Claim Missing Document
Check
Articles

Pendekatan Integratif Revitalisasi Sanitasi dan Penguatan Manajemen dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di Pesantren Amrullah Akbar Rajasyah Amrizal Amrizal; Khairul Rahmi; Zulhendri Zulhendri; Bintarto Purwo Seputro; Elkadi Elkadi
Jurnal Ilmiah Madiya (Masyarakat Mandiri Berkarya) Vol. 7 No. 1 (2026): Edisi Mei 2026
Publisher : Politeknik Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Learning environment quality and institutional management effectiveness are essential factors in improving educational quality, particularly in Islamic boarding schools (pesantren). This community service project aimed to examine the effectiveness of an integrative approach through sanitation revitalization and strengthening of pesantren management at Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah Amrullah Akbar, Medan. The primary issues identified were the imbalance between sanitation facilities and the number of users, where only 5 out of 15 toilet units were functional for 68 students and 18 teachers, as well as limited institutional management capacity. The program employed a participatory, collaborative approach consisting of four stages: needs assessment, planning, implementation, and evaluation. The results demonstrated that the rehabilitation of four sanitation units and ablution facilities significantly improved environmental hygiene and user comfort. Furthermore, management training enhanced the administrators’ capacity in educational governance and institutional planning. The findings indicate that integrating physical and non-physical interventions provides more effective and sustainable outcomes compared to partial approaches. This study contributes an integrative community empowerment model that can be replicated in other community-based educational institutions, particularly Islamic boarding schools in developing areas.
KONTROVERSI KEBIJAKAN KRIMINAL PEMERINTAH TENTANG PRAKTEK SANKSI KEBIRI BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL Amrizal Amrizal; Feri Kurniawan; Ichwani Siti Utami
Pamulang Law Review Vol. 1 No. 2 (2018): November 2018
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/palrev.v1i2.5322

Abstract

Sanksi pengebirian bagi pelaku kejahatan seksual adalah produk dari kebijakan kriminal pemerintah sebagai upaya untuk mengatasi kejahatan seksual, terutama kejahatan seksual terhadap anak-anak. Kebijakan pengebirian bahan kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik diharapkan memberikan pencegahan bagi para pelaku dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan pada saat yang sama menunjukkan bahwa negara (pemerintah) hadir dan secara serius menangani kejahatan ini. Penerbitan PERPPU 1/2006 dimaksudkan untuk merevisi sebelumnya (UU No. 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) dengan semakin meningkatkan sanksi bagi pelaku kejahatan seksual. Penerbitan PERPPU 1/2006 tidak sepi dari perdebatan antara memberikan sanksi berat kepada pelaku dengan konsep hak asasi manusia, antara kode etik medis dan pelaksana di lapangan dan antara fakta hukum dan kondisi sosial budaya masyarakat . Sehingga banyak pihak yang meragukan efektivitas sanksi pengebirian. Terlepas dari kontroversi, praktik sanksi pengebirian akan menjadi ukuran keberhasilan pemerintah dalam mengatasi kejahatan seksual dan eksplorasi kebijakan kriminal yang masih ada dalam kontroversi difokuskan pada evaluasi kebijakan dan mempertimbangkan nilai serta manfaat positifnya.