Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.182
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Dinamika Hukum UIR LAW REVIEW Nagari Law Review Unes Law Review University Of Bengkulu Law Journal Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Warta Pengabdian Andalas: Jurnal Ilmiah Pengembangan Dan Penerapan Ipteks UNES Journal of Swara Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum dan Peradilan Riau Law Journal Ekasakti Journal of law and Justice Lareh Law Review Jurnal Legislasi Indonesia
Delfina Gusman
Andalas University
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 54 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 54 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Cita Hukum dalam Lingkup Hubungan Masyarakat dan Negara Delfina Gusman
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.2873

Abstract

Cita hukum, hukum dan masyarakat adalah unsur-unsur yang saling berkaitan terkait dengan komunitas masyarakat yang dinamakan negara. Keberadaan hukum dalam suatu negara merupakan aktualisasi tanggungjawab negara atas kebutuhan masyarakat akan hukum. Pada prinsipnya, hukum mencerminkan  keadilan, kehasilgunaan dan kepastian hukum. Interaksi sosial dalam masyarakat pada suatu negara memunculkan nilai-nilai luhur yang merupakan cikal bakal atas keberadaan rumusan cita hukum. Bagaimana menakar atau menilai ukuran  keadilan, kehasilgunaan dan kepastian hukum atas keberadaan hukum? dimana pada satu sisi, Penciptaan hukum (baca: pembentukan, penemuan dan penyelenggaraan hukum) adalah ‘domain’ negara. Disisi lain, hukum merupakan cerminan dari cita hukum yang dirumuskan berdasarkan nilai-nilai luhur yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pertama, Dalam konteks penciptaan hukum (baca: pembentukan, penemuan dan penyelenggaraan hukum) oleh negara, frasa” Tujuan hukum” dan frasa”cita hukum” memiliki makna yang berbeda tetapi memiliki keterkaitan yang erat  dalam lingkup hubungan masyarakat dengan negara. Kedua, Bagi masyarakat; Keadilan akan tercipta, kehasilgunaan/kemanfaatan hukum akan dapat dirasakan/dinikmati dan kepastian hukum dapat dipastikan, apabila negara dalam menciptakan hukum berdasarkan atau berpedoman pada cita hukum yang merupakan representasi nilai-nilai luhur dalam masyarakat
Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 27/PUU-XXII/2024 dikaitkan dengan Masa Jabatan Kepala Daerah yang Masih Tersisa Periode Jabatannya: Masa Jabatan Kepala Daerah Romi; Delfina Gusman; Didi Nazmi
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.2996

Abstract

Di dalam keserentakan pesta demokrasi, Pemilihan Umum (Pemilu) secara serentak hanya dilakukan bagi pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan dilakukan secara serentak pada tahun 2024. Keserentakan Pilkada 2024 sebagai amanat dari Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Inisiatif dari pilkada dilakukan secara serentak berawal dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 untuk memperkuat sistem presidensial dan penyelenggaraan lebih efisien. Pilkada serentak 2024 telah diatur melalui Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 bahwa Pemungutan serentak nasional dalam pemilihan kepala daerah akan diselenggarakan pada bulan November 2024. Dalam persiapan pilkada serentak 2024 menimbulkan pemotongan masa jabatan kepala daerah yang tidak selesai hingga 5 (lima) tahun. Salah satu dari kepala daerah yang dilantik tahun 2020 tidak secara penuh masa jabatannya selama 5 (lima) tahun. Hal ini, tentu akan merugikan hak konstitusional bagi kepala daerah yang sedang menjabat secara tidak penuh bahkan tidak dapatnya melaksanakan seluruh agenda politik yang telah dijanjikan kepada Masyarakat pada saat kampanye. Baru-baru ini, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan MK Nomor 27/PUU-XXII/2024 terkait pengujian Pasal 201 ayat (7), (8), dan (9) UU Nomor 10 Tahun 2016. Hasil Penelitian ini menjelaskan bahwa Pertama, Mahkamah menegaskan terhadap norma Pasal 201 ayat (7) UU Pilkada memungkinkan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan tahun 2020 untuk tetap terus menjalankan tugas dan jabatannya sampai pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan serentak secara nasional tahun 2024 sepanjang tidak melebihi masa jabatan 5 (lima) tahun. Kedua, Putusan MK Nomor 27/PUU-XXII/2024 telah memperbaiki kerugian hak konstitusional kepala daerah yang menjabat sejak 2020 dimana akan terpotong masa jabatannya karena adanya pilkada serentak. Akibat hukum positif ini mengakhiri sengketa hukum bagi Kepala Daerah yang menjabat sejak tahun 2020 dan tidak terpotong masa jabatannya akibat Pilkada serentak 2024.
Urgensi Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebagai Upaya Penguatan Independensi Kelembagaan Mahkamah Konstitusi Gusman, Delfina
Nagari Law Review Vol 9 No 1 (2025): Nagari Law Review
Publisher : Faculty of Law, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/nalrev.v.9.i.1.p.128-137.2025

Abstract

Inevitably, the same problem, namely the infertility of the judicial institution, is also one of the problems that occurs in Indonesia. One of the processes in changing the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is to reconstruct the judicial power institution. As one of the judicial authorities, the Constitutional Court has the independent authority to administer justice to uphold law and justice. In carrying out its adjudicating function, the Constitutional Court has nine constitutional judges appointed by the President, with three nominated by the Supreme Court, three by the House of Representatives, and three by the President. The Constitutional Court is not immune to controversial issues that intersect with its independence. The regression of democracy in Indonesia is increasingly apparent when institutions, such as the Constitutional Court, are caught up in practical politics. Issues arise regarding the weakness of the Constitutional Court system regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, particularly the system for filling constitutional judge positions, which impacts the Constitutional Court's independence.Are controversial cases in the Constitutional Court that overlap with independence caused by the weakness of the system related to the Constitutional Court as regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia? The research method used is normative juridical. The results of the research, filling the position of constitutional judge through the House of Representatives, the Supreme Court and the President as mandated by Article 24C paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, is a form of mechanism.check and balanceswhich is not functional but issupreme. To maximize objectivity regarding the quality of constitutional judges, tiered selection through a mechanismcheck and balancesBased on the function of the institution that carries out the functions of state power, this is an option. This option is one of the efforts to strengthen the independence of the Constitutional Court. To realize this idea, it is necessary to make a fifth amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, specifically by reconstructing Article 24C paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.
The Urgency of Eliminating the Norms "The Indonesia Army Are Prohibited From Doing Business" Through The Drafting of A Indonesia Army Law Based on A Human Rights Perspective Delfina Gusman
Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : Master of Law Program, Ekasakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/h5nt2041

Abstract

The constitution gives citizens freedom to engage in commercial activities not only to increase their economic income. But rather to encourage the quality of each individual to continue productivity. Currently, a variety of jobs have developed which can increase individual income, where the global economic cycle is better than in the past. Recently, there have been plans for every profession in the Indonesian National Army (TNI) to be able to do business. This plan is due to the Draft Law or what is called Bill Number 34 of 2002 concerning the TNI.  Polemic about eradicating norms"prohibition of the TNI in doing business” has become a matter of public concern at the moment, there are concerns that the TNI's role as a national defense soldier will be disrupted. This research is legal research (doctrinal research) with a legal approach (statues approach), analytical approach (analytical approach), and conceptual approaches (conceptual approach). The research results explain that First The National Army is not only to uphold, protect and safeguard the nation's sovereignty from Indonesian military and non-military attacks/threats, but can also participate in civil society activities such as helping victims of natural and non-natural disasters or joining the government as long as the orders of their superiors has been regulated in law.  Second, the rights to life of a TNI soldier are no different from civil rights, especially the rights to improve their daily welfare. Third, the urgency of eliminating the norm regarding "TNI is prohibited from doing business" is a legal effort to look at the situation progressively. Therefore, the abolition of the norm "TNI is prohibited from doing business" is a legal effort to protect their economic rights in improving the standard of living for those of their families.
Co-Authors Alsyam Alsyam Alsyam, Alsyam Andi Nova Anton Rosari Arfiani Arfiani Ari Wirya Dinata Arya Putra Rizal Pratama Arya Putra Rizal Pratama Beni Kurnia Illahi Borry, Marryo Chandra, M Jeffry Arlinandes Didi Nazmi Henny Andriani Illahi, Beni Kurnia M Jeffry Arlinandes Chandra Marryo Borry Muhammad Ridho Maulana Nazmi, Didi Nazmi, Didi Nazmi Oliveira, Pascoal da Costa Pascoal da Costa Oliveira Purwaningdyah Murti Wahyuni Putra, Ilhamdi Raspati, Lucky Romi Romi Simabura, Charles Sri Arnetti Wahyuni, Purwaningdyah Murti WD, Marryo Borry Yunita Syofyan Zimtya Zora