Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.155
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura Bina Hukum Lingkungan Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Jambura Law Review Paulus Law Journal LEGAL BRIEF Journal De Facto Jurnal Pertanahan Journal of Law, Poliitic and Humanities Bina Hukum Lingkungan Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Pertanahan
Putri, Viorizza Suciani
Mahkamah Agung Republik Indonesia, Indonesia
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Admissibility of Lawsuits Based on Interest under Algerian Civil and Administrative Procedures Yassine, Chami; Ahmad, Ahmad; Muhtar, Mohamad Hidayat; Rivera, Kevin M; Putri, Viorizza Suciani
Jambura Law Review VOLUME 6 NO. 2 JULY 2024
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jlr.v6i2.24309

Abstract

This study examines the impact of interests on the admissibility of civil and administrative lawsuits in Algeria under the Administrative and Civil Procedures Code in the country. The research utilized a normative research method that integrated legal concepts and approaches. It drew on primary legal sources such as laws, regulations, and court decisions, as well as secondary sources including documents, literature, and articles. The study aims to raise awareness among both legal professionals and the general public about the significance of interests in civil lawsuits and how it can impact the admissibility or inadmissibility of lawsuits filed before the court. This will help enhance judicial efficiency by allowing courts to prioritize cases with significant impact on the parties or broader societal relevance. The research manifested that interests are pivotal in determining a lawsuit's validity and that for a lawsuit to be heard, interests must be legal, legitimate, and actual. It also highlighted that the concept of interest in civil lawsuits acts as a crucial mechanism to safeguard the integrity, fairness, and efficiency of the judicial system. Objections based on the unenforceability of interests serve as a key procedural tool, enabling the dismissal of lawsuits that do not meet this criterion. Thus, interest is essential not only for forming the basis of a lawsuit but also for maintaining judicial integrity and effectiveness.
Diplomacy and International Law ASEAN's Role in the South China Sea Conflict Amer, Nabih; Ginting, Grenaldo; Muhtar, Mohamad Hidayat; Putri, Viorizza Suciani; Utama, Liza; Suci Meinarni, Ni Putu
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.8239

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana kekuatan geopolitik Indonesia dalam menghadapi sengketa Laut Cina selatan dalam persepsi kekuatan dan diplomasi militer. Penelitian ini merupakan sebuah kajian pustaka metode kualitatif dengan menggunakan teknik historis di mana data penelitian didapatkan dari berbagai literatur dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, laporan dan sumber-sumber lainnya yang dipublikasi baik secara domestik maupun internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia bukan termasuk sebagai negara claimant dalam sengketa Laut Cina Selatan, sebagai negara bagian dari ASEAN dengan ketertarikan nasional di wilayah Laut Cina Selatan, Indonesia berperan aktif dalam mengawasi kedaulatan negara, terutama pada kasus kedaulatan Laut Natuna Utara. Pemerintah Indonesia beserta seluruh jajaran pertahanan yang terlibat terus memantau dinamika yang terjadi di Laut China Selatan serta mendorong perdamaian negara-negara ASEAN melalui upaya diplomasi perdamaian di tingkat bilateral dan regional dalam penyelesaian sengketa Laut China Selatan dalam rangka melindungi kestabilan keamanan. Tindakan diplomatik dan militer Indonesia dapat dikatakan berhasil seiring dengan hasil signifikan dari Kerjasama bilateral dan internasional dalam menghadapi ketegangan di Laut China Selatan. Kedepannya, koordinasi antar institusi nasional Indonesia terus ditingkatkan guna melindungi kepentingan nasional Indonesia. Upaya penyelesaian sengketa Laut China Selatan dapat dipusatkan pada upaya bilateral, regional (pertemuan Menteri Luar Negeri maupun melalui aktor legislatif seperti ASEAN Inter-Parlimentary Assembly dan forum internasional dalam menjaga stabilitas dan mendorong perdamaian di ASEAN.
EKSISTENSI MEDIASI SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Wantu, Fence; Muhtar, Mohamad Hidayat; Putri, Viorizza Suciani; Thalib, Mutia Cherawaty; Junus, Nirwan
Bina Hukum Lingkungan Vol. 7 No. 2 (2023): Bina Hukum Lingkungan, Volume 7, Nomor 2, Februari 2023
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui mediasi merupakan hal yang penting dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang lebih memperhatikan perlindungan keperdataan masyarakat (Pasal 91 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi eksistensi mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan kendala yang dihadapi dalam penggunaannya setelah diberlakukannya UUCK. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan fokus pada analisis perundang-undangan dan konsep hukum. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa eksistensi mediasi dalam penyelesaian sengketa lingkungan pada prinsipnya telah menjadi budaya masyarakat Indonesia sejak dulu dan eksistensi berkembang dengan hadirnya berbagai peraturan perundang undangan misalnya SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta yang terbaru dalam UUCK. Meskipun mediasi seringkali tidak memuaskan, tetapi masih merupakan salah satu upaya yang penting. Namun, kendala yang dihadapi dalam penggunaan mediasi dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup semakin kompleks setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa UUCK inkonstitusional bersyarat, sehingga tidak mungkin untuk membuat aturan teknis tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui mediasi. Meskipun UUCK sudah dinyatakan tidak berlaku dengan hadirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, namun Perpu masih menyisakan perdebatan dan belum menjadi Undang-Undang hingga tulisan ini diterbitkan.
MENINJAU EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PENATAAN RUANG DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TERTIB TATA RUANG Pramuji, Stevanus Eko; Putri, Viorizza Suciani
Jurnal Pertanahan Vol 10 No 1 (2020): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v10i1.35

Abstract

Upaya penegakan hukum yang tegas merupakan salah satu cara mewujudkan tertib tata ruang sehingga menciptakan ruangnasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Instrumen hukum penataan ruang dibuat untuk ditegakan danmencegah terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang. Meskipun telah ada instrumen hukum yang mengatur terkait penataanruang, pada pelaksanaannya pengaturan tersebut sulit diaplikasikan dalam kondisi faktual di lapangan bilamana terjadipelanggaran pemanfaatan ruang sehingga berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum penataan ruang. Melaluimetode penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis, penelitian ini mencoba menjawab: (1) apakah faktor-faktor yangmempengaruhi efektivitas penegakan hukum penataan ruang, (2) apakah penegakan hukum penataan ruang yang sudahberjalan dapat dinilai efektif, (3) bagaimana solusi untuk mencapai efektivitas penegakan hukum tersebut. Hasil penelitianmenunjukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum penataan ruang adalah faktor hukum, penegakhukum, sarana/fasilitas penunjang, masyarakat dan kebudayaan. Dari kelima faktor tersebut dapat diketahui penegakanhukum penataan ruang belum efektif. Solusi agar penegakan hukum penataan ruang dapat efektif yakni dengan perbaikankualitas perencanaan tata ruang, penerapan asas ultimum remedium, membuat aturan pelaksanaan yang menunjang prosespenegakan hukum dan memperbaiki skema kelembagaan bagi penegak hukum tata ruang.
Regulation And Institutional Arrangement Of Village-Owned Enterprises After The Work Creation Era Applied Rahmat Teguh Santoso Gobel; Mohamad Hidayat Muhtar; Viorizza Suciani Putri
Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 16, No 1: 2023
Publisher : Universitas Trunodjoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/pamator.v16i1.19135

Abstract

The management of BUMDesa is not yet optimal because many BUMDesa administrators still need to understand BUMDesa regulations and institutions. Seeing these problems, there needs to be capacity building preceded by legal reasons as a guideline for regulating BUMDesa management signs. Increasing the capacity of Village-Owned Enterprises (BUMDesa) as an organ driving the village economy can be carried out through the Job Creation Era, which has become a momentum for structuring BUMDesa regulations and institutions. The era of work creation referred to is the birth of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation which is now declared invalid with the presence of Government Regulation  (Perpu) Number 2 of 2022 concerning Job Creation. This study uses normative legal research methods(normative legal research). The author uses this legal research because the focus is on studying literature and laws and regulations related to the object of research. The results of the research show that the Job Creation Perpu needs to be pushed into law so that it can become a legal umbrella for the establishment and management of BUMDesa institutions because, in fact, the spirit that is carried out in the Job Creation Era, namely improving the investment ecosystem and business activities, one of them through the institutional arrangement of BUM Desa.
Co-Authors Ahmad Ahmad Amer, Nabih Ana Riana Arief Fahmi Lubis Beni Setiawan Endrawati, Eka Ari Esti Ningrum Fajrin, Yaris Adhial Farida Tuharea Fence M Wantu Grenaldo Ginting Irsan Mamonto, Andi Annisa Nurlia Meinarni, Ni Putu Suci Mohamad Hidayat Muhtar Mutia Cherawaty Thalib Nirwan Junus Pramuji, Stevanus Eko Rahmat Teguh Santoso Gobel Rasyid, Muh. Fadli Faisal Rini Fitriani Rio Akmal Syahbana Rivera, Kevin M Salsabila, Nazwa Milka Sardjana Orba Manullang Utama, Liza Vica Jillyan Edsti Saija Yassine, Chami Yenny Febrianty Yessy Kusumadewi