Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.934
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Education and Human Development Journal Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat EKONOMI, KEUANGAN, INVESTASI DAN SYARIAH (EKUITAS) JURNAL BARUNA HORIZON Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Jurnal Pengabdian Inovasi dan Teknologi Kepada Masyarakat Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Management and Economics Research Bulletin of Science, Technology and Society Jurnal Pengabdian Masyarakat (Z-COVIS) Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum
Khayru, Rafadi Khan
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

 1   2   3 
PERAN MAHASISWA DALAM PENGUATAN KETAHANAN SOSIAL-EKONOMI MELALUI PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT BERBASIS PARTISIPATIF DI WILAYAH TAMBAK REJO, KABUPATEN SIDOARJO Wibowo, Agung Satryo; Darmawan, Didit; Khayru, Rafadi Khan; Mardikaningsih, Rahayu; Hariani, Mila; Issalillah, Fayola; Vitrianingsih, Yeni
Jurnal Pengabdian Masyarakat (Z-COVIS) Vol. 1 No. 1 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat (Z-COVIS)
Publisher : Penerbit Az-Zahra Media Society

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program pengabdian masyarakat berfokus pada pembagian sembako bagi warga kurang mampu di wilayah Tambak Rejo, Kabupaten Sidoarjo, merupakan salah satu bentuk nyata kepedulian sosial mahasiswa Universitas Sunan Giri Surabaya (Unsuri) dalam mengatasi permasalahan ketimpangan sosial-ekonomi. Melalui pendekatan Community-Based Participatory Research (CBPR), mahasiswa tidak hanya mendistribusikan kebutuhan pokok, tetapi juga melakukan identifikasi permasalahan secara mendalam melalui observasi partisipatif dan wawancara dengan warga setempat. Hasil program menunjukkan bahwa mayoritas penerima bantuan sembako hidup dalam kondisi ekonomi yang rentan, dengan akses terbatas terhadap kebutuhan pangan dan fasilitas dasar. Refleksi pelaksanaan kegiatan menegaskan pentingnya pemetaan kebutuhan berbasis data lapangan dan validasi langsung guna memastikan efektivitas serta ketepatan sasaran distribusi. Selain memberikan manfaat material, keterlibatan aktif mahasiswa dalam program ini mampu meningkatkan kompetensi sosial, empati, serta integritas mereka sebagai calon pemimpin perubahan di tengah masyarakat. Sintesis pengalaman ini diharapkan dapat menjadi acuan pengembangan program pengabdian masyarakat berbasis kolaborasi yang lebih luas dan berdampak berkelanjutan. Rekomendasi diarahkan pada perlunya sinergi lintas sektor dan penguatan sistem evaluasi agar tiap program sosial dapat memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan Masyarakat.
SINERGI MAHASISWA DAN CIVITAS AKADEMIKA DALAM TATA KELOLA QURBAN KAMPUS: PENGUATAN NILAI SPIRITUAL, KEPEMIMPINAN, DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL PADA MOMENTUM IDUL ADHA Pakpahan, Novritsar Hasitongan; Udjari, Hendrianto; Putra, Arif Rachman; Darmawan, Didit; Wijaya, Kurnia; Riyadi, Sugeng; Arifin, Samsul; Hardyansah, Rommy; Khayru, Rafadi Khan
Jurnal Pengabdian Masyarakat (Z-COVIS) Vol. 1 No. 1 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat (Z-COVIS)
Publisher : Penerbit Az-Zahra Media Society

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat di lingkungan kampus pada momentum Idul Adha 2025 dilaksanakan dengan tujuan utama memperdalam nilai spiritualitas, solidaritas, dan kepedulian sosial di antara civitas akademika serta masyarakat sekitar. Melalui pendekatan partisipatif-kolaboratif, mahasiswa, dosen, dan staf kampus terlibat aktif dalam seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, penyembelihan, hingga pendistribusian daging qurban. Dua ekor kambing dipilih dan dipersiapkan sesuai standar syariah dan kaidah kesehatan. Persiapan alat, pengelolaan sanitasi wilayah, hingga aplikasi prinsip 5R menunjukkan perhatian yang tinggi terhadap aspek kesehatan masyarakat dan lingkungan. Proses pelaksanaan melibatkan briefing dan pembagian tugas, monitoring, serta edukasi tata cara qurban yang benar sebagai bagian dari transfer pengetahuan antara mahasiswa, dosen, dan masyarakat. Pendistribusian daging pun dijalankan secara sistematis agar tepat sasaran sehingga mendorong pemerataan manfaat qurban kepada masyarakat yang berhak. Suasana kebersamaan makin terasa melalui acara makan bersama, refleksi, dan evaluasi yang membangun kepemimpinan dan solidaritas antar generasi. Hasil kegiatan menunjukkan tercapainya optimalisasi tata kelola qurban dan penguatan pengalaman spiritual, sosial, dan edukatif bagi mahasiswa. Program ini memberikan dampak langsung bagi masyarakat dan memperkuat peran mahasiswa sebagai agen perubahan dalam mewujudkan tradisi qurban yang berintegritas, profesional, dan berkelanjutan.
Peran Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Di Indonesia Dirgantara, Febrian; Putra, Arif Rachman; Darmawan, Didit; Khayru, Rafadi Khan; Wibowo, Agung Satryo
Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lexstricta.v4i1.1444

Abstract

This study aims to provide a normative‑juridical analysis of the legal framework governing bankruptcy and The Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) under Indonesia’s Law No. 37 of 2004. Using a normative approach, the research examines the statutory foundations, core principles, and the mechanisms by which bankruptcy and PKPU procedures are implemented in resolving creditor‑debtor relationships in Indonesia. It addresses the eligibility criteria, procedural stages, and institutional roles involved both in initiating bankruptcy proceedings and in conducting the PKPU mechanism as a means to rescue the debtor’s business. The analysis finds that while Law No. 37 of 2004 offers robust legal instruments, its practical implementation still faces challenges such as limited transparency, potential moral hazard, and the need to bolster the role of administrators and judicial oversight. In particular, PKPU provides a valuable opportunity for debtors and creditors to negotiate debt restructuring before moving to liquidation, aligning more closely with principles of procedural justice and economic efficiency. Ensuring consistent enforcement and the integrity of legal actors is critical for the Law’s objectives to be fully realized in practice.
Optimalisasi Kolaborasi Sosial dalam Pelestarian Sungai melalui Pendekatan ABCD dan Integrasi 3R di Ujungpangkah Gresik Putra, Arif Rachman; Nafisah, Ainin; Mardikaningsih, Rahayu; Khayru, Rafadi Khan; Hariani, Mila
JDISTIRA - Jurnal Pengabdian Inovasi dan Teknologi Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Yayasan Rahmatan Fidunya Wal Akhirah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58794/jdt.v6i1.1981

Abstract

Degradasi ekosistem sungai di Desa Ujungpangkah akibat akumulasi limbah dan vegetasi liar mengancam produktivitas ekonomi nelayan pesisir. Kebaruan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini terletak pada integrasi metode Asset Based Community Development (ABCD) dengan strategi Reduce, Reuse, Recycle (3R), yang mentransformasi gerakan bersih sungai dari aksi fisik temporer menjadi model pemberdayaan berbasis aset. Metode dilaksanakan melalui empat tahapan sistematis: discovery, design, execution, dan destiny dengan melibatkan kolaborasi lintas aktor antara masyarakat, petugas teknis, dan perangkat RT/RW. Hasil kegiatan menunjukkan capaian indikator lingkungan yang signifikan berupa normalisasi aliran sungai dan pemulihan habitat biota air yang ditandai dengan munculnya kembali plankton serta benih ikan dan udang. Secara sosial, terjadi penguatan modal sosial melalui pembentukan mekanisme kontrol lingkungan mandiri di tingkat RT/RW. Secara ekonomi, perbaikan kualitas ekosistem ini terbukti menstabilkan ketersediaan bahan baku bagi industri UMKM olahan perikanan lokal. Model integrasi ABCD dan 3R ini efektif mengubah posisi masyarakat dari objek bantuan menjadi pengelola aset lingkungan yang mandiri, serta menjadi referensi strategis bagi program restorasi sungai di wilayah pesisir lainnya untuk peningkatan taraf hidup masyarakat sekitar dan bergeraknya roda perekonomian menuju lebih baik, lebih mandiri, berkekuatan dan tangguh pada kemampuan sendiri.
Digital Twins for Sustainable Infrastructure Management at Various Organizational Scales Khayru, Rafadi Khan
Bulletin of Science, Technology and Society Vol 4 No 3 (2025): Bulletin of Science, Technology and Society (November)
Publisher : Metromedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study discusses the application of digital twin technology in sustainable infrastructure management, reviewing the dimensions of management, human resources, MSMEs, and entrepreneurship. A digital twin is defined as a digital representation of a physical asset that enables condition monitoring, scenario simulation, and data-driven decision-making throughout the infrastructure lifecycle. The method used is a qualitative literature study with thematic synthesis of publications from the last two decades related to digital twins, asset management, sustainability, organisational capabilities, and digital entrepreneurship. The results show that the benefits of digital twins for sustainability are highly dependent on specific organisational capabilities. Key capabilities include the dynamic capability to recognise opportunities and reallocate resources, the capability to govern information technology and data, the human resource capability that combines technical and analytical expertise, and the entrepreneurial capability that drives the exploration of new business models. In large companies, digital twins are most effective when integrated with asset planning, risk management, and sustainability reporting processes. For SMEs and entrepreneurs, opportunities arise in the development of specialised services in specific parts of the digital twin value chain, provided they are able to leverage networks and learn from collaborative projects.
DUE DILIGENCE AND RISK MITIGATION FOR WINNERS OF COLLATERAL LAND AUCTIONS Suwito, Suwito; Sulani, Sulani; Khayru, Rafadi Khan; Putra, Arif Rahman; Darmawan, Didit
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 3 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i3.863

Abstract

This study aims to analyze the legal protection afforded to recipients of land rights acquired through execution auctions involving fiduciary security and mortgage rights, focusing on the identification of legal gaps, substantive risks, and the construction of a due diligence mechanism. The method employed is normative legal research utilizing legislative, jurisprudential, and doctrinal approaches. The results indicate that the legal protection for auction winners possesses a strong normative basis within the Mortgage Rights Law and the Fiduciary Security Law, reinforced by Supreme Court jurisprudence that protects auction winners acting in good faith. However, the primary legal gap lies in the imperfection of the land registration system, the existence of unrecorded third-party rights, and vulnerability to procedural defects in the auction. Substantive risks faced by auction winners include ownership disputes, claims from heirs, the presence of physical occupants, as well as uncertainty regarding spatial planning status and tax liabilities. To mitigate these risks, the study formulates an effective due diligence framework encompassing verification of certificate legality, physical and social field inspections, tracing of encumbrances from agreements, and confirmation of spatial compliance. It is concluded that auction winners must transition from reliance on passive legal protection towards an active approach through comprehensive due diligence, while regulators need to enhance transparency regarding auction object information.
JURIDICAL ANALYSIS OF THE FULFILLMENT OF RIGHTS AND ACCOMMODATIONS FOR PERSONS WITH DISABILITIES IN CORRECTIONAL INSTITUTIONS Waskito, Sarwo; Saputra, Rio; Pakpahan, Novritsar Hasitongan; Khayru, Rafadi Khan; Wijaya, Kurnia
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 3 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i3.864

Abstract

This literature study aims to critically analyze the fulfillment of rights, provision of reasonable accommodation, and the inclusiveness of rehabilitation programs for persons with disabilities in Indonesian correctional institutions. Employing a qualitative normative legal research method, this study examines international conventions, national legislation, and empirical reports. The findings reveal a significant normative-progressive yet implementative-deficient landscape. Indonesia has established a strong legal framework through the ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) and the enactment of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, which mandate non-discrimination and reasonable accommodation. However, the factual conditions in prisons are starkly different. Physical facilities largely remain inaccessible, health and social services are not inclusively designed, and rehabilitation programs fail to accommodate specific needs, thereby perpetuating discrimination and hindering effective social reintegration. The study concludes that without translating legal mandates into detailed operational standards, adequate budgeting, and comprehensive training for correctional staff, the rights of incarcerated persons with disabilities will remain unrealized. It recommends the urgent development of a standardized service protocol, enhanced independent monitoring, and strategic partnerships to foster inclusive correctional practices.
LEGAL ASSISTANCE BY LBH IN CRIMINAL PROCEEDINGS: NORMATIVE MANDATES AND OPERATIONAL CONSTRAINTS Saktiawan, Pratolo; Saputra, Rio; Waskito, Sarwo; Khayru, Rafadi Khan; Hardyansah, Rommy
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 3 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i3.865

Abstract

This literature study examines the effectiveness of Legal Aid Institutions (LBH) in providing legal assistance from the investigation phase to trial in Indonesia's criminal justice process. Employing a normative-analytical method, the research analyzes primary legal frameworks, including the Criminal Procedure Code (KUHAP) and the Legal Aid Law. The findings indicate that LBH possess a strong legal mandate to act as guardians of suspect/defendant procedural rights and as overseers of due process. Their effectiveness is evident in preventing procedural violations, filing pre-trial motions, and ensuring a balanced defense in court. However, this operational effectiveness is significantly constrained by profound structural and financial challenges. Chronic underfunding, disproportionate caseloads, reliance on unstable external grants, and a shortage of qualified legal personnel severely limit LBH capacity. These constraints lead to fragmented assistance, high staff turnover, and an inability to engage in strategic litigation. Furthermore, institutional resistance from law enforcement agencies, despite clear legal provisions, creates an adversarial environment that drains LBH resources. The study concludes that while the normative foundation for effective legal aid is robust, its realization is fundamentally hampered by systemic resource deficiencies and operational hurdles. The gap between law and practice underscores the need for sustainable funding models, enhanced institutional capacity, and improved synergy between LBH and state apparatus to truly actualize the right to legal counsel as a pillar of a fair trial.
STANDAR PROSEDURAL DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN PENYADAPAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Pakpahan, Novritsar Hasitongan; Waskito, Sarwo; Wijaya, Kurnia; Khayru, Rafadi Khan; Saputra, Rio
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 3 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i3.866

Abstract

This normative legal study examines the practice of wiretapping as evidence in proving corruption crimes in Indonesia, focusing on proof standards and privacy protection. The research aims to analyze the lawful procedural standards for wiretapping, the position and probative value of wiretapping results as electronic evidence in court, and potential legal disputes arising from its implementation. The study employs a qualitative literature review method, analyzing primary legal materials such as the Corruption Eradication Commission Law, the Electronic Information and Transaction Law, the Criminal Procedure Code, and relevant Constitutional Court decisions. The findings indicate that wiretapping's legality is based on a complex regulatory interaction, requiring strict adherence to procedural standards including a clear legal basis, authority from competent institutions, supervision mechanisms, and proportionality principles. The position of wiretapping results as evidence is recognized under electronic evidence provisions, yet its probative strength is contingent upon factors of legality, integrity, relevance, and adherence to due process. Potential legal disputes encompass challenges to authority, procedural violations, constitutional rights infringements, and technical authenticity, each carrying significant implications for the admissibility of evidence. The study concludes that while wiretapping is a potent tool against corruption, its application must rigorously balance law enforcement objectives with fundamental rights protections within Indonesia's rule of law framework.
THE CONSTRUCTION OF BURDEN OF PROOF AND THE ROLE OF PSYCHIATRIC REPORTS IN PLEAS OF SELF-DEFENSE AND DURESS Wijaya, Kurnia; Hardyansah, Rommy; Khayru, Rafadi Khan; Waskito, Sarwo; Mujito, Mujito
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 3 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i3.870

Abstract

This literature study aims to analyze the construction of the burden of proof and the evidentiary function of psychiatric/psychological reports (visum et repertum) in proving the psychological elements of noodweer (self-defense) and overmacht (force majeure) in Indonesian criminal law. Employing a normative juridical method with a qualitative literature review approach, this research examines primary and secondary legal sources. The findings indicate that the allocation of the burden of proof is not absolute. A layered model is identified: the defendant bears an initial burden to raise a credible allegation supported by prima facie evidence indicating a reasonable possibility of the justifying or excusing circumstance. Once this low threshold is met, the burden shifts to the public prosecutor to disprove the defendant's claim beyond a reasonable doubt. The study further reveals that the visum et repertum, while formally a valid piece of documentary evidence under the Criminal Procedure Code, possesses limited substantive validity in retrospectively determining a defendant's precise mental state at the time of the offense. Its determinative power is persuasive rather than conclusive, heavily dependent on the methodological quality of the examination and the judge's critical ability to assess expert testimony. The study concludes that a balanced and nuanced understanding of this proof mechanism is essential to uphold the presumption of innocence while ensuring a fair trial when psychological defenses are invoked.
Co-Authors Ahmad Juaini Arif Rachman Putra Bashor, Muhammad Bayhaqi, Hasmi Nur Didit Darmawan Dirgantara, Febrian Djazilan, Syukron El-Yunusi, M. Yusron Maulana Eli Masnawati Evendi, Wakid Halizah, Siti Nur Haniyah Hariani, Mila Imam Subhi, Imam Issalillah, Fayola Kurniawan, Yulius Kusuma, Galih Satria Alit Widi Lee, Abram Scott Majid, Amir Bandar Abdul Mujito Mujito, Mujito Nafisah, Ainin Negara, Dharma Setiawan Nuraini, Reny Nurdiansah, Iszanul Dani Pakpahan, Novritsar Hasitongan Parji Parji Putra, Arif Rahman Rahayu Mardikaningsih Retnowati, Eli Rommy Hardyansah Saktiawan, Pratolo Samsul Arifin Saputra, Rio Sarwo Waskito Sidqi, Mochammad Hasan Sinambela, Ella Anastasya Sirojuddin Abror Sudjai, Sudjai Sugeng Riyadi Sulani, Sulani Suwito Suwito Suyuti, Mahmud Terubus Terubus, Terubus Udjari, Hendrianto Uswatun Chasanah Vitrianingsih, Yeni Wibowo, Agung Satryo Wijaya, Kurnia