Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

Corruption and female regional heads in Indonesia according to feminist legal theory Annisa, Fadila Nur; Ristawati, Rosa; Fauzia, Ana
Integritas: Jurnal Antikorupsi Vol. 10 No. 2 (2024): INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi
Publisher : Komisi Pemberantasan Korupsi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32697/integritas.v10i2.1350

Abstract

Corruption cases by regional heads nowadays do not only affect men but also women. This is evidenced by several cases that occurred in female regional heads. Normatively, regulations related to women's rights have been well accommodated, especially regarding their rights to run for regional heads. Therefore, the concept of feminism that is applied is no longer related to the struggle for women's rights, but to ensure the quality of women's leadership in accordance with the goals of feminism. The concept of the study carried out was raised by basing it on the concepts of lberal based, anti-essential model, and post-modern liberalism. These three concepts are studied based on the varieties of motives and accessibility of women's potential to commit corruption when they become regional heads. After that, this article discusses at a practical level the leadership of women in the regions involved in corruption. By basing on court decisions dealing with corruption of regional heads by women, this article analyzes the factors of accessibility, impulsive buying, women's powerlessness, and gender bias in sentencing. The results of this study show that in some cases, there are factors that indeed female regional heads commit corruption based on personal motives, but there are also those based on the context of powerlessness to regulatory factors that make women feel they are given “special” rights in the judicial process.
PEMBANGUNAN MANDALIKA: PERSPEKTIF LINGKUNGAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERWAWASAN LINGKUNGAN Khoirun Nisak; Rosa Ristawati
Media Bina Ilmiah Vol. 18 No. 3: October 2023
Publisher : LPSDI Bina Patria

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33758/mbi.v18i3.632

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang timbul akibat dari pembangunan sirkuit Mandalika dan proses pembangunannya ditinjau dari perspektif pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Pembangunan Mandalikan menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat. Pembangunan Mandalika dianggap akan membawa keuntungan dari segi perekonomian dan kebudayaan, namun juga menimbulkan polemik terkait isu lingkungan. Untuk menyeimbangkan keadaan tersebut semua pihak harus bisa mengintegrasikan semua aspek, baik ekonomi maupun lingkungan, yang diperlukan untuk pembangunan berwawasan lingkungan, yaitu pembangunan yang berorientasi kepada pengelolaan sumber daya alam sekaligus melakukan upaya perlindungan terhadapnya
Judicial Independence sebagai Syarat Good Governance dalam Demokrasi Konstitusional Ali Mannagalli; Radian Salman; Rosa Ristawati; Dri Utari Christina Rachmawati
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.5973

Abstract

Independensi kekuasaan kehakiman (judicial independence) merupakan elemen kunci dalam mewujudkan good governance di dalam sistem demokrasi konstitusional. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana judicial independence berkontribusi terhadap indikator utama good governance, serta mengevaluasi tantangan struktural dan kelembagaan yang dihadapi oleh sistem peradilan Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang diperkuat dengan data sekunder dari putusan pengadilan, laporan lembaga internasional, serta studi komparatif terhadap praktik negara lain. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif Indonesia telah menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan, antara lain kesenjangan antara norma dan praktik, ketergantungan administratif terhadap eksekutif, intervensi politik dalam rekrutmen hakim, dan lemahnya pengawasan etik. Ketiadaan judicial independence berdampak langsung pada menurunnya akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas pemerintahan. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi menyeluruh yang meliputi aspek regulatif, institusional, dan kultural agar peradilan dapat berfungsi secara optimal sebagai pilar demokrasi dan pengawal tata kelola pemerintahan yang baik.