Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search
Journal : Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik

PENGUATAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT MELALUI KEBIJAKAN INPASSING DI UNIVERSITAS PADJADJARAN Yayan Nuryanto; Agus Taryana; Teguh Sandjaya
Responsive Vol 5, No 1 (2022): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v5i1.38876

Abstract

Penerapan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing di Universitas Padjadajaran periode tahun 2017 sampai dengan Akhir November 2021, menjadi salah satu penetapan jabatan fungsional Universitas dalam melaksanakan kebijakan inpssing yaitu Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat (Humas) yaitu jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, jabatan tersebut sangat dibutuhkan oleh Universitas Padjadjaran. Tujuan Penelitian ini adalah mengkaji bagaimana Pengangkatan jabatan fungsional Pranata Humas melalui penyesuaian/inpassing merupakan salah satu reformasi birokrasi dalam penataan jabatan fungsional, berdasarkan Peraturan  Pemerintah nomor 11 Tahun 2017  tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada pasal 164,  pola karir Aparatur Sipil Negara bertujuan untuk keselarasan potensi dan kompetensi yang berdampak pada peningkatan kinerja instansi pemerintah, dijadikan dasar/pedoman  untuk menyusun  urutan jabatan, penempatan dan/atau perpindahan Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan dan atau antar posisi di setiap jabatan,  secara berkesinambungan antara pola karir yang dibentuk instansi dan pola karir secara nasional dalam penguatan jabatan fungsional Pranata Humas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif  dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang bertujuan untuk mengkaji pola karier jabatan fungsional melalui inpassing pranata Pranata Humas dapat dibentuk dengan mengunakan model vertikal, horizontal dan diagonal di Universitas Padjadjaran, kenyataannya  dibentuknya  pola karier jabatan fungsional Pranata Humas yang memiliki kompetensi, profesional, mandiri,  kreatif dan inovatif, bisa menjawab kebutuhan Universitas Padjadjaran dalam merespon tuntutan perubahan lingkungan nasional, regional dan global.
PENYIMPANAN ARSIP DIGITAL DI RECORD CENTER IBNU SINA UNIVERSITAS PADJADJARAN Indrawati Zainuddin, Zhahirah; Taryana, Agus; Nuryanto, Yayan; Sandjaya, Teguh
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 6, No 4 (2023): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v6i4.52511

Abstract

Revolusi Industri 5.0 merupakan realisasi dari ide dan inovasi baru yang terlibat dalam transformasi digital di berbagai sektor. Tidak terkecuali pada pengembangan teknologi bidang kearsipan menjadi semakin mencolok, dengan peran sentral teknologi digital dan arsip digital dalam proses transformasi. Penelitian ini difokuskan pada peran krusial teknologi digital pada proses penyimpanan arsip digital di Record Center Ibnu Sina Universitas Padjadjaran, sebagai langkah proaktif untuk memenuhi kebutuhan perkembangan teknologi informasi, dengan tujuan memastikan akses informasi yang sah, meningkatkan efisiensi operasional, dan keamanan data yang optimal. Metode penelitian ini melibatkan wawancara, dan analisis dokumentasi untuk menyoroti kompleksitas tantangan dan kebutuhan adaptasi menghadapi lingkungan informasi yang dinamis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penyimpanan arsip digital efektif meningkatkan efisiensi pencarian dan manajemen dokumen, serta memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kecepatan pengambilan data. Dalam konteks keamanan dan integritas data, penelitian ini menawarkan analisis mendalam, memberikan jaminan terhadap kelangsungan dan keandalan sistem kearsipan digital. Diharapan, temuan penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi institusi pendidikan dan organisasi serupa untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan arsip, lebih jauh, turut berkontribusi pada pemahaman global tentang transformasi digital dalam konteks kearsipan institusional. Implikasi penelitian ini tidak terbatas secara lokal, melainkan memiliki relevansi yang luas dalam dinamika transformasi digital global yang tengah berkembang. The Industry 5.0 Revolution embodies new ideas and innovations driving digital transformation across sectors, including the noteworthy advancement in archival technology. Digital technology and archives play a central role in this transformation. This study focuses on the pivotal role of digital technology in the storage process at Ibn Sina University Padjadjaran's Records Center. It serves as a proactive response to evolving information technology, aiming to ensure legitimate information access, enhance operational efficiency, and optimize data security. The research methodology involves interviews and document analysis to highlight challenges and adaptation needs in a dynamic information environment. The findings indicate that implementing digital archive storage effectively improves document retrieval and management efficiency, significantly speeding up data retrieval. The research provides a thorough analysis of data security and integrity, ensuring the sustainability and reliability of the digital archival system. The hope is that these findings practically contribute to improving archive management effectiveness in educational institutions and similar organizations. Furthermore, it adds to the global understanding of digital transformation in institutional archives. The implications of this research extend beyond local boundaries, offering relevance in the evolving dynamics of global digital transformation.
SUPPLY CHAIN PADA PENGUSAHA JERUK DI LEMBANG Arifianti, Ria; Fordian, Dian; Taryana, Agus; Nuryanto, Yayan; Sandjaya, Teguh
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 7, No 2 (2024): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v7i2.56485

Abstract

This research was conducted to analyse the implementation of the supply chain in the citrus entrepreneurs in Lembang. This research uses a descriptive method. The data collection techniques used were a literature study and a field study. Field studies include observation, interviews.  Implementation of supply chain management in citrus entrepreneurs involves entrepreneurs as suppliers, and consumers. Consumers in question are business people such as supermarkets, merchants in traditional markets.  Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pelaksanaan supply chain pada pengusaha jeruk di Lembang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi lapangan meliputi observasi, wawancara.  Pelaksanaan Supply chain management pada pengusaha jeruk melibatkan pengusaha sebagai supplier, dan konsumen. Konsumen yang dimaksud adalah pelaku usaha seperti supermarket, para pedagang yang ada di pasar tradisional.
TATA KELOLA ARSIP DINAMIS UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI PENGELOLAAN ARSIP DI RECORD CENTER FISIP UNIVERSITAS PADJADJARAN Taryana, Agus; Sagita, Novie Indrawati; Centia, Selvi; Arifianti, Ria; Wisnumulya, Dicky; Ramadhan, Rizki Ananda; Sandjaya, Teguh
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 7, No 3 (2024): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v7i3.59947

Abstract

Penelitian ini membahas Tata Kelola  arsip dinamis dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan arsip di Record Center Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 40 ayat (2) menyatakan bahwa pengelolaan arsip dimulai dari tahap penciptaan arsip, penggunaan dan pemeliharaan arsip serta penyusutan arsip. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tahapan Penciptaan arsip hasil di Record Center FISIP Universitas Padjadjaran sudah berjalan dengan baik dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku, namun SOP dibuat mualai Tahun 2024, sedangkan RC FISIP Unpad berdiri tahun 2021, sehingga 2 tahun teerdapat kesosongan SOP Tata Kalelola. Tahapan Pengunnan dan dan Pemeliharaan arsip belum berjalan optimal hal ini dikarenakan terhambat dalam proses penerapan sistem kearsipan digital, dengan terbatasnya infrastruktur peralatan untuk digitasi arsip, dan Tahapan Penyusutan arsip belum optimal karena dalam prosesnya membutuhkan waktu lama hal. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan infrastruktur, penguatan regulasi, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia untuk mendukung pengelolaan arsip yang lebih efektif dan efisien. This research discusses dynamic archive governance in improving the efficiency of archive management at the Record Center of the Faculty of Social and Political Sciences, Padjadjaran University by referring to Law Number 43 of 2009 concerning Archives Article 40 paragraph (2) which states that archive management starts from the stages of archive creation, use and maintenance of archives and archive depreciation. By using a qualitative approach, data is obtained through observation, interviews, and literature studies. The results showed that the stages of archive creation at the Record Center FISIP Padjadjaran University have been running well by referring to applicable regulations, but the SOP was made starting in 2024, while RC FISIP Unpad was established in 2021, so that 2 years there was a vacancy in the SOP for Management. The stages of archive collection and maintenance have not run optimally, this is because they are hampered in the process of implementing a digital archive system, with limited infrastructure equipment for digitizing archives, and the stages of archive depreciation are not optimal because the process takes a long time. thing. This research recommends improving infrastructure, strengthening regulations, and developing human resource competencies to support more effective and efficient archive management. 
PROSES PRODUKSI JERUK PADA PENGUSAHA JERUK DI LEMBANG, KABUPATEN BANDUNG BARAT Arifianti, Ria; Taryana, Agus; Fordian, Dian
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 7, No 4 (2024): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v7i4.60062

Abstract

Kegiatan produksi merupakan suatu kegiatan yang berhubungan  dengan   konsumsi dan distribusi. Hal ini berkaitan dengan proses produksi. Proses produksi yang buruk dari suatu pabrik/perusahaan akan menimbulkan   kerugian sehingga pabrik atau Perusahaan  tersebut akan mengalami kesulitan dalam  bersaing dengan industri sejenis. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif.  Teknik pengumpulan data  yang dilakukan adalah wawancara kedalaman dengan pengusaha jeruk dan para pekejanya, Proses produksi jeruk yang dilakukan  berdasarkan  jenis aliran lini/garis yaitu Continuous, dan  Tipe persediaan yang digunakan adalah Assemble-to-order.  Proses produksi jeruk mempunyai beberapa tahapan. Pertama adalah pemanenan, yaitu memanen hasil jeruk yang didapatkan. Kedua, adalah penyortiran. Tujuannya adalah untuk memilah jeruk berdasarkan kualitasm dan ketahanan jeruknya. Ketiga, kegiatan penyimpanan. Kegiatan ini menganut FIFO system, yaitu barang yang pertama kali masuk ke gudang, maka akan dikeluarkan terlebih dahulu. Keempat adalah kegiatan pengiriman. Kegiatan proses produksi jeruk telah dilakukan dengan baik. Kegiatan yang dilakukan dalam proses produksi sangat rinci dan dilakukan setiap hari. Hal ini dikarenakan karena berdasarkan pesanan yang berlangsung setiap hari. Production activities are activities related to consumption and distribution. This is related to the production process. A poor production process from a factory/company will cause losses so that the factory or company will experience difficulty in competing with similar industries.  The method used is a descriptive qualitative method.  The data collection technique used was in-depth interviews with orange entrepreneurs and their workers. The orange production process is carried out based on the line flow type, namely Continuous, and the type of inventory used is Assemble-to-order. The orange production process has several stages. The first is harvesting, namely harvesting the oranges obtained. Second, is sorting. The goal is to sort oranges based on their quality and durability. Third, storage activities. This activity adheres to the FIFO system, that is, the goods that enter the warehouse first will be released first. Fourth is delivery activities. The orange production process activities have been carried out well. The activities carried out in the production process are very detailed and carried out every day. This is because it is based on orders that take place every day.
GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI MAL PELAYANAN PUBLIK (MPP) GRHA TIYASA KOTA BOGOR TAHUN 2023 Silvyana, Anastasia; Bintari, Antik; Taryana, Agus
Responsive Vol 8, No 2 (2025): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v8i2.63301

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan MPP Grha Tiyasa Kota Bogor. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan penyajian secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada prinsip effectiveness and efficiency belum terpenuhi karena masih terdapat kekurangan dalam hal pemahaman program, tepat sasaran, dan kendala keterbatasan SDM. Pada prinsip openness and transparency telah terpenuhi dengan cukup baik, pihak MPP Kota Bogor telah menyediakan informasi pelayanan secara terbuka dan transparan melalui berbagai kanal yang disediakan. Pada prinsip participation belum terpenuhi dengan baik karena keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa prinsip good governance belum terpenuhi dengan baik dalam MPP Grha Tiyasa Kota Bogor. Penelitian juga menekankan pentingnya bagi Pemerintah Kota Bogor untuk memprioritaskan perbaikan internal melalui rekrutmen pegawai, optimalisasi pemanfaatan teknologi dengan edukasi penggunaan aplikasi, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui sosialisasi secara rutin dan intensif. This research intends to analyze the application of good governance principles in the implementation of MPP Grha Tiyasa Bogor City.The method used is a qualitative research method with a descriptive presentation. The research results indicate that the principles of effectiveness and efficiency have not been met due to shortcomings in program understanding, targeting, and limitations in human resources. In terms of the principle of openness and transparency, it has been sufficiently met, as the MPP of Bogor City has provided service information openly and transparently through various available channels. In principle, participation has not been well fulfilled because community involvement in socialization activities has not been maximally utilized. Based on the research findings, it can be concluded that the principles of good governance have not been well fulfilled in MPP Grha Tiyasa, Bogor City. The research also emphasizes the importance for the Bogor City Government to prioritize internal improvements through employee recruitment, optimization of technology utilization with application usage education, and increasing community engagement through regular and intensive socialization.
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN METRO TRANS JABAR UNTUK MENGATASI KEMACETAN DI CEKUNGAN BANDUNG Noer, Arvenia; Mulyawan, Rahman; Taryana, Agus
Responsive Vol 8, No 2 (2025): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v8i2.64067

Abstract

Transportasi publik dapat menjadi jawaban bagi kemacetan yang sudah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satu wilayah yang menghadapi kemacetan adalah Cekungan Bandung. Dinas Perhubungan Jabar sudah berupaya untuk menghadirkan transportasi publik berupa Metro Trans Jabar sebagai langkah kecil namun pasti untuk mengatasi kemacetan di daerah ini. Pemerintah berkolaborasi dengan PT Jasa Sarana, Perum Damri, dan PT Blue Bird dalam mengelola MJT. Pada kenyataannya, MJT belum mampu untuk mengatasi kemacetan di Cekungan Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas proses kolaborasi pemerintahan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan penyajian deskriptif. Teori collaborative governance milik Ansell dan Gash digunakan sebagai kerangka berpikir untuk menilai keberhasilan kolaborasi Pemerintah Daerah Provinsi Jabar dalam mengelola MJT. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aspek dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, dan pemahaman bersama sudah dipenuhi. Namun, para aktor yang terlibat belum mampu untuk menyatakan keseragaman terhadap aspek hasil sementara. Pihak pemerintah seperti Dishub Jabar dan PT Jasa Sarana menyatakan bahwa belum ada hasil yang signifikan atas kehadiran MJT untuk mengurai kemacetan di Cekungan Bandung. Sedangkan pihak non-publik seperti Perum Damri dan PT Blue Bird menyatakan bahwa MJT sedikit demi sedikit sudah mampu mengurai kemacetan di daerah ini. Public transportation can be the answer to traffic congestion in various regions of Indonesia. One region facing traffic congestion is the Bandung Basin. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat has made efforts to introduce public transportation in the form of Metro Trans Jabar as a small but sure step to overcome traffic congestion in the Bandung Basin. The government collaborates with PT Jasa Sarana, Perum Damri, and PT Blue Bird in managing MJT. However, in reality, MJT has not been able to address the traffic congestion in the Bandung Basin. Therefore, this study aims to analyze and describe the effectiveness of the government collaboration process. This study uses a descriptive method with an interview, observation, and literature review approach. The collaborative governance theory by Ansell and Gash is used as a framework to assess the success of the West Java Provincial Government's collaboration in managing the MJT. The results of this study indicate that the aspects of face-to-face dialogue, trust building, commitment to the process, and shared understanding have been fulfilled. However, the actors involved have not been able to express uniformity regarding the interim results. Government agencies such as the Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat and PT Jasa Sarana stated that there have been no significant results from the MJT in relieve traffic congestion in the Bandung Basin. Meanwhile, non-public entities such as Perum Damri and PT Blue Bird stated that the MJT has gradually been able to relieve traffic congestion in this area.
UPAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG DALAM PENERTIBAN REKLAME ILEGAL DAN PEDAGANG KAKI LIMA Centia, Selvi; Asiah, Nurul; Taryana, Agus
Responsive Vol 8, No 2 (2025): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v8i2.64073

Abstract

Kota Bandung sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Perkembangan ini tidak hanya berdampak positif pada peningkatan taraf hidup masyarakat, tetapi juga menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan tata kelola kota. Salah satu permasalahan utama yaitu meningkatnya aktivitas ilegal, seperti pemasangan reklame tanpa izin dan pelanggaran oleh pedagang kaki lima (PKL). Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung dalam menegakan Perturan Daerah untuk menjaga ketertiban umum dan memberikan perlindungan masyarakat. Studi ini mencakup pendekatan preventif dan represif yang digunakan, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara dengan petugas Satpol PP dan masyarakat, serta analisis dokumen resmi, seperti peraturan daerah dan laporan kinerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Satpol PP telah menjalankan berbagai program, seperti patroli rutin, pembongkaran reklame ilegal, dan penertiban PKL, efektivitasnya masih terhambat oleh kendala seperti kebocoran informasi razia, kurangnya sarana dan prasarana, serta persepsi masyarakat yang cenderung negatif terhadap tindakan hukum yang dilakukan. The city of Bandung, as the capital of West Java Province, has experienced rapid economic growth in the last few decades. This development not only has a positive impact on improving people's living standards, but also raises various social and urban governance problems. One of the main problems is the increase in illegal activities, such as placing advertisements without permits and violations by street vendors (PKL). This research aims to analyze the role of the Bandung City Civil Service Police Unit (Satpol PP) in maintaining public order and providing community protection. This study covers the preventive and repressive approaches used, as well as the challenges faced in carrying out tasks in the field. The research method used is a qualitative method, data was collected through direct observation, interviews with Satpol PP officers and the community, as well as analysis of official documents, such as regional regulations and performance reports. The research results show that although Satpol PP has implemented various programs, such as routine patrols, dismantling illegal billboards, and controlling street vendors, its effectiveness is still hampered by obstacles such as leaks of raid information, lack of facilities and infrastructure, as well as public perceptions that tend to be negative towards the legal actions taken.