Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.555
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum
Thaher, Irmanjaya
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
EVALUASI FILOSOFIS DAN ETIS SISTEM PEMASYARAKATAN PADA LAPAS PEREMPUAN & LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LKPA) TANGERANG Judge, Zulfikar; Subiyanto, Achmad Edi; Suprajogi, Agus; Nurhayani, Nurhayani; Siswanto, Ade Hari; Hikmawati, Elok; Aziz, Rizka Amelia; Widarto, Joko; Widiatno, Men Wih; Triningsih, Anna; Susetio, Wasis; Muliawan, Anatomi; Wiraguna, Sidi Ahyar; Feriza, Gousta; Juanda, Juanda; Thaher, Irmanjaya; Alfiana, Rita; Harahap, Pardamean; Kurniawan, I Gede Hartadi; Fitria, Annisa
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 11, No 5 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v11i5.9522

Abstract

AbstractThis community service activity aimed to critically evaluate the implementation of legal philosophy and professional ethics principles in Indonesia's correctional system, focusing on vulnerable groups (women and children). The study was conducted through site visits to the Tangerang Class II A Women's Correctional Facility and the Special Development Institution for Children (LKPA) Tangerang. Using a combination of direct observation, semi-structured interviews, and document analysis, the study assessed how rehabilitation programs align with restorative justice values and the ethical standards expected of modern correctional institutions. These values include equality of capabilities, the non-degradation principle, and agency recognition. The institutions were evaluated for their gender-responsive and child-centered innovations, such as trauma-informed care, arts-based therapy, adaptive education programs, and family mediation initiatives. However, structural issues like overcrowding, insufficient staff-to-inmate ratios, and infrastructure limitations were found to be significant barriers that hinder the realization of human dignity restoration, as mandated by Article 3 of Law No. 12 of 1995. The paper proposes strategic solutions, including institutional collaborations, programmatic innovations, and systemic reforms, to bridge the gap between normative ideals and the current realities of the correctional system. Ultimately, the findings contribute academic insight to support the advancement of a humane, just, and rehabilitative correctional framework in Indonesia. Keywords: restorative justice, vulnerable groups, human dignity. AbstrakKegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengevaluasi secara kritis implementasi prinsip filsafat hukum dan etika profesi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia, dengan fokus pada kelompok rentan (perempuan dan anak). Studi dilakukan melalui kunjungan lapangan ke Lapas Perempuan Kelas II A Tangerang dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPA) Tangerang. Dengan metode observasi, wawancara, dan analisis dokumen, kegiatan ini menilai kesesuaian program pembinaan dengan nilai-nilai keadilan restoratif. Evaluasi ini berfokus pada tiga pilar utama dalam etika pemasyarakatan modern, yaitu kesetaraan akses rehabilitasi, perlindungan integritas psikologis, dan pengakuan partisipasi aktif warga binaan. Temuan menunjukkan adanya inovasi yang responsif terhadap gender dan usia, termasuk program berbasis potensi lokal, kurikulum edukatif adaptif, serta mediasi keluarga sebagai bagian dari proses restoratif. Meski demikian, keterbatasan struktural seperti kepadatan penghuni, rasio petugas yang rendah, dan minimnya fasilitas fisik menjadi hambatan dalam pencapaian restorasi martabat manusia sebagaimana amanat Pasal 3 UU No. 12 Tahun 1995. Rekomendasi strategis diajukan, antara lain kolaborasi lintas lembaga, pengembangan program non-residensial, serta integrasi pendekatan psikososial dalam pembinaan. Kegiatan ini memberikan kontribusi penting untuk memperkuat sistem pemasyarakatan yang lebih adil dan manusiawi di Indonesia. Kata kunci: keadilan restoratif, kelompok rentan, martabat manusia.
Pengalihan hak asuh anak sebagai instrumen perlindungan konstitusional anak korban kekerasan dalam rumah tangga : Studi putusan PA LAHAT No 685/PDT.G/2022/PA.LT Willy, Willy; Thaher, Irmanjaya
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 3 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In progress)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i3.1674

Abstract

Secara tradisional, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memprioritaskan ibu sebagai pengasuh utama anak di bawah usia 12 tahun (mumayyiz), namun Putusan Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt mengalihkan hak asuh anak kepada ayah dengan pertimbangan adanya kekerasan psikis berupa pengabaian kebutuhan dasar anak dan pola pengasuhan yang tidak kondusif dari ibu. Penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam pengalihan hak asuh anak pasca perceraian dan penguatan asas “kepentingan terbaik bagi anak” dalam perspektif hukum tata negara sebagai bentuk perlindungan konstitusional terhadap anak korban KDRT melalui metode studi kepustakaan dan analisis literatur. Hasil penelitian menunjukkan Pertimbangan hukum didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (UU No. 23/2002 jo UU No. 35/2014), ketidakmampuan ibu dalam mengasuh, dan bukti-bukti KDRT secara psikis. 
Pengalihan aset bumn ke PT. Danantara: Analisis yuridis terhadap kepatuhan konstitusional dan keadilan fiskal Widodo, Reggy; Thaher, Irmanjaya
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 4 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In progress)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i4.1675

Abstract

Pengalihan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada PT Danantara, anak perusahaan dari Lembaga Pengelola Investasi Indonesia (LPI), menimbulkan permasalahan hukum yang signifikan, khususnya terkait dengan penguasaan negara atas kekayaan publik dan prinsip keadilan fiskal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas dan konstitusionalitas proses pengalihan aset BUMN dalam perspektif hukum tata negara, serta mengevaluasi implikasi perpajakannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan strategi narrative review, yang memanfaatkan teknik analisis deduktif terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur ilmiah bereputasi, dan dokumen kebijakan resmi pemerintah. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun pengalihan aset dapat dilakukan secara administratif melalui perikatan sah, substansi kebijakannya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip supremasi konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 33 UUD 1945. Dari sisi perpajakan, skema inbreng atau penyertaan modal ke entitas non-APBN seperti Danantara berpotensi menciptakan celah penghindaran pajak dan ketimpangan fiskal yang bertentangan dengan asas keadilan pajak. Artikel ini memberikan kontribusi akademik dalam memperkuat argumentasi konstitusional dan fiskal terhadap kebijakan pengelolaan aset negara, serta merekomendasikan agar perancang kebijakan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam merumuskan skema pengalihan kekayaan publik.
Perlindungan hukum terhadap inovasi teknologi ramah lingkungan melalui hak kekayaan intelektual di era ekonomi hijau Tjahjadi, Pricilla Fabiola; Thaher, Irmanjaya
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 3 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In progress)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i3.1676

Abstract

Penyedia jasa kesehatan dalam hal melayani pasien seharusnya mengikuti peraturan hukum positif dan hukum kesehatan dan juga memakai etika dalam membuat keputusan yang memyangkut kemanusiaan. Dalam kasus yang dialami pasien bernama GVC yang hasil tesnya negatif/non reaktif covid dan pasien tersebut diisolasi di ruang isolasi yang sama dengan suaminya yang hasil tes covidnya adalah positif, tanpa diperhatikan permintaannya untuk bisa menjalanan karantina mandiri di rumah, yang akhirnya mengakibatkan meninggalnya pasien dikarenakan kesehatan yang semakin menurun akibat stress dari di isolasi dan keadaan diabetesnya yang semakin parah. Prosedur karantina yang dipaksakan oleh peyedia jasa kesehatan berlawanan dengan aturan bahwa pasien yang sehat/tidak positif covid harus dipisahkan dari pasien yang positif covid untuk menghindari penularan. Meninggalnya pasien GVC membuat keluarga bersangkutan mencari keadilan di pengadilan namun ditolak dengan alasan gugatan yang kabur atau tidak jelas. Tujuan dari penelitian ini adalah mencari kesimpulan bagaimana bentuk tanggung jawab dari penyedia jasa kesehatan terhadap pasien korban malpraktik menurut hukum perdata di Indonesia dan untuk meneliti apa yang menjadi pertimbangan dari jaksa di surat putusan No.85/PDT/2021/PTPAL. Dan juga meneliti keputusan dari perwakilan hukum dari penggugat untuk menggugat Gubernur Sulawesi Tengah dan Presiden Republik Indonesia sebagai bagian dari yang tergugat. Metode penelitian yang dipakai adalah secara normatif dengan menimbang aspek dari hukum perdata dan etika dalam ilmu kesehatan, dan juga pendapat dan teori dari para ahli dalam hal perlindungan legal untuk pasien korban malpraktik.
Implikasi konstitusional terhadap tanggung jawab hukum dokter praktik mandiri dalam kasus malpraktik : Studi atas putusan mahkamah agung no233 K/Pid.Sus/2021 Puputan, Hendra; Thaher, Irmanjaya
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 3 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In progress)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i3.1678

Abstract

Penelitian ini membahas bagaimana negara bertanggung jawab serta bagaimana aturan hukum yang ada untuk dokter praktik mandiri dalam kasus malpraktik, dengan contoh Putusan Mahkamah Agung No. 233 K/Pid.Sus/2021. Negara wajib mengawasi praktik kedokteran demi menjamin hak sehat warga negara (Pasal 28H ayat 1 UUD 1945), didukung oleh undang- undang seperti UU No. 29/2004 dan diawasi oleh Kemenkes, KKI, serta IDI. Dalam penelitian ditemui, dokter praktik mandiri bisa dimintai pertanggungjawaban pidana jika lalai dan merugikan pasien, dengan bukti medis dan keterangan ahli sebagai dasar. Putusan MA i mempertegas pentingnya persetujuan tindakan medis (informed consent) dan kepatuhan pada standar profesi. Hal ini memperkuat perlindungan pasien dan meningkatkan kesadaran dokter akan tanggung jawab profesionalnya.
Analisis yuridis terhadap potensi tindak pidana korupsi dalam program danantara: Telaah hukum pidana dan hukum tata negara dalam pengelolaan dana publik Mandasari, Indira; Thaher, Irmanjaya
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 3 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In progress)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i3.1680

Abstract

Program Danantara merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam pengelolaan dana publik yang bertujuan untuk mendukung pembangunan nasional secara inklusif dan merata. Namun, dalam praktiknya, potensi penyimpangan dalam bentuk tindak pidana korupsi tetap menjadi ancaman serius terhadap efektivitas program ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi tindak pidana korupsi dalam Program Danantara dari sudut pandang hukum pidana dan hukum tata negara, khususnya dalam konteks mekanisme pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan dana publik. Pendekatan yuridis-normatif digunakan dalam penelitian ini dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait, studi literatur, serta praktik pengelolaan dana publik di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan dalam sistem pengawasan internal, kurangnya transparansi, serta tumpang tindih kewenangan antar lembaga menjadi celah yang dapat dimanfaatkan untuk tindakan koruptif. Oleh karena itu, penguatan mekanisme hukum pidana serta reformulasi peran institusi dalam sistem tata negara sangat diperlukan guna menjamin integritas dan akuntabilitas Program Danantara dalam kerangka negara hukum.
Tinjauan hukum tata negara terhadap kekosongan hukum digital forensik dalam penegakan hukum siber Lise, Andi Arini Besse; Thaher, Irmanjaya
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 2 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In progress)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i2.1681

Abstract

Perkembangan kejahatan siber di Indonesia menghadirkan tantangan baru dalam pembuktian hukum, terutama ketika pelaku menggunakan teknik anti-digital forensik seperti data wiping atau manipulasi jejak elektronik. Dalam konteks ini, peran aparat penegak hukum sangat penting untuk memastikan bahwa bukti elektronik dapat digunakan secara sah dalam proses peradilan. Namun demikian, Indonesia belum memiliki kerangka hukum khusus yang mengatur secara rinci tata cara digital forensik, baik dari sisi teknis maupun prosedural. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau kekosongan hukum tersebut dalam perspektif Hukum Tata Negara, dengan menyoroti tanggung jawab konstitusional negara terhadap jaminan perlindungan hak atas keadilan dan kepastian hukum bagi warga negara. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konstitusional dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekosongan hukum, ketidakjelasan norma, dan konflik antaraturan menjadi hambatan konstitusional dalam mewujudkan prinsip negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi dan penguatan kapasitas aparat hukum untuk menjamin efektivitas penegakan hukum siber secara konstitusional.
Perbandingan penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia dan China: Kajian hukum pidana dan hukum tata negara Thaher, Irmanjaya; Abednego, Abednego
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 2 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In progress)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i2.1682

Abstract

Penelitian ini membandingkan pendekatan pemberantasan korupsi di Indonesia dan China melalui kerangka hukum pidana dan hukum tata negara. Korupsi dipahami sebagai kejahatan luar biasa yang merusak tata kelola, ekonomi, dan kepercayaan publik. Dengan metode yuridis normatif dan pendekatan perbandingan, studi ini menyoroti perbedaan regulasi pemidanaan dan struktur kelembagaan antikorupsi di kedua negara. Indonesia mengedepankan keadilan prosedural dan perlindungan HAM, serta mengandalkan KPK sebagai lembaga independen. Namun, pelemahan institusi dan intervensi politik telah mengurangi efektivitasnya. Di sisi lain, China menerapkan pendekatan represif dengan pengawasan ketat melalui CCDI dan NSC, serta sanksi berat seperti hukuman mati. Meski dianggap efektif menekan korupsi, model China menimbulkan kekhawatiran terkait akuntabilitas dan penyalahgunaan kekuasaan. Berdasarkan teori hukum pidana, efektivitas hukum, pemisahan kekuasaan, dan negara hukum, studi ini menyarankan agar Indonesia memperkuat lembaga dan menegakkan prinsip konstitusional tanpa meniru pendekatan koersif China. Temuan ini memberi kontribusi pada kajian hukum perbandingan dan reformasi kebijakan di negara demokrasi berkembang.
Analisa yuridis putusan mahkamah konstitusi tentang ambang batas pencalonan kepala daerah terhadap demokrasi di Indonesia (Studi putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024) Thaher, Irmanjaya; Fauzan, Dio
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 2 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In progress)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i2.1683

Abstract

Syarat mengenai ambang batas pencalonan kepala daerah sering menjadi perdebatan dalam dunia politik karena dianggap menghambat demokrasi yang inklusif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 terhadap demokrasi dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis, serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum yang kuat dalam menyatakan pasal 40 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 bertentangan dengan UUD 1945. Putusan tersebut menurunkan ambang batas pencalonan dari 20-25% menjadi 6,5-10%, memberikan ruang lebih besar bagi partai politik kecil dan meningkatkan partisipasi publik. Dengan demikian, putusan ini berdampak positif pada kualitas demokrasi di Indonesia.
Analisa yuridis putusan mahkamah konstitusi tentang ambang batas pencalonan kepala daerah terhadap demokrasi di Indonesia (Studi putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024) Harefa, Fameriah; Thaher, Irmanjaya
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 2 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In progress)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i2.1684

Abstract

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mendorong pertumbuhan platform e-commerce, termasuk TikTok Shop sebagai salah satu media sosial yang merambah sektor perdagangan daring. Fenomena ini menimbulkan dinamika baru dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen yang bertransaksi secara daring. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana negara bertanggung jawab dalam menjamin perlindungan hukum bagi konsumen terhadap potensi kerugian yang timbul dalam transaksi melalui platform tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan hukum konsumen TikTok Shop berdasarkan perspektif Hukum Tata Negara, khususnya prinsip negara hukum (rechtsstaat) dan kewajiban negara dalam melindungi warga negaranya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta prinsip-prinsip konstitusional dalam UUD NRI 1945. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum konsumen TikTok Shop tidak hanya menjadi tanggung jawab pelaku usaha dan platform digital, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak warga negara dalam ekosistem digital yang semakin berkembang
Co-Authors Abednego, Abednego Achmad Edi Subiyanto Ade Hari Siswanto Alfiana, Rita Anatomi Muliawan Anna Triningsih, Anna Annisa Fitria Aziz, Rizka Amelia Fauzan, Dio Feriza, Gousta Harahap, Pardamean Harefa, Fameriah Hikmawati, Elok I Gede Hartadi Kurniawan Juanda Juanda Lise, Andi Arini Besse Liu, Natasa Mandasari, Indira Nurhayani nurhayani Puputan, Hendra Suprajogi, Agus Tjahjadi, Pricilla Fabiola Wasis Susetio Widiatno, Men Wih Widodo, Reggy Willy, Willy Wiraguna, Sidi Ahyar Zulfikar Judge