Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.372
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Ecosystem PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Jurnal Andi Djemma I Jurnal Pendidikan Journal of Social and Policy Issues Journal of Innovation Research and Knowledge Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Sawerigading Law Journal Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum
Djidar, Haedar
Universitas Andi Djemma Palopo
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP JUDI ONLINE DI TORAJA UTARA (Studi Kasus Polres Toraja Utara) Fanesa Rambo, Indhy; Salmi, Salmi; Kamal, Kasmad; Djidar, Haedar
PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol 13 No 3 (2025): Oktober 2025
Publisher : FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55678/prj.v13i3.2008

Abstract

Fundamentally, a bank is an institution that collects funds from the public in the form of deposits and redistributes them to the public in the form of credit. One indication that sometimes becomes a problem in banking is that it's not just about distributing credit, but how that credit can be returned according to the agreed-upon time period and interest rewards by both parties. This classifies a bank as healthy when both the distribution and return of credit can run smoothly and continue to experience improvements in terms of both quality and quantity. Non-performing loans represent one of the problems faced by banking institutions, including Bank Rakyat Indonesia (BRI), which can affect the bank's financial health, disrupt liquidity, and damage reputation. Non-performing loans occur when customers fail to pay installments according to the agreed-upon agreement. One approach that can be taken is the non-litigation route, which prioritizes peaceful resolution through negotiation and restructuring, without involving legal processes or courts. This non-litigation route has become an increasingly chosen alternative by banks in Indonesia, including Bank BRI, to address non-performing loans. The formulation of the problem in this thesis is how the mechanism for resolving non-performing loans through non-litigation channels in banking works, particularly at Bank BRI, as well as the factors that influence Bank BRI in choosing non-litigation channels as a solution for resolving non-performing loans. Meanwhile, this research was conducted with the aim of understanding the mechanism for resolving non-performing loans through non-litigation channels in banking, particularly at Bank BRI, and to identify the factors that influence Bank BRI in choosing non-litigation channels as a solution for resolving non-performing loans.
Tinjauan Yuridis Terhadap Netralitas ASN Dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Kota Palopo Tahun 2024 Surianto; Djidar, Haedar; Salmi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.2973

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menuntut netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai prinsip fundamental. Netralitas ASN diatur ketat dalam UU No. 20 Tahun 2023 dan PP No. 94 Tahun 2021. Penelitian ini mengkaji efektivitas penegakan netralitas di Pilkada Kota Palopo Tahun 2024 menggunakan Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto. Hasilnya menunjukkan bahwa penegakan hukum belum efektif secara substantif akibat disfungsi pada tiga pilar: Substansi Hukum (sanksi ringan, ambigu di ruang digital), Struktur Hukum (keterbatasan kewenangan Bawaslu/KASN sebatas rekomendasi yang rentan intervensi PPK), dan Kultur Hukum (krisis etika, budaya patronase, dan impunitas). Rekomendasi mendesak adalah revisi PP 94/2021 untuk meningkatkan bobot sanksi dan memberikan kewenangan sanksi yang mengikat (obligatoir) bagi KASN/Bawaslu.
Implementasi Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Pada PILKADA 2024: Studi Kasus Di kantor KPU Kabupaten Luwu Timur Sulkifli; Haedar Djidar; Salmi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4339

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Luwu Timur serta mengidentifikasi strategi mobilisasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Sebagai negara demokrasi, Indonesia wajib menjamin inklusivitas politik tanpa diskriminasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan komisioner KPU Kabupaten Luwu Timur, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Luwu Timur menerapkan dua strategi utama: pertama, mobilisasi langsung melalui validasi data pemilih secara door-to-door (Coklit) dan penyediaan fasilitas TPS aksesibel seperti template Braille dan jalur khusus. Kedua, mobilisasi tidak langsung melalui sosialisasi digital serta kolaborasi lintas sektoral dengan Dinas Sosial dan komunitas disabilitas untuk menghapus stigma sosial. Meskipun upaya ini meningkatkan aksesibilitas, tantangan geografis dan paradigma masyarakat masih menjadi hambatan. Simpulan penelitian menekankan bahwa pemenuhan hak konstitusional disabilitas di Luwu Timur telah mengalami kemajuan melalui model mobilisasi ganda, namun memerlukan penguatan pada audit fasilitas fisik dan pelatihan sensitivitas petugas lapangan untuk menjamin keadilan substantif pada pemilu mendatang.
PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP PENYIMPANGAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM PERSFEKTIF KEPASTIAN HUKUM DI TENGAH KABUT EPISTEMIK Fachruddin, Andi Juana; Haedar Djidar; Abdul Rahman Nur; Kasmad Kamal
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 1 (2026): 2026
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64078/rdmvj030

Abstract

Penerapan asas ultimum remedium dalam penanganan penyimpangan pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi isu sentral dalam upaya mewujudkan kepastian hukum, terutama ketika proses pembuktian di lapangan kerap terhalang oleh kabut epistemik berupa ketidakjelasan informasi, tumpang tindih regulasi, serta kompleksitas teknis pengadaan. Asas ultimum remedium menempatkan hukum pidana sebagai langkah terakhir setelah upaya administratif dan perdata dilakukan, namun dalam praktiknya sering terjadi kriminalisasi atas kesalahan administratif karena rendahnya kualitas data, minimnya kejelasan standar, dan subjektivitas auditor maupun aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana asas ultimum remedium seharusnya diterapkan untuk membatasi penggunaan hukum pidana, sekaligus menelaah bagaimana kabut epistemik mempengaruhi penilaian atas adanya kerugian negara dan unsur perbuatan melawan hukum. Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis konseptual, penelitian ini menemukan bahwa penerapan asas ultimum remedium secara konsisten dapat meningkatkan kepastian hukum, mengurangi ketidakpastian epistemik, serta mendorong penggunaan instrumen administratif sebagai mekanisme korektif utama. Penataan regulasi, peningkatan kapasitas teknis aparatur, dan transparansi sistem pengadaan menjadi prasyarat untuk memastikan bahwa sanksi pidana hanya digunakan pada tindakan yang benar-benar memenuhi karakteristik tindak pidana koruptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa demikian, asas ultimum remedium berfungsi bukan hanya sebagai prinsip penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk menembus kabut epistemik yang selama ini menghambat objektivitas dan akurasi penilaian dalam penyelesaian perkara pengadaan pemerintah.
Co-Authors Abdul Rahman Nur Ahmadi Abbas Amrullah, Muhammad Salam Andi Syawaluddin Fachruddin, Andi Juana Faisal Faisal Fanesa Rambo, Indhy Halun, Dirgantara Hikma Hikma, Hikma Hj. Salmi Imam Wahyudi Makkawaru Isnan, Muhammad Karnaen, Ijul Kasmad Kamal M. Yogi Riyantama Isjoni Makmur, Muhammad Ardiansyah Mudzakkar NB Muhammad Sahid Muhammad Salam Amrullah Nasti Nasti Nur, Abdul Rahman Rahman Nur, Abdul Ralim, Ralim Randi Tambing Renaldi Aldi RR. Ella Evrita Hestiandari Salmi Salmi Salmi Salmi, Salmi Suhaeb Suparman Mannuhung Suparman Mannuhung Surianto