Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

ANALYSIS OF SHARIA MAQASHID ON THE STATUS OF CHILDREN OUT OF MARRIAGE Nur Saniah
Proceeding International Seminar of Islamic Studies INSIS 3 (February 2022)
Publisher : Proceeding International Seminar of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article discusses the analysis of maqashid sharia on the nasab status of children out of wedlock. In the midst of society there is still a lot of confusion about the lineage status of children out of wedlock, so this paper discusses the determination of the lineage of children out of wedlock and what is the purpose of sharia in determining it. This paper is a literature study using the istinbat al-law maqasidus shari'ah method. The research data were collected from the literature relevant to these problems. Then analyzed using descriptive analysis and content analysis. The results of the study concluded that children out of wedlock according to the perspective of Islamic law are linked only to their mother and mother's family based on the hadith of the Prophet SAW. According to the maqasid as-shari'ah perspective, the purpose of establishing the law is to maintain the existence of marriage and prohibit adultery and punish adulterers and all the consequences arising from these actions are daruriyah needs in maintaining offspring.Keywords: nasab, child out of wedlock, maqas (is shariah)
Zakat Profesi Perspektif Tafsir Ayat Ahkam (Analisis Terhadap Surat Al_-Baqarah Ayat 267) Nur Saniah
Al-Kauniyah Vol. 2 No. 2 (2021): Al-Kauniyah
Publisher : Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir STAIN Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1030.218 KB) | DOI: 10.56874/alkauniyah.v2i2.709

Abstract

Pada zaman sekarang banyak profesi yang mendatangkan sejumlah besar harta dalam waktu yang singkat. Selama ini, masyarakat mengenal zakat hanya terbatas teks secara ekplisit saja, seperti emas, perak, perdagangan, pertanian, peternakan, barang tambang dan rikaz. Sedangkan penghasilan sebagai konsultan, dokter, pengacara, pengusaha dan penghasilan seorang pegawai seperti maraknya sekarang ini tidak banyak dibahas pada ulama salaf terdahulu. Untuk menjawab masalah tersebut, dilaksanakan penelitian, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi segala sesuatu yang berkaitan dengan judul penelitian. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian ditemukan bahwa Kewajiban zakat atas kekayaan yang diperoleh dari hasil suatu profesi didasarkan pada nash yang bersifat umum yaitu pada Surat al-Baqarah ayat 267. Terdapat khilafiyah (perbedaan pendapat) Ulama dalam masalah zakat profesi. Ada sebagian yang mewajibkan zakat profesi, namun ada sebagian yang tidak setuju dan tidak mewajibkan zakat profesi. Dasar hukum kalangan ulama yang mewajibkan zakat profesi, Ta’mim al makna (perluasan makna lafaz) lafaz yang terdapat dalam Firman Allah, dalam Al Baqarah ayat 267. Kata “مَا كَسَبْتُمْ” dalam ayat tersebut pada dasarnya lafazd ‘am, untuk menetapkan hukum zakat profesi, lafaz umum tersebut dikembalikan kepada keumumannya sehingga cakupannya meluas yakni “meliputi segala usaha yang halal yang menghasilkan uang atau kekayaan bagi setiap muslim”. Dengan demikian zakat profesi dapat ditetapkan hukumnya wajib berdasarkan keumuman ayat tersebut.
Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Islam Perspektif Al-Quran Nur Saniah Nur Saniah
Al-Kauniyah Vol. 3 No. 2 (2022): Al-Kauniyah
Publisher : Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir STAIN Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (464.605 KB) | DOI: 10.56874/alkauniyah.v3i2.1077

Abstract

Hakikat agama Islam bertujuan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, maka hukum Islam dapat diterapkan dalam semua masa, untuk semua bangsa karena di dalamnya terdapat cakupan yang begitu luas dan elastisitas untuk segala zaman dan tempat. Kajian ini memformulasikan prinsip-prinsip dasar hukum Islam perspektif al-Qur’an, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau library research yaitu mencari data-data yang berkaitan dengan penelitian berupa al-Qur’an, kitab-kitab tafsir dan buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen-dokumen yang bertujuan untuk menganalisis ayat-ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif dan konten analisis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa konsep prinsip-prinsip dasar hukum Islam dalam memperkuat pernyataan bahwa Islam itu adalah sebuah the way of life untuk seluruh alam. Prinsip sebagai suatu kebenaran universal yang inheren didalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya; prinsip yang membentuk hukum dan setiap cabang-cabangnya. Beberapa prinsip dasar hukum Islam secara umum antara lain Prinsip tauhid, Prinsip keadilan, Prinsip amar ma’ruf nahi munkar, Prinsip kebebasan, Prinsip kesamaan, Prinsip gotong royong, Prinsip toleransi, Prinsip musyawarah
ACCULTURATION OF TRADITIONAL AND ISLAMIC LAW IN THE PRACTICE OF INHERITANCE DISTRIBUTION OF THE MANDAILING TRIBE OF NORTH SUMATRA Nur Saniah; Ahmad Bastomi
Fenomena Vol 21 No 2 (2022): FENOMENA: Journal of the Social Sciences
Publisher : LP2M UIN KH.Achmad Siddiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/fenomena.v21i2.134

Abstract

Acculturation of al-adat and Islamic law is a means to determine the extent to which Islamic law and local custom come into contact with the life practices of the Mandailing Tribe community of Islam without any contradictions. This research is empirical research with descriptive analysis. Research data were collected using observation and interview methods, then analyzed using content analysis methods. The results of this study indicate a synergism of the Mandailing tribal community, which adheres to a patrilineal kinship system to carry out Islamic law in parallel and local customs. The practice of sharing inheritance in the Mandailing tribal community is carried out traditionally by containing Islamic values. This practice is a realization of the philosophy of the Mandailing tribal community as "Ombar do adat dot ugama" and "The Customary Country of Obedience to Worship" as a forum to unite the Islamic legal and the customary law system. The acculturation of Islamic law and customary law in sharing inheritance in the Mandailing community shows that Islamic law can be dialogued with the customs that live in the community while still realizing the values of justice and benefit. Inheritance practice that dialogues Islamic law and the customary law of the Mandailing tribe in the inheritance distribution process, making daughters as heirs, presenting religious and traditional leaders during the inheritance distribution process, while maintaining undivided assets in the form of heirloom houses and objects for the son (youngest).
Sosialisasi Dan Edukasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Upaya Peningkatan Pemahaman Naposo Nauli Bulung Tentang Perkawinan Andri muda Nst; Asrul Hamid; Zuhdi Hasibuan; Idris; AmrarMahfuzh; Nur Saniah
Journal of Community Dedication and Development (Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 3 No. 1 (2023): Januari-Juni 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan data di Pengadilan Agama Panyabungan, selama tiga tahun (2020,2021,2022) ada 159 kasus permohonan dispensasi nikah, selain itu karena berbagai hal di masyarakat masih banyak pasangan Suami Istri yang menikah dibawah umur tanpa menempuh administrasi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau nikah dibawah tangan. Guna menekan angka perkawinan dibawah umur dikalangan masyarakat, maka dibutuhkan adanya tindakan sosialisasi serta edukasi bagi masyarakat khususnya remaja (Naposo Nauli Bulung), Sosialisasi dan edukasi ini ditekankan pada aspek hukum yaitu perihal legalitas batas minimum usia untuk menikah baik bagi laki-laki maupun perempuan serta resiko ataupun akibat dari praktik perkawinan dibawah umur. sasaran sosialiasi adalah Naposo Nauli Bulung desa Sigalapang Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal. Berdasarkan hasil pretest dan postest yang dilakukan kepada peserta, terjadi peningkatan pemahaman terkait batas usia minimal untuk melaksanakan perkawinan sebesar 72% (tujuh puluh dua persen). Mandailing Natal Regency based on data from the Panyabungan Religious Court, for three years (2020, 2021, 2022) there were 159 cases of marriage dispensation applications, besides that due to various things in the community there are still many husband and wife couples who marry underage without taking administration at the Office of Religious Affairs (KUA) or underhand marriage. In order to reduce the number of underage marriages among the community, it is necessary to have socialisation and education actions for the community, especially adolescents (Naposo Nauli Bulung), this socialisation and education is emphasised on legal aspects, namely regarding the legality of the minimum age limit for marriage for both men and women and the risks or consequences of underage marriage practices. the target of the socialisation is Naposo Nauli Bulung, Sigalapang village, Panyabungan sub-district, Mandailing Natal district. Based on the results of the pretest and posttest conducted to participants, there was an increase in understanding related to the minimum age limit to carry out marriage by 72%.
Dampak Pernikahan Dini Ditinjau dari Aspek Ekonomi dan Sosial di Kabupaten Mandailing Natal Jureid, Jureid; Defriza, Rita; Lubis, Muhlisah; Khodijah, Siti; Saniah, Nur
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pernikahan dini tidak berdampak pada kesehatan dan reproduksi. Akan tetapi juga berimplikasi dan berdampak paling dominan terjadi pada keadaan ekonomi dan sosial pasangan menikah dini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pernikahan dini terhadap keadaan sosial dan ekonomi pelakunya di Mandailing Natal. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif yang menjelaskan dampak tersebut. metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi dengan melibatkan 35 responden. data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode reduksi data, display data dan menyimpulkan data tersebut sebagai hasil temuan. hasil penelitian menginformasikan bahwa pernikahan dini secara implikatif menyebabkan masalah ekonomi dan sosial bagi pelakunya karena ketidaksiapan mental dan finansial. Pada aspek ekonomi karena tidak didukung oleh pendidikan, kemampuan dan keterampilan serta finansial. Secara sosial pelaku pernikahan dini yang tidak siap secara mental dan pengetahuan akan menyebabkan krisis kepercayaan diri dan trauma, emosi tidak stabil dan berpotensi gagal dalam rumah tangga karena KDRT, kurang harmonis dalam keluarga, rendahnya otonomi dan tidak berani mengambil keputusan. Menindaklanjuti hasil penelitian ini sosialisasi dampak pernikahan dini serta Undang-Undang tentang pernikahan peru dioptimalkan oleh tenaga pendidik maupun lembaga sosial lainnya.
Optimizing Legal Protection against Gender-Based Violence From an Islamic Perspective Saniah, Nur; Marlina, Marlina; Damanik, Lia Agustina
Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian Vol 19, No. 1, Mei 2024
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/ai.v0i0.5406

Abstract

Gender-based violence in Indonesia is increasingly concerning, despite the existence of numerous laws and regulations aimed at its regulation. This violence significantly impedes development, as its multifaceted impact hinders women's participation, compromises health, and diminishes autonomy across political, economic, social, and cultural spheres. The research addresses several key questions: 1) What is the extent of legal protection against gender-based violence in Indonesia? 2) How is gender-based violence addressed within Islam? 3) How can legal protection against gender-based violence be optimized from an Islamic perspective? The research methodology is qualitative, using a normative approach and drawing from secondary sources like literature accessed through library research. Data analysis is conducted through descriptive analysis techniques. The findings of the research indicate that in Indonesia, legal protection against gender-based violence is addressed through various regulations, and similarly, within Islam, there have been numerous reforms pertaining to gender-based protection found in the Quran and hadith. Strategies like theological education, moral guidance, gender equality promotion, and family development with a gender perspective can enhance legal protection against gender-based violence in line with Islamic principles. Aligned with these findings, the article emphasizes the vital importance of preventive measures to reduce the rise of gender-based violence.
Social and economic impacts of increasing early marriages during the Covid-19 pandemic: A study in Mandailing Natal and South Tapanuli districts Lubis, Muhlisah; Jureid, Jureid; Defriza, Rita; Kholijah, Siti; Saniah, Nur
Journal of Islamic Economics Lariba Vol. 10 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/jielariba.vol10.iss1.art4

Abstract

IntroductionSince the Covid-19 outbreak, underage marriages have become increasingly widespread with all its impact to the society. There are very limited studies on its impact from social and economic aspect, especially among Muslim society in Indonesia.ObjectivesThe purpose of this study was to analyse the social and economic impacts of increasing underage marriage during the Covid-19 pandemic. By doing so, the study also aims to provide solution to solve the impacts for the affected communities.MethodThis study uses a qualitative method with a sociological approach that focuses on experiences and socio-cultural phenomena that occur in the midst of society.ResultsThere are several social impacts that occur as a result of early marriage, conflict in the family, regret and heavy pressure, loss of opportunity to continue education, not being able to socialize, domestic violence, divorce. The economic impacts that occur due to early marriage, among others, are limited opportunities to get work opportunities, unable to bear the family's economic burden, structural poverty.ImplicationsEfforts were made to reduce the number of early marriages, among others, holding meetings several times a month, formally coordinating community leaders, village officials, and KUA, through outreach programs to Majlis Taklim, marriage advice, through marriage sermons, coordinating with sub-districts, youth activities related to early marriage.Originality/NoveltyThe findings of this study contribute to efforts to overcome social and economic problems among Muslim society impacted by the Covid-19 pandemic.
ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD DALAM PROGRAM BPJS KESEHATAN Saniah, Nur
Islamic Circle Vol. 2 No. 1 (2021): Islamic Circle
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah STAIN Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (455.654 KB) | DOI: 10.56874/islamiccircle.v2i1.485

Abstract

In principle, public health insurance is one of the tasks of the state. Indonesia as a large country has regulated social security in the form of health prevention for the community, manifested in the form of the JKN (National Health Insurance) program organized by the Social Security Administering Body (BPJS). Indonesia as a country with a majority Muslim population, of course, does not accept the decision of the government regulation immediately, one of which is whether the contract in the BPJS health program is in accordance with Islamic law?, because Muslims cannot be separated from their religious rules which regulate in all aspects, including health insurance. To answer this problem, research was carried out, using data collection techniques in the form of documentation of everything related to the research title. After the data was collected, it was analyzed by qualitative analysis using descriptive analysis method. The results of the study found that the contract used by the BPJS health program is allowed as long as the meaning is understood by each party (no gharar) and the existence of mutual blessing (an taradhin) is the main requirement in every muamalah contract, so that it does not result in consuming other people's property in a false way. or not contrary to sharia provisions.
ISTINBATH AL-AHKAM PROFESI RIBAWI PERSPEKTIF HADIS Nur Saniah Nur Saniah; Idris Nasution
Al-Mu'tabar Vol. 3 No. 1 (2023): Al-Mu'tabar
Publisher : Program Studi Ilmu Hadis STAIN Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1273.644 KB) | DOI: 10.56874/jurnal ilmu hadis.v3i1.1068

Abstract

Riba transactions in any form have been expressly, clearly and qat'i prohibited in the Qur'an and the hadith of the Prophet. At the time when it was forbidden, usury was ingrained and rooted in the ignorant society which was a means of extorting the rich against the poor. This research is a library research or library research that is looking for data related to research in the form of books, journals and documents with qualitative research that aims to analyze hadiths related to the ribawi profession. This research is a library research or library research. This research is a qualitative research with descriptive analysis and content analysis. The results of this study indicate that the Prophet has condemned usury eaters (creditors), usury givers (debtors), registrars (administrative officers) and witnesses (notaries) related to the opinion of scholars about the prohibition of usury. To curse in this context is to be kept away from Allah's mercy, namely the loss of the blessings of wealth obtained through usury transactions, blessings not in quantity, but in the quality of assets obtained. If it is correlated with working in a conventional bank, then the law is haram based on this argument, except in special conditions and missions to change the world of conventional banking into Islamic banking. Transaksi riba dalam bentuk apapun telah dilarang secara tegas, jelas dan qat’i dalam al-Qur’an dan hadis nabi. Pada saat diharamkan, riba telah berurat dan berakar pada masyarakat jahiliah yang merupakan sarana pemerasan orang kaya terhadap orang miskin. penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau library research yaitu mencari data-data yang berkaitan dengan penelitian berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen-dokumen dengan kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hadis-hadis yang berkaitan dengan profesi ribawi. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau library research Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif dan konten analisis. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Nabi telah mengutuk pemakan riba (kreditur), pemberi riba (debitur), pencatat (petugas administrasinya) dan saksi-saksinya (notarisnya) dihubungkan dengan pendapat ulama tentang haramnya riba. Melaknat dalam konteks ini adalah dijauhkan dari rahmat Allah yakni hilangnya keberkahan harta yang diperoleh melaui transaksi riba, keberkahan bukan pada kuantitasnya, melainkan kualitas harta yang didapatkan. Apabila dikorelasikan dengan bekerja di bank kovensional, maka hukumnya adalah haram berdasarkan dalil tersebut, kecuali dalam keadaan dharurah dan misi tertentu untuk mengobah dunia perbankan konvensional menjadi perbankan syariah.