Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.787
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Konstruksi Hukum Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Jurnal Analogi Hukum
I Made Minggu Widyantara
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 45 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 45 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Upaya Non Penal Terhadap Tindak Pidana Pencurian Bernilai Ringan di Mini Market Gusti Ayu Euanggelin Marsha Wangania; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3 No. 3 (2022): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.3.3.5309.488-492

Abstract

Crime is a problem that arises from many factors that support it where there is a violation of the rules that should be obeyed by the community itself, and it is undeniable that the crime comes from the community. Some cases of criminal acts are also caused by economic problems, theft is a common crime, where someone robs another person of wealth or objects. The purpose of this study is to find out the settlement of the crime of theft of light value in mini markets with non-penal alternatives, and the obstacles to solving the crime of theft of light value in mini markets with non-penal alternatives. The type of research used in this research is empirical legal research, the sources of legal material are obtained by conducting interviews and literature studies. The results of the study indicate that the settlement of the crime of minor theft in the mini market is by non-penal efforts, which can be carried out with preventive efforts, namely efforts that can be made before the occurrence of a crime by dealing with the factors driving the occurrence of a crime. In terms of solving the problem of minor crimes, there is one solution that is considered to be able to humanize humans, namely Restorative Justice. There are 2 (two) obstacles in resolving cases of theft of light value in mini markets with non-penal alternatives, namely internal and external factors.
Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Denpasar Ni Made Dwi Ari Cahya Utami; I Made Minggu Widyantara; Ketut Adi Wirawan
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3 No. 3 (2022): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.3.3.5319.509-514

Abstract

Since the Covid-19 pandemic that has been going on in Indonesia, the government has finally issued various policies regarding this problem, because people experience health difficulties as well as in terms of earning a living or the economy. One of the government's policies is to implement PPKM which is based on the Instruction of the Minister of Home Affairs Number 15 of 2021 concerning the Enforcement of Restrictions on Emergency Community Activities for Coronavirus Disease 2019 in the Java and Bali Regions. This study aims to determine Law Enforcement against Violations of the Enforcement of Community Restrictions (PPKM) Daryrat in Denpasar City. This study uses an empirical type. Consists of primary and secondary, with interview data collection techniques and literature study. Analyzed descriptively-qualitatively. The results showed that the Provincial Government of Bali, in this case the Governor of Bali, has issued a Circular Letter of the Governor of Bali Number 09 of 2021 concerning the Implementation of Emergency Community Activity Restrictions (PPKM) for Coronavirus Disease 2019 in the New Era of Life in the Province of Bali. The circular contains guidelines regarding the implementation of PPKM at the regional level, which later became the basis for the Task Force for the Acceleration of Handling Covid-19 in Denpasar City, namely Denpasar Mayor Regulation Number 32 of 2020 concerning Restrictions on Community Activities in Kelurahan Villages and Traditional Villages in Accelerating Corona Handling. Virus Disease 2019.
Pelaksanaan Ganti Rugi dalam Pelepasan Hak Atas Tanah untuk Pelebaran Jalan Arion Tampubolon; I Made Minggu Widyantara; Kade Richa Mulyawati
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3 No. 3 (2022): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.3.3.5347.557-562

Abstract

Land is a very important value for people's lives, so it can be used as a goal of prosperity for the life of the nation. Land used for public purposes is one of the problems often faced by Indonesia, including Sidikalang City, Dairi Regency, North Sumatra Province regarding compensation for community land used for agriculture and road repairs. This study aims to reveal the legal process and steps taken regarding land compensation for the development of Sidikalang city. This study uses empirical legal research with legal and conceptual approaches and data collection techniques used are observation, interviews and library research. The data sources in this research are primary and secondary data. The results of the study reveal the procedure for compensation for road widening development as regulated in Presidential Regulation 148/2015 which amends the fourth amendment to Presidential Regulation 71/2012 concerning the Realization of Land Purchases for Development of Social Uses as well as a path or profession that is likely to be determined, namely controversial and non-controversial. . In this case, the land conflict resolution process is mediation or negotiation to reach an agreement between the parties.
Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi Online yang Melibatkan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Polres Kabupaten Tabanan) Kadek Hary Harmawan; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.4.3.8039.275-281

Abstract

Prostitusi online adalah masalah sosial yang belum diketahui asal-usulnya secara pasti, namun tetap dilakukan baik secara ilegal maupun terbuka. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini mencakup dua pertanyaan pokok: bagaimana penanganan tindak pidana prostitusi online yang dilakukan oleh anak di bawah umur? Apa kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh Polres Tabanan untuk menangani kejahatan prostitusi online? Penelitian ini menggunakan metode empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan kejahatan terkait prostitusi anak atau anak yang menjadi korban eksploitasi seksual komersial dilakukan melalui berbagai pendekatan, termasuk sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi anak-anak yang rentan terhadap eksploitasi ekonomi dan finansial, pelecehan seksual, pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi. Selain itu, terlibat pula berbagai instansi pemerintah, korporasi, serikat pekerja, LSM, dan masyarakat dalam upaya penghapusan kekerasan finansial dan/atau seksual terhadap anak. Kebijakan dan upaya Polres Tabanan dalam menghadapi kejahatan prostitusi online, khususnya melalui kebijakan preventif, penindakan, dan tindakan pencegahan, juga telah diidentifikasi dalam penelitian ini.
Penyidikan Penjualan Video Porno oleh Pasangan Suami Istri (Pasutri) I Wayan Dedi Arta; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.4.3.8048.301-306

Abstract

Indonesia adalah salah satu negara yang mengalami peningkatan kasus penjualan konten pornografi selama periode pemulihan dari pandemi Covid-19. Pornografi telah berkembang seiring dengan kemajuan teknologi saat ini, di mana perkembangan teknologi yang semakin canggih telah dimanfaatkan oleh para pelaku penjualan konten pornografi melalui media sosial sebagai alat untuk melaksanakan tindakan mereka. Saat ini, kasus penjualan konten pornografi menjadi tindak pidana yang sering terjadi. Namun, karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang sifat ilegal pornografi, pelaku oknum seringkali dapat melakukan tindakan pornografi tanpa rasa khawatir, dan kegiatan penjualan konten pornografi semakin marak. Dalam menghadapi masalah ini, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan undang-undang untuk menetapkan sanksi pidana terhadap pelaku penjualan konten pornografi. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 281 dan 282 KUHP, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta Pasal 45 dan 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penimbun Minyak Goreng Marianus Oktavian Darung; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.4.3.8061.360-365

Abstract

Penimbunan minyak goreng merupakan tindakan yang melanggar hukum serta mencerminkan perilaku yang tidak beradab, berpotensi menyulitkan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Rumusan permasalahan dalam penulisan jurnal ini mencakup pengaturan tindak pidana penimbunan minyak goreng dan sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku penimbun minyak goreng. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dan analisis perundang-undangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengaturan tindak pidana penimbunan minyak goreng didasarkan pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Sanksi pidana terhadap pelaku penimbunan minyak goreng diatur dalam Pasal 107 UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, serta Pasal 52 dan 53 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Saran yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah kepada Pemerintah, khususnya Kepolisian dan Kementerian Perdagangan, agar dapat bekerja sama dalam menerapkan aturan hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat dan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana penimbunan minyak goreng.
Implementasi Restorative Justice Pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Polres Karangasem Ni Luh Putu Amanda Cahayani; I Nyoman Gede Sugiartha; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.5.1.8587.104-110

Abstract

Restorative justice merupakan suatu penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada adanya partisipasi langsungpelaku, korban, dan masyarakat. Melalui semua itu kerap menjadi solusi pemecah masalah yang terjadi tanpaharus menempuh pemidanaan. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana penerapan Restorative Justice padakasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Karangasem. Penelitian ini merupakan penelitianempiris yaitu penelitian yang mengkaji. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapatdisebut pula penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi dalamkenyataan di masyarakat. Penelitian ini menghasilkan dua temu pertama, bahwa dalam penelitian ini pelaksanaanRestorative Justice di Polres Karangasem sudah baik tetapi belum terlaksana dengan cukup baik, masih terdapatberbagai hambatan atau kendala dalam pelaksanaanya. Kedua, idealnya dalam Restorative Justice pertemuanantara pihak pelaku dan korban harus pula melibatkan pihak lain. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahuiimplementasi restorative justice dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di polres karangasemdan untuk mengetahui kendala–kendala yang dihadapi saat mengimplementasikan restorative justice dalampenyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga. Seperti masyarakat dengan dukungan dan perhatiannya, sertapelaksanaan benar-benar dilaksanakan sesuai keinginan setiap pihak, tentunya dengan mengedepankan keinginankorban.
Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Ketua LPD Desa Adat Kapal Komang Anik Sudarnita; I Nyoman Sukandia; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.5.1.8595.77-83

Abstract

Perkembangan zaman saat ini membawa banyak sekali dampak negatif terutama manusia dalam memenuhihasratnya serta kebutuhannya seringkali melakukan bermacam cara dalam memenuhi hal tersebut seperti halnyamelaksanakan tindakan korupsi. Perbuatan semacam ini di Indonesia sudah menjadi seperti budaya yangdilakukan oleh oknum – oknum yang ingin memperkaya dirinya sendiri walaupun perbuatan nya tersebut nyatanyamerugikan banyak pihak terutama masyarakat kecil. Perbuatan korupsi pada umumnya dilaksanakan oleh oknumyang memegang kekuasaan terhadap jabatan atau kedudukan sehingga memunculkan suatu peluang dalammelakukan korupsi, seperti halnya tindak korupsi yang dilakukan oleh ketua LPD kapal serta beberapaanggotanya, hal ini menunjukan bahwa pemimpin tidak bisa menjaga kepercayaan masyarakatnya. Rumusanmasalah yang angkat adalah Bagaimana pengaturan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ketuadesa adat Kapal dalam Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps Tahun 2019 dan Bagaimana sanksi pidanaterhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ketua LPD Desa Adat Kapal dalam putusan Nomor22/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps Tahun 2019. Berdasarkan rumusan masalah maka disimpukan tujuan penelitian:Mengidentifikasi dan menganalisis kerangka regulasi atau peraturan hukum yang mengatur tindak pidana korupsiyang dilakukan oleh ketua desa adat Kapal, sebagaimana dijelaskan dalam Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2018/PN Dps Tahun 2019 dan Menganalisis sanksi pidana yang diberikan kepada ketua LPD Desa AdatKapal dalam Putusan Nomor 22/Pid. Sus-TPK/2018/PN Dps Tahun 2019 sebagai akibat dari tindak pidanakorupsi yang dilakukan. Serta pada penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penerapan sanksipidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Ketua LPD Desa Adat Kapaldinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan primair.
Penanganan Kerusuhan Suporter Sepakbola yang Tidak Sesuai Dengan Standar Operating Procedure (SOP) I Made Jaya Wiguna; I Nyoman Gede Sugiartha; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jph.5.2.8070.138-144

Abstract

Football is a sport favoured by the Indonesian people. And though it has not yet achieved anything as high as the world, it has been an entertaining spectacle, with many talents in their youth, a stadium with international standards, to huge fans, Excessive fanaticism supported the club's cause of aggressive behaviour that sparked a riot when the pride team lost. As for the problem formula: 1. How is the law handling football fans' riots? 2. How would a member of the police ban for operating a football riot operating out of the standard operating procedure, resulting in loss of life? It's a normative legal research method. As a result of the debate over the management of the football fans' uncontained head of officer no. 1 in the year 2009, section 19 of the FIFA stadium ordinance section 19 b, sanctions from the police's handling of the pro-porter riot are not consistent with the soup of the poll's taking disciplinary justice, general and ethics code. The writer suggests that the government supplement the stadium to international standards with numbered CCTV and extra seats for the game. In this paper, determined that law enforcers on deescalating chaos regarding the people’s safety, must following the standard that given by the legislators to ensure the objectives of law itself, to protect her people.
Analisis Yuridis atas Keabsahan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembobolan Sistem Data Keamanan Komputer (Cracking) Cok Rai Kesuma Putra; I Nyoman Gede Sugiartha; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jph.5.1.8636.1-7

Abstract

Kejahatan digital merupakan salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi saat ini. Berbagai kejahatan digital seperti pembobolan dan peretasan data komputer yang dilakukan oleh seseorang akan dapat mengacu pada tindakan kriminal hingga dapat menimbulkan korban. Anak dari itu perlu adanya penegakan hukum agar tidak adanya tindakan kriminal melalui digital ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana pembobolan sistem keamanan data computer dan pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana pembobolan sistem keamanan data komputer. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil dari penelitian ini bahwa pengaturan tindak pidana pembobolan sistem keamanan data komputer diatur dalam undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 46 ayat (3) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).
Co-Authors A. A. Sagung Laksmi Dewi A.A Sagung Laksmi Dewi Agung Istri Altia Dwi Widaswari Agus Rai Mahardika Agustinus Deny Bria Anak Agung Ngurah Adhi Wibisana Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Anju Indah Sucita Arion Tampubolon Cok Rai Kesuma Putra Efraim Mbomba Reda emanuella0103@gmail.com, Emanuella Theo Charoline Esa Nurillah Firdaus Adji Prasetyo Gede Made Agus Paramartha Gusti Ayu Euanggelin Marsha Wangania I Gede Sathya Narayana Andrade I Gusti Bagus Yoga Sastera I Ketut Sukadana I Made Jaya Wiguna I Made Ngurah Adi Kusumadewa I Made Sandi Cahyadi I Made Satya Adhi Wicaksana I Made Sepud I Made Yogi Astawa I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Sugiartha I Nyoman Sukandia I Nyoman Trian Prananta Wibawa I Pt Gd Seputra I Putu Agus Arya Dauh I Putu Gd Yoga Danan Kamadjaya I Putu Raditya I Wayan Dedi Arta I Wayan Wira Jaya Udaya I Wayan Yuda Atmaja Ida Bagus Diwangkara Kade Richa Mulyawati Kadek Hary Harmawan Karma, Ni Made Sukaryati Kartika Dita Ayu Rahmadani Ketut Adi Wirawan Komang Anik Sudarnita Komang Krisna Prema Marianus Oktavian Darung Mario Gregorius Funan Ahoinnai Ngurah Dwi Putra W Ni Kadek Ayu Reza Chintya Dewi Ni Kadek Nilawati Dwi Cahya Ni Kadek Nisa Alfiyana Ni Luh Made Dwi Pusparini Ni Luh Putu Amanda Cahayani Ni Made Dwi Ari Cahya Utami Ni Made Elly Pradnya Suari Ni Nyoman Rina Desi Lestari Ni Putu Kristin Ningtyas Kusuma Putu Suryani . Triana Agus Widiasih Widiati, Ida Ayu Putu