Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

Praktik Perjanjian Kredit pada LPD Desa Adat Pinggan Kintamani Kabupaten Bangli, Bali I Wayan Wesna Astara; I Made Suwitra; I Ketut Irianto; Ida Ayu Putu Widiati
Community Service Journal (CSJ) Vol. 1 No. 1 (2018)
Publisher : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (889.155 KB)

Abstract

Dalam kegiatan desa Binaan di Desa Pinggan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat membina LPD (Lembaga Perkreditan Desa) yang ada di Desa Adat Pinggan. Mitra 1 dalam pogram ini adalah Pengurus LPD Desa Pinggan dan Mitra 2 adalah Pengawas LPD. Persoalan LPD di desa Pinggan ditemukan bahwa Pengurus LPD belum mampu membuat perjanjian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang jaminan fidusia, yaitu pengikatannya dilakukan dengan pembuatan perjanjian yang terpisah dari perjanjian pokoknya yang dibuat berdasar peraturan-perundang-undangan yang berlaku. Paraktik Pengurus LPD membuat Perjanjian “model” dengan dengan akta otentik dan “model” atau/dan akta di bawah tangan sesuai dengan anatomi hukum perikitan dan Perjanjian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pendidikan, pelatihan dan pendampingan dalam praktik pembuatan kontrak dengan nasabah antara LPD dengan peminjam kredit di LPD Desa AdatPinggan. Metode yang digunakan untuk desa Binaan di Pinggan khususnya dalam membuat perjajian kredit kepada Pengurus LPD dan Pengawas LPD adalah dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan. Tujuan dari Penyuluhan dan Pendampingan Pengurus dan Pengawas adalah adanya satu persepsi tentang bentuk perjanjian yang sah secara hukum dan mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan ketrampilan peserta latihan praktik perjanjian kredit mengalami peningkatan pengetahuan setelah dilakukan Pendidikan, penyuluhan, pendampingan. Hal ini terbukti dari pemahaman pengurus LPD Desa Pinggan meningkat tentang hukum Perjanjian dan pengurus LPD menjalankan praktik kredit sesuai dengan pelatihan yang dilakukan. Kesimpulannya, masyarakat tidak lagi memimjam uang di rentenir desa, karena kepercayaan masyarakat terhadap LPD telah tumbuh.
Strengthening Traditional Villages as Legal Subjects in Tourism Business Management in Bali Anak Agung Gede Agung Indra Prathama; I Made Suwitra; Ni Luh Made Mahendrawati
Journal Equity of Law and Governance Vol. 3 No. 2
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/elg.3.2.8463.105-110

Abstract

This study explores the elevation of customary villages' status as legal entities in managing the tourism industry in Bali. Through philosophical, sociological, and empirical legal perspectives, this study investigates the challenges faced in regulating tourism on the island. An empirical legal framework approach is utilized with multi-approaches, relying mainly on the philosophical, historical, and case approaches. The development of the cultural tourism industry in Bali highlights the importance of strengthening local wisdom. The focus of this research includes fundamental questions such as the essence of strengthening customary villages as legal entities in managing the tourism industry, as well as mechanisms that contribute to the strengthening of customary villages in the realm of tourism management. The findings confirm that customary villages play an integral role in directing the tourism industry, by upholding customary laws and pararems and recognizing the unity of customary law communities. This highlights the importance of environmental preservation through Tri Hita Karana principles. Modernization of tourism business management includes digital strategies and the merging of traditional markets with modern markets, with an emphasis on traditional village branding. Strengthening indigenous villages in tourism business management requires cooperation between indigenous villages and the Bali Provincial Government, including profit-sharing schemes. Indigenous villages need capital strengthening through the Village Credit Institution (LPD). The success of tourism management led by indigenous villages depends on the use of customary law as a source of legal certainty in managing tourism based on the principles of Pancasila and Tri Hita Karana. Concrete recommendations include the formulation of tourism management standards involving HR, financial management, tour guides, and service standards. This approach aims to encourage sustainable tourism practices and maintain culture in Bali's Indigenous Villages.
MANAGEMENT OF BAGA UTSAHA PADRUWEN OF TRADITIONAL VILLAGE (BUPDA) IN ECONOMIC EMPOWERMENT OF TRADITIONAL LAW COMMUNITIES IN BALI I Wayan Suarjana; I Made Suwitra; I Nyoman Sujana
Journal Equity of Law and Governance Vol. 4 No. 1
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/elg.4.1.9451.76--84

Abstract

Traditional Villages in Bali have the task of realizing Traditional Village customs which include tranquility, prosperity, happiness, and peace in life and the future. Bali Province Regional Regulation No. 4 of 2019 in conjunction with Bali Province Regional Regulation No. 4 of 2022 is one answer and solution to this task. It contains the ideology and basic framework for the governance of Traditional Villages in Bali and the economic system of Traditional Villages in Bali. It is also a basic strategy for strengthening the existence and role of Traditional Villages. Based on these conditions, the legal issues raised in this research are to analyze (1) the nature of Traditional Village-Owned Enterprise (referred to as BUPDA) management arrangements in Bali Province; (2) the effectiveness of Bali Province Regional Regulation No. 4 of 2019 in conjunction with Bali Province Regional Regulation No. 4 of 2022 in regulating the management of BUPDA in Bali Province; and (3) a BUPDA management model that can improve the welfare and economic independence of traditional law communities in Bali. The research method used is an empirical legal research method. The results of the research show that (1) The nature of BUPDA plays a role in preserving the continuity, preservation of customs, traditions, arts and culture, and local wisdom in Bali and can improve the welfare and independence of Traditional Villages in Bali; (2) The effectiveness of Bali Province Regional Regulation No. 4 of 2019 in conjunction with Bali Province Regional Regulation No. 4 of 2022 or the small number of BUPDA formations in Traditional Villages is also caused by not all factors such as law enforcement, legal quality, and the suitability of regional regulations to local needs and conditions in each district/city which can influence the effectiveness of implementing regional regulations regarding BUPDA; and (3) The BUPDA management model in Bali by integrating the components of cultural capital, economic capital, social capital, religious capital, and technology/IT capital as a hybrid institutional model. BUPDA governance needs to pay attention to cultural, social, religious, and technological aspects in developing the economy of Traditional Villages sustainably based on local potential and wisdom.
Keberadaan Asas Ius Curia Novit dalam Perkara Perdata I Made Dera Januartha; I Made Suwitra; Ni Made Puspasutri Ujianti
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.4.3.8028.268-274

Abstract

Asas ius curia novit yaitu hakim dianggap mengetahui dan memahami segala hukum, maka tersirat makna pengadilan dilarang untuk menolak, memeriksa, dan mengadili sebuah perkara memberikan beberapa pandangan yang berbeda. Hal ini berarti bahwa dianggap mengetahui serta dapat memberi putusan pada setiap permasalahan dimasyarakat. Rumusan masalah yang dibahas yakni Bagaimana makna asas ius curia novit dalam perkara perdata? Dan Bagaimana kewenangan hakim dalam pelaksanaan asas ius curia novit?. Penelitian yang dipergunakan ialah penelitian normatif. Makna asas ius curia novit yaitu hakim dilarang untuk menolak sebuah perkara karena hakim memiliki kewenangan untuk menemukan hukumnya sesuai pasal 5 ayat (1) yang kemudian dijelaskan kembali dalam pasal 50 ayat (1) undang-undang nomor 48 tahun 2009. Unsur asas ius curia novit yaitu menerima, memeriksa, menentukan hukum, menemukan hukum dan putusan yang berpedoman dengan tujuan hukum. Wewenang hakim yaitu kekuasaan yang merdeka dan telah diatur dalam konstitusi. Hal ini bertujuan baik untuk peradilan, oleh sebab itu dengan ada kelongaran serta sikap merdeka hakim lebuis bisa memutus perkara sesuai atas hukum yang adil.
Peranan Desa Adat Sawagunung dalam Pengelolaan Objek Wisata Goa Garba Putu Wahyu Permana; I Made Suwitra; Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.5.1.8699.123-128

Abstract

Desa Adat Sawagunung memiliki objek wisata Goa Garba, ini dulunya sebagai tempat pasraman kaum bangsawan, ditempat ini pulalah Kebo Iwa ditempa sebelum menjadi mahapatih kerajaan Bedahulu. Objek wisata ini baru dikelola pada tahun 2021 sehingga di dalam pembahasan ini terdapat dua topik permasalahan yaitu yang pertama peranan Desa Adat Sawagunung dalam pengelolaan objek wisata Goa Garba dan pengawasan terhadap kesucian objek wisata Goa Garba. Penelitian ini memakai tipe penelitian Hukum empiris, pendekatan yang dipakai adalah pendekatan Hukum Adat, dalam mengumpulkan data, data yang dikumpulkan adalah data kualitatif. Untuk Menggali data dilakukan Teknik Wawancara, Observasi, dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini untuk mengamati dan mengetahui bentuk dari peranan Desa Adat dalam pengelolaan dan pengawasan objek wisata Goa Garba di Desa Adat Sawagunung. Pengelolaan objek wisata Goa Garba dilakukan dengan membentuk perjanjian kerjasama antara Desa Adat Sawagunung dengan Dinas Pariwisata kabupaten Gianyar. Dimana Desa Adat Sawagunung memberi pengawasan terhadap kebersihan, kelestarian dan keamanan dan memberi pengawasan terhadap kesucian objek wisata Goa Garba. Objek wisata Goa Garba yang merupakan kawasan tempat suci yang berdekatan langsung dengan pura Pengukur-ukuran harus diberi pengawasan.
Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli I Made Arjaya; Ni Komang Mahyuni Gita Paramita; I Made Suwitra
TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Mei: TUTURAN
Publisher : Institut Nalanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47861/tuturan.v1i2.133

Abstract

PPJB merupakan Perikatan awal yang dibuat sebelum terjadinya AJB. PPJB dibuat agar para pihak yang telah sepakat saling mengikatkan diri atas harga dan objek jual beli bidang tanah tertentu. PPJB ini mempunyai fungsi kedua pihak sepakat bahwa nanti pada saatnya para pihak sudah bersiap atau ketika syarat-syarat pembuatan PPJB sudah terpenuhi akan melakukan transaski jual beli secara legal dengan membuat AJB. Dalam permasalahan ini mengambil rumusan masalah Bagaimanakah kepastian hukum terhadap jual beli tanah berdasarkan PPJB serta bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pembeli tanah sebelum AJB sertipikat hak atas tanahnya diagunkan pihak lain. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Kepastian hukum terhadap peralihan hak tanah berdasarkan PPJB adalah kedua pihak menuangkan semua kesepakatan sebelum terjadinya AJB. Perlindungan hukum yang diberikan oleh PPJB terhadap Pembeli adalah PPJB bisa dijadikan alat bukti di persidangan.
Kedudukan Anak Tunggal dalam Perceraian bagi Perkawinan pada Gelahang di Jembrana I Kadek Bagus Indra Pramana Putra; I Made Suwitra; Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jph.5.1.8641.26-31

Abstract

Penelitian ini membahas tentang bagaimana suatu perkawinan seorang anak tunggal laki dengan seorang anak tunggal perempuan yang melangsungkan perkawinan pada gelahang dan memiliki anak tunggal laki. Tetapi mereka tidak ingin memisahkan dirinya dengan keluarga, sementara di dalam hukum adat Bali mengenal dua sistem perkawinan yaitu perkawinan biasa dan perkawinan nyeburin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewajiban anak tunggal laki dalam penerusan keluarga apabila terjadi perceraian bagi perkawinan pada gelahang, dan hak waris anak tunggal laki terhadap harta peninggalan keluarga pihak bapak dalam hal terjadinya perceraian bagi perkawinan pada gelahang. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu mengamati dan menganalisis di Lapangan. Dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa para pihak untuk meneruskan kewajiban dan hak waris anak dalam perkawinan pada gelahang masih berpihak kepada keluarga bapak. Akan tetapi dalam perkawinan pada gelahang tidak hanya meneruskan ke pihak keluarga bapak saja, melainkan ke pihak keluarga ibu juga. Karena dalam perkawinan ini baik pihak bapak dan ibu sama-sama sebagai purusa.
Strengthening Capacity Of “Sarining Trigona Pertiwi” Beekeeper Through International Networking Mangku, I Gede Pasek; I Gusti Bagus Udayana; I Made Suwitra; Luh Kade Datrini; Amelia R. Nicolas; Hanilyn A. Hidalgo; Mia Bella R. Fresnido
AJARCDE (Asian Journal of Applied Research for Community Development and Empowerment) Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : Asia Pacific Network for Sustainable Agriculture, Food and Energy (SAFE-Network)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29165/ajarcde.v9i1.338

Abstract

The development of small-scale honey beekeeping businesses relies on strong networking, effective marketing, and knowledge transfer. This community service program aimed to strengthen the capacity of the Sarining Trigona Pertiwi beekeeping group in Bongkasa Pertiwi Village, Bali, through international collaboration. In partnership with Central Bicol State University of Agriculture (CBSUA) and the Beekeeper Association of Camarines Norte (BACN) from the Philippines, the program facilitated knowledge exchange on Trigona bee cultivation, honey production, post-harvest handling, and market expansion strategies. The program employed mentoring, skill development, and networking activities involving 49 participants, including beekeepers, university experts, and local government officials. The results showed that international mentoring and collaboration significantly enhanced the group's knowledge, promotional strategies, and market access. Strengthening networking at regional and global levels also created new opportunities for sustainable honey production and tourism-based economic development (Melitourism). The findings highlight the importance of ongoing capacity-building programs to ensure the resilience and competitiveness of small-scale honey businesses in Indonesia. Contribution to Sustainable Development Goals (SDGs):SDG 1: No PovertySDG 8: Decent Work and Economic GrowthSDG 9: Industry, Innovation, and InfrastructureSDG 12: Responsible Consumption and ProductionSDG 17: Partnerships for the Goals
Implementasi Ngerampag Terhadap Tanah Ayahan Desa di Desa Adat Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli I Dewa Ayu Sinta Ary Ramaswari; I Made Suwitra; I Ketut Sukadana
Jurnal Analogi Hukum 1-7
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.1.2023.1-7

Abstract

Ngerampag (perampasan) merupakan salah satu pamidanda sanksi adat berupa tindakan dimana orang atau kelompok yang berwenang menyita/mengambil alih kepemilikan properti suatu benda/barang orang yang tidak memenuhi kewajiban atau kesepakatan yang sebelumnya sudah disepakati bersama. Di Desa Adat Sulahan krama mendapatkan hak untuk mengelola tanah ayahan desa yang berujung terjadinya pengerampagan tanah ayahan desa.Adapun permasalahannya yaitu, bagaimana hak penguasaan tanah ayahan desa di Desa Adat Sulahan? dan bagaimana fungsi sanksi ngerampag tanah ayahan desa dalam awig-awig Desa Adat Sulahan? Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis hak penguasaan tanah ayahan desa di Desa Adat Sulahan dan menganalisis fungsi sanksi ngerampag tanah ayahan desa. Metode yang digunakan adalah empiris dengan metode pendekatan sosiologis. Sumber data yang digunakan data primer melalui narasumber informan dan data sekunder dari bahan hukum. Adapun hasil penelitian ini yaitu menjelaskan hak penguasaan terhadap tanah ayahan desa dan fungsi sanksi ngerampag terhadap tanah ayahan desa.