Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.787
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Konstruksi Hukum Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Jurnal Analogi Hukum
I Made Minggu Widyantara
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 45 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 45 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Tinjauan Yuridis Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Penembakan dan Mengakibatkan Kematian Agustinus Deny Bria; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Analogi Hukum 251-255
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.3.2023.251-255

Abstract

Kasus-kasus penyalahgunaan senjata api di kepolisian akhir-akhir ini semakin marak. Mulai dari penembakan terhadap sipil, penembakan sesama polisi sampai menembak diri sendiri. Adapun rumusan masalah yang diangkat, yakni: 1) Bagaimana pengaturan tentang kewenangan tindakan polisi melakukan tembak ditempat? 2) Bagaimana akibat hukum apabila polisi melakukan tembak ditempat tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan? Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan. Hasil yang didapatkan yaitu untuk memahami kewenangan tindakan polisi melakukan tembak ditempat dan akibat hukum apabila polisi melakukan tembak ditempat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan TNI, sekarang ini Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan umum. Petugas polisi berhak menembak dengan todongan senjata jika merasa nyawanya dalam bahaya. Keputusan ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan, khususnya hukum KUHP dan Hak Asasi Manusia.
Sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual yang mengidap penyimpangan seksual dalam fenomena fetisisme emanuella0103@gmail.com, Emanuella Theo Charoline; I Nyoman Gede Sugiartha; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Analogi Hukum 144-149
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.2.2023.144-149

Abstract

Pelecehan seksual merupakan tindakan yang melibatkan perilaku tidak pantas terhadap seseorang yang menjadi korban dan tidak disetujui atas perilaku maupun lelucon, tindakan bahkan komentar yang bersifat seksual. Pelecehan yang dilakukan oleh pengidap fetisisme ini melibatkan bahan, situasi, atau objek yang tidak lazim. Penelitian ini akan membahas beberapa permasalahan diantaranya yaitu: Bagaimana Pengaturan Hukum Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Yang Mengidap Penyimpangan Seksual Dalam Fenomena Fetisisme Dalam Tindak Pidana? dan Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Dalam Putusan Nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN.Sby. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Dapat diperoleh hasil dari penelitian menunjukkan bahwa belum ditemukannya suatu aturan hukum untuk dapat menjadi landasan yang sah dalam mengatur pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengidap fetisisme. Sanksi yang dapat diberikan pada pelaku pelecehan seksual pengidap fetisisme yaitu pidana penjara serta denda, oleh karena tindakan tersebut dilakukan dengan penggunaan alat transmisi (handphone) serta terdapat unsur yang memuat pengancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang arahkan secara personal kepada korban.
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Firdaus Adji Prasetyo; I Made Sepud; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Analogi Hukum 276-280
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.3.2023.276-280

Abstract

Hewan itu makhluk yang memiliki rasa untuk merasakan apa yang dinamakan rasa sakit tidak hanya dijadikan hewan peliharan dan hewan pekerja atau ternak yang hanya diakui kepemilikannya tetapi juga harus dijaga sehingga tidak dari penganiayaan itu dilarang. Diangkat yaitu dua rumusan dari masalah, Bagaimanakah pengaturan tindak pidana penganiayaan hewan di Indonesia? Serta Bagaimanakah sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan hewan sehingga menyebabkan kematian? Manfaat dari metode normatif sekira mampu membantu menjawab masalah ini. Hasil teliti diketahui pada UU No.18/2009 diubah UU No.41/2014 serta dalam hukum KUHP yang dicantumkan dalam pasal Pasal 302 serta Pasal 540 mengatur terkait penganiayaan terhadap hewan dengan sanksi yang dapat diterima jika melakukan penganiayaan terhadap hewan dapat berupa sanksi penjara, kurungan maupun denda. Adanya aturan terkait larangan penyiksaan hewan tapi pada nyatanya masih banyak penyiksaan terhadap hewan sehingga dibutuhkan penegakan hukum yang ketat yang mampu mengurangi tingkat penyiksaan terhadap hewan.
Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Uang Dalam Putusan No.4/PID.B/2015/PN.Bangli I Putu Gd Yoga Danan Kamadjaya; I Made Minggu Widyantara; Ni Made Sukaryati Karma
Jurnal Analogi Hukum 312-316
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.3.2023.312-316

Abstract

Tindak pidana pencurian uang sudah banyak dikenal atau setidaknya sudah diketahui oleh masyarakat Indonesia, orang akan mengetahui dan mengerti apabila terjadi suatu tindak pidana pencurian, paling tidak masyarakat sudah dapat membayangkan bagaimana kejahatan yang dinamakan pencurian itu. Sehubungan dengan hal tersebut bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencurian uang dalam putusan No.4/Pid.B/2015/PN.Bangli?. Serta bagaimanakah faktor-faktor terjadinya tindak pidana pencurian uang dalam putusan No.4/Pid.B/2015/PN.Bangli?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Berdasarkan analisa kasus yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, pelaku dan barang bukti, serta analisa kasus, maka terhadap pelaku Ni Komang Widiani diduga kuat telah melakukan perbuatan melanggar hukum yaitu tindak pidana pencurian karena memenuhi unsur – unsur dalam 362 KUHP yakni barang siapa, yang mengambil suatu barang, sebagian atau seluruh milik orang lain, serta bermaksud memiliki
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Pada Anak Serta Upaya Pemulihan Untuk Korban (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Denpasar) Triana Agus Widiasih; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Analogi Hukum 245-250
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.2.2023.245-250

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu perlindungan hukum terhadap korban kekerasan pada anak serta upayapemulihan untuk korban. Anak merupakan golongan sosial yang paling rawan menjadi korban kekerasan.Kekerasan yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya dengan maksud mendidik termasuk dalam tindakpidana kekerasan kepada anak, sehingga diperlukannya upaya perlindungan hukum untuk anak yang menjadikorban kekerasan. Permasalahan yang akan dibahas yaitu: (1) Bagaimana perlindungan hukum bagi anak yangmenjadi korban kekerasan pada perkara dengan nomor register PDM-1849/DNPSR/06/2022? (2) Bagaimanaupaya untuk pemulihan anak yang menjadi korban kekerasan pada perkara dengan nomor register PDM-1849/DNPSR/06/2022? Empiris adalah metode yang digunakan pada penelitian ini. Adapun hasil penelitian iniyaitu, anak telah dijamin perlindungan hukumnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Anak yangmenjadi korban kekerasan dalam menjalani proses perkaranya akan mendapatkan pendampingan dari dinasperlindungan perempuan dan anak serta mendapat bantuan dari tenaga medis maupun psikolog untukmemulihkan kondisinya. Sanksi bagi orang tua yang memperlakukan tindakan kekerasan kepada anak mereka,dijerat dengan pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Maka untuk mencegah anak terkena tindakankekerasan dilakukanlah upaya preventif dan represif.
Co-Authors A. A. Sagung Laksmi Dewi A.A Sagung Laksmi Dewi Agung Istri Altia Dwi Widaswari Agus Rai Mahardika Agustinus Deny Bria Anak Agung Ngurah Adhi Wibisana Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Anju Indah Sucita Arion Tampubolon Cok Rai Kesuma Putra Efraim Mbomba Reda emanuella0103@gmail.com, Emanuella Theo Charoline Esa Nurillah Firdaus Adji Prasetyo Gede Made Agus Paramartha Gusti Ayu Euanggelin Marsha Wangania I Gede Sathya Narayana Andrade I Gusti Bagus Yoga Sastera I Ketut Sukadana I Made Jaya Wiguna I Made Ngurah Adi Kusumadewa I Made Sandi Cahyadi I Made Satya Adhi Wicaksana I Made Sepud I Made Yogi Astawa I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Sugiartha I Nyoman Sukandia I Nyoman Trian Prananta Wibawa I Pt Gd Seputra I Putu Agus Arya Dauh I Putu Gd Yoga Danan Kamadjaya I Putu Raditya I Wayan Dedi Arta I Wayan Wira Jaya Udaya I Wayan Yuda Atmaja Ida Bagus Diwangkara Kade Richa Mulyawati Kadek Hary Harmawan Karma, Ni Made Sukaryati Kartika Dita Ayu Rahmadani Ketut Adi Wirawan Komang Anik Sudarnita Komang Krisna Prema Marianus Oktavian Darung Mario Gregorius Funan Ahoinnai Ngurah Dwi Putra W Ni Kadek Ayu Reza Chintya Dewi Ni Kadek Nilawati Dwi Cahya Ni Kadek Nisa Alfiyana Ni Luh Made Dwi Pusparini Ni Luh Putu Amanda Cahayani Ni Made Dwi Ari Cahya Utami Ni Made Elly Pradnya Suari Ni Nyoman Rina Desi Lestari Ni Putu Kristin Ningtyas Kusuma Putu Suryani . Triana Agus Widiasih Widiati, Ida Ayu Putu