Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.329
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Psikologi JURNAL PIONIR JPNM : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of International Multidisciplinary Research Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Holistik Analisis Nexus Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Pemuliaan Keadilan Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry
Rahayu Sri Utami
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search
Journal : Journal of International Multidisciplinary Research

 1 
Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Oknum Administrasi Pemerintahan Marendra Agistia; Ahmad Heru Romadhon; Fajar Rachmad Dwi Miarsa; Rahayu Sri Utami; Sugiarto Raharjo Japar
Journal of International Multidisciplinary Research Vol. 2 No. 2 (2024): Februari 2024
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/jjba2g71

Abstract

Penegakan hukum terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh oknum administrasi pemerintah merupakan suatu perjuangan yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan politik. Fenomena pungutan liar, atau yang sering disebut dengan pungli, telah menjadi masalah yang meresahkan dalam tatanan pemerintahan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Pungutan liar seringkali merugikan masyarakat dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap praktik pungutan liar ini menjadi penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan dan memastikan kepatuhan terhadap aturan hukum. Dalam konteks penegakan hukum terhadap pungutan liar oleh oknum administrasi pemerintah, beberapa langkah diperlukan. Pertama, penyelidikan dan pengumpulan bukti yang cermat perlu dilakukan untuk mengungkap praktik pungutan liar tersebut. Hal ini memerlukan kerja sama antara aparat penegak hukum, lembaga pengawas, dan masyarakat dalam memberikan informasi yang mendukung proses penyelidikan. Kedua, perlu adanya proses hukum yang transparan dan adil bagi pelaku pungutan liar. Pengadilan yang independen dan bebas dari intervensi politik sangat penting agar proses peradilan dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, pendekatan pencegahan juga harus ditingkatkan melalui edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka dan konsekuensi hukum bagi pelaku pungutan liar. Penguatan tata kelola pemerintahan dan sistem pengawasan internal juga perlu diimplementasikan guna mencegah praktik pungutan liar di lingkungan administrasi pemerintah. Dengan pendekatan yang komprehensif, penegakan hukum terhadap pungutan liar oleh oknum administrasi pemerintah diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat pulih, dan tercipta tatanan pemerintahan yang lebih adil dan bertanggung jawab.
Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pernikahan Dini Rahayu Sri Utami; Marendra Agistia
Journal of International Multidisciplinary Research Vol. 2 No. 5 (2024): Mei 2024
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/qe1zfk18

Abstract

Pernikahan dini merupakan kawinnya lelaki dengan wanita tanpa mematuhi aturan perundangundangan. Di Indonesia sering terjadi pernikahan dini. Bagi masyarakat, keluarga maupun individu pernikahan dini bisa menguntungkan bisa juga merugikan, akan tetapi banyak merugikannya. Di tinjau dari sosiologi hukum pernikahan dini adalah peristiwa yang banyak terjadi di masyarakat, yang dampaknya mengenai para remaja yang belum cukup umur. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan pernikahan dini di tinjau dari sosiologi hukum serta mengetahui upaya pencegahan terhadap pernikahan dini. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Metode penelitian sekunder ialah metode penelitian dengan mengikutsertakan pemakaian data yang telah ada. Penelitian ini diambil dari beberapa sumber seperti jurnal, buku, artikel, dan lain-lain. Perlu adanya perhatian dari pemerintah untuk mempertegas praktik pernikahan dini. Pernikahan dini bisa saja terjadi karena faktor pribadi, ekonomi, pendidikan yang kurang, budaya, pergaulan, keluarga, dan lain sebagainya
Peraturan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Korban Kekerasan “Domestik” (KDRT) Yang Berujung Pada Pembunuhan Berencana Rahayu Sri Utami; Deby Ayu Wulandari; Heny Kusumawati
Journal of International Multidisciplinary Research Vol. 2 No. 12 (2024): Desember 2024
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/jimr1066

Abstract

Tulisan ini mengkaji peraturan dan perlindungan hukum terhadap wanita yang berperan sebagai korban kekerasan “domestik” (KDRT) yang berujung pada pembunuhan berencana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi hukum yang melindungi hak-hak korban, serta menelaah bagaimana sistem peradilan menangani kasus yang melibatkan perempuan sebagai pelaku pembunuhan berencana setelah mengalami KDRT. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Teknik analisis dilakukan dengan menggali penerapan kedua undang-undang tersebut dalam kasus-kasus pembunuhan berencana yang melibatkan perempuan sebagai pelaku, serta membandingkan antara ketentuan umum dalam KUHP dan ketentuan khusus dalam UU PKDRT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembunuhan berencana yang dilakukan oleh perempuan sering kali dipicu oleh trauma psikologis yang dialami akibat kekerasan dalam rumah tangga. Trauma ini, yang sering kali tidak terlihat, mempengaruhi kondisi mental pelaku dan dapat menjadi faktor utama dalam motif tindakannya. Dalam penegakan hukum, penting untuk memperhatikan konteks kekerasan domestik yang dialami oleh korban. Sistem peradilan harus mengutamakan penerapan UU PKDRT sebagai lex specialis, yang memberikan perlindungan kepada perempuan korban KDRT. Penulisan ini, mengeksplorasi kewajiban hukum yang diberikan kepada perempuan pelaku pembunuhan berencana dalam konteks trauma psikis. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dalam perumusan kebijakan hukum yang responsif terhadap kondisi korban KDRT dan memperbaiki sistem perlindungan hukum bagi perempuan.
Tindak Pembunuhan Dan Pelecehan Seksual Oleh Anak Dibawah Umur Rahayu Sri Utami; Nanda Fitri Dian Permatasari; Marendra Agistia
Journal of International Multidisciplinary Research Vol. 2 No. 12 (2024): Desember 2024
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/jimr1095

Abstract

Artikel ini guna sebagai pemahaman fenomena tindak pembunuhan serta pelecehan seksual yang pelakunya ialah anak di bawah umur, mengidentifikasi penyebab, dan dampak psikososial yang ditimbulkan. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus kriminalitas oleh anak di bawah umur, terutama yang melibatkan kekerasan fisik dan seksual, semakin meningkat dan menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Berbagai faktor diduga berkontribusi pada perilaku kriminal ini, seperti lingkungan keluarga yang disfungsional, pengaruh negatif dari lingkungan sosial, serta paparan terhadap media yang tidak sesuai usia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar anak pelaku tindak kejahatan ini mengalami trauma atau tekanan emosional yang tinggi, sering kali karena kondisi lingkungan yang tidak mendukung perkembangan moral dan psikologis yang sehat. Selain itu, minimnya edukasi seksualitas dan pengawasan orang tua berperan besar dalam kejadian ini. Studi ini menyarankan perlunya pendekatan rehabilitasi yang komprehensif dan pendidikan keluarga yang lebih intensif untuk mencegah kasus serupa di masa depan, serta peninjauan ulang kebijakan hukum terkait pertanggungjawaban anak di bawah umur dalam tindak kriminal berat.
Analisis Kriminologi Terhadap Fenomena Love Scamming Rahayu Sri Utami; Farrah Rahma Azarine; Apriara Vonnie Kartika
Journal of International Multidisciplinary Research Vol. 2 No. 12 (2024): Desember 2024
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/jimr1109

Abstract

Peristiwa love scamming atau penipuan berbasis hubungan asmara di dunia maya telah menjadi perhatian serius dalam kajian kriminologi, terutama pada era digital saat ini. Pelaku love scamming sering kali memanfaatkan platform digital, seperti media sosial dan aplikasi kencan, agar dapat membentuk hubungan emosional palsu dengan korban. Dengan identitas palsu dan cerita yang telah dirancang dengan apik, pelaku kemudian berhasil membohongi korban, mendapat kepercayaan para korban, kemudian akan meminta bantuan berupa uang. Dalam pandangan kriminologi, peristiwa ini menggambarkan adanya kejahatan berbasis teknologi yang memainkan kepekaan emosional setiap individu. Unsur-unsur seperti kesepian, perasaan untuk dicintai, serta kurangnya literasi digital korban ikit serta berfungsi dalam meningkatkan kerentanannya terhadap penipuan ini. Selain itu, sifat tidak beridentitas serta jarak fisik dalam interaksi digital memungkinkan pelaku bertindak tanpa diketahui, sehingga menyulitkan proses penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena love scamming melalui sudut pandang kriminologi yang fokus pada unsur- unsur pendorong, dampak psikis, serta langkah pencegahan yang dapat diambil. Pendidikan serta peningkatan literasi digital menjadi kunci dalam pencegahan kasus ini, selain penguatan regulasi terhadap platform daring yang digunakan oleh pelaku. Kerjasama antar negara juga sangat dibutuhkan untuk menangani love scamming, mengingat kejahatan ini sering melibatkan jaringan lintas negara yang kompleks, sulit dilacak, serta memiliki dampak jangka panjang pada korban dan Masyarakat.
Harmonisasi Hukum Nasional dan Hukum Adat Dalam Penanganan Delik Adat Asusila di Bali Nur Azizah; Rahayu Sri Utami
Journal of International Multidisciplinary Research Vol. 3 No. 5 (2025): Mei 2025
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/jimr1253

Abstract

Indonesia adalah bangsa dengan masyarakat yang beragam banyak suku,bangsa,ras,agama serta adat istiadat yang tersebar di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Hukum dan masyarakat merupakan dua entitas yang saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan. Prinsip Ubi Societas Ibi Ius menegaskan bahwa keberadaan hukum senantiasa mengikuti keberadaan masyarakat. Awig-awig merupakan sebuah aturan tersendiri yang dibentuk oleh desa adat dalam menjalankan pemerintahannya. Tindakan-tindakan yang melanggar hukum adat kerap disebut sebagai 'delik adat' atau 'tindak pidana adat'. Tindak pidana adat mencakup segala bentuk perbuatan atau peristiwa yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai kerukunan, ketertiban, keamanan, rasa keadilan, serta kesadaran hukum masyarakat adat, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun oleh aparat atau pengurus adat itu sendiri.. Aturan hukum ada yang tertulis dan tidak tertulis. Hukum adat Bali adalah seperangkat aturan yang memuat ketentuan mengenai perintah dan larangan guna mengatur perilaku masyarakatnya mayarakat itu sendiri. Dalam hukum adat di Bali banyak terdapat tindak pidana adat yang menyangkut kesusilaan salah satunya yaitu Drati Krama. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif normatif  yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis konsep-konsep hukum yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk delik adat asusila yang diakui dan ditangani oleh hukum adat di Bali
Implikasi Hukum Jual Beli Wakaf Oleh Ahli Waris Wakif Studi Kasus Di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Sumatera Tengah Mohamad Abil Faroj Al Jawawi; Eka Wahyu Setiawan; Rahayu Sri Utami
Journal of International Multidisciplinary Research Vol. 3 No. 6 (2025): Juni 2025
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/jimr1260

Abstract

Wakaf  merupakan sebuah kegiatan yang telah ada sejak berpuluh–puluh tahun oleh masyarakat indonesia yang beragama islam, akan tetapi masih banyak problematik terkait wakaf karna kurangnya pemahaman di masyarakat dan perlindungan hukum yang memadai. salah satu problematika yang terjadi khususnya tentang wakaf salah satunya terjadi dikota pekanbaru yang mana ahli waris wakif menjual tanah yang diwakafkan orangtuanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan hukum positif, terhadap isu ini. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, meliputi kajian tentang hukum Islam serta undang-undang yang relevan. Kesimpulan. Terdapat implikasi hukum dan masih perlunya kesadaran hukum dimasyarakat, serta harmonisasi dan perlindungan hukum terkait wakaf. khususnya yang terjadi di kota pekanbaru.
Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Kasus Korupsi Pengadaan Buku Adat Oleh Lembaga Adat Di Aceh Rahma Kuvita Wulandari; Rahayu Sri Utami
Journal of International Multidisciplinary Research Vol. 3 No. 6 (2025): Juni 2025
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/JIMR1270

Abstract

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi merupakan salah satu aspek penting dalam upaya penegakan hukum yang adil dan efektif. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus dugaan korupsi dalam pengadaan buku adat oleh lembaga adat di Aceh, yang menimbulkan persoalan hukum mengenai status lembaga adat sebagai subjek hukum pidana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap lembaga adat yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, serta menelaah bagaimana hukum diterapkan terhadap pelaku yang berasal dari struktur kelembagaan non-pemerintah. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kasus, yaitu dengan mengkaji secara langsung kasus yang sedang diselidiki oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun lembaga adat bukan subjek hukum pidana konvensional seperti individu atau korporasi, namun dapat dipersamakan dengan korporasi berdasarkan Pasal 20 UU Tipikor karena memiliki struktur organisasi, menerima dana publik, dan menjalankan fungsi publik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah lembaga adat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui pengurusnya yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, dengan tetap mempertimbangkan asas legalitas dan prinsip keadilan restoratif.
Dialektika Adat Dan Hukum Islam: Menelusuri Peran Budaya Lokal Dalam Penegakan Hukum Perzinaan Di Aceh Sofiatus Zahra Rochma; Rahayu Sri Utami
Journal of International Multidisciplinary Research Vol. 3 No. 6 (2025): Juni 2025
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/jimr1277

Abstract

Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang secara formal menerapkan hukum Islam melalui Qanun Jinayat, termasuk dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinaan. Namun, penerapan hukum tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan berdialektika dengan nilai-nilai adat dan budaya lokal yang masih kuat melekat dalam masyarakat Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri bagaimana peran budaya lokal, khususnya hukum adat, berinteraksi dengan hukum Islam dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku perzinaan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, serta ditunjang dengan data sekunder berupa literatur hukum dan studi empiris sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat di Aceh berfungsi sebagai instrumen sosial yang memperkuat efektivitas hukum Islam melalui pendekatan restoratif, seperti penyelesaian kekeluargaan dan pemberian sanksi sosial, sebelum pelaku diserahkan kepada aparat penegak hukum syariah. Kesimpulannya, budaya lokal berperan signifikan dalam memberikan legitimasi sosial terhadap penerapan syariat Islam, serta menjadi jembatan antara norma agama dan realitas sosial masyarakat. Dialektika ini menciptakan model pluralisme hukum yang kontekstual, harmonis, dan lebih diterima oleh masyarakat Aceh.
Penerapan Sanksi Qanun Tentang Kasus Khamar Di Aceh Raihan Arhab Adinugraha; Rahayu Sri Utami
Journal of International Multidisciplinary Research Vol. 3 No. 6 (2025): Juni 2025
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/jimr1288

Abstract

Provinsi Aceh memiliki kekhususan dalam sistem hukum nasional Indonesia dengan diberlakukannya Syariat Islam sebagai dasar hukum, termasuk dalam penegakan hukum pidana (jinayah). Salah satu komponen penting dalam penerapan hukum Islam diaceh ialah penerapan sanksi terhadap pelanggaran hukum jinayat, khususnya kasus khamar (minuman keras). Penelitian ini membahas penerapan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat maupun Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat terhadap pelanggaran jarimah khamar. Dalam hukum Islam, khamar merupakan perbuatan haram karena merusak akal yang merupakan salah satu dari maqashid al-syari'ah. Penegakan hukum terhadap pelanggaran ini melibatkan Wilayatul Hisbah, Mahkamah Syar'iyah, serta perangkat hukum formal dan substantif sesuai dengan ketentuan Qanun. Sanksi yang dijatuhkan dapat berupa uqubat hudud, ta’zir, dan denda sesuai dengan beratnya pelanggaran. Selain itu, proses pembuktian, alat bukti, dan prinsip-prinsip hukum acara jinayat turut menjadi faktor penting dalam menjamin keadilan dan efektivitas pelaksanaan hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum jinayat di Aceh, meskipun menghadapi tantangan, memiliki dasar yuridis, normatif, dan sosial yang kuat dalam menanggulangi peredaran dan konsumsi khamar
Co-Authors Ahmad Fadhli Busthomi Ahmad Heru Romadhon Amalia Solikha Ana Aprillia Apriara Vonnie Kartika Arga Afif Ramadhan Arief Fuad Dimyati David Aditya Ananta Deby Ayu Wulandari eka wahyu setiawan Fajar Rachmad Dwi Miarsa Farrah Rahma Azarine Heny Kusumawati Ismi Lailatul Maulida Krisna, Amy Shientiarizki Lini Wijayanti Marendra Agistia Maya Pramudita Mohamad Abil Faroj Al Jawawi Muzakki Ayatulloh GH Nanda Fitri Dian Permatasari Nur Azizah Nur`ainy Agmilya Sasmitha Nur’ainy Agmilya Sasmitha Peni Nurmaliza Rahma Kamilia Putri Samudra Rahma Kamilia Putri Samudra1 Rahma Kuvita Wulandari Raihan Arhab Adinugraha Raudatussalamah Raudatussalamah Ronan Marsa Salatun Safarina Adelia Putri Sofiatus Zahra Rochma Sugiarto Raharjo Japar ZAINUL ARIFIN