Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

2.426

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Jurnal IKA Media Komunikasi FPIPS Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Komunikasi Hukum Arena Hukum Jurnal Sosioteknologi WIDYA LAKSANA Sustainable, Planning and Culture (Space) : Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Ganesha Law Review Jurnal Komunitas Yustisia

Ratna Artha Windari

Universitas Pendidikan Ganesha

Author-ID : 234017

Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 90 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

5 6 7 8 9

IMPLEMENTASI ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN PADA PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS I B Made Witama Mahardipa; Ni Putu Rai Yuliartini; Ratna Artha Windari
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 2 No. 3 (2019): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v2i3.28783

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada perkara pidana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B, serta (2) mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada perkara pidana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, observasi, dan wawancara.Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan penentuan subyeknya menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan pada perkara pidana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B telah dilaksanakan dengan baik, namun masih saja terdapat perkara yang diselesaikan lebih dari 5 (lima) bulan karena SEMA No. 2 tahun 2014 merupakan aturan yang baru diundangkan pada tanggal 13 Maret 2014, (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan pada perkara pidana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B adalah jumlah perkara masuk yang banyak sedangkan ruang sidang yang terbatas; kesiapan jaksa dalam pembuatan surat Dakwaan, Nota Pembelaan, dan Tuntutan; terdakwa yang terkadang tidak kooperatif mengikuti proses persidangan; dan hakim yang terkadang berhalangan hadir dalam persidangan karena mengikuti diklat atau kegiatan lain yang tidak dapat ditinggalkan.

ANALISIS YURIDIS ASAS PACTA TERTIIS NEC NOCENT NEC PROSUNT DALAM SUKSESI TIMOR TIMUR DARI WILAYAH INDONESIA Ratna Artha Windari; Aldo Rico Geraldi
Arena Hukum Vol. 10 No. 3 (2017)
Publisher : Arena Hukum

Â AbstractThis research aims to analyze the sovereignty of the state related to the succession or separation of East Timor from the territory of the Republic of Indonesia. In addition, this research also analyzes the implementation of the pacta tertiis nec nocent nec prosunt principle related to the Timor Gap Treaty between Indonesia and Australia. This research is used normative law research by collecting secondary data. Data is collected using methods of literary study by collecting legal material and information in the form of legal materials of primary, secondary, and tertiary. In order to get a clear explanation, the data will be arranged systematically and analyzed using descriptive methods. The results of this research show that Timor Leste has the sovereignty and legal capacity to provide protection to its citizens, territories and activities. But the power of the state is limited to the territory, the emergence of the power of another country, and lies in international law. In relation to the succession of the state, since the United Nations Transition Administration in East Timor on behalf of the United Nations handed over the sovereignty of East Timor on 26 May 2002 to the people of Timor Leste, it indicates the succession of the state. Whereas in relation to the pacta tertiis nec nocent nec prosunt principle, Article 34 of the Vienna Convention 1969 on the International Treaty firmly adheres to the the pacta tertiis nec nocent nec prosunt principle which means that the treaty can not grant rights and obligations to third parties. Under the pratice of the nec noc prosunt nactant pacta, the continental shelf area to the south of East Timor which is the object of the Timor Gap Treaty is no longer under Indonesian sovereignty, but is under East Timorese sovereignty as a consequence of East Timor's independence.Â Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis paham kedaulatan negara terkait dengan suksesi atau pemisahan Timor Timur dari wilayah Republik Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis asas pacta tertiis nec nocent nec prosunt terkait dengan Perjanjian Celah Timor antara Indonesia dan Australia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode studi kepustakaan Hasil penelitian menunjukkan bahwa Timor Leste memiliki kedaulatan dan kemampuan hukum untuk memberikan perlindungan pada warga negaranya, wilayah, dan kegiatannya. Namun kekuasaan negara terbatas pada wilayah, munculnya kekuasaan suatu negara lain, serta terletak pada hukum internasional. Terkait dengan suksesi negara, sejak United Nations Transition Administration in east Timor atas nama PBB menyerahkan kedaulatan Timor Leste pada tanggal 26 Mei 2002 kepada bangsa Timor Leste, hal tersebut menandakan terjadinya suksesi negara. Sedangkan terkait dengan asas pacta tertiis nec nocent nec prosunt, Pasal 34 Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional dengan tegas menganut asas pacta tertiis nec nocent nec prosunt yang berarti bahwa perjanjian tidak dapat memberikan hak dan kewajiban pada pihak ketiga. Dengan asas pacta tertiis nec nocent nec prosunt, maka wilayah landas kontinen yang berada di sebelah selatan Timor Timur yang merupakan obyek dari Perjanjian Celah Timor tidak lagi berada di bawah kedaulatan Indonesia, tetapi berada di bawah kedaulatan Timor Leste sebagai konsekuensi atas kemerdekaan Timor Timur.

MINIMALISASI DAMPAK PERKAWINAN POLIGAMI MELALUI DISEMINASI UU NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) PADA MASYARAKAT DESA SONGAN KECAMATAN KINTAMANI Windari, Ratna Artha
JURNAL WIDYA LAKSANA Vol 3 No 2 (2014)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta kesadaran hukum khususnya bagi ibu rumah tangga serta generasi muda Desa Songan terhadap ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). sehingga dikemudian hari jika terjadi KDRT akibat perkawinan poligami masyarakat Metode pengabdian adalah “RRA dan PRA” (rural rapid appraisal dan participant rapid appraisal). Hasil kegiatan menunjukkan bahwa setelah diberikan diseminasi oleh tim Pakar Hukum dari Undiksha Singaraja masyarakat Desa Songan menjadi memiliki pengetahuan yang jelas dan utuh mengenai: (1) hakekat kekerasan dalam rumah tangga, (2) para peserta desiminasi memahami bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, baik dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga, (3) upaya penanggulangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, (4) sanksi hukum bagi yang melakukan kekerasan rumah tangga, dan (5) implikasi perilaku KDRT yang dilakukan terhadap anak dan kaum perempuan.

PELATIHAN PERANCANGAN KONTRAK EKSPOR IMPOR BAGI PENGRAJIN KAYU DULANG BATOK DI DESA PETANDAKAN KABUPATEN BULELENG Windari, Ratna Artha; Yuliartini, Ni Putu Rai; Pursika, I Nyoman
JURNAL WIDYA LAKSANA Vol 6 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Tujuan utama kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta kesadaran hukum pengrajin dulang batok di Desa Petandakan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng terhadap perancangan kontrak ekspor impor serta sosialisasi pengetahuan dasar perihal aturan dalam hukum perjanjian guna melindungi para pengrajin dalam transaksi bisnis, sehingga dikemudian hari jika terjadi penyimpangan maupun pembatalan transaksi terhadap produk kerajinan yang telah disepakati maka secara hukum akan lebih mudah dibuktikan bila ada suatu perjanjian/kontrak tertulis. Untuk kepentingan pencapaian tujuan program ini, maka metode yang digunakan dalam kegiatan ini berupa pelatihan yang dilaksanakan dg sistem jemput bola yg bersifat terminal (peserta dikumpulkan dlm satu lokasi kemudian diberi pelatihan oleh praktisi hukum). Selanjutnya dilaksanakan focus group discussion (FGD) sebagai tindak lanjut pelatihan. Di sisi lain, program ini juga diarahkan pada terciptanya iklim kerjasama yang kolaboratif dan demokratis dalam dimensi mutualis antara dunia perguruan tinggi dengan masyarakat secara luas di bawah koordinasi pemerintah Kabupaten setempat. Lama pelaksanaan kegiatan adalah 8 (delapan) bulan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada proses evaluasi di Desa Petandakan Kecamatan Buleleng, dengan jumlah pesertanya sebanyak 30 orang. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa setelah diberikan pelatihan oleh tim pengabdian kepada masyarakat, para pengrajin dulang batok di Desa Petandakan menjadi memiliki pengetahuan yang jelas dan utuh mengenai: (1) Pengetahuan tentang hukum perjanjian secara umum dan tata cara penyusunan kontrak bisnis, (2) Pengetahuan tentang perancangan kontrak ekspor impor bagi pengrajin kayu dulang batok di Desa Petandakan.Kata-kata Kunci: Pelatihan, Perancangan kontrak, Pengrajin dulang batok.

MEMBERDAYAKAN GURU-GURU SMP DAN SMA PGRI SERIRIT UNTUK MELAKSANAKAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL SEBAGAI YADNYA DALAM RANGKA PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA Suastika, I Nengah; Sukadi, -; Windari, Ratna Artha
JURNAL WIDYA LAKSANA Vol 4 No 2 (2015)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Kegiatan P2M ini adalah untuk memberikan manfaat secara langsung kepada kepala sekolah dan guru-guru SMP dan SMA PGRI Seririt untuk dapat melaksanakan Kurikulum 2013 dan model Pembelajaran sebagai yadnya dalam pembelajaran di sekolah sebagai wahana integrasi pendidikan karakter bangsa. Secara tidak langsung diharapkan dapat membantu peserta didik meningkatkan hasil belajar siswa secara terintegrasi dan bermakna dari ranah-ranah: kognisi, afeksi, dan keterampilan sosial sebagai landasan pembangunan karakter bangsa sesuai jiwa Kurikulum 2013. P2M ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para kepala SMP dan SMA PGRI Seririt dalam meluaskan wawasan dan cakrawala tentang Kurikulum 2013 dan implementasi pendidikan karakter bangsa dalam pembelajaran di kelas sehingga dapat digunakan sebagai pijakan dalam mengambil kebijakan tentang implementasi pendidikan karakter melalui pembelajaran di sekolah masing-masing serta sebagai dasar pembinaan kepada guru-guru dalam mengimplementasikan model pembelajaran sebagai yadnya sebagai wahana pendidikan karakter bangsa di dalam kelas sesuai dengan jiwa kurikulum 2013.

PENANGGULANGAN BALAPAN LIAR MELALUI DISEMINASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KALANGAN REMAJA KOTA SINGARAJA Yuliartini, Ni Putu Rai; Windari, Ratna Artha; Pursika, I Nyoman
JURNAL WIDYA LAKSANA Vol 6 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Tujuan utama kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta kesadaran hukum para remaja di Kota Singaraja, orang tua dan pihak sekolah selaku pendidik terhadap regulasi yang mengatur tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan guna meminimalisir kegiatan balapan liar (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009), sehingga dikemudian hari jika terjadi kegiatan balapan liar seluruh komponen masyarakat dapat bertindak secara aktif selaku pengawas dan nantinya mampu mengetahui tindakan hukum yang tepat untuk para remaja yang melakukan kegiatan balapan liar tersebut. Untuk kepentingan pencapaian tujuan program ini, maka rancangan yang dipandang sesuai untuk dikembangkan adalah “RRA dan PRA” (rapid rural appraisal dan participation rural appraisal). Di sisi lain, program ini juga diarahkan pada terciptanya iklim kerjasama yang kolaboratif dan demokratis dalam dimensi mutualis antara dunia perguruan tinggi dengan masyarakat secara luas di bawah koordinasi pemerintah Kabupaten setempat, khususnya dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan wawasan para remaja, orang tua dan pihak sekolah selaku pendidik terkait minimalisasi kegiatan balapan liar di Kota Singaraja. Lama pelaksanaan kegiatan adalah 6 (enam) bulan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada proses evaluasi dengan melibatkan para remaja, orang tua, keluarga, dan pihak sekolah yang ada di kota Singaraja, dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa setelah diberikan diseminasi oleh tim pengabdian kepada masyarakat, para remaja, orang tua, keluarga, dan pihak sekolah yang ada di kota Singaraja menjadi memiliki pengetahuan yang jelas dan utuh mengenai: (1) pengetahuan tentang larangan balapan liar menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, (2) pengetahuan tentang penegakan hukum bagi remaja yang melakukan kegiatan balapan liar. Kata-kata Kunci: Diseminasi, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Minimalisasi, Balapan Liar.

IbM KELOMPOK PENGRAJIN ATA KABUPATEN KARANGASEM Windari, Ratna Artha; Andiani, Nyoman Dini
JURNAL WIDYA LAKSANA Vol 7 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jwl.v7i2.13646

Tujuan dilaksanakannya pengabdian kepada masyarakat dengan skema Ipteks bagi Masyarakat (IbM) ini adalah (1) Meningkatkan pengetahuan pengrajin ata yang ada di Desa Seraya Timur Kecamatan Karangasem dalam menyusun dan mengajukan proposal pendanaan dari lembaga keuangan, (2) Meningkatkan pemahaman pengrajin ata tentang legalitas usaha dan tata cara penyusunan kontrak/perjanjian jual beli produk, (3) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang manajemen pemasaran melalui media promosi berbasis teknologi, dan (4) Meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan keuangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka metode yang digunakan dalam kegiatan ini berupa pelatihan yang dilaksanakan dengan sistem jemput bola yg bersifat terminal (peserta dikumpulkan dalam satu lokasi kemudian diberi pelatihan oleh pakar). Selanjutnya dilaksanakan focus group discussion (FGD) sebagai tindak lanjut pelatihan. Di sisi lain, program ini juga diarahkan pada terciptanya iklim kerjasama yang kolaboratif dalam dimensi mutualis antara dunia perguruan tinggi dengan masyarakat secara luas di bawah koordinasi pemerintah Kabupaten setempat. Lama pelaksanaan kegiatan adalah 8 (delapan) bulan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada proses evaluasi di Desa Seraya Timur Kecamatan Karangasem, dengan jumlah pesertanya sebanyak 30 orang. Solusi yang bisa diaplikasikan dan sekaligus luaran kegiatan yang di berikan pada kedua kelompok ini adalah (1) pelatihan penyusunan proposal pengajuan dana/modal UKM, hasil dari pelatihan ini berupa proposal dengan bahasa sederhana, serta menghasilkan buku panduan penulisan proposal pengajuan dana ke lembaga keuangan; (2) sosialisasi hukum dan pelatihan penyusunan kontrak ekspor impor; (3) Pembuatan website pemasaran dan pengelolaan website, (4) penguatan manajemen produksi dan pemasaran, dengan luaran berupa buku panduan penyusunan alur kas dengan bahasa yang sederhana.Kata kunci: Pengrajin Ata, Pelatihan, Pendampingan

EFEKTIVITAS INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT DALAM PROGRAM PENCEGAHAN PEMBERANTASAN DAN PENYALAHGUNAAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN) DI DESA BONDALEM KECAMATAN TEJAKULA KABUPATEN BULELENG Ketut Meri Kertiasih; Ratna Artha Windari; Ni Ketut Sari Adnyani
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 8 No. 1 (2025): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v8i1.91807

Penelitian ini membahas mengenai tingkat efektivitas dari penerapan intervensi berbasis masyarakat (IBM) yang dalam hal ini memanfaatkan partisipasi masyarakat dari, oleh, dan untuk masyarakat itu sendiri atau tokoh-tokoh yang mendekati masyarakat yang terkena narkotika agar dapat direhabilitasi. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengevaluasi sejauh mana efektivitas intervensi berbasis masyarakat dalam pelaksanaan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Desa Bondalem, serta (2) mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan dalam penerapan intervensi berbasis masyarakat guna mendukung keberhasilan program P4GN di Desa Bondalem. Jenis penelitian yang digunakan meruipakan penelitian hukum empiris yang mengkaji berkaitan dengan kesenjangan das sollen (hal yang diharapkan) dan kesenjangan das sein (hal yang terjadi). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan data primer yang dikumpulkan langsung dari Desa Bondalem, serta data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dan disajikan secara kualitatif dalam bentuk narasi yang tersusun secara deskriptif dan sistematis. Fokus penelitian ini adalah Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM), dengan subjek penelitian meliputi masyarakat Desa Bondalem dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng, yang berperan sebagai narasumber, serta masyarakat Desa Bondalem sebagai informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) telah terbukti efektif dalam menangani permasalahan penyalahgunaan narkotika. Meskipun demikian, (2) pelaksanaan IBM masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah minimnya pemahaman awal masyarakat terkait proses pembentukan intervensi tersebut. Namun Intervensi Berbasis Masyarakat bersama dengan lembaga-lembaga terkait bersinergi bersama-sama untuk mengatasinya, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang bersinar (Bersih Narkoba) sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berfungsi sebagai dasar hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika, yang dapat menimbulkan dampak merugikan dan mengancam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

IMPLEMENTASI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MISLEADING INFORMATION OLEH INFLUENCER MELALUI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG NOMOR 576/PID.SUS/2022/PN.BLB Ni Kadek Astrina Desiana; Ratna Artha Windari; Si Ngurah Ardhya
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 2 (2023): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v6i2.93199

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui dan menganalisis kekaburan hukum yang ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 576/PID.SUS/2022/PN.BLB yang melibatkan Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan sebagai terdakwa dan para korban investasi binary option pada aplikasi Quotex. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau legal search untuk mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN.BLB yang mengindikasikan pengabaian terhadap peraturan mengenai misleading information dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa implementasi hukum perlindungan konsumen dalam kasus Doni Salmanan belum berjalan dengan baik dikarenakan adanya kekaburan hukum dalam putusan hakim. Dalam kasus ini putusan hakim dianggap lebih berpihak pada Doni Salmanan yang telah menyebarkan misleading information bagi para korban yang tidak mengetahui kebenaran atas informasi yang diberikan. Hal itu bisa terjadi dikarenakan tidak adanya regulasi mengenai aplikasi Quotex sehingga tidak dapat memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi para korban investasi bodong skema ponzi yang dilakukan oleh Doni Salmanan.

IMPLEMENTASI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PADA PERJANJIAN POLIS ASURANSI JIWA (STUDI PADA PT AIA FINANCIAL) Made Dwi Wahyuni; Ratna Artha Windari; Si Ngurah Ardhya
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 2 (2023): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v6i2.93342

Penelitian ini memiliki tujuan untuk (1) memahami pengaturan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian polis asuransi jiwa pada PT AIA Financial, (2) mengetahui implementasi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian polis asuransi jiwa studi pada PT AIA Financial di Kota Singaraja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yang bersifat deskriptif. Teknik pengambilan sampel dilakukan mempergunakan metode purposive sampling. Data dikumpulkan dari teknik studi dokumen dan wawancara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengaturan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian polis asuransi jiwa PT AIA Financial belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku serta masih ditemukannya klausula eksonerasi, (2) Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian polis asuransi jiwa di Kota Singaraja diwujudkan melalui pemberian waktu kepada pemegang polis untuk mempelajari isi polis selama 14 hari (Free Look Period). Kata Kunci: Asuransi, Asas Kebebasan Berkontrak, Perjanjian, Polis.

Co-Authors Adi Sukmaningsih, Ni Komang Irma Aldo Rico Geraldi Anak Agung Ayu Ngurah Riska Suhariani Angga Prawiradana, Ida Bagus Ardhya, Si Ngurah Arimbawa, Wahyudi Astiti, Made Ayu Apsari Hadi, I Gusti Dewa Ayu Juwita Dewi Dewa Gede Sudika Mangku Hendri Dewarto Silitonga I Gede Ari Krisnanta Permana I Gusti Agung Ayu Wulandari I Gusti Ayu Apsari Hadi I Gusti Ayu Apsari Hadi I Gusti Ayu Widiadnyani I Kadek Dewi Sasih Adnyani I Kadek Tampan Nova Winanda I Komang Kawi Arta I Made Putrama I Made Yudana I Nengah Suastika I Nyoman Pursika I Putu Prana Suta Arsadi I Putu Soviawan I Wayan Landrawan Ida Bagus Angga Prawiradana Ida Bagus Putu Yudha Putra Ida Bagus Resta Parasara Juliasih, Ni Wayan Juwita Dewi, Dewa Ayu Kadek Agus Pranata Kusuma Kadek Kresna Dwipayana Kadek Try Suka Adnyana Kadek Widya Antari Ketut Agustini Ketut Meri Kertiasih Klisliani Serpin Krisnanta Permana, I Gede Ari M.Si Drs. Ketut Sudiatmaka . Made Astiti Made Dwi Wahyuni Made Sugi Hartono Made Witama Mahardipa Maha Yani, Putu Febrilia Muhamad Jodi Setianto Ni Kadek Astrina Desiana Ni Ketut Sari Adnyani Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih Ni Komang Teti Setyawati Ni Luh Putu Marta Puspita Yanti Ni Made Dewi Riyani . Ni Pt Linda Muliawati . Ni Putu Rai Yuliartini Ni Wayan Juliasih Nyoman Dini Andiani Prana Suta Arsadi, I Putu Pranata Kusuma, Kadek Agus Prisilia Eka Trisna, Putu Diana Putu Agus Yana Saputra Putu Diana Prisilia Eka Trisna Putu Febrilia Maha Yani Putu Nirmala Pridayanti Putu Supartini . Resta Parasara, Ida Bagus Riska Suhariani, Anak Agung Ayu Ngurah Serpin, Klisliani Soviawan, I Putu Suka Adnyana, Kadek Try Sukadi, - Sukadi, - Wayan Natta Maruta Widya Antari, Kadek Witama Mahardipa, Made Yana Saputra, Putu Agus Yudha Putra, Ida Bagus Putu

Title

Found 90 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 90 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 90 Documents
Search