Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

EFEKTIVITAS APLIKASI SIPINTER DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PERIZINAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR Agung Nurrahman; Eko Budi Santoso; Kautsar Zulfahmi; Dedhy Guntoro
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 12 No 1 (2022)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiwbp.v12i1.2660

Abstract

Aplikasi SiPinTer dalam aspek kemudahan akses dan penggunaan aplikasi haruslah baik bagi masyarakat terutama lapisan masyarakat menengah kebawah dan umurnya sudah 50 tahun keatas yang mempunyai keinginan untuk mengajukan ijin usaha atau non usaha ke DPMPTSP, karena ada beberapa aplikasi pelayanan online yang dimiliki pemerintah yang akses untuk masuk ke system itu sulit dan rumit untuk dilakukan, kesulitan akses dan penggunaan aplikasi mungkin tidak dirasakan oleh kalangan anak milenial zaman sekarang dengan pengetahuan teknologi mereka, tetapi bagi masyarakat yang lahir di tahun 70-an hal itu bisa menjadi masalah dalam penggunaan system pelayanan masyarakat berbasis online. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas aplikasi SiPinTer dalam meningkatkan pelayanan perizinan di Kabupaten Situbondo. Metode yang digunakan ialah wawancara, dokumentasi dan pengamatan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat keterbatasan dalam menguasai teknologi terutama saat memanfaatkan aplikasi SiPinter pada golongan yang lebih tua, dalam pemanfaatan aplikasi tersebut masih terjadi error dialami oleh masyarakat sehingga masyarakat pun harus datang ke kantor untuk menyelesaikan permasalahan error tersebut. DPMPTSP perlu melakukan sosialisasi secara berkala dan komprehensif kepada masyarakat terutama yang tinggal di desa dengan melakukan sosialisasi jemput bola ke desa-desa. Kesimpulannya, Program aplikasi SiPinTer di Kabupaten Situbondo sudah berjalan cukup baik dan efektif pada dimensi pencapaian produksi, efisiensi, kepuasan, adaptasi, dan perkembangan. Sementara pada dimensi kepuasan terutama dalam subdimensi sistem, mekanisme, dan prosedur dan dimensi adaptasi dalam subdimensi kompetensi pelaksana masih perlu ditingkatkan. Kata kunci: Aplikasi SiPinTer, Efektivitas, Internet
PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA DIGITAL DI KABUPATEN SLEMAN Eko Budi Santoso; Teguh Ilham; Hasna Azmi Fadhilah; Annisa Rahmadanita
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 48 No 2 (2022)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v48i2.3033

Abstract

Dalam beberapa tahun terakhir, pemilihan kepala desa (pilkades) secara elektronik banyak dilakukan, termasuk di Kabupaten Sleman. Kekhawatiran akan manipulasi teknologi yang dapat mempengaruhi kepercayaan dan partisipasi masyarakat, sering muncul dalam kaitan e-vote pilkades. Hal tersebut mendorong dilakukannya penelitian ini. Tujuan penelitian untuk mengetahui penyelenggaraan e-Voting dalam setiap tahap penyelenggaraan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan datanya dilakukan dengan dokumentasi, observasi, wawancara, dan FGD. Analisis deskriptif naratif dilakukan terhadap fakta pada tiap tahapan pilkades menurut Pratama dan Salabi yang mencakup tahap Pengkajian dan Perencanaan, Pengadaan, Penerapan/Pelaksanaan, dan Pasca e-Voting. Ditemukan bahwa pilkades di Kabupaten Sleman secara digital pada tiap tahapan, telah dapat dilaksanakan secara baik pada tahun 2020 maupun 2021. Permasalahan yang terjadi pada tahun 2020 baik dari aspek teknis maupun sumber daya manusia yang terjadi saat perencanaan, pengadaan, pelaksanaan/penerapan, dan pasca e-vote relatif telah dapat diatasi dan diantisipasi dengan baik pada tahun 2021. Dan hanya terdapat sedikit masalah yang hampir semua masalah tersebut terkait dengan kondisi pandemic covid-19 yang masih melanda Indonesia pada saat dilakukan pilkades secara digital. Disarankan penyiapan pendamping teknis dari warga desa atau penduduk sekitar desa dengan plotting silang, pembuatan SOP untuk pendamping pemilih, serta penyempurnaan system e-rekapitulasi pada tingkat desa. Kata Kunci: e-voting, pemilihan digital, pemilihan umum, kepala desa, Kabupaten Sleman
Pemberdayaan Usaha Mikro Pengrajin Kain Tenun Ulap Doyo di Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Eko Budi Santoso; Reydonnyzar Moenek; Annisa Rahmadanita; Wahyu Ramadhani
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 12 No 2 (2022)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiwbp.v12i2.3036

Abstract

Kecamatan Tenggarong merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki khas kerajinan tangan kain tenun Ulap Doyo yang memiliki keindahan sangat khas membuat kain tenun Ulap Doyo banyak dibeli oleh konsumen akan tetapi permintaan para konsumen yang banyak belum dapat terpenuhi oleh para usaha mikro pengrajin kain tenun Ulap Doyo. Hal tersebut membuat Pemerintah Kecamatan Tenggarong terus berusaha mengembangkan potensi di bidang kerajinan melalui Dinas Koperasi dan UKM terutama dalam produksi kain tenun Ulap Doyo untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pemberdayaan pengrajin kain tenun Ulap Doyo yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara dan kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik mengumpulkan data yang terjadi di lapangan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi . Sebagai pisau analisis, penulis mempedomani pendapat dari Murtyoso (2015). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan usaha mikro pengrajin kain tenun Ulap Doyo yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM belum terlaksana dengan optimal. Hal ini dikarenakan karena ada nya kendala - kendala dalam pelaksanaan pemberdayaan. Berdasarkan hasil penelitian yang menjadi kendala adalah sumber daya manusia terbatas, modal yang kurang, serta bahan baku yang mulai langka. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan upaya untuk dapat mengoptimalkan pemberdayaan usaha mikro pengrajin kain tenun Ulap Doyo. Kata Kunci: Pemberdayaan Usaha Mikro, Kain Tenun, Ulap Doyo
Implementasi Kebijakan Program Kerjasama Pemerintah, Bank, dan Bisnis di Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku Nazira Amalia Tuasikal; Sadu Wasistiono; Eko Budi Santoso
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i2.546

Abstract

Kabupaten Maluku Tengah diwakili oleh satu program inovasi yang masuk dalam Top 99 Kategori Kelompok Inovasi Pelayanan Publik (umum) yaitu Program Inovasi Kerjasama Pemerintah, Bank, dan Bisnis. Usaha mikro kecil dan menengah berkembang memanfaatkan potensi daerah kabupaten Maluku Tengah tersebar luas di laut dan darat seperti perikanan, perkebunan, tanaman pangan, pariwisata, dan pertambangan. Metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan oleh penulkis mengacu pada Van Meter dan Van Horn (1975), yang bertujuan agar menampilkan kerangka konsep yang diuraikan dalam bentuk konsep, tema dan sub tema yang lebih rinci guna menjadi pedoman dalam melakukan pengumpulan data. Metode Analisis yang di gunakan yaitu Analisis SOAR (Strengths, Opportunities, Aspirations, Results) yang berasal dari pendekatan Appreciative Inquiry (AI). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi Program Inovasi Kerjasama Pemerintah, Bank, dan Bisnis di Kabupaten Maluku Tengah masih kurang baik. Hambata dalam Implementasi Program Inovasi Kerjasama Pemerintah, Bank, dan Bisnis di Kabupaten Maluku Tengah keterbatasan anggaran, kuantitas sumber daya manusia, profesionalitas pelaku usaha, serta sarana dan prasarana.
Implementation of a Berkah Integrated Service and Referral System Policy in Handling the Poor in Pandeglang District Banten Province Riyanto Riyanto; Fernandes Simangunsong; Eko Budi Santoso; Ika Sartika
International Journal of Economics Development Research (IJEDR) Vol. 4 No. 4 (2023): International Journal of Economics Development Research (IJEDR)
Publisher : Yayasan Riset dan Pengembangan Intelektual

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/ijedr.v5i2.4631

Abstract

After the Covid-19 pandemic, the economy in most countries worldwide suffered severe setbacks, including those classified as developed nations. According to World Bank data, nearly 700 million people currently endure extreme poverty, prompting diverse countries to devise policies aimed at alleviating poverty. This study aims to address three key questions: 1) How is the policy implemented? 2) What are the factors contributing to success or failure, and what efforts are made to mitigate determinants of failure in policy implementation? 3) How innovative is the policy implementation? Employing a descriptive qualitative research method, this study utilizes Prof. Muchlis Hamdis' Policy Implementation model for analysis. The findings of this research indicate that: 1) The implementation of the BERKAH Integrated Service and Referral System policy can be considered successful, as evidenced by a reduction in poverty rates, adherence to standards and procedures, efficient resource utilization (human, asset, financial, and technological), and streamlined policy execution. 2) Twelve factors were identified as influencing success, including consistency in policy content derivation and specification, alignment with central-level policies, absence of authority abuse, strong learning mechanisms, effective networking among policy implementers, and adequate resources and technological precision. However, three factors were found to contribute to failure: insufficient budget allocation, low motivation among policy implementers, and lack of policy information dissemination. 3) The study also identifies two significant innovations: cultural adaptation in theoretical approaches and regulatory innovation involving changes from regent regulations to regional regulations.