Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.697
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Dinamika Hukum UIR LAW REVIEW Nagari Law Review Unes Law Review University Of Bengkulu Law Journal Unnes Law Journal Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Warta Pengabdian Andalas: Jurnal Ilmiah Pengembangan Dan Penerapan Ipteks UNES Journal of Swara Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum dan Peradilan Riau Law Journal Ekasakti Journal of law and Justice Lareh Law Review Jurnal Legislasi Indonesia
Delfina Gusman
Andalas University
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 51 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 51 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
External Supervision System Reform In The State Of The Republic Of Indonesia Gusman, Delfina Gusman; Nazmi, Didi Nazmi
Jurnal Dinamika Hukum Vol 23, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2023.23.1.3419

Abstract

The revelation of the engineering handling of the death case of Police Brigadier Nofriansyah Yosua Hutabarat has had an impact on raising other issues related to unprofessionalism within the Indonesian National Police such as the issue of the 303 gambling consortium, drugs, promotions associated with factions within the POLRI, luxury lifestyle, case transactions and so on The public considers that unprofessionalism within the Indonesian National Police does not only occur with individual members of the police but is already "institutionalized", the slow handling of the murder case of Police Brigadier Nofriansyah Yosua Hutabarat is suspected of having a tug-of-war of interests is an example of "institutionalized" unprofessionalism, even though this case has received attention from the President and Menkopolhukam. The regulation of some of Kompolnas' repressive powers in Presidential Regulation Number 17 of 2011 gave rise to new legal norms that increase Kompolnas' authority, this becomes out of sync and harmony with Kompolnas'.Reform of the external oversight system at the Indonesian National Police is a must by rearranging the system of recruitment, education and career paths for Polri members and officials as well as strengthening the existence of external oversight institutions (both preventive and repressive in nature) and their authority attached to Kompolnas as The National Police Agency through the revision of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police
Age Limitations for Presidential and Vice Presidential Candidates Post Constitutional Court Ruling Number 90/PUU-XXI/2023 A Democratic Perspective Delfina Gusman; Pascoal da Costa Oliveira
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 12, No 3 (2023)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.12.3.2023.607-628

Abstract

The constitutional right to vote or be elected is a realization of a democratic government system. Freedom exists for every citizen or government to be able to participate in the advancement of a nation. Nominating the head of state in Indonesia is a big part of political participation for every citizen nominated by their political party to be able to run for president. However, in Indonesia, certain conditions must be met for citizens running for President, one of which is a minimum age limit. This age restriction became an academic debate until the Petitioner was tested at the Constitutional Court, where he had potential disadvantages, namely not being able to run for president even though he had experience or expertise in the world of government. This research is legal research with towards statutory case analysis. The results of this research explain that the age restrictions for presidential nomination requirements in Indonesia are not only bound by formal provisions, but the Court provides an alternative consideration regardless of the age of a presidential candidate who can nominate if they have experience or are currently serving as regional heads. The implications of the Constitutional Court's Decision Number 90/PUU-XXI/2023 regarding the alternative in the form of age quality for Presidential candidacy wishes of the Community in performing their  political rights
Politik Hukum Pergeseran Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Pra Amandemen dan Pasca Amandemen Konstitusi Gusman, Delfina
UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 2 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/jfz4ct23

Abstract

Politik memiliki pengaruh yang besar terhadap aturan-aturan hukum dalam praktik ketatanegaraan. Sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengalami perubahan, hal itu sebagai konsekuensi atas perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Amandemen UUD 1945 merupakan reformasi konstitusi yang telah mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia. Pasang surut konfigurasi politik berimplikasi terhadap perkembangan kelembagaan lembaga negara yang hendak dan sedang dibangun, termasuk lembaga negara yang berada pada arah melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung (MA) adalah salah satu lembaga negara yang menjalankan fungsi yudikatif. Sejarah kekuasaan eksekutif di Indonesia sejak masa kemerdekaan, Konstitusi RIS, masa UUDS hingga Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan pada rezim orde baru selalu berada di bawah naungan kekuasaan eksekutif dalam hal ini kekuasaan Presiden. Setelah pemerintahan Orde Baru jatuh melalui reformasi pada bulan Mei tahun 1998, semua produk hukum era Orde Baru yang bersifat konservatif segera diubah. Perubahan terhadap cabang kekuasaan Yudikatif dimaksudkan demi menciptakan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Tuntutan reformasi terhadap kekuasaan Yudikatif muncul, karena ditenggarai kegalauan terhadap kondisi peradilan Indonesia yang masih mencari tatanan terbaik dalam sistem ketatanegaraan
Penambahan Lembaga Kementerian Sebagai Efisiensi dan Efektivitas Pemerintahan Menurut Teori Kelembagaan Negara Gusman, Delfina
UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 3 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/xb14st09

Abstract

RUU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Kementerian sedang mengalami polemik di Masyarakat. Polemik itu terjadi dikarenakan adanya perubahan jumlah lembaga Kementerian dari 34 (tiga puluh empat) menjadi 40 (empat puluh). Namun, permasalahan penambahan lembaga Kementerian ini mengandung unsur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh penguasa dengan berdalih untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas beban tugas pemerintah. Namun, terdapat berbanding terbalik dengan adanya penambahan lembaga kementeri menjadi 40 (empat puluh) yang justru akan timbulnya over birocracy.  Dalam sudut pandang konstitusi fungsi kelembagaan Kementerian sangat berperan membantu visi dan misi yang akan dijalankan oleh kepala negara yaitu Presiden. Presiden tidak dapat berjalan sendiri bilamana tidak adanya peran Menteri untuk menjalankan tugas khusus kenegaraan demi kesinambungan Pembangunan suatu negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (doctrinal research) dengan pendekatan analitis (analytical approach) dan pendekatan undang-undang (statues approach). Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pertama, Kelembagaan Kementerian merupakan lembaga penunjang (auxiliary organ) tugas Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan secara efisien dan efektif. Kedua, Efisiensi dan efektivitas dalam pembentukan suatu kelembagaan Kementerian bertujuan untuk dapat memberikan pelayanan Masyarakat yang baik sehingga kebutuhan hidup Masyarakat baik di pusat maupun daerah dapat optimal. Ketiga, penambahan kelembagaan Kementerian tidak terdapat relevansi untuk melaksanakan program pemerintahan yang lebih efisien maupun efektif bahkan sebaliknya, akan menimbulkan perilaku koruptif dalam jajaran penguasa dengan berdalih untuk mencapai target yang diraih dimasa mendatang.
TUMPAH TINDIH DALAM PROSES PERIZINAN KLINIK PRATAMA DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PADANG Gusman, Delfina; WD, Marryo Borry
UNES Law Review Vol. 1 No. 2 (2018)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/law.v1i2.23

Abstract

Clinics are health care facilities that provide individual health services that provide basic medical and / or specialist services. Primary Clinic is a clinic that provides basic medical services both general and special. To establish primary clinics until they can operate through a series of licensing processes, namely the Hinder Ordonnantie (HO) Permit, Clinical Establishment Permit (IMK) and Clinical Operational Permit (IOK). The results of the process are overlapping or suggesting requirements that make the process ineffective and inefficient
Kekaburan Pengaturan Pasal 201 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Terhadap Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Gusman, Delfina
Nagari Law Review Vol 8 No 2 (2024): Nagari Law Review
Publisher : Faculty of Law, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/nalrev.v.8.i.2.p.394-401.2024

Abstract

The postponement of the regional elections in 2022 and 2023 has resulted in a fairly long transition period, and most autonomous regions will experience vacancies in regional head positions for a relatively long period of time, namely 2 to 3 years until the 2024 simultaneous regional elections are held. One form of implementation of the concept of democracy is holding regional head elections (Pilkada) simultaneously nationally. There has been legal ambiguity in Article 201 paragraph (5) of Law Number 10 of 2016 concerning the Election of Governors, Mayors and Regents whose term of office of regional heads ends in 2023. This research is legal research (doctrinal research). The results of this research explainThe appointment of Acting Regional Heads is not carried out randomlyelectical pointed which must be participated in by election by the community but is only appointed to fill vacancies in regional government so that regional government activities can run quickly. Second, Legal Ambiguity Article 201 paragraph (5) of Law Number 10 of 2016 results in legal uncertainty and legal guarantees for applicants who serve as regional heads and will harm their political positions and even programs that have been promised will not be fully implemented.
Pembatasan Masa Jabatan Presiden dalam Rangka Mewujudkan Negara Hukum Demokratis Gusman, Delfina Gusman; Syofyan, Yunita Syofyan
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 20, No 3 (2023): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2023
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v20i3.1065

Abstract

Indonesia as rule of law by characteristic republic and presidential system. Article of 1 paragraft 2 regulation of 1945 so “sovereignty in the handful of society and implementation according of regulation of 1945". The definition of Sovereignty is about exsistension society of law, society have the constitutional rights against election regional chief and especially president as country leader. General election (Pemilu) is democracy instrument for society for right to vote to president as leader for country. Article 22 E paragrafh 1 regulation of 1945 so “general election implement by direct, general,freedom, impartial, honest, and fair every once five year. In this last three years,have planning to amendment a regulation of 1945 because of some factor politic dinamica growth until now. The result of research tell so the regulation of president in Indonesia purpose to avoid for the action of otoritary by the position  as president and also give a opportunity next candidate as president for placement in the position as president of Indonesia according democracy philosophy. Accordibg article of 7 regulation of 1945 still have weakness against term of position as president so that need some new idea as solution from weakness of regulation about term of position president in the future (ius constituendum) become solution against the weakness. And then, the limits of power by legal basic have to implement by constitutional agreement especially convention. Therefore the legal problem in above so the ideal regulation against president and vice president by legal product especially regulations or convention but must be refer to Article of 7 Regulation of 1945
Pemenuhan Hak Memperoleh Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disab Delfina Gusman; Didi Nazmi; Yunita Syofyan
Riau Law Journal Vol. 6 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/rlj.6.2.231-245

Abstract

Human Rights (HAM) is a gift from God to his creatur human rights should not be kept away or separated from the personal existence of the individual or human being. Protection of persons with disabilities has 22 (twenty two) rights. This arrangement is regulated through Article 5 Law Number 8 Year 2016 regarding an elaboration of the rights that will be received for individuals with disabilities in carrying out the nature of their lives until they die. Persons with disabilities also have the right to work and get rewarded for their hard work and of course it has been regulated through the written constitution of the Republic of Indonesia. Without realizing it in almost all areas of life, people with disabilities are still discriminated against. There is even an assumption from some people that the affairs of people with disabilities are solely the business of the Social Service or the Ministry of Social Affairs. The research method uses empirical research with a statutory approach (statue approach) and an analytical approach (conceptual approach). The fulfillment of employment opportunities for people with disabilities shows that there is still a shortage due to the need for job providers, the quality of people with disabilities, and their still being selective in every job field on a micro basis. The city of Padang related to employment rights for persons with disabilities continues to strive to fulfill their work rights. In the legal construction of regulating employment rights for persons with disabilities, there must be a balance towards optimizing work through personnel from persons with disabilities. So that the fulfillment of the law both das sollen and das sein is accommodated appropriately
Implikasi Hukum Terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah Dilantik 2020 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024 Gusman, Delfina; Nazmi, Didi
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 22, No 3 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2025
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v22i3.1418

Abstract

Di dalam keserentakan pesta demokrasi, Pemilihan Umum (Pemilu) secara serentak hanya dilakukan bagi pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan dilakukan secara serentak pada tahun 2024. Keserentakan Pilkada 2024 sebagai amanat dari Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Inisiatif dari Pilkada dilakukan secara serentak berawal dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 untuk memperkuat sistem presidensial dan penyelenggaraan lebih efisien. Pilkada serentak 2024 telah diatur melalui Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 bahwa Pemungutan serentak nasional dalam pemilihan kepala daerah akan diselenggarakan pada bulan November 2024. Dalam persiapan Pilkada serentak 2024 menimbulkan pemotongan masa jabatan kepala daerah yang tidak selesai hingga 5 (lima) tahun. Salah satu dari kepala daerah yang dilantik tahun 2020 tidak secara penuh masa jabatannya selama 5 (lima) tahun. Hal ini, tentu akan merugikan hak konstitusional bagi kepala daerah yang sedang menjabat secara tidak penuh bahkan tidak dapatnya melaksanakan seluruh agenda politik yang telah dijanjikan kepada Masyarakat pada saat kampanye. Baru-baru ini, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan MK Nomor 27/PUU-XXII/2024 terkait pengujian Pasal 201 ayat (7), (8), dan (9) UU Nomor 10 Tahun 2016. Hasil Penelitian ini menjelaskan bahwa Pertama, Mahkamah menegaskan terhadap norma Pasal 201 ayat (7) UU Pilkada memungkinkan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan tahun 2020 untuk tetap terus menjalankan tugas dan jabatannya sampai pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan serentak secara nasional tahun 2024 sepanjang tidak melebihi masa jabatan 5 (lima) tahun. Kedua, Putusan MK Nomor 27/PUU-XXII/2024 telah memperbaiki kerugian hak konstitusional kepala daerah yang menjabat sejak 2020 di mana akan terpotong masa jabatannya karena adanya Pilkada serentak. Akibat hukum positif ini mengakhiri sengketa hukum bagi Kepala Daerah yang menjabat sejak tahun 2020 dan tidak terpotong masa jabatannya akibat Pilkada serentak 2024.
KAJIAN ONTOLOGI PROBLEMATIKA PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN KEBUTUHAN HUKUM MASYARAKAT Gusman, Delfina
UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 4 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v6i4.289

Abstract

Persoalan klasik yang dihadapi terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah bagaimana membuat peraturan perundang-undangan yang mencerminkan kehendak rakyat, memenuhi rasa keadilan dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Permasalahan tidak aspiratifnya suatu undang-undang adalah berada pada materi muatan undang-undang. Pengaturan materi muatan undang-undang (UU) itu sendiri, ternyata kebutuhan hukum masyarakat berada pada skala prioritas terakhir. Hal ini dapat terlihat di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (UU No.12 Tahun 2011) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. UU yang aspiratif dapat dicapai melalui konsep skala prioritas UU yang terdapat pada Pasal 18 UU No.12 Tahun 2011 yaitu materi muatan UU aspiratif dan kebutuhan hukum masyarakat harus ditempatkan pada skala prioritas utama bukan pendukung. Sehingga perlu dilakukan perubahan Pasal 18 UU tersebut. Serta perlu juga dilakukan perubahan terhadap Pasal 23 ayat (2) terkait dengan harus jelasnya parameter pembentukan UU yang mencerminkan kebutuhan hukum masyarakat.
Co-Authors Alsyam Alsyam Alsyam, Alsyam Andi Nova Anton Rosari Arfiani Arfiani Ari Wirya Dinata Arya Putra Rizal Pratama Arya Putra Rizal Pratama Beni Kurnia Illahi Borry, Marryo Chandra, M Jeffry Arlinandes Didi Nazmi Henny Andriani Illahi, Beni Kurnia M Jeffry Arlinandes Chandra Marryo Borry Muhammad Ridho Maulana Nazmi, Didi Nazmi, Didi Nazmi Oliveira, Pascoal da Costa Pascoal da Costa Oliveira Purwaningdyah Murti Wahyuni Putra, Ilhamdi Raspati, Lucky Romi Simabura, Charles Sri Arnetti Wahyuni, Purwaningdyah Murti WD, Marryo Borry Yunita Syofyan Zimtya Zora