Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

Tinjauan Yuridis Terhadap Netralitas ASN Dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Kota Palopo Tahun 2024 Surianto; Djidar, Haedar; Salmi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.2973

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menuntut netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai prinsip fundamental. Netralitas ASN diatur ketat dalam UU No. 20 Tahun 2023 dan PP No. 94 Tahun 2021. Penelitian ini mengkaji efektivitas penegakan netralitas di Pilkada Kota Palopo Tahun 2024 menggunakan Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto. Hasilnya menunjukkan bahwa penegakan hukum belum efektif secara substantif akibat disfungsi pada tiga pilar: Substansi Hukum (sanksi ringan, ambigu di ruang digital), Struktur Hukum (keterbatasan kewenangan Bawaslu/KASN sebatas rekomendasi yang rentan intervensi PPK), dan Kultur Hukum (krisis etika, budaya patronase, dan impunitas). Rekomendasi mendesak adalah revisi PP 94/2021 untuk meningkatkan bobot sanksi dan memberikan kewenangan sanksi yang mengikat (obligatoir) bagi KASN/Bawaslu.
Implementasi Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Pada PILKADA 2024: Studi Kasus Di kantor KPU Kabupaten Luwu Timur Sulkifli; Haedar Djidar; Salmi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4339

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Luwu Timur serta mengidentifikasi strategi mobilisasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Sebagai negara demokrasi, Indonesia wajib menjamin inklusivitas politik tanpa diskriminasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan komisioner KPU Kabupaten Luwu Timur, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Luwu Timur menerapkan dua strategi utama: pertama, mobilisasi langsung melalui validasi data pemilih secara door-to-door (Coklit) dan penyediaan fasilitas TPS aksesibel seperti template Braille dan jalur khusus. Kedua, mobilisasi tidak langsung melalui sosialisasi digital serta kolaborasi lintas sektoral dengan Dinas Sosial dan komunitas disabilitas untuk menghapus stigma sosial. Meskipun upaya ini meningkatkan aksesibilitas, tantangan geografis dan paradigma masyarakat masih menjadi hambatan. Simpulan penelitian menekankan bahwa pemenuhan hak konstitusional disabilitas di Luwu Timur telah mengalami kemajuan melalui model mobilisasi ganda, namun memerlukan penguatan pada audit fasilitas fisik dan pelatihan sensitivitas petugas lapangan untuk menjamin keadilan substantif pada pemilu mendatang.