Garuda - Garba Rujukan Digital

EKSISTENSI MEDIASI SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Wantu, Fence; Muhtar, Mohamad Hidayat; Putri, Viorizza Suciani; Thalib, Mutia Cherawaty; Junus, Nirwan
Bina Hukum Lingkungan Vol. 7 No. 2 (2023): Bina Hukum Lingkungan, Volume 7, Nomor 2, Februari 2023
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui mediasi merupakan hal yang penting dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang lebih memperhatikan perlindungan keperdataan masyarakat (Pasal 91 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi eksistensi mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan kendala yang dihadapi dalam penggunaannya setelah diberlakukannya UUCK. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan fokus pada analisis perundang-undangan dan konsep hukum. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa eksistensi mediasi dalam penyelesaian sengketa lingkungan pada prinsipnya telah menjadi budaya masyarakat Indonesia sejak dulu dan eksistensi berkembang dengan hadirnya berbagai peraturan perundang undangan misalnya SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta yang terbaru dalam UUCK. Meskipun mediasi seringkali tidak memuaskan, tetapi masih merupakan salah satu upaya yang penting. Namun, kendala yang dihadapi dalam penggunaan mediasi dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup semakin kompleks setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa UUCK inkonstitusional bersyarat, sehingga tidak mungkin untuk membuat aturan teknis tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui mediasi. Meskipun UUCK sudah dinyatakan tidak berlaku dengan hadirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, namun Perpu masih menyisakan perdebatan dan belum menjadi Undang-Undang hingga tulisan ini diterbitkan.

KNITTING THE LIMITS OF FREEDOM: ARTICLE 1337 OF THE CIVIL LAW BOOK AND DYNAMICS OF BUSINESS CONTRACTS Febrianty, Yenny; Putri, Viorizza Suciani; Riana, Ana; Syahbana, Rio Akmal; Fitriani, Rini; Yuliana, Tora
Paulus Law Journal Vol. 6 No. 1 (2024): September 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study's primary objective is to examine how Article 1337 of the Civil Code governs the boundaries of freedom of contract in Indonesian corporate contracts. This article aims to safeguard the parties' freedom to enter into agreements by preventing abuse that harms other parties or violates legal and moral standards. This research combines a normative technique with a legislative approach, closely examining primary, secondary, and tertiary legal texts to comprehend the application of Article 1337 in business practice. According to the findings, Article 1337 is crucial since it establishes explicit boundaries on contract freedom; yet, the efficacy of this provision is greatly reliant on the thoroughness of law enforcement and judicial interpretation. We identified subjectivity in determining public decency and order, along with an informational and power imbalance between the parties, as the primary obstacles to putting this article into practice. Therefore, consistent enforcement of the legislation and clearer standards are necessary for the fair and efficient enforcement of Article 1337.

Manipulation in Philanthropic Business: When Donation Funds Are Used for Personal Gain Febrianty, Yenny; Hasmiati, Hasmiati; Lubis, Arief Fahmi; Putri, Viorizza Suciani
AHKAM Vol 4 No 3 (2025): SEPTEMBER
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v4i3.7356

This study examines the vulnerabilities of philanthropy in Indonesia amid its rapid growth through digital platforms and social organizations, highlighting risks of abuse and misuse of donations. The case of Agus Salim, a victim of acid attack whose Rp1.5 billion in public donations was diverted for personal and family use, illustrates how weak regulatory oversight has triggered a trust crisis in philanthropic institutions. The research aims to analyze manipulative practices in philanthropic activities, the factors contributing to weak supervision, and the resulting legal and social implications. Using a juridical-normative method, the study draws on literature review, case analysis, and relevant regulations, including Law No. 9 of 1961, Government Regulation No. 29 of 1980, the Criminal Code, and the Electronic Transactions Law. By comparing legal norms (das sollen) with empirical practices (das sein), the findings reveal that donation funds are often transferred into personal accounts without accountability, government supervision remains inadequate, and while existing legal instruments such as Articles 372 and 378 of the Criminal Code are applicable, enforcement is slow and inconsistent. The study concludes that philanthropy should be recognized not only as a moral activity but also as a “business of philanthropy” highly vulnerable to manipulation. It underscores the urgency of regulatory harmonization, the establishment of a national philanthropic code of ethics, and the application of good governance principles. Recommendations include the adoption of open public audits and digital reporting systems to strengthen accountability and prevent future misuse.

Admissibility of Lawsuits Based on Interest under Algerian Civil and Administrative Procedures Yassine, Chami; Ahmad, Ahmad; Muhtar, Mohamad Hidayat; Rivera, Kevin M; Putri, Viorizza Suciani
Jambura Law Review VOLUME 6 NO. 2 JULY 2024
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jlr.v6i2.24309

This study examines the impact of interests on the admissibility of civil and administrative lawsuits in Algeria under the Administrative and Civil Procedures Code in the country. The research utilized a normative research method that integrated legal concepts and approaches. It drew on primary legal sources such as laws, regulations, and court decisions, as well as secondary sources including documents, literature, and articles. The study aims to raise awareness among both legal professionals and the general public about the significance of interests in civil lawsuits and how it can impact the admissibility or inadmissibility of lawsuits filed before the court. This will help enhance judicial efficiency by allowing courts to prioritize cases with significant impact on the parties or broader societal relevance. The research manifested that interests are pivotal in determining a lawsuit's validity and that for a lawsuit to be heard, interests must be legal, legitimate, and actual. It also highlighted that the concept of interest in civil lawsuits acts as a crucial mechanism to safeguard the integrity, fairness, and efficiency of the judicial system. Objections based on the unenforceability of interests serve as a key procedural tool, enabling the dismissal of lawsuits that do not meet this criterion. Thus, interest is essential not only for forming the basis of a lawsuit but also for maintaining judicial integrity and effectiveness.

Diplomacy and International Law ASEAN's Role in the South China Sea Conflict Amer, Nabih; Ginting, Grenaldo; Muhtar, Mohamad Hidayat; Putri, Viorizza Suciani; Utama, Liza; Suci Meinarni, Ni Putu
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.8239

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana kekuatan geopolitik Indonesia dalam menghadapi sengketa Laut Cina selatan dalam persepsi kekuatan dan diplomasi militer. Penelitian ini merupakan sebuah kajian pustaka metode kualitatif dengan menggunakan teknik historis di mana data penelitian didapatkan dari berbagai literatur dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, laporan dan sumber-sumber lainnya yang dipublikasi baik secara domestik maupun internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia bukan termasuk sebagai negara claimant dalam sengketa Laut Cina Selatan, sebagai negara bagian dari ASEAN dengan ketertarikan nasional di wilayah Laut Cina Selatan, Indonesia berperan aktif dalam mengawasi kedaulatan negara, terutama pada kasus kedaulatan Laut Natuna Utara. Pemerintah Indonesia beserta seluruh jajaran pertahanan yang terlibat terus memantau dinamika yang terjadi di Laut China Selatan serta mendorong perdamaian negara-negara ASEAN melalui upaya diplomasi perdamaian di tingkat bilateral dan regional dalam penyelesaian sengketa Laut China Selatan dalam rangka melindungi kestabilan keamanan. Tindakan diplomatik dan militer Indonesia dapat dikatakan berhasil seiring dengan hasil signifikan dari Kerjasama bilateral dan internasional dalam menghadapi ketegangan di Laut China Selatan. Kedepannya, koordinasi antar institusi nasional Indonesia terus ditingkatkan guna melindungi kepentingan nasional Indonesia. Upaya penyelesaian sengketa Laut China Selatan dapat dipusatkan pada upaya bilateral, regional (pertemuan Menteri Luar Negeri maupun melalui aktor legislatif seperti ASEAN Inter-Parlimentary Assembly dan forum internasional dalam menjaga stabilitas dan mendorong perdamaian di ASEAN.

EKSISTENSI MEDIASI SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Wantu, Fence; Muhtar, Mohamad Hidayat; Putri, Viorizza Suciani; Thalib, Mutia Cherawaty; Junus, Nirwan
Bina Hukum Lingkungan Vol. 7 No. 2 (2023): Bina Hukum Lingkungan, Volume 7, Nomor 2, Februari 2023
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui mediasi merupakan hal yang penting dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang lebih memperhatikan perlindungan keperdataan masyarakat (Pasal 91 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi eksistensi mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan kendala yang dihadapi dalam penggunaannya setelah diberlakukannya UUCK. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan fokus pada analisis perundang-undangan dan konsep hukum. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa eksistensi mediasi dalam penyelesaian sengketa lingkungan pada prinsipnya telah menjadi budaya masyarakat Indonesia sejak dulu dan eksistensi berkembang dengan hadirnya berbagai peraturan perundang undangan misalnya SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta yang terbaru dalam UUCK. Meskipun mediasi seringkali tidak memuaskan, tetapi masih merupakan salah satu upaya yang penting. Namun, kendala yang dihadapi dalam penggunaan mediasi dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup semakin kompleks setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa UUCK inkonstitusional bersyarat, sehingga tidak mungkin untuk membuat aturan teknis tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui mediasi. Meskipun UUCK sudah dinyatakan tidak berlaku dengan hadirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, namun Perpu masih menyisakan perdebatan dan belum menjadi Undang-Undang hingga tulisan ini diterbitkan.

MENINJAU EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PENATAAN RUANG DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TERTIB TATA RUANG Pramuji, Stevanus Eko; Putri, Viorizza Suciani
Jurnal Pertanahan Vol 10 No 1 (2020): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v10i1.35

Upaya penegakan hukum yang tegas merupakan salah satu cara mewujudkan tertib tata ruang sehingga menciptakan ruangnasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Instrumen hukum penataan ruang dibuat untuk ditegakan danmencegah terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang. Meskipun telah ada instrumen hukum yang mengatur terkait penataanruang, pada pelaksanaannya pengaturan tersebut sulit diaplikasikan dalam kondisi faktual di lapangan bilamana terjadipelanggaran pemanfaatan ruang sehingga berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum penataan ruang. Melaluimetode penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis, penelitian ini mencoba menjawab: (1) apakah faktor-faktor yangmempengaruhi efektivitas penegakan hukum penataan ruang, (2) apakah penegakan hukum penataan ruang yang sudahberjalan dapat dinilai efektif, (3) bagaimana solusi untuk mencapai efektivitas penegakan hukum tersebut. Hasil penelitianmenunjukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum penataan ruang adalah faktor hukum, penegakhukum, sarana/fasilitas penunjang, masyarakat dan kebudayaan. Dari kelima faktor tersebut dapat diketahui penegakanhukum penataan ruang belum efektif. Solusi agar penegakan hukum penataan ruang dapat efektif yakni dengan perbaikankualitas perencanaan tata ruang, penerapan asas ultimum remedium, membuat aturan pelaksanaan yang menunjang prosespenegakan hukum dan memperbaiki skema kelembagaan bagi penegak hukum tata ruang.

Executing Hadhanah Decisions in Indonesia’s Religious Courts: Islamic Legal Principles, Child Welfare, and Multicultural Challenges Putri, Viorizza Suciani; Chami, Yassine
Kawanua International Journal of Multicultural Studies Vol 6 No 2 (2025)
Publisher : State Islamic Institute of Manado (IAIN) Manado, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/kijms.v6i2.1841

This article examines the execution of hadhanah (child custody) decisions in Indonesia’s Religious Courts, focusing on the interaction between Islamic legal principles, child welfare considerations, and multicultural social realities. Using a normative-qualitative approach, the study analyzes statutory regulations, judicial decisions, and relevant Islamic legal doctrines to identify challenges in implementing hadhanah rulings after divorce. The findings reveal that although Religious Courts consistently prioritize the principle of the best interests of the child, the execution of custody decisions often encounters obstacles, including parental resistance, socio-cultural norms, and limited enforcement mechanisms. Multicultural contexts—such as differing religious interpretations, family structures, and local customs—further complicate the effective realization of judicial decisions. The study argues that the gap between normative legal ideals and practical enforcement undermines child protection and legal certainty. It proposes strengthening judicial discretion, enhancing mediation mechanisms, and integrating child-centered and culturally sensitive approaches into hadhanah execution. This article contributes to the discourse on Islamic family law by highlighting the need for a more responsive and welfare-oriented framework in implementing custody decisions within Indonesia’s plural legal and social landscape

The Best Interest of the Child in Islamic Family Law: Declarative and Enforceable Custody Protection in Indonesia and Malaysia Putri, Viorizza Suciani; Judiasih, Sonny Dewi; Kusmayanti, Hazar
International Journal of Nusantara Islam Vol 14 No 1 (2026): International Journal of Nusantara Islam
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/ijni.v14i1.54393

The principle of the best interest of the child constitutes a central normative foundation for post-divorce child custody protection within Islamic family law. Although this principle is widely recognised in statutory regulations and judicial practice, its application and juridical consequences vary considerably across legal systems. This study examines the regulation and application of the best interest of the child principle in Islamic family law in Indonesia and Malaysia, with particular attention to the legal implications arising from differences in their normative and procedural designs. Employing a normative legal research method with comparative and doctrinal approaches, the study analyses legislation, the Compilation of Islamic Law, judicial decisions, and relevant scholarly literature on Islamic family law and child protection in both jurisdictions. The analytical framework draws upon the concepts of ḥaḍānah and maqāṣid al-sharīʿah to assess the relationship between custody determination and the execution of court decisions. The findings demonstrate that both Indonesia and Malaysia formally recognise the best interest of the child as the guiding principle in determining child custody under Islamic family law. However, divergent normative and procedural configurations produce distinct juridical outcomes. In Indonesia, child custody protection predominantly operates as custody protection as declarative justice, where judicial decisions establish legal entitlements without being supported by effective enforcement mechanisms. In contrast, Malaysia’s Islamic family law system reflects a model of custody protection as enforceable justice, integrating custody determinations with enforcement measures and legal sanctions for non-compliance. These findings underscore that child protection in Islamic family law is shaped not merely by normative recognition, but by the extent to which legal systems connect custody determinations with enforceable institutional mechanisms.

Title

Found 19 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 19 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 19 Documents
Search