Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.426
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Jurnal IKA Media Komunikasi FPIPS Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Komunikasi Hukum Arena Hukum Jurnal Sosioteknologi WIDYA LAKSANA Sustainable, Planning and Culture (Space) : Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Ganesha Law Review Jurnal Komunitas Yustisia
Ratna Artha Windari
Universitas Pendidikan Ganesha
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 90 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 90 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PENGGUNAAN KOSMETIK YANG TIDAK MEMILIKI IZIN BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SINGARAJA Kadek Agus Pranata Kusuma; Ratna Artha Windari; Ni Ketut Sari Adnyani
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 1 No. 2 (2018): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v1i2.28734

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan terhadap penggunaan kosmetik yang tidak memiliki izin Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Singaraja, (2) Proses penyelesaian sengketa terhadap kerugian konsumen yang timbul akibat penggunaan kosmetik yang tidak tersertifikasi oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Singaraja. Peneltian ini menggunakan teknik snowball sampling. Subjek penelitian ini adalah Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Denpasar, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buleleng, Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, Distributor penjual Kosmetik, Konsumen Pengguna Kosmetik Singaraja, dan objek penelitian ini adalah produk kosmetik yang tidak memiliki izin BPOM di Kota Singaraja. Jenis Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik studi dokumen. Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan, (1) Perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan terhadap penggunaan kosmetik yang tidak memiliki izin Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Singaraja, yaitu dengan cara mengimplementasikan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang diberikan oleh BPOM dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buleleng untuk melakukan sidak rutin setiap tahun dalam mengawasi peredaran produk kosmetik yang tidak memiliki izin BPOM di Singaraja,(2) Proses penyelesaian sengketa terhadap kerugian konsumen yang timbul akibat penggunaan kosmetik yang tidak memiliki izin Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Singaraja, dapat melalui dua jalur yaitu melalui pengadilan dan luar pengadilan, sedangkan sengketa konsumen kosmetik di kota singaraja belum pernah ada yang masuk ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Denpasar.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2016 TENTANG HAK MEREK TERHADAP CLOTHING DI KOTA SINGARAJA Putu Agus Yana Saputra; Ratna Artha Windari; Ni Ketut Sari Adnyani
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 1 No. 2 (2018): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v1i2.28737

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui faktor-faktor penyebab terhambatnya pendaftaran merek clothing di kota Singaraja. (2) mengetahui prosedur pendaftaran merek di kota Singaraja. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris, dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, subjek penelitian adalah Pemilik clothing dan Dinas Perdagangan dan Perindutrian, Dinas Koprasi dan UKM Kabupaten Buleleng. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observsi dan teknik pencatatan dokumen. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Faktor penghambat pendaftaran merek clothing di kota Singaraja yaitu faktor kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pendaftaran merek clothing, anggapan merek tidak perlu di daftarkan, rendahnya peran pemerintah, kesiapan masyarakat untuk mendaftarkan mereknya, penentuan kelas, mahalnya biaya pendaftaran merek, anggapan skala bisnis masih kecil. (2) Tahapan prosedur pendaftaran merek clothing di kota Singaraja adalah Pemohon dapat mengajukan permohonan ke dinas koprasi, di lakukan pemeriksaan formalitas dan substantif oleh Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran cq Asdep Standarisasi dan Sertifikasi, biaya pendaftaran gratis, jika memenuhi syarat permohonan akan di ajukan ke Ditjen HKI untuk mendaftarkan merek, jika tidak memenuhi syarat akan dikembalikan untuk diperbaiki, jika tidak diperbaiki maka permohonan dianggap ditarik, diberikan tanda pendaftaran merek, diproses Ditjen HKI Kemenkum dan Ham, jangka waktu perlindungan 10 tahun.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM PENERBITAN AKTA KELAHIRAN ANAK LUAR KAWIN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BULELENG Putu Diana Prisilia Eka Trisna; Ratna Artha Windari; Ni Ketut Sari Adnyani
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 1 No. 2 (2018): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v1i2.28738

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dalam penerbitan akta kelahiran anak luar kawin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, (2) mengetahui faktor yang menjadi hambatan dalam proses penerbitan akta kelahiran anak luar kawin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Empiris yang mempergunakan data primer dam data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data mempergunakan studi kepustakaan, obeservasi dan wawancara. Sehingga data dari penelitian ini diolah secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, maka didapatkan hasil penelitian yaitu (1) Terdapat tiga Pasal yang diuraikan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yaitu Pasal 32, Pasal 102 dan Pasal 49. Tetapi dalam hasil penelitian pada Pasal 49 terdapat perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bueleleng yaitu Peraturan dan prosedur dari Disdukcapil dalam pengakuan dan pengesahan anak yang dilakukan Warga Negara Asing (WNA) atau perkawinan campuran ini harus mendapat penetapan dari pengadilan, tetapi untuk pengakuan dan pengesahan anak yang dilakukan Warga Negara Indonesia (WNI) cukup menyertakan bukti perkawinan untuk mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran. (2) Dalam melayani permohonan pembuatan akta kelahiran anak luar kawin, terdapat beberapa hambatan yang sering muncul sebagai kendala yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain sarana dan fasilitas, dan Sumber Daya Manusia, Faktor Eksternal antara lain kurangnya syarat-syarat pemohon yang harus dilengkapi, dan Masyarakat yang kurang mengerti terkait dengan prosedur regulasi dokumen kependudukan.
IMPLEMENTASI KETENTUAN KOPERASI BERDASARKAN UU NO. 25 TAHUN 1992 DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS KOPERASI KUWERA UNDIKSHA SEBAGAI PENGELOLA SIMPAN- PINJAM TAHUN 2017 Ida Bagus Resta Parasara; Ratna Artha Windari; Ketut Sudiatmaka
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 1 No. 3 (2018): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v1i3.28739

Abstract

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan (1) Implementsi ketentuan koperasi berdasarkan UU No.25 tahun1992 dalam pertanggungjawaban pengurus KPRI Kuwera Undiksha sebagai pengelola simpan-pinjam tahun 2017 , dan (2) akibat hukum apabila terjadi penyelewengan yang dilakukan pengurus KPRI Kuwera Undiksha sebagai pengola simpan-pinjam tahun 2017. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, khususnya yang berkecimpung dalam koperasi simpan-pinjam. Subjek penelitian ini adalah implementasi ketentuan koperasi berdasarkan UU No.25 tahun 1992 dalam, pertanggungjawaban pengurus KPRI Kuwera Undiksha, sedangkan objeknya yakni usaha simpan-pinjam KPRI Kuwera Undiksha tahun 1992 tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menujukan bahwa 1) pengurus telah mengimplementasikan ketentuan koperasi berdasarkan UU No 25 tahun 1992 yang telah dijabarkan ke dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) KPRI Kuwera Undiksha dalam mengelola simpan-pinjam tahun 2017. Modal yang dimiliki KPRI Kuwera Undiksha berasal dari simpanan pokok, wajib, dan sukarela digulirkan pengurus dalam bentuk simpan-pinjam kepada anggota dan usaha lainya. Semua ini betujuan untuk mendapatkan keuntungan untuk dapat mensejahterakan anggota, tetapi tetap didasarkan atas asas kekeluargaan. 2)Pengurus KPRI Kuwera Undiksha dalam mengelola simpan- pinjam sudah sangat baik, professional, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.Jika dikaitkan dengan laporan pengawas, pengurus betul-betul bekerja untuk memajukan koperasi dan sama sekali tidak ditemukan penyelewengan administrasi baik sengaja atau pun tidak, lebih-lebih tindakan koperasi tidak ditemukan sama sekali. 3)Pada dasarnya tidak ditemukan penyelewengan terhadap pengelolaan KPRI Kuwera Undiksha baik dari segi manajemen dan keuangan, namun ada beberapa kebijakan pengurus yang besar kemungkinannya akan berurusan dengan hukum, seperti : 1) adanya pembatasan simpanan sukarela yang merupakan sumber modal untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, 2) adanya pemberian kredit kepada anggota melebihi batas keuntungan dari kesepakaan dalam RAT. , dan 3) adanya pemberian kredit kepada anggota yang bukan PNS, yang mana sudah jelas diatur dalam Anggaran Dasar. Berdasarkan kebijakan pengurus ini, point (3) ini berpeluang nantinya akan berurusan dengan hukum karena tidak ada jaminan gaji yang pasti dan pengurus bisa dijerat pasal 1365, 1366, atau 1367 atas kebijakan yang menyebabkan kerugian koperasi.
PERLIDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BEREDARNYA MAKANAN KADALUWARSA DI DESA AMBENGAN KABUPATEN BULELENG Ni Wayan Juliasih; Ni Ketut Sari Adnyani; Ratna Artha Windari
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 1 No. 3 (2018): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v1i3.28743

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Bentuk perlindungan hukum konsumen terhadap beredarnya makanan kadaluwarsa, (2) upaya umtuk menanggulangi berdarnya makanan kadaluwarsa. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Ambengan Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik yang digunakan dalam penelitian adalah teknik non probabilitas dan cara yang digunakan dalam menentukan subjek penelitian adalah dengan teknik Purvosive Sampling. Untuk teknik pengolahan dan analisis data, menggunakan cara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap beredarnya makanan kadaluwarsa yaitu dengan melakukan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara rutin di hari-hari tertentu. Adapun upaya untuk menanggulangi peredaran makanan kadaluwarsa yaitu memberi peringatan dan dari pihak instansi secara umum menerapkan sanksi administratif yang berupa ganti kerugian dan denda. Namun bentuk perlindungan hukum dan upaya untuk menanggulangi beredarnya makanan kadaluwarsa belum sampai ke Desa Ambengan. Instansi yang bertugas dalam mengawasi beredarnya makanan kadaluwarsa yaitu BPSK, BPOM, Disperindag, dan Satpol PP Kabupaten Buleleng. Pengawasan dan pembinaan di Desa Ambengan masih belum terimplementasi dengan baik dimana dilihat dari beredarnya makanan kemasan yang kadaluwarsa masih banyak yang menjual di Desa Ambengan, dikarenakan pengawasan dari instansi terkait belum maksimal dapat dilihat dari jumlah pelaku usaha dengan tim pengawas tidak sebanding sehingga kewalahan untuk melakukan pengwasan terhadap beredarnya makanan kemasan yang sudah kadaluwarsa. Dari sekian instansi yang bertugas mengenai makanan kadaluwarsa belum melakukan pembinaan dan pengawasan di masing-masing kecematan termasuk Desa Ambengan.
PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KABUPATEN BULELENG Ida Bagus Angga Prawiradana; Ni Putu Rai Yuliartini; Ratna Artha Windari
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 1 No. 3 (2018): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v1i3.28751

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan peran kepolisian dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Kabupaten Buleleng dan faktor penghambat dan pendukung serta upaya dari kepolisian untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dialami kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Polres Buleleng. Subjek dari penelitian ini adalah kepolisian yang memiliki kewenangan didalam menegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Kabupaten Buleleng yaitu dalam hal ini anggota Satuan Res. Narkoba Polres Buleleng. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepolisian didalam menegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika belum maksimal dikarenakan meningkatnya angka penyalahgunaan narkotika di kabupaten Buleleng setiap tahunnya, didalam menegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika kepolisian membutuhkan kontribusi dari masyarakat agar penegakan maupun pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika berjalan masksimal. Adapun faktor penghambat peran kepolisian dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap bahayanya penyalahgunaan narkotika menjadi hal penghambat dari pihak kepolisian. Berdasarkan hal tersebut ada upaya dari kepolisian untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dialami kepolisian yaitu dengan melaksanakan sosialisasi ke masyarakat tentang pengetahuan bahayanya penyalahgunaan narkotika dan melaksanakan oprasi-oprasi dan razia yang lebih rutin untuk menekan angka penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng.
PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL TERKAIT PENCEMARAN LAUT TIMOR AKIBAT TUMPAHAN MINYAK MONTARA ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA Made Astiti; Dewa Gede Sudika Mangku; Ratna Artha Windari
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 2 No. 1 (2019): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v2i1.28767

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk 1) menganalisis pertanggungjawaban negara Australia terhadap pencemaran Laut Timor akibat tumpahan minyak Montara. 2) Menganalisis mengenai penyelesaian sengketa tumpahan minyak montara antara Indonesia dan Australia. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum dari penelitian ini menggunakan data sekunder yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum dan informasi yang berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Dalam rangka mendapatkan pemaparan yang jelas, data tersebut kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) bentuk pertanggungjawaban negara Australia menggunakan prinsip tanggungjawab mutlak atau absolute, namun dilihat dari kenyataannya pertanggungjawaban yang dilakukan belum sesuai dengan UNCLOS III 1982 dikarenakan negara Australia merupakan tempat pengeboran tersebut dilaksanakan dan memberikan izin kepada perusahaan Thailand diwilayah ZEE negaranya. 2) Penyelesaian sengketa yang dilakukan antara Indonesia dan Australia dalam kasus pencemaran laut Timor akibat tumpahan minyak montara tersebut adalah Tahap negosiasi merupakan tahap awal yang dilaksanakan oleh Indonesia dan Australia dimana negara Indonesia mengajukan klaim terhadap Australia dan menuntut ganti rugi terhadap dampak yang ditimbulkan dari tumpahan minyak tersebut, namun Australia menolak proses negosiasi tersebut dengan menolak klaim yang diajukan negara Indonesia, sehingga proses negosiasi tersebut tidak mendapatkan hasil.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA YANG MENGALAMI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN UPAH PADA UD DARMA KREASI JAYA Anak Agung Ayu Ngurah Riska Suhariani; Dewa Gede Sudika Mangku; Ratna Artha Windari
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 2 No. 1 (2019): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v2i1.28770

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan pembayaran upah kepada pekerja di UD. Darma Kreasi Jaya. (2) mengetahui perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang mengalami keterlambatan pembayaran upah pada UD. Darma Kreasi jaya. Penelitin ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris, dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, subjek penelitian adalah Kepala UD Darma Kreasi Jaya beserta Tenaga Kerja UD Darma Kreasi Jaya. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observsi dan teknik pencatatan dokumen. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Faktor – faktor yang mempengaruhi keterlambatan pembayaran upah kepada tenaga kerja pada UD. Darma Kreasi Jaya terdapat 3 faktor yaitu, (a) Faktor pertama adanya pembeli yang tidak melangsungkan pembayaran secara tunai (b) Faktor kedua adanya persaingan usaha perusahaan UD. Darma Kreasi Jaya dengan perusahaan yang sejenis (c) Faktor ketiga adalah semakin meningkatnya harga bahan baku kayu, kusen dan mebel. (2). Bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang mengalami keterlambatan pembayaran upah pada perusahaan UD. Darma Kreasi Jaya adalah berupa surat perjanjian antara perusahaan dengan tenaga kerja dimana isi dari surat perjanjian tersebut ada hak dan kewajiban hal ini tidak sepenuhnya diberikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam hal ini sangat lemahnya isi perjanjian pekerja yang dibuat oleh para pihak
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERWAKILAN DIPLOMATIK AMERIKA SERIKAT DI BENGHAZI LIBYA Dewa Ayu Juwita Dewi; Dewa Gede Sudika Mangku; Ratna Artha Windari
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 2 No. 1 (2019): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v2i1.28773

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji 1) kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik Amerika Serikat di Benghazi Libya, 2) upaya penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh kedua negara dalam menyelesaikan permasalahan terkait penyerangan perwakilan dilpomatik Amerika Serikat di Benghazi Libya. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data yang diperoleh dan diolah adalah data sekunder, pengumpulan data dilakukan menggunakan metode studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum dan informasi yang berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Dalam rangka mendapatkan pemaparan yang jelas, data- data tersebut kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) perwakilan diplomatik Amerika Serikat yang ada di Benghazi Libya juga memiliki kekebalan dan keistimewaan sebagaimana yang ditentukan dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. 2) Kemudian mengenai upaya penyelesaian permasalahan terkait penyerangan perwakilan diplomatik Amerika Serikat, tindakan yang dilakukan oleh kedua negara tersebut yakni dengan penyelesaian sengketa secara damai berupa negosiasi. Dalam negosiasi kedua belah pihak tersebut menyepakati bahwa pemerintah Libya berjanji akan mencari para tersangka penyerangan dan membawa mereka ke pengadilan, dan dalam negosiasi juga disepakati hukum yang berlaku adalah hukum negara Libya atas pertimbangan adalah sebagian besar pelaku penyerangan adalah warga negara Libya.
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI ANTYNOMY NORMEN (KONFLIK NORMA) ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR-DASAR POKOK AGRARIA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL TERKAIT JANGKA WAKTU PEROLEHAN HAK ATAS TANAH Kadek Widya Antari; Ratna Artha Windari; Dewa Gede Sudika Mangku
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 2 No. 2 (2019): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v2i2.28775

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis konflik norma yang terjadi antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria (UUPA) dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal) serta (2) menganalisis cara penyelesaian konflik norma dalam kedua Peraturan Perundang-Undangan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, maka pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach), sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu teknik studi dokumen, kemudian bahan hukum dianalisis dengan menggunakan teknik analisis logika deduktif, dan dibahas secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Konflik norma yang terjadi antara UUPA dengan UU Penanaman Modal terdapat di dalam pasal yang mengatur tentang perolehan jangka waktu Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB). Pasal 29 UUPA jangka waktu perolehan HGU berkisar 50/60 Tahun, sedangkan dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a UU Penanaman Modal HGU diperoleh untuk jangka waktu 95 Tahun. HGB di dalam Pasal 35 UUPA diperoleh untuk jangka waktu 50 tahun, sedangkan berdasarkan Pasal 22 ayat (1) huruf b UU Penanaman Modal, HGB diperoleh untuk jangka waktu 80 tahun.(2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/ PUU-V/2007 merupakan solusi untuk menyelesaikan konflik norma antara UUPA dengan UU Penanaman Modal. Karena berdasarkan isi putusan tersebut, pengaturan mengenai HGU, HGB dan Hak Pakai akan berlaku aturan di dalam UUPA dan PP Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai atas Tanah.
Co-Authors Adi Sukmaningsih, Ni Komang Irma Aldo Rico Geraldi Anak Agung Ayu Ngurah Riska Suhariani Angga Prawiradana, Ida Bagus Ardhya, Si Ngurah Arimbawa, Wahyudi Astiti, Made Ayu Apsari Hadi, I Gusti Dewa Ayu Juwita Dewi Dewa Gede Sudika Mangku Hendri Dewarto Silitonga I Gede Ari Krisnanta Permana I Gusti Agung Ayu Wulandari I Gusti Ayu Apsari Hadi I Gusti Ayu Apsari Hadi I Gusti Ayu Widiadnyani I Kadek Dewi Sasih Adnyani I Kadek Tampan Nova Winanda I Komang Kawi Arta I Made Putrama I Made Yudana I Nengah Suastika I Nyoman Pursika I Putu Prana Suta Arsadi I Putu Soviawan I Wayan Landrawan Ida Bagus Angga Prawiradana Ida Bagus Putu Yudha Putra Ida Bagus Resta Parasara Juliasih, Ni Wayan Juwita Dewi, Dewa Ayu Kadek Agus Pranata Kusuma Kadek Kresna Dwipayana Kadek Try Suka Adnyana Kadek Widya Antari Ketut Agustini Ketut Meri Kertiasih Klisliani Serpin Krisnanta Permana, I Gede Ari M.Si Drs. Ketut Sudiatmaka . Made Astiti Made Dwi Wahyuni Made Sugi Hartono Made Witama Mahardipa Maha Yani, Putu Febrilia Muhamad Jodi Setianto Ni Kadek Astrina Desiana Ni Ketut Sari Adnyani Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih Ni Komang Teti Setyawati Ni Luh Putu Marta Puspita Yanti Ni Made Dewi Riyani . Ni Pt Linda Muliawati . Ni Putu Rai Yuliartini Ni Wayan Juliasih Nyoman Dini Andiani Prana Suta Arsadi, I Putu Pranata Kusuma, Kadek Agus Prisilia Eka Trisna, Putu Diana Putu Agus Yana Saputra Putu Diana Prisilia Eka Trisna Putu Febrilia Maha Yani Putu Nirmala Pridayanti Putu Supartini . Resta Parasara, Ida Bagus Riska Suhariani, Anak Agung Ayu Ngurah Serpin, Klisliani Soviawan, I Putu Suka Adnyana, Kadek Try Sukadi, - Sukadi, - Wayan Natta Maruta Widya Antari, Kadek Witama Mahardipa, Made Yana Saputra, Putu Agus Yudha Putra, Ida Bagus Putu