Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.636
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Studi Pemerintahan Kemudi Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi International Journal of Economics Development Research (IJEDR) Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT AKADEMISI Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan
Eko Budi Santoso
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

 1   2   3 
EFEKTIVITAS APLIKASI SIPINTER DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PERIZINAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR Agung Nurrahman; Eko Budi Santoso; Kautsar Zulfahmi; Dedhy Guntoro
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 12 No 1 (2022)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiwbp.v12i1.2660

Abstract

Aplikasi SiPinTer dalam aspek kemudahan akses dan penggunaan aplikasi haruslah baik bagi masyarakat terutama lapisan masyarakat menengah kebawah dan umurnya sudah 50 tahun keatas yang mempunyai keinginan untuk mengajukan ijin usaha atau non usaha ke DPMPTSP, karena ada beberapa aplikasi pelayanan online yang dimiliki pemerintah yang akses untuk masuk ke system itu sulit dan rumit untuk dilakukan, kesulitan akses dan penggunaan aplikasi mungkin tidak dirasakan oleh kalangan anak milenial zaman sekarang dengan pengetahuan teknologi mereka, tetapi bagi masyarakat yang lahir di tahun 70-an hal itu bisa menjadi masalah dalam penggunaan system pelayanan masyarakat berbasis online. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas aplikasi SiPinTer dalam meningkatkan pelayanan perizinan di Kabupaten Situbondo. Metode yang digunakan ialah wawancara, dokumentasi dan pengamatan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat keterbatasan dalam menguasai teknologi terutama saat memanfaatkan aplikasi SiPinter pada golongan yang lebih tua, dalam pemanfaatan aplikasi tersebut masih terjadi error dialami oleh masyarakat sehingga masyarakat pun harus datang ke kantor untuk menyelesaikan permasalahan error tersebut. DPMPTSP perlu melakukan sosialisasi secara berkala dan komprehensif kepada masyarakat terutama yang tinggal di desa dengan melakukan sosialisasi jemput bola ke desa-desa. Kesimpulannya, Program aplikasi SiPinTer di Kabupaten Situbondo sudah berjalan cukup baik dan efektif pada dimensi pencapaian produksi, efisiensi, kepuasan, adaptasi, dan perkembangan. Sementara pada dimensi kepuasan terutama dalam subdimensi sistem, mekanisme, dan prosedur dan dimensi adaptasi dalam subdimensi kompetensi pelaksana masih perlu ditingkatkan. Kata kunci: Aplikasi SiPinTer, Efektivitas, Internet
PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA DIGITAL DI KABUPATEN SLEMAN Eko Budi Santoso; Teguh Ilham; Hasna Azmi Fadhilah; Annisa Rahmadanita
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 48 No 2 (2022)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v48i2.3033

Abstract

Dalam beberapa tahun terakhir, pemilihan kepala desa (pilkades) secara elektronik banyak dilakukan, termasuk di Kabupaten Sleman. Kekhawatiran akan manipulasi teknologi yang dapat mempengaruhi kepercayaan dan partisipasi masyarakat, sering muncul dalam kaitan e-vote pilkades. Hal tersebut mendorong dilakukannya penelitian ini. Tujuan penelitian untuk mengetahui penyelenggaraan e-Voting dalam setiap tahap penyelenggaraan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan datanya dilakukan dengan dokumentasi, observasi, wawancara, dan FGD. Analisis deskriptif naratif dilakukan terhadap fakta pada tiap tahapan pilkades menurut Pratama dan Salabi yang mencakup tahap Pengkajian dan Perencanaan, Pengadaan, Penerapan/Pelaksanaan, dan Pasca e-Voting. Ditemukan bahwa pilkades di Kabupaten Sleman secara digital pada tiap tahapan, telah dapat dilaksanakan secara baik pada tahun 2020 maupun 2021. Permasalahan yang terjadi pada tahun 2020 baik dari aspek teknis maupun sumber daya manusia yang terjadi saat perencanaan, pengadaan, pelaksanaan/penerapan, dan pasca e-vote relatif telah dapat diatasi dan diantisipasi dengan baik pada tahun 2021. Dan hanya terdapat sedikit masalah yang hampir semua masalah tersebut terkait dengan kondisi pandemic covid-19 yang masih melanda Indonesia pada saat dilakukan pilkades secara digital. Disarankan penyiapan pendamping teknis dari warga desa atau penduduk sekitar desa dengan plotting silang, pembuatan SOP untuk pendamping pemilih, serta penyempurnaan system e-rekapitulasi pada tingkat desa. Kata Kunci: e-voting, pemilihan digital, pemilihan umum, kepala desa, Kabupaten Sleman
Pemberdayaan Usaha Mikro Pengrajin Kain Tenun Ulap Doyo di Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Eko Budi Santoso; Reydonnyzar Moenek; Annisa Rahmadanita; Wahyu Ramadhani
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 12 No 2 (2022)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiwbp.v12i2.3036

Abstract

Kecamatan Tenggarong merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki khas kerajinan tangan kain tenun Ulap Doyo yang memiliki keindahan sangat khas membuat kain tenun Ulap Doyo banyak dibeli oleh konsumen akan tetapi permintaan para konsumen yang banyak belum dapat terpenuhi oleh para usaha mikro pengrajin kain tenun Ulap Doyo. Hal tersebut membuat Pemerintah Kecamatan Tenggarong terus berusaha mengembangkan potensi di bidang kerajinan melalui Dinas Koperasi dan UKM terutama dalam produksi kain tenun Ulap Doyo untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pemberdayaan pengrajin kain tenun Ulap Doyo yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara dan kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik mengumpulkan data yang terjadi di lapangan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi . Sebagai pisau analisis, penulis mempedomani pendapat dari Murtyoso (2015). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan usaha mikro pengrajin kain tenun Ulap Doyo yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM belum terlaksana dengan optimal. Hal ini dikarenakan karena ada nya kendala - kendala dalam pelaksanaan pemberdayaan. Berdasarkan hasil penelitian yang menjadi kendala adalah sumber daya manusia terbatas, modal yang kurang, serta bahan baku yang mulai langka. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan upaya untuk dapat mengoptimalkan pemberdayaan usaha mikro pengrajin kain tenun Ulap Doyo. Kata Kunci: Pemberdayaan Usaha Mikro, Kain Tenun, Ulap Doyo
Implementasi Kebijakan Program Kerjasama Pemerintah, Bank, dan Bisnis di Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku Nazira Amalia Tuasikal; Sadu Wasistiono; Eko Budi Santoso
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i2.546

Abstract

Kabupaten Maluku Tengah diwakili oleh satu program inovasi yang masuk dalam Top 99 Kategori Kelompok Inovasi Pelayanan Publik (umum) yaitu Program Inovasi Kerjasama Pemerintah, Bank, dan Bisnis. Usaha mikro kecil dan menengah berkembang memanfaatkan potensi daerah kabupaten Maluku Tengah tersebar luas di laut dan darat seperti perikanan, perkebunan, tanaman pangan, pariwisata, dan pertambangan. Metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan oleh penulkis mengacu pada Van Meter dan Van Horn (1975), yang bertujuan agar menampilkan kerangka konsep yang diuraikan dalam bentuk konsep, tema dan sub tema yang lebih rinci guna menjadi pedoman dalam melakukan pengumpulan data. Metode Analisis yang di gunakan yaitu Analisis SOAR (Strengths, Opportunities, Aspirations, Results) yang berasal dari pendekatan Appreciative Inquiry (AI). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi Program Inovasi Kerjasama Pemerintah, Bank, dan Bisnis di Kabupaten Maluku Tengah masih kurang baik. Hambata dalam Implementasi Program Inovasi Kerjasama Pemerintah, Bank, dan Bisnis di Kabupaten Maluku Tengah keterbatasan anggaran, kuantitas sumber daya manusia, profesionalitas pelaku usaha, serta sarana dan prasarana.
Implementation of a Berkah Integrated Service and Referral System Policy in Handling the Poor in Pandeglang District Banten Province Riyanto Riyanto; Fernandes Simangunsong; Eko Budi Santoso; Ika Sartika
International Journal of Economics Development Research (IJEDR) Vol. 4 No. 4 (2023): International Journal of Economics Development Research (IJEDR)
Publisher : Yayasan Riset dan Pengembangan Intelektual

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/ijedr.v5i2.4631

Abstract

After the Covid-19 pandemic, the economy in most countries worldwide suffered severe setbacks, including those classified as developed nations. According to World Bank data, nearly 700 million people currently endure extreme poverty, prompting diverse countries to devise policies aimed at alleviating poverty. This study aims to address three key questions: 1) How is the policy implemented? 2) What are the factors contributing to success or failure, and what efforts are made to mitigate determinants of failure in policy implementation? 3) How innovative is the policy implementation? Employing a descriptive qualitative research method, this study utilizes Prof. Muchlis Hamdis' Policy Implementation model for analysis. The findings of this research indicate that: 1) The implementation of the BERKAH Integrated Service and Referral System policy can be considered successful, as evidenced by a reduction in poverty rates, adherence to standards and procedures, efficient resource utilization (human, asset, financial, and technological), and streamlined policy execution. 2) Twelve factors were identified as influencing success, including consistency in policy content derivation and specification, alignment with central-level policies, absence of authority abuse, strong learning mechanisms, effective networking among policy implementers, and adequate resources and technological precision. However, three factors were found to contribute to failure: insufficient budget allocation, low motivation among policy implementers, and lack of policy information dissemination. 3) The study also identifies two significant innovations: cultural adaptation in theoretical approaches and regulatory innovation involving changes from regent regulations to regional regulations.
SMART CITY DI KOTA BANDUNG: SUATU TINJAUAN ASPEK TEKNOLOGI, MANUSIA, DAN KELEMBAGAAN Eko Budi Santoso; Annisa Rahmadanita
Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan Vol 2 No 2 (2020): Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan
Publisher : Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jtkp.v2i2.2315

Abstract

This article is the result of a research which aims to describe the implementation of Smart city in Bandung in terms of technology, human and institutional aspects. The research was conducted with a descriptive qualitative approach. Data collection was carried out by semi-structured interviews with 37 informants, observation and documentation. The research findings show that the socialization related to the smart city program, especially in socializing service applications to the public, is still not widespread so that it has an impact on the lack of citizen knowledge regarding the smart city program and the Bandung City Government has ratified the Bandung Smart city master plan standard operating procedures related to information systems in order to realize smart city ​​in the city of Bandung. It is recommended to increase continuous socialization, educate the public regarding online applications in collaboration with campuses, as well as implement the Bandung Smart City master plan and conduct evaluations at each stage that has been implemented. Keywords: Smart city, Technology, Human, Institutional, Bandung City
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR BERKELANJUTAN DI KAWASAN PERBATASAN SEKITAR POS LINTAS BATAS NEGARA (PLBN) MOTAAIN, KABUPATE BELU, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Eko Budi Santoso; Gatiningsih Gatiningsih; Dimas Widya Putra; Kholifah Nursa’diyyah RSP; Enjang Hidayat
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 15 No 2 (2025)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiwbp.v15i2.6003

Abstract

The development of border areas in the previous era was still based on the paradigm as backward that relatively under developed and isolated zone. However, since 2014 the paradigm has changed to be front yard, which was then followed by the development of many border areas, especially those with cross-border post (PLBN). One of them is the Motaain PLBN in Belu Regency, East Nusa Tenggara Province. This study aims to describe and assess the development of basic infrastructure to meet the basic needs of residents in the area around the Motaain PLBN. The method used was descriptive-evaluative qualitative research. Data collection techniques include interviews, observation, and documentation. Interviews were conducted with the Belu Regency government, the Motaain PLBN management, environmental officials, community leaders and ordinary people. The analysis technique used was narrative displays assisted by various maps (cartographs) and tables to describe the factual conditions that occur, and with the help of standards for assessing the condition of its fulfillment. The basic infrastructure in question includes social infrastructure and physical infrastructure. The research results show that social infrastructure has been well developed, but basic physical infrastructure, particularly clean water, sanitation, and drainage, is not yet adequately provided, so that overall the provision of basic infrastructure supporting sustainable living is considered inadequate. Several intergovernmental and sectoral collaborations are recommended, especially in the provision of basic physical infrastructure for clean water, which affects the fulfillment of sanitation needs of communities in border areas.
Dynamic Government Capability dalam Tranformasi Layanan Digital di RSUD Kota Bekasi: (Dynamic Government Capability in Digital Service Transformation at Bekasi City Regional Hospital) Yuli Swastiawati; Wirman Syafri; Eko Budi Santoso; Muhammad Baharuddin Zubakhrum Tjenreng
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol. 9 No. 1: Juni 2026
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/98zy9032

Abstract

Pandemi Covid-19 menciptakan suasana yang tidak terprediksi, penuh dengan ketidakpasitian, kompleks dan ambigu karena penyebaran virus yang masif, angka korban yang terpapar dan kematian yang terus bertambah, serta adanya kebijakan pembatasan mobilitas warga. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bekasi sebagai rumah sakit rujukan milik pemerintah bertindak responsif dan proaktif dengan cara transformasi digital. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan dynamic government capability di RSUD Kota Bekasi dalam digitalisasi layanan kesehatan di masa Pandemi sampai saat ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatana studi kasus. Data dikumpulkan dari wawancara, observasi dan telaah dokumen. Hasil analisis menunjukan bahwa RSUD menerapkan tiga dimensi dynamic government capability yaitu sensing, seizing dan configurating. Kemampuan sensing dilakukan dengan cara mengdeteksi dan identifikasi ancaman dari bahaya virus Covid-19 dan dampak yang ditimbulkan. Seizing dilakukan dengan memanfaatkan peluang hasil sensing dengan mengerahkan sumber daya finansial, teknologi dan manusia. configurating dilakukan dengan mengkonfigurasi ulang upaya pengerahan sumber daya tersebut sehingga dapat menciptakan inovasi layanan, perubahan budaya kerja dan meningkatkan kualitas layanan. Abstract The Covid-19 pandemic has created an unpredictable atmosphere, full of uncertainty, complexity, and ambiguity due to the massive spread of the virus, the increasing number of victims and deaths, and the implementation of policies restricting citizen mobility. The Bekasi City Regional General Hospital (RSUD), as a government-owned referral hospital, has responded responsively and proactively through digital transformation. The purpose of this study is to analyze the application of dynamic capability in government at the Bekasi City Regional General Hospital in the digitization of health services during the pandemic to date. This study uses a qualitative method with a case study approach. Data were collected from interviews, observations, and document reviews. The results of the analysis show that the Regional General Hospital applies three dimensions of dynamic capability government, namely sensing, seizing, and configurating. Sensing capability is achieved by detecting and identifying threats posed by the COVID-19 virus and its associated impacts. Seizing opportunities is carried out by utilizing the insights gained through sensing, mobilizing financial, technological, and human resources. Configuring is carried out by reconfiguring the mobilization of these resources to create service innovations, change work culture, and improve service quality.
Population Mortality Dynamics in Medan City and Their Implications for Urban Health Policy Abdullah Rasyid; Iffan; Rizki Ari Kurniawan; Eko Budi Santoso
Kemudi Vol 11 No 1 (2026): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31629/kemudi.v11i1.8594

Abstract

Medan City, as a center of metropolitan growth, has achieved a very high Human Development Index (HDI). However, it still presents a paradox in the form of sharp mortality disparities across social groups and administrative areas, making Medan City an important case for study. This research aims to analyze mortality dynamics in Medan City within the context of urban demographic and epidemiological transitions, as well as to examine the role of public policy in reducing mortality rates in a sustainable and equitable manner. This study employs a qualitative approach using policy analysis based on Walt & Gibson policy implementation model. The findings indicate that, in general, mortality rates in Medan City have declined over the medium to long term, as reflected in the decrease in infant, under-five, and maternal mortality rates, along with an increase in life expectancy. However, this decline hasn’t been evenly distributed, as disparities remain across administrative areas and socioeconomic groups. Medan City also faces the challenge of a double burden of disease, marked by the dominance of non-communicable diseases alongside the continued presence of communicable diseases among certain population groups. The effectiveness of mortality reduction policies is influenced by the local context, the involvement of relevant actors, the content of policies and programs, and the policy implementation process. Therefore, a policy model is needed that emphasizes equitable resource distribution, the strengthening of primary healthcare services, and integrated cross-sectoral preventive and promotive approaches. This study recommends strengthening policy implementation, improving the capacity of policy implementers, and integrating health policy with other sectors to achieve inclusive and sustainable mortality reduction.
Dinamika Mortalitas Penduduk di Kota Medan dan Implikasinya terhadap Kebijakan Kesehatan Perkotaan Abdullah Rasyid; Iffan Iffan; Rizki Ari Kurniawan; Eko Budi Santoso
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT AKADEMISI Vol. 4 No. 3 (2026): JULI : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT AKADEMISI
Publisher : CV. ALIM'SPUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59024/jpma.v4i3.2136

Abstract

Medan City, as a center of metropolitan growth, has achieved a very high Human Development Index (HDI). However, it still presents a paradox in the form of sharp mortality disparities across social groups and administrative areas, making Medan City an important case for study. This study employs a qualitative approach using policy analysis based on Walt & Gibson policy implementation model. Secondary data were collected through documentation studies of official reports from Statistics Indonesia (BPS) and the Health Office, policy documents, and sectoral statistics related to mortality. The findings indicate that, in general, mortality rates in Medan City have declined over the medium to long term, as reflected in the decrease in infant, under-five, and maternal mortality rates, along with an increase in life expectancy. However, this decline has not been evenly distributed, as disparities remain across administrative areas and socioeconomic groups. Medan City also faces the challenge of a double burden of disease, marked by the dominance of non-communicable diseases alongside the continued presence of communicable diseases among certain population groups. The effectiveness of mortality reduction policies is influenced by communication, resources, implementer disposition, and bureaucratic structure. Therefore, a policy model is needed that emphasizes equitable resource distribution, the strengthening of primary healthcare services, and integrated cross-sectoral preventive and promotive approaches. This study recommends strengthening policy implementation, improving the capacity of policy implementers, and integrating health policy with other sectors to achieve inclusive and sustainable mortality reduction.
Co-Authors Abdullah Rasyid Abdullah Rasyid Agung Nurrahman Agung Nurrahman Annisa Rahmadanita Annisa Rahmadanita Aulia Iswi Dedhy Guntoro Dewi Sawitri Dimas Widya Putra Eem Nurnawati Eka Novian Gunawan Enjang Hidayat Enjang Hidayat Enjang Hidayat Fernandes Simangunsong Galang Krisna Aji Pratama Gatiningsih Gatiningsih Hasna Azmi Fadhilah Heru Purboyo, Heru Higan Nanda Ihza Mahendra Iffan Iffan Iffan Ika Sartika Ipung Yanuasmara Kautsar Zulfahmi Keke Sulalatin Fathiah Kholifah Nursa’diyyah RSP Luthfiani Rahmaniazar M. Daffa Ryandana Margaretha Rumbekwan Mohamad Nurpahdi Muhammad Baharuddin Zubakhrum Tjenreng Muhammad Fadli Sani Naomi Tirahani Nazira Amalia Tuasikal Neni Alyani Neni Alyani Nuke R. Maulandani Okky Irwanto Ajang Reydonnyzar Moenek Riyanto Riyanto Rizki Ari Kurniawan Rusmini Rusmini Sadu Wasistiono Sadu Wasistiono Teguh Ilham Wahyu Ramadhani Wirman Syafri Yosinta Swarty Ganwarin Yuli Swastiawati