Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Diktum

Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk Penempatan Korban Tanah Longsor Asmarudin, Imam; Siswanto; Ari Sudewo, Fajar
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2 (2019): November 2019
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (845.605 KB) | DOI: 10.24905/diktum.v7i2.75

Abstract

Pasal 33 Undang - Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Perubahan peruntukan kawasan hutan adalah perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan. pada tanggal 23 Pebruari 2000, terjadi tanah longsor di Desa Windusakti dan Desa Gunungjaya, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, Oleh karena itu diusulkan untuk merelokasikan warga Desa Windusakti dan warga Desa Gunungjaya ke Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang dianggap aman dari bencana alam tanah longsor. Rumusan masalah pada penelitian kali ini adalah mengenai peralihan status atas tanah rawan longsor dan bagaimana peran dari pemerintah mengatasi persoalan hukum tersebut tersebut. Penelitian ini menggunakan fokus yuridis empiris. Jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan empirik. Data yang diginakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data menggunakan obeservasi dan wawancara. Analisa data menggunakan tipe penelitian kualitatif analistis.. Hasil penelitian menunjukan proses tukar menukar Kawasan Hutan terbatas untuk penempatan korban tanah longsor Warga Desa Windusakti dan Desa Gunungjaya telah selesai sesuai peraturan perundang-undangan karena seluruh tahapan Proses Tukar Menukar Kawasan Hutan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasn Hutan telah dipenuhi semua oleh Pemerintah Kabupaten Brebes, dibuktikan dengan terbitnya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.373/Menlhk/Stjen/PLA.0/5/2016 Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.373/Menlhk/Stjen/PLA.0/5/2016, memerintahkan : Bupati Brebes Wajib mengurus titel hak atas Kawasan Hutan Produksi Terbatas
Kebijakan Penataan dan Pengelolaan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah asmarudin, imam; Sugiharto, Imawan; Riyanti, Ratna; Abdurrachman, Hamidah
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 2 (2020): November 2020
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (584.823 KB) | DOI: 10.24905/diktum.v8i2.100

Abstract

The purpose of this research is to explore how the potential of local native income from the sector of structuring the management of expertise in Tegal Regency. Taxes and levies are one of the sources of local income that can be returned to the community as a form of welfare, the form of return from local government are to provide good public services, orderly, safe and comfortable, one of which is in parking, management and arrangement of parking is a business that has income value. This research uses an empirical juridical approach where primary data is the main data, data obtained through observation and interview, then data processed descriptively analytically. Retribution is one of the sources of revenue Tegal regency should be selectively optimized. The arrangement of parking, management is expected to increase the income of the area as the original income of the region and vice versa for the community to feel its benefits, comfort, order, and security in parking. Based on data in 2020 Tegal district government has a total parking location point of 269 with parkers as many as 412 people, if the levy is carried out correctly and by the nominal deposited estimated Local Native Income from the parking management sector reaches Rp. 697,488,000,000. Seeing this potential requires policy breakthroughs for local governments in managing to park, one of which is by making Local Regulations on Parking Arrangement and Management
Kerangka Konseptual Kebijakan Daerah Bidang Ketenagakerjaan Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Studi Kajian di Kota Tegal) asmarudin, imam
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 2 (2021): November 2021
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/diktum.v9i2.142

Abstract

terbitnya undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional, menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pasca lahirnya Undang-undang tersebut berdampak pada sistem ketenagakerjaan didaerah, khsusunya di kota Tegal, sehingga penyesuaian Kebijakan daerah bidang ketenagakerjaan pasca Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja perlu dilakukan untuk menjaga dan mengimplementasikan serta bentuk perlindungan Pemerintah Daerah bagi masyarakat. Dengan adanya kerangka konseptual kebijakan dalam bentuk produk hukum daerah diharapkan memberikan pemahaman tentang hak dan tanggung jawab kewajiban serta kewenangan para pihak Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, sehingga ada kejelasan batasan dan hubungan masing-masing pihak baik dari pengusaha maupun tenaga kerja.