Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Journal Evidence Of Law

Pengaruh Analisis Hukum Terhadap Operasional Apotek Tanpa Surat Izin Apotek (SIA) di Indonesia Femuz, Frederick; Cornelis , Vieta Imelda; Soekorini, Noenik; Sidarta, Dudik Djaja
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.2116

Abstract

Fenomena operasional apotek tanpa Surat Izin Apotek (SIA) di Indonesia menjadi masalah serius yang mengancam keamanan kesehatan masyarakat dan menantang efektivitas penegakan hukum di sektor kefarmasian. Meskipun peraturan perundang-undangan seperti UU No. 36 Tahun 2009, PP No. 51 Tahun 2009, dan Permenkes No. 9 Tahun 2017 telah mengatur secara tegas kewajiban perizinan, praktik di lapangan menunjukkan kesenjangan signifikan antara norma dan realitas. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaturan hukum operasional apotek tanpa SIA, dan (2) mengidentifikasi langkah pencegahan serta penanggulangan keberadaan apotek ilegal. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan desain kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Bekasi, sementara data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan putusan pengadilan. Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih 125 apotek sebagai sampel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 36% apotek beroperasi tanpa SIA, sebagian menjual obat keras tanpa resep. Faktor penyebab meliputi hambatan birokrasi, tingginya biaya perizinan, lemahnya pengawasan yang bersifat reaktif, keterbatasan personel pengawas, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Implementasi hukum belum efektif karena sanksi yang dijatuhkan tidak menimbulkan efek jera, serta koordinasi antar lembaga pengawas masih lemah. Kesimpulan penelitian menegaskan perlunya reformasi tata kelola perizinan melalui digitalisasi OSS yang lebih adaptif, penguatan kapasitas pengawas, pengawasan berbasis risiko, serta peningkatan edukasi hukum dan kesehatan publik. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan strategi penegakan hukum di sektor kesehatan dan mendorong kolaborasi multisektor dalam mengatasi peredaran obat ilegal. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas penerapan teknologi pengawasan dan peran masyarakat dalam pelaporan pelanggaran.
Implikasi Hukum Pengaturan Ketenagakerjaan Terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Luar Daerah Berkahlian Khusus pada Perusahaan Migas di Balikpapan Seven Jon, Jeslyn Josephine; Sidarta, Dudik Djaja; Paramitha, Vallencia Nandya; Ayuningtiyas, Fitri
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.2117

Abstract

Balikpapan City, as the national centre for the oil and gas industry, has a complex labour market dynamics due to the high demand for skilled workers. Balikpapan City Regulation No. 5 of 2023 on Labour Management serves as a legal instrument to regulate the proportion of local and non-local workers, particularly in the oil and gas sector, with the aim of enhancing the empowerment of local workers. This study aims to answer two main questions: (1) what forms of supervision and sanctions are imposed on oil and gas companies that fail to comply with the regional regulation, and (2) what are the legal implications for the use of non-local labour. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. Data was obtained from primary, secondary, and tertiary legal sources through literature review, then analysed qualitatively using deductive logic to connect legal norms and field practices. The research findings indicate that oversight of local regulation implementation still faces challenges, such as limited oversight resources, inconsistencies between regional and national regulations, and low reporting consistency by companies. The sanctions stipulated are administrative in nature, but their implementation has not been optimal. Legally, local regulations provide legitimacy for local governments to regulate local labour priorities, but they have the potential to cause conflicts with central regulations related to equal employment opportunities. In conclusion, the effectiveness of local regulations is highly dependent on strengthening supervision, harmonising regulations, and improving the competence of local workers through training and certification. Further research is recommended to examine an integrated oversight model that integrates the roles of government, companies, and society in ensuring the protection of local labour in strategic sectors.