Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.136
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Multicience INTELEKTIVA International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Jurnal Kolaboratif Sains Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Kabar Masyarakat Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia Public Service And Governance Journal Mimbar Administrasi Celebes Journal of Community Services
IRMAN PUTRA
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
Penyuluhan Hukum tentang Pencegahan Penyalahgunaan Senjata Api dalam Pelaksanaan Tugas Prajurit TNI: Legal Counseling on the Prevention of Misuse of Firearms in the Execution of TNI Soldiers' Duties Arief Fahmi Lubis; Irman Putra
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 8: Agustus 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i8.5944

Abstract

TNI dalam melakukan tugasnya diberikan wewenang untuk menggunakan senjata api sesuai dengan standar perlengkapan militer yang ada. TNI membatasi penggunaan senjata api untuk mencegah penyalahgunaan yaitu dalam kondisi damai atau non-tempur. Tujuan penelitian ini untuk menunjukan bahwa Setiap anggota TNI senyatanya memiliki kedudukan yang sama dengan masyarakat biasa yang bukan anggota militer, namun sebagai anggota TNI selain tunduk terhadap aturan hukum yang berlaku di masyarakat. Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif untuk menghimpun data secara sistematis, faktual, dan cepat sesuai dengan gambaran saat dilakukan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Tujuan penyelenggaraan perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api standar militer untuk mewujudkan sistem pengelolaan yang terstruktur dengan baik dan benar sesuai prosedur serta dapat dipertanggung jawabkan, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan senjata api dan /atau amunisi.
HAKEKAT PEMROSESAN PERKARA MILITER DALAM PENEGAKKAN HUKUM DI LINGKUNGAN MILITER ; DALAM KAJIAN BUDAYA KEADILAN PERLUHUTAN SAGALA; IRMAN PUTRA; ARIEF FAHMI LUBIS
JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA Vol 6 No 03 (2024): INTELEKTIVA : JURNAL EKONOMI, SOSIAL DAN HUMANIORA - EDISI SEPTEMBER - DESEMBER
Publisher : KULTURA DIGITAL MEDIA ( Research and Academic Publication Consulting )

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan keadilan di lingkungan militer memerlukan pengadilan militer tersendiri yang tidak hanya menegakkan keadilan militer murni, tetapi juga keadilan umum yang juga berlaku di militer. Tujuan penyidikan adalah untuk menunjukkan bahwa seseorang sedang diperiksa dan diadili dalam suatu perkara vonis. Militer yang merupakan komunitas khusus mempunyai budaya tersendiri yang berbeda dengan budaya masyarakat pada umumnya. Misalnya ada budaya yang mengharuskan bawahan menghormati atasannya, dan ada sanksi jika bawahan tidak menghormati atasannya. Metode penelitian kualitatif melibatkan pengumpulan data secara sistematis, objektif, dan tepat waktu, seperti yang dijelaskan pada saat penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya penuntutan melalui pengadilan militer merupakan upaya terakhir (last resort) ketika upaya individu komandan untuk meningkatkan disiplin dan menegakkan keadilan disiplin tidak lagi cukup untuk mengatasinya. Oleh karena itu, pengadilan militer merupakan alat yang efektif untuk menjaga dan meningkatkan disiplin prajurit serta memastikan bahwa setiap prajurit siap menjalankan misi apa pun, kapan pun dan di mana pun.
Penegakkan Hukum dalam Penyelenggaraan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Guna Mengurangi Kemacetan dan Kecelakaan Lalu Lintas pada Ruas Tol Trans Jawa Irman Putra
Jurnal Kabar Masyarakat Vol. 2 No. 4 (2024): November : JURNAL KABAR MASYARAKAT
Publisher : Institut Teknologi dan Bisnis Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54066/jkb.v2i4.2524

Abstract

Congestion and traffic accidents are the scourge of overall transportation safety and security conditions. Indonesia itself is the 2nd most congested country in Southeast Asia. The aim of this research is to show that in order to optimize the implementation of transportation safety and security through optimizing driving safety management in Indonesia, maximizing the multi-disciplinary approach of policy makers to overcome traffic jams and traffic accidents. Qualitative research uses a descriptive approach to collect data systematically, factually, and quickly according to the description at the time of the research. The results of this research show that there is a need to optimize law enforcement which has an effect on reducing the level of congestion and traffic accidents in order to reduce traffic jams and accidents on the Trans Java toll road in order to strengthen national resilience.
The Relevance of the Philosophy of Positivism in the Development of Modern Science Zainol Hasan; Hafizh Idri Purbajati; Al Munip; Firdaus; Irman Putra
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 6 No. 4: October 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v6i4.6282

Abstract

The philosophy of positivism, rooted in the thought of Auguste Comte, plays a crucial role in the development of modern science. This research explores the relevance of positivism in the contemporary context, focusing on the application of empirical methodologies and interdisciplinary collaboration. Through qualitative analysis, the research shows that positivism remains a valid foundation for scientific research, enabling researchers to produce reliable and applicable knowledge. The application of positivism in new technologies paves the way for innovation and increases the effectiveness of solutions to complex social problems. In addition, the social impact of this approach is seen in increased public awareness and evidence-based decision-making. The results of this study suggest the need for the integration of positivism with other methods to enrich the understanding and application of science in addressing future challenges. Thus, this study makes an important contribution to the understanding of the positive role of positivism philosophy in science and its impact on society.
Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Publik Perspektif Hukum Administrasi Negara: Legal Review of Abuse of Authority by Public Officials from the Perspective of State Administrative Law Karolus Charlaes Bego; M. Aslam Fadli; Irman Putra; Arief Fahmi Lubis; Edy Sony
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 10: Oktober 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i10.6194

Abstract

Penyalahgunaan wewenang tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga etika dan moral dalam menjalankan tugas sebagai pejabat publik. Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik adalah pelanggaran serius yang harus ditangani dengan tegas. Tindakan ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mencederai prinsip-prinsip hukum yang mendasari tata kelola pemerintahan yang baik. Penyalahgunaan wewenang dapat didefinisikan sebagai tindakan seorang pejabat publik yang menggunakan kekuasaan yang dimilikinya tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu, sehingga merugikan kepentingan publik. Penerapan prinsip-prinsip hukum administrasi negara dan teori yang relevan sangat penting untuk mencegah dan menindaklanjuti tindakan tersebut. Upaya preventif dan penegakan hukum yang efektif sangat diperlukan untuk menjaga integritas pemerintahan dan kepercayaan publik. Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik dapat berakibat pada sejumlah konsekuensi hukum, yang antara lain tindakan Administratif semisal pemecatan atau pencopotan dari jabatannya, tuntutan secara Pidana, melakukan ganti rugi dan juga pengawasan serta audit, dan juga pemberian sanksi disiplin.
Kebijakan Diskresi dalam Pemerintahan Perspektif Hukum Administrasi Negara: Discretionary Policy in Government Legal Perspective Of State Administration Agustinus F. Paskalino Dadi; Firzhal Arzhi Jiwantara; Irman Putra; Arief Fahmi Lubis; Heri Budianto
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 10: Oktober 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i10.6288

Abstract

Diskresi dalam konteks hukum administrasi negara merupakan konsep penting yang memberikan fleksibilitas kepada pejabat publik untuk mengambil keputusan dalam situasi yang tidak diatur secara jelas oleh hukum. Menurut hukum administrasi negara meskipun diskresi memberi kebebasan, keputusan yang diambil tetap harus sesuai dengan prinsip legalitas dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku. Menurut hukum administrasi negara terhadap kebijakan diskresi menekankan pentingnya keseimbangan antara fleksibilitas dalam pengambilan keputusan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum. Diskresi yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan efisiensi dan responsivitas pemerintah, sementara pengawasan yang ketat dapat mencegah penyalahgunaan dan memastikan keadilan. Diskresi dalam konteks hukum administrasi negara ini merupakan konsep penting yang memberikan fleksibilitas kepada pejabat publik untuk mengambil keputusan dalam situasi yang tidak diatur secara jelas oleh hukum. Sehingga dapat melihat betapa vitalnya diskresi dalam proses pemerintahan yang responsif. Namun dibalik itu semua diskresi juga memiliki kekurangan atau keterbatasan dalam pengaplikasiannya.
Acara Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Rugi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer Parluhutan Sagala; Agustono Agustono; Irman Putra; Arief Fahmi Lubis
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 3 No. 4 (2024): Desember: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS)
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v3i4.4291

Abstract

Abstract. Viewed from the perspective of law enforcement, with the rarity of filing a claim for compensation or a request to merge a claim for compensation, it requires careful research because after all the core of law enforcement is upholding rights and carrying out obligations. The purpose of this study is to show that the use of the right to claim compensation or a request for compensation is very rare. Qualitative research uses a descriptive approach to collect data systematically, factually, and quickly according to the description when the research was conducted. The results of this study indicate that the method of claiming compensation can be done by merging a claim for compensation in a criminal case, through unlawful acts and through a request for restitution.
Penyuluhan Hukum Tentang Permohonan Rekomendasi Ankum Dan Upaya Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Yang Berdasarkan Kepentingan Hukum Dan Militer Lubis, Arief Fahmi Lubis; Irman Putra
Celebes Journal of Community Services Vol. 3 No. 2 (2024): Juni - November
Publisher : STIE Amkop Makassar, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37531/celeb.v3i2.1645

Abstract

Penegakan hukum dilingkungan TNI dilakukan secara bersama-sama dalam suatu sistem peradilan pidana militer, yang melibatkan beberapa unsur, antara lain: Penyidik, Ankum, Oditur dan Papera. Papera/Komandan satuan mempunyai kewajiban membina prajurit dalam menentukan karier sesuai kompetensi yang dipersyaratkan dalam peraturan di lingkungan TNI. Keinginan dan harapan seorang Papera/Komandan satuan adalah anak buah/prajurit dibawahnya berbuat yang terbaik demi kemajuan organisasi TNI yang dipimpinnya, tetapi dalam faktanya karena sesuatu hal ada beberapa Prajurit yang melanggar peraturan perundang-undangan, dengan melakukan tindak pidana. Tujuan pengabdian ini untuk menunjukan bahwa Atasan yang berhak menghukum (Ankum)/Komandan satuan mempunyai kewajiban membina prajurit dalam menentukan karier sesuai kompetensi yang dipersyaratkan dalam peraturan di lingkungan TNI. Keinginan dan harapan seorang komandan satuan adalah anak buah/prajurit dibawahnya berbuat yang terbaik demi kemajuan organisasi TNI yang dipimpinnya, tetapi dalam faktanya karena sesuatu hal ada beberapa Prajurit yang melanggar peraturan perundang-undangan, dengan melakukan tindak pidana. pengabdian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif untuk menghimpun data secara sistematis, faktual, dan cepat sesuai dengan gambaran saat dilakukan pengabdian. Hasil pengabdian ini menunjukan bahwa di dalam proses hukum yang berlangsung, Atasan yang berhak menghukum (Ankum) dan Papera memiliki 2 (dua) jalur dalam upaya mempertahankan anggota prajurit nya untuk tidak dihukum atau tidak diberhentikan dengan tidak hormat (dipecat) karena adanya pertimbangan kepentingan militer dengan beberapa pertimbangan seperti prajurit TNI tersebut memiliki kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh satuan, prajurit TNI tersebut dinilai sehari-harinya berkelakuan baik atau pertimbangan lainnya, sehingga Ankum dapat berupaya melalui 2 (dua) jalur tesebut yaitu memberikan rekomendasi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI dan mengajukan upaya hukum sesuai aturan perundang-undangan.
Socio-Cultural : Dalam Perdebatan Penundukan Prajurit TNI dalam Peradilan Umum dengan Peradilan Militer Irman Putra; Arief Fahmi Lubis
Public Service and Governance Journal Vol. 1 No. 1 (2020): Januari: Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v1i1.2042

Abstract

Pros and cons about the position and jurisdiction of military courts still often occur in legal discourse in Indonesia. On the one hand, there is a group that states that the military court is only authorized to try military crimes and is not authorized to try general crimes committed by TNI soldiers, but another group states that the military court still has the authority to try both general crimes and military crimes. This article will photograph the discourse that has existed so far. This article will also explain the Position and Jurisdiction of the Military Court in Indonesia after being under the jurisdiction of the Supreme Court and the impact of the submission of TNI soldiers to the General Court on military principles. The method used was an in-depth interview with a number of sources, especially to see the growing opinion if TNI soldiers were tried in the general court. The conclusion of this article is that psychologically and culturally, TNI soldiers are not appropriate to be tried in the general court. Thus, the issue of subjugating TNI soldiers to the general court is not only juridical but also psychological and cultural. In addition, if TNI Soldiers are subject to the general judiciary, it will result in the destruction of military joints or principles that are the backbone of law enforcement and discipline of Soldiers.
Pembaharuan Hukum : Reformasi Sistem Peradilan Militer di Indonesia Irman Putra; Arief Fahmi Lubis
Public Service and Governance Journal Vol. 1 No. 2 (2020): Juli: Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v1i2.2043

Abstract

Reform of the military justice system (criminal law enforcement) is essentially part of the idea of law reform. Legal reform includes not only "legal substance reform" and "legal structure reform", but also "legal culture reform". Therefore, the reform of the military criminal law system must also be accompanied by the renewal of the military legal culture, which includes, among other things, the renewal of the cultural aspects of legal behavior and legal awareness related to "military culture" and the renewal of the aspect of military legal education/science. So, "legal behaviour, legal, science and legal education reform" is also needed. This research will discuss Military Justice Reform in Indonesia, by conducting a comparative study with the existing military justice systems in various countries. This article concludes that the prospect of the position of the military court in Indonesia after the administrative, organizational, and financial fields are in the Supreme Court will make the military court better and more independent. The administration and organization will be more well organized in accordance with other courts.
Co-Authors Agustinus F. Paskalino Dadi Agustono Agustono Arief Fahmi Lubis Bambang Iriawan Dian Kemala Dewi Edy Sony Firdaus, Firdaus Firzhal Arzhi Jiwantara Hafizh Idri Purbajati Heri Budianto Indah Susilowati Karolus Charlaes Bego M. Aslam Fadli Munip, Al Parluhutan Sagala Ramlani Lina Sinaulan Zainol Hasan