Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.515
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sriwijaya Law Review Jurnal Konstitusi Hasanuddin Law Review Jurnal Wawasan Yuridika Integritas: Jurnal Antikorupsi Constitutional Review Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sociological Jurisprudence Journal Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan The Innovation of Social Studies Journal Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Jurnal Konstitusi Yuridika Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Jurnal Dedikasi Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Media Bina Ilmiah Room of Civil Society Development Community Services Journal (CSJ) Room of Civil Social Development Journal of Indonesian Islam
Rosa Ristawati
Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
Strategi Optimalisasi BUMDes Berbasis Potensi Lokal di Desa Gampeng Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Hakim, Arif Rahman; Salman, Radian; Kurniawan, E. Joeni Arianto; Wibawa, Wahyu APM; Ristawati, Rosa; Noventri, Ardhana C.; Annisa, Fadila N.; Fadhlullah, M. R.; Wardhani, Fitri
Room of Civil Society Development Vol. 4 No. 1 (2025): Room of Civil Society Development
Publisher : Lembaga Riset dan Inovasi Masyarakat Madani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59110/rcsd.521

Abstract

BUMDes menjadi salah satu lembaga yang dapat dikembangkan sebagai basis perekonomian desa dan berkontribusi dalam meningkatkan standar hidup masyarakatnya. BUMDes seyogyanya perlu mempertimbangkan kebutuhan dan dapat menemukan solusi terhadap tantangan pengelolaan serta pemanfaatan potensi lokal desa agar semakin optimal. Dalam konteks kegiatan PkM Prodi MSHP Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga yang bermitra dengan BUMDes Gampeng Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur; kolaborasi ini ingin mengoptimalkan pemanfaatan potensi lokal dan merumuskan strategi dalam menghadapi tantangan pengelolaan BUMDes yang belum terakomodasi ketika kegiatan ini berlangsung. Dengan aktivitas wawancara, survei, dan observasi ingin menggali potensi lokal desa dan menemukenali masalah pengelolaan BUMDes; lalu dilakukan penyuluhan dan diskusi bersama pengurus, perangkat desa, dan stakeholder. Hasil kegiatan menunjukkan pentingnya BUMDes agar semakin berkontribusi pada pembangunan desa dan mensejahterakan warganya. Bentuk strategi optimalisasi pengelolaan BUMDes diantaranya: peningkatan peran lumbung desa yang tidak hanya sebagai penyedia pangan pokok desa tapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi warga, perluasan kerjasama dengan pihak eksternal agar membuka potensi usaha lain seperti pembayaran layanan pajak, penguatan dan diversifikasi unit usaha, penambahan keterlibatan lembaga keuangan pemberi pinjaman bagi petani, pembangunan wisata religi yang lengkap, peningkatan nilai tambah produk desa (pisang, singkong, bawang merah, cabai, tempe berbungkus daun jati), dan promosi kuliner lokal (asem-asem kambing). Kedepan, kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat menjadi bentuk kerjasama dan kolaborasi dengan Universitas untuk mengembangkan BUMDes.
Corruption and female regional heads in Indonesia according to feminist legal theory Fadila Nur Annisa; Rosa Ristawati; Ana Fauzia
Integritas: Jurnal Antikorupsi Vol. 10 No. 2 (2024): INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi
Publisher : Komisi Pemberantasan Korupsi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32697/integritas.v10i2.1350

Abstract

Corruption cases by regional heads nowadays do not only affect men but also women. This is evidenced by several cases that occurred in female regional heads. Normatively, regulations related to women's rights have been well accommodated, especially regarding their rights to run for regional heads. Therefore, the concept of feminism that is applied is no longer related to the struggle for women's rights, but to ensure the quality of women's leadership in accordance with the goals of feminism. The concept of the study carried out was raised by basing it on the concepts of lberal based, anti-essential model, and post-modern liberalism. These three concepts are studied based on the varieties of motives and accessibility of women's potential to commit corruption when they become regional heads. After that, this article discusses at a practical level the leadership of women in the regions involved in corruption. By basing on court decisions dealing with corruption of regional heads by women, this article analyzes the factors of accessibility, impulsive buying, women's powerlessness, and gender bias in sentencing. The results of this study show that in some cases, there are factors that indeed female regional heads commit corruption based on personal motives, but there are also those based on the context of powerlessness to regulatory factors that make women feel they are given “special” rights in the judicial process.
Judicial Review on Health Emergency Law: The Challenge to Judicial Independence of Indonesian Constitutional Court Salman, Radian; Ristawati, Rosa; Singarimbun, Bernard Nicholas
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 9 No 1 (2025): 2025
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25072/jwy.v9i1.4314

Abstract

Emergency laws are often enacted by the President to address urgent situations and safeguard public welfare. Still, it risks fundamental rights and the rule of law without proper scrutiny.  This research is addressed to analyse the tendency of judicial independence of the Constitutional Court in conducting a review over a Government Regulation in Lieu of Law (Perppu), especially based on Court Decision Number 138/PUU-VII/2009. This article is important because it addresses the critical issue of judicial independence in the context of emergency laws, which can have significant implications for fundamental rights and the rule of law. This research is a doctrinal research  with focus on analyzing constitutional and statutory provisions, legal principles, case law and also comparative approach. Subsequently, data collection techniques were employed utilizing a document study, then analyze qualitatively. The findings of this research is that the enactment of emergency law turns into a double challenge for judges to decide the case, particularly when the judges are appointed by the President. Moreover, judicial review on emergency law shows the more tension between executive power and judicial oversight compared to  judicial review of legislation. This helps deepen the understanding of how courts balance constitutional principles during emergencies and provides valuable insights for other jurisdictions facing similar challenges.
Strategi Optimalisasi BUMDes Berbasis Potensi Lokal di Desa Gampeng Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Hakim, Arif Rahman; Salman, Radian; Kurniawan, E. Joeni Arianto; Wibawa, Wahyu APM; Ristawati, Rosa; Noventri, Ardhana C.; Annisa, Fadila N.; Fadhlullah, M. R.; Wardhani, Fitri
Room of Civil Society Development Vol. 4 No. 1 (2025): Room of Civil Society Development
Publisher : Lembaga Riset dan Inovasi Masyarakat Madani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59110/rcsd.521

Abstract

BUMDes menjadi salah satu lembaga yang dapat dikembangkan sebagai basis perekonomian desa dan berkontribusi dalam meningkatkan standar hidup masyarakatnya. BUMDes seyogyanya perlu mempertimbangkan kebutuhan dan dapat menemukan solusi terhadap tantangan pengelolaan serta pemanfaatan potensi lokal desa agar semakin optimal. Dalam konteks kegiatan PkM Prodi MSHP Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga yang bermitra dengan BUMDes Gampeng Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur; kolaborasi ini ingin mengoptimalkan pemanfaatan potensi lokal dan merumuskan strategi dalam menghadapi tantangan pengelolaan BUMDes yang belum terakomodasi ketika kegiatan ini berlangsung. Dengan aktivitas wawancara, survei, dan observasi ingin menggali potensi lokal desa dan menemukenali masalah pengelolaan BUMDes; lalu dilakukan penyuluhan dan diskusi bersama pengurus, perangkat desa, dan stakeholder. Hasil kegiatan menunjukkan pentingnya BUMDes agar semakin berkontribusi pada pembangunan desa dan mensejahterakan warganya. Bentuk strategi optimalisasi pengelolaan BUMDes diantaranya: peningkatan peran lumbung desa yang tidak hanya sebagai penyedia pangan pokok desa tapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi warga, perluasan kerjasama dengan pihak eksternal agar membuka potensi usaha lain seperti pembayaran layanan pajak, penguatan dan diversifikasi unit usaha, penambahan keterlibatan lembaga keuangan pemberi pinjaman bagi petani, pembangunan wisata religi yang lengkap, peningkatan nilai tambah produk desa (pisang, singkong, bawang merah, cabai, tempe berbungkus daun jati), dan promosi kuliner lokal (asem-asem kambing). Kedepan, kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat menjadi bentuk kerjasama dan kolaborasi dengan Universitas untuk mengembangkan BUMDes.
Perlindungan Hukum Aparatur Sipil Negara Sebagai Saksi Pengadu (Whistleblower) terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Pratiwi, Tria Dina; Salman, Radian; Ristawati, Rosa
Cakrawala Vol. 19 No. 1: Juni 2025
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32781/cakrawala.v19i1.753

Abstract

Pelanggaran terhadap Pedoman Kode Etik oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan isu serius yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat. ASN yang bertindak sebagai whistleblower memainkan peran penting dalam menjaga transparansi dan integritas birokrasi. Namun, ketakutan terhadap ancaman pembalasan, pemecatan, atau intimidasi sering kali menghambat keberanian ASN untuk melaporkan pelanggaran tersebut. Penelitian ini bertujuan menilai efektivitas perlindungan hukum bagi ASN yang melaporkan dugaan pelanggaran kode etik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perlindungan hukum yang ada belum sepenuhnya memberikan rasa aman bagi ASN whistleblower. Hambatan utama meliputi lemahnya implementasi peraturan, minimnya sosialisasi, dan kurangnya dukungan institusional. Sebagai penutup, penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme perlindungan hukum bagi ASN whistleblower, termasuk peningkatan peran lembaga pengawas dan penyediaan jaminan non-diskriminatif bagi pelapor, khususnya di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Non-Judicial Activities of the Indonesian Constitutional Court: Do They Foster Judicial Reputation? Salman, Radian; Hamdi, M. Adib Akmal; Ristawati, Rosa; Hardt, Sascha
Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. 8 Issue 1 (2025) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Indonesian Constitutional Court is defined as a judicial body with specific competencies as stated in the 1945 Constitution. Given its significance and the heightened attention it receives from the public, the rulings of independent courts and impartial judges are vital for maintaining the reputation of the Indonesian judiciary and the public's confidence in its work. In addition to adjudicating cases, the Constitutional Court and its judges are involved in various non-judicial activities. This research article explores the reasons behind the Constitutional Court’s engagement in these activities, outlines the various types of non-judicial actions, and evaluates their effect on the court's reputation. The aim of this research is to establish a conceptual framework and assess the influence of non-judicial activities on judicial reputation by utilizing conceptual, statutory, and comparative frameworks, supported by empirical data from official documents.Top of Form The results show that the court participates in non-judicial activities to obtain benefits like increased popularity, public interest, visibility, preventing its decisions from being overturned by other judicial entities, and enhancing its reputation and influence. Often, these activities involve promoting the court's work to both local and international judicial communities to foster dialogue and connections with similar courts and stakeholders. Furthermore, non-judicial activities can influence public interest and engagement. While these initiatives benefit the institution, judges, and the public, they do not inherently improve the Constitutional Court's reputation, as its standing fundamentally relies on the quality of its decisions and its credible independence, impartiality, and integrity.
Judicial Independence sebagai Syarat Good Governance dalam Demokrasi Konstitusional Mannagalli, Ali; Salman, Radian; Ristawati, Rosa; Christina Rachmawati, Dri Utari
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.5973

Abstract

Independensi kekuasaan kehakiman (judicial independence) merupakan elemen kunci dalam mewujudkan good governance di dalam sistem demokrasi konstitusional. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana judicial independence berkontribusi terhadap indikator utama good governance, serta mengevaluasi tantangan struktural dan kelembagaan yang dihadapi oleh sistem peradilan Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang diperkuat dengan data sekunder dari putusan pengadilan, laporan lembaga internasional, serta studi komparatif terhadap praktik negara lain. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif Indonesia telah menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan, antara lain kesenjangan antara norma dan praktik, ketergantungan administratif terhadap eksekutif, intervensi politik dalam rekrutmen hakim, dan lemahnya pengawasan etik. Ketiadaan judicial independence berdampak langsung pada menurunnya akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas pemerintahan. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi menyeluruh yang meliputi aspek regulatif, institusional, dan kultural agar peradilan dapat berfungsi secara optimal sebagai pilar demokrasi dan pengawal tata kelola pemerintahan yang baik.
Optimalisasi Bumdes di Desa Taro, Pasca PP No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Ristawati, Rosa; Salman, Radian; Sukartini, Ni Made; Jati Pamoro, Giza'a; Amalia Fitriany, Shafyra
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 4 No 1 (2024): JPMI - Februari 2024
Publisher : CV Infinite Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52436/1.jpmi.2018

Abstract

Keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja memberikan dampak yang signifikan terhadap eksistensi BUMDes. Pengaturan lebih lanjut tentang BUMDes diatur dalam PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang mewajibkan BUMDes melakukan beberapa penyesuaian. Untuk mengoptimalisasi fungsi BUMDes, Desa Taro telah memiliki BUMDes bernama Sarwada Amerta yang memiliki beberapa unit usaha dibawahnya. Pada perkembangannya, BUMDes ini telah melakukan beberapa upaya penyesuaian pasca keberlakuan beberapa peraturan terbaru, namun berdasarkan hasil dari kegiatan Pengabdian Masyarakat yang telah dilakukan masih terdapat beberapa kekurangan. Metode yang digunakan adalah yuridis dan empiris dengan pendekatan sosiolegal dan partisipatif. Hasil yang diperoleh adalah masih ditemukan beberapa hal yang belum optimal untuk dapat mengembangkan BUMDes lebih jauh seperti pemanfaatan perkembangan teknologi, kesesuaian pada sektor perijinan, kemudian pada aspek peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Desa, serta pada sektor promosi yang belum masif. Dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat yang telah dilakukan, ada beberapa rekomendasi untuk BUMDes Sarwada Amerta yang berpotensi dapat lebih meningkatkan kiprah BUMDes lebih jauh lagi seperti pemanfaatan teknologi dalam hal promosi, penjualan, serta penyesuaian rancangan kontrak dan regulasi baik untuk kesesuaian peraturan dan prinsip keseimbangan, serta kesesuaian pada aspek leglitas dan perijinan.
Corruption and female regional heads in Indonesia according to feminist legal theory Annisa, Fadila Nur; Ristawati, Rosa; Fauzia, Ana
Integritas: Jurnal Antikorupsi Vol. 10 No. 2 (2024): INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi
Publisher : Komisi Pemberantasan Korupsi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32697/integritas.v10i2.1350

Abstract

Corruption cases by regional heads nowadays do not only affect men but also women. This is evidenced by several cases that occurred in female regional heads. Normatively, regulations related to women's rights have been well accommodated, especially regarding their rights to run for regional heads. Therefore, the concept of feminism that is applied is no longer related to the struggle for women's rights, but to ensure the quality of women's leadership in accordance with the goals of feminism. The concept of the study carried out was raised by basing it on the concepts of lberal based, anti-essential model, and post-modern liberalism. These three concepts are studied based on the varieties of motives and accessibility of women's potential to commit corruption when they become regional heads. After that, this article discusses at a practical level the leadership of women in the regions involved in corruption. By basing on court decisions dealing with corruption of regional heads by women, this article analyzes the factors of accessibility, impulsive buying, women's powerlessness, and gender bias in sentencing. The results of this study show that in some cases, there are factors that indeed female regional heads commit corruption based on personal motives, but there are also those based on the context of powerlessness to regulatory factors that make women feel they are given “special” rights in the judicial process.
PEMBANGUNAN MANDALIKA: PERSPEKTIF LINGKUNGAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERWAWASAN LINGKUNGAN Khoirun Nisak; Rosa Ristawati
Media Bina Ilmiah Vol. 18 No. 3: October 2023
Publisher : LPSDI Bina Patria

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33758/mbi.v18i3.632

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang timbul akibat dari pembangunan sirkuit Mandalika dan proses pembangunannya ditinjau dari perspektif pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Pembangunan Mandalikan menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat. Pembangunan Mandalika dianggap akan membawa keuntungan dari segi perekonomian dan kebudayaan, namun juga menimbulkan polemik terkait isu lingkungan. Untuk menyeimbangkan keadaan tersebut semua pihak harus bisa mengintegrasikan semua aspek, baik ekonomi maupun lingkungan, yang diperlukan untuk pembangunan berwawasan lingkungan, yaitu pembangunan yang berorientasi kepada pengelolaan sumber daya alam sekaligus melakukan upaya perlindungan terhadapnya
Co-Authors Ali Mannagalli Amalia Fitriany, Shafyra Ana Fauzia Anak Agung Istri Krisna Gangga Dewi Annisa, Fadila N. Annisa, Fadila Nur Arif Rahman Hakim Arif Rahman Hakim Christina Rachmawati, Dri Utari Dian Fitri Sabrina Dri Utari Christina Rachmawati Eduardo Saratoga Wrahatnala Enrico Benedictus Silagen Fadhlullah, M. R. Fadila Nur Annisa Fauzia, Ana Fauzia, Ficky Dahliana Fikri Hadi Fitriany, Shafyra Amalia Gede Sanjaya Adi Putra Giza'a Jati Pamoro Haidar Adam Hakyou, Be Hamdi, M. Adib Akmal Hardt, Sascha I Komang Putra I Made Aditya Pramartha I Made Sara I Wayan Gde Yogiswara Darma Putra Jati Pamoro, Giza'a Joeni Arianto Kurniawan KHOIRUN NISAK Mannagalli, Ali Muhammad Syarifi Qolbi Ni Luh Putu Indiani Ni Luh Putu Indiani Ni Made Sukartini Norazlina binti Abdul Aziz Noventri, Ardhana C. Novianti, Lelly Lailiyah Nugraha, Xavier Nur Annisa, Fadila Nur Annisa Pratiwi, Tria Dina Putu Ayu Sita Laksmi Radian Salman Rafi Al Malik Rahmah, Mas Sampe, John Shafyra Amalia Fitriany Singarimbun, Bernard Nicholas Sri Winarsi Suat Taskesen Suparto Wijoyo Syifa Ramadhanti Taskesen, Suat Thalib, Prawita Wardhani, Fitri Wibawa, Wahyu APM Wilda Prihatiningtyas