Articles
<![CDATA[REALITAS DAN IDEALITAS DALAM REFORMASI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR ]]>
<![CDATA[Arif Rohman]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Guru Caraka Olah Pikir Edukatif Vol 8, No 01: Februari 2004 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM UNY ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (6853.02 KB)
|
DOI: 10.21831/jig cope.v8i01.5436
<![CDATA[Penyelenggaraan program studi S-l Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) sejak tahun 2002 di beberapa perguruan tinggi Indonesia merupakan hasil trobosan baru. Melalui Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 827/D/T/2002 tanggal 3 April 2002 pemerintah mengijinkan penyelenggaraan program ini di sepuluh perguruan tinggi eks IKIP dan FKIP. Hal tersebut dilakukan dalam rangka terwujudnya kualifikasi guru Sekolah Dasar (SD) yang lebih baik yakni meniadi sarjana. Namun realitasnya, penyelenggaraan prodi tersebut masih mengalami banyak kendala antara lain: tidak adanya dosen tetap,minimnya sarana dan prasarana pembelajaran dan laboratorium termasuk sanggar praktek ketrampilan dan perpustakaan, enrolment input terbatas hanya lulusan D-2 PGSD yang telah berstatus mengajar di SD, sebagian masyarakat masih memandang sebelah mata,banyaknya kendala birokrasi dari instansi para mahasiswa berasal, dukungan dari pemerintah daerah rendah. Oleh karenanya, beberapa terobosan strategis perlu dilakukan antara lain dengan membangun kemitraan kepada semua pihak]]>
<![CDATA[KMMPANGAN DISTRIBUSI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Arif Rohman]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Guru Caraka Olah Pikir Edukatif Vol 9, No 01: Februari 2005 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM UNY ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (5667.24 KB)
|
DOI: 10.21831/jig cope.v9i01.5437
<![CDATA[Rendahnya anggaran pendidikan di Indonesia telah menyebabkan aneka kebutuhan untuk kegiatan operasiona pendidikan tidak memperoleh porsi dana yang cukup, apalagi untuk peningkatan mutu. Hal ini menyulitkan dalam proses distribusid an alokasi anggaran, sehingga memerlukan kecerdasan untuk menentukan skala prioritas. Penentuan prioritas anggaran pada suatu aspek menyebabkan aspek lain dalam pendidikan menjadi terabaikan, sehingga menyulut terjadinya kesenjangan distribusi pembiayaan pendidikan. Terbukti bahwa telah terjadi kesenjangan pembiayaan pendidikan antardaerah, antarjenis dan jenjang pendidikan di Indonesia pendidikan. Kenyataan paling ekstrim menunjukkan bahwa Sekolah Dasar memperoleh porsi epembiayaan jauh lebih sedikit dibanding jenjang sekolah di atasnya, sekolah swasta jauh terabaikan dibanding sekolah negeri, begitu pula sekolah keagamaan kurang diuntungkan dibanding sekolah umum]]>
<![CDATA[KEKUASAAN GURU DALAM BIROKRASI PEMERINTAHAN DAERAH ]]>
<![CDATA[Arif Rohman]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Humaniora Vol 18, No 2: Oktober 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM UNY ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (327.611 KB)
|
DOI: 10.21831/hum.v18i2.3167
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap tiga hal, yaitu: (1) konsep pemahaman guru tentang kekuasaan; (2) motif guru dalam memilih menjadi pejabat di jajaran birokrasi pemerintah; (3) cara guru dalam meraih kekuasaan birokrasi. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif model fenomenologis di wilayah kabupaten Bantul. Hasil penelitian ini adalah: (1) guru memahami kekuasaan sebagai amanah dan peluang untuk terlibat dalam pembangunan pendidikan. Apabila amanah datang maka wajib bagi guru untuk menerima dan menjalankannya. (2) motif guru memilih menjadi pejabat di birokrasi pemerintah adalah agar menjadi pelaku langsung dalam pembangunan pendidikan. Menjadi pejabat bagi guru adalah penting dari pada jabatan tersebut dipegang oleh orang yang tidak mengetahui pendidikan. Apabila jabatan dipegang oleh orang yang tidak memahami pendidikan akan berakibat fatal. (3) Cara guru dalam meraih kekuasaan birokrasi adalah melalui PGRI. Penguasa sangat berkepentingan terhadap PGRI dalam rangka menguasai guru, begitu juga guru melalui PGRI dapat lebih dekat dengan penguasa]]>
<![CDATA[PERLAWANAN NAHDLATUL ULAMA (NU) TERHADAP PEMERINTAHAN ORDE BARU MELALUI WACANA POLITIK ]]>
<![CDATA[Arif Rohman]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Humaniora Vol 9, No 2: Oktober 2004 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM UNY ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1078.707 KB)
|
DOI: 10.21831/hum.v9i2.6092
<![CDATA[Abstract This study intends to describe the process of Nahdatul Ulama (NU) critical faction resistance against hegemony by new Order nation through political discourse. Some data can be collected through in-depth interview and through document study. Theinterview was done toward six people elite of NU, while the document study originated from the clipping from Java Post scripts, and there NU magazines; Aula, Pesantren and Bangkit. Eventually some data especially based on the further interview result is processed by qualitative analysis and it be collected through document study si processed by contend analysis. The final inference obtained is, that during the period of one decade before upcoming president Soeharto falling, have become the conflict relation between NU critical faction against New Order nation through the political discourse. So, the correlation between both is in more antagonist striped, among other things assigned by the appearance of NU critical faction against New Order nation. That is that resistanceof political discourse directing of the from of ‘counter-hegemony’ from on part against ‘hegemony’ from the others. Keywords: Nahdatul Ulama, new order, conflict, and political discourse]]>
<![CDATA[MEMUDARNYA KEPEMIMPINAN POLITIK ULAMA ]]>
<![CDATA[Arif Rohman]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Humaniora Vol 7, No 2: Oktober 2002 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM UNY ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1072.586 KB)
|
DOI: 10.21831/hum.v7i2.5459
<![CDATA[Abstract The involvement of ulama in the election organized by New Order since 1971 to1997 almost constantly showed positive result, especially in increasing the number of contestant vote. However what happened in 1999election was on the contrary. The objective of study in thus: first, to describe the process of the political leadership of ulama in political parties; second, to investigate the characteristics of the political leadership of ulama; third, to find out the causal factors of the fading submissiveness of people to the political leadership of ulama. Using behaviorism approach the data collected consist of verbal data, document data and occurrences record. The data is collected through: (1) in-depth interview of 35 subjects sampled out purposively; (2) observation and (3)the study of written data of local KIPP and PPD; with the triangulation of method variation, situation variation and data source variation. The place of the study of Sewon and Pleret subdistrics represents Bantul regency of Special DIstric of Yogyakarta. The data is analyzed qualitatively using “flow” model. Finally the resut of the study are (1) the majority of ulama has conducted their leadership as the chairmen and board members of politic parties in democratic way(2) The characteristic of their leadership is considered to be ‘active-negative’. (3)the causal factors of the fading submissiveness of people to the political leadership of ulama are: the economic burden of the people as a result of the crisis, mass media information, the increasingly high education level of the people, the growing rationalistic consideration of the people. Keywords: Leadership of Ulama, Political Party, election, and fading Submissiveness.]]>
<![CDATA[Pola Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Bidang Minyak Dan Gas Bumi Di Kalimantan Utara ]]>
<![CDATA[Arif Rohman]]>
<![CDATA[ Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 2: August 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/ius.v8i2.760
<![CDATA[Secara geografis wilayah provinsi Kalimantan Utara potensial terhadap Minyak dan Gas Bumi, faktanya berbanding terbalik dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat pada BBM yang selalu mengalami keterbatasan. Faktor ini menyebabkan kelangkaan BBM, sehingga dijadikan peluang oleh beberapa masyarakat untuk mengetab dari daerah lain untuk diangkut dan dijual di wilayah Kalimantan Utara. Penelitian ini fokus pada pola penjatuhan sanksi bagi terkdawa tindak pidana bidang BBM di Kalimantan Utara. Metode yang digunakan adalah normative, dengan pendekatan case approach membandingkan 3 (tiga) putusan pengadilan, yakni hasil vonis Nomor 13/Pid.Sus/2014/PN.Tg.Slr, Nomor: 15/Pid.Sus/2014/PN.Tg.Slr dan Nomor 135/Pid.B/LH/2018/PNTar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaburnya norma tentang sanksi penjara dan denda, mengakibatkan putusan hakim terkesan sebatas kewenangannya selama tidak melebihi batas aksimal pidana yang ada dalam UU Migas. Hal ini tampak jelas pada kasus ke-dua, dimana terdakwa anak yang posisinya hanya sebagai orang yang disuruh melakukan justru dijatuhi pidana denda yang paling berat, meskipun alih-alih dapat diganti dengan pelatihan kerja. Pada kasus pertama, pidana penjara paling rendah dijatuhkan oleh hakim hanya 7 (tujuh) bulan penjara. Sehingga perlu kiranya ada semacam SEMA atau aturan khusus yang dapat dijadikan panduan oleh hakim dalam memaknai konversi pidana denda yang ada di UU Migas.]]>
<![CDATA[The Fulfilment of Right to Education for Persons with Disabilities: A Challenge in a Border Area ]]>
<![CDATA[Yahya Ahmad Zein]]>;
<![CDATA[Arif Rohman]]>;
<![CDATA[Dewi Nurvianti]]>
<![CDATA[ Sriwijaya Law Review Volume 4 Issue 2, July 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Sriwijaya University, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/slrev.Vol4.Iss2.402.pp%p
<![CDATA[This study discusses the right to education policy for Persons With Disabilities (PwDs) In Border Area of Nunukan-Indonesia. This research aims to find out whether the legal regulation on human rights for with disabilities provided by the Indonesian government is appropriate or not and to find out whether the government of Nunukan District also provided some policies in handling a person with disabilities, in particular, their right to education. This research used a normative legal method, which complemented with field research. As a result, in order to fulfil human rights for PwDs, the Indonesian government was stipulated plenty of national laws, namely National Education System Law, the Protection of Children Law, and individually regulated by Law No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities. Also, the most crucial factor is that the Nunukan District has not been set up the local regulation pertaining to PwDs. Only several policies are stipulated to overcome the right to education problems, but it does not enough to ensure the correct implementation of this right in the field.]]>
<![CDATA[Penguasaan Kecakapan Hidup Sebagai Bentuk Pengembangan Perilaku Kreatif ]]>
<![CDATA[Arif Rohman]]>
<![CDATA[ Dinamika Pendidikan Vol 9, No 1 (2002): Dinamika Pendidikan No. 01/Th. IX Maret 2002 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Pendidikan UNY ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1266.201 KB)
<![CDATA[Penguasaan Kecakapan Hidup Sebagai Bentuk Pengembangan Perilaku Kreatif]]>
<![CDATA[Pengembangan Model Garden-Based Learning Meningkatkan Perilaku Prososial Anak usia dini ]]>
<![CDATA[Danang Hardiansyah]]>;
<![CDATA[Arif Rohman]]>;
<![CDATA[Ellia Deviyanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Vol 6, No 3 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/obsesi.v6i3.1728
<![CDATA[Perilaku sosial anak seharusnya dikembangkan sejak dini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya peningkatan dalam pengembangan model garden-based learning untuk meningkatkan perilaku prososial anak usia dini. Jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan yang mengadaptasi model ADDIE, dengan subjek penelitian sebanyak 33 anak usia 5-6 tahun. Analisis data yang digunakan adalah uji nonparametric dan uji Wilcoxon Signed Rank. Hasil penelitian ini menunjukan negative ranks antara hasil pretest dan posttest adalah 0, nilai ini menunjukan tidak adanya penurunan nilai pretest ke posttest. Positif ranks antara hasil pretest dan posttest mengalami peningkatan, mean rank tersebut adalah 17.00, nilai Ties 0 maka tidak adanya nilai yang sama antara pretest dan posttest. Diketahui Asymp.sig (2.tailed) bernilai 0.000, hipotesis diterima karena nilai 0.000 0.05, artinya ada perbedaan nilai pretest dan posttest, disimpulkan pengembangan model garden-based learning mampu meningkatkan perilaku prososial anak usia dini]]>
<![CDATA[Participation of Mothers Who Work in Religious Activities Towards Child Behavior ]]>
<![CDATA[Anti Isnaningsih]]>;
<![CDATA[Arif Rohman]]>
<![CDATA[ Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Vol 3, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/obsesi.v3i1.157
<![CDATA[One of the provisions of parents to stimulate aspects of moral religious behavior in early childhood at home is by attending religious activities held in schools and places of worship. The study involved 26 children aged 4-6 years from working mothers. With a quantitative descriptive research approach the type of correlation is from mothers who have careers and participate in religious activities or not. This study looked at whether there were differences in moral religious behavior of children from both parents' backgrounds. The results showed that there were differences in the moral behavior of children's religion seen from the results of the Mann Whitney t test obtained by the results of sig. equal to 0,000 or probability value that is 0.05. The effect of caregiving is proven on the behavior of children of mothers who attend religious activities that are more controlled than children of mothers who do not attend religious activities. Children tend not to be temperament, able to resist emotions, help each other, easily forgive and get used to pray before and after doing activities. This finding proves that nurturing the role of mother in the home environment is very influential despite being busy with her work]]>
