S, Reidha Novyca Rahmasari, Nuzul Shinta Nur Reidha Novyca Putri N.S Rejeki, Vania Chrisdiana Riskiana, Nanda Riyanda, Trapsila Hardyas Beranta Rudi Indra Jaya Rusdianto Sesung Sa’adah, Fatkhiyatus Semmy Slamet Sinaga, Erdiana Slamet Arifin Sri Agustini Sri Rahayu Ningsih Stevani Komara Sunardi, Arwin Ardianto Supanji, Supanji Susanto, Aries Loren Sutan Rachman Saleh Tandiono, Sudargo Tegar Prakosa Wilis Trapsila Hardyas Beranta Riyanda Vania Chrisdiana Rejeki Victor Marsangap Nainggolan Wahyu Vidyaningsih Walidani, Lutfi Walidani, Lutfi Yessy Artha Mariyanawati Zamirah, Rosita Linda